DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pringsewu; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/IlI/2010 tentang Laboratorium Klinik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207); 13. 14, 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Tehnis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633); Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 180); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati Pringsewu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. 11. Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboraturium klinik dan laboraturium kesehatan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboraturium Kesehatan Daerah Merupakan Unsur Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang pada Dinas Kesehatan. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Pemimpin yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Laboratorium Kesehatan adalah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium klinik (hematologi, kimia klinik, mikrobiologi dan parasitology, imunologi, serologi, toksikologi, urin analisa, tinja/faeces dan lain-lain) dan laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan, laboratorium rujukan dan pemeriksaan penunjang medis lainnya, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pelayanan medis dan uji kesehatan/medical check up. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi dan parasitology — imunologi, serologi, toksikologi, urin analisa, tinja/faeces, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah pemeriksaan mikrobiologi makanan dan minuman, kualitas lingkungan dan wudara, higiene sanitasi air bersih, air minum, kolam renang atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pelayanan Medis adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien/pelanggan untuk membantu menegakkan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya. Pelayanan Uji Kesehatan/Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi tentang diagnosa, hasil pemeriksaan dan konsultasi lainnya. Pelayanan lain-lain adalah pendidikan, kosultasi dokter, pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi, studi banding, penelitian, fine needle aspiration biopsy (FNAB) dan patologi anatomi. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana dan prasarana dan/ atau jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, menunjang medis, umum dan administrasi medis habis pakai adalah bahan kimia dan biologi yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan yang dipakai oleh seorang pasien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Keschatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan. Kerjasama Antara Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Yang Saling Menguntungkan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 2

(1)Pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan, dan
2. b.pelayanan non kesehatan.
(2)Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan.

Pasal 3

(1)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.pelayanan medis, dan
2. b.pelayanan penunjang medis.

Pasal 4

Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.pemeriksaan fisik,
b.konsultasi atau konseling, dan
c.pelayanan uji kesehatan/ medical check up.

Pasal 5

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan dan pemantauan prognosis.
(2)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan laboratorium, yang terdiri dari : a. b. pelayanan laboratorium klinik; dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 6

(1)Pelayanan laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari : a. PA oo a0 g - pemeriksaan hematologi; pemeriksaan kimia klinik; pemeriksaan imunologi pemeriksaan serologi; pemeriksaan urinalisa; pemeriksaan mikrobiologi; pemeriksaan parasitology; pemeriksaan pathologi anatomi; dan pemeriksaan sitologi toksikologi
(2)Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, kualitas udara dan lingkungan; dan pemeriksaan mikrobiologi sanitasi.

Pasal 7

(1)Pelayanan Non Keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi: a. b c. d €. pendidikan; . penelitian; konsultasi dokter; . pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi; dan kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. b. praktek klinik dan non klinik; dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.penelitian kesehatan; dan
2. b.penelitian non kesehatan.
(4)Kegiatan Pelayanan Konsultasi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.konsultasi dokter spesialis; dan
2. b.konsultasi dokter umum.

Pasal 8

(1)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli dari luar UPTD Laboratorium Kesehatan dan pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 9

Tarif layanan laboratorium kesehatan daerah mengatur besaran tarif layanan Laboratorium Kesehatan Daerah guna menjamin terjadinya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya layanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di daerah.

Pasal 10

(1)Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Labkesda.
(2)Objek tarif yang merupakan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pelayanan kesehatan dan non kesehatan.
(3)Objek tarif yang merupakan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Tarif layanan laboratorium kesehatan daerah, meliputi:

a.Pelayanan Medis
1. 1.pemeriksaan fisik;
2. 2.konsultasi atau konseling; dan
3. 3.pelayanan uji kesehatan/medical check up.
b.Pelayanan Penunjang Medis
1. 1.pelayanan laboratorium klinik; dan
2. 2.pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
c.Pelayanan Non Kesehatan
1. 1.pendidikan; penelitian; konsultasi dokter; study banding; pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi; dan Al o o kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya. BABIV TATA CARA PENETAPAN DAN PENGENAAN TARIF

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…