DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, meliputi definisi-definisi terkait, maksud dan tujuan peraturan, ruang lingkup, jenis dokumen penetapan retribusi seperti SKRD, Perjanjian Sewa, dan Perjanjian Kerja Sama, serta tata cara pelaksanaan pemungutan. Peraturan ini juga menetapkan tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi bagi wajib retribusi dengan syarat dan ketentuan tertentu, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten ~ Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Menetapkan : ‘10 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman =~ Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167); Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 181); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH. . BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 10, 11. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pringsewu; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu; Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ' fungsi penunjang bidang pengelolaan aset yang selanjutnya disingkat BPKAD atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu; Bidang Aset adalah unsur pelaksana tugas teknis pada BPKAD yang bertugas mengelola Barang Milik Daerah; Bank Tempat Pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang. pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. Retribusi pemanfaatan aset daerah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan aset daerah yang digunakan oleh dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN}, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah. Bendahara Penerimaan adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi. 21. 22, 23. 24. 25, 26. 27. 1 2 Bendahara Penerima Pembantu adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah. Nilai Wajar adalah harga dibayarkan estimasi harga yang akan diterima atau untuk menyelesaikan kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara yang berisi penyerahan secara formil yang menandakan telah diserahkannya barang sebagai pelaksanaan perjanjian. Keringanan adalah pemberian penundaan pembayaran retribusi. Pengurangan adalah keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pembebasan adalah Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Hari Libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan = pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. c. d. e dokumen penetapan; tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi; tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi; tata cara pengembalian pembayaran retribusi; dan penyesuaian tarif retribusi sewa. a.

BAB I

DOKUMEN PENETAPAN

Pasal 4

Dokumen penetapan retribusi terdiri dari: SKRD; Sewa; danb. c. 1) @

(3)@
(5)
(6)Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut: a.gedung pertemuan/ pendopo untuk jangka waktu pemakaian/perhari, b.lapangan pemda dan jalan knmplek pemda/hari;

c.bus, mikro bus dan mobil crane/perhari. Dokumen SKRD yang pemungutan . retribusi dilaksanakan oleh PD atau UPTD, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD atau kepala UPTD. Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila .telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud -pada ayat (2), diberi nomor dan cap/stempel basah. Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) paling sedikit memuat data: . nomor SKRD; . nama wajib retribusi; alamat wajib retibusi; dan . objek retribusi; besaran retribusi.o pe o Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
a.lembar I untuk wajib retribusi;
b.lembar Il untuk bendahara penerimaan; dan
c.lembar III untuk PD/UPTD. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD scbagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1) @

(3)
(4)
(5)(6}
(7)
1. a.dasar perjanjian para pihak terkait dalam perjanjian;
2. b.para pihak terkait dalam perjanjian; c.jenis spesifikasi dan jumlah Barang Milik Daerah (BMD); d.jangka waktu peruntukan dan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
3. e.biaya dan pembayaran;
4. f.hak, kewajiban dan larangan; dan
5. g.penyelesaian perselisihan. Jenis retribusi yang menggunakan dokumen perjanjian sewa adalah vidiotron, ruang pada Mall Pelayanan Publik, tanah pada sekolah, tanah kantor perangkat daerah, tanah komplek Samsat, tanah komplek Islamic Center, tanah jalan dan tanah lainnya yang dimiliki pemda. Dokumen perjanjian sewa ditandatangani oleh Kepala BPKAD serta Pihak Penyewa. Dokumen perjanjian sewa dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi nomor, dan cap/stempel basah. Dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
6. a.Nomor perjanjian sewa;
7. b.Nama wajib retribusi;
8. c.Alamat wajib retribusi; d.Jangka waktu sewa; dan
9. e.Besaran retribusi. Penandatanganan dokumen sewa dilakukan di atas kertas bermaterai dan dibuat 2 rangkap. Format dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran !I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Perjanjian kerja sama diperuntukan objek tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
(2)Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1. a.dasar perjanjian;
2. b.para pihak yang terkait dalam perjanjian;
3. c.jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa; d.peruntukan perjanjian, termasuk jenis kegiatan usaha;
4. e.hak dan kewajiban para pihak;
5. f.tanggung jawab biaya pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian; dan
6. g.penyelesaian perselisihan. (3} Penandatanganan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang setelah mendapatkan izin dari Bupati. (4} Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilakukan di atas kertas bermaterai dan dibuat 2 (dua) rangkap. {5) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) dengan Perhitungan tarif pokok sewa berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah oleh Tim, dengan berpedoman pada Tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah Nota Perhitungan atau hasil cetak invoice.
(3)Pembayaran retribusi dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). @
(5)(©) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah. Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD menugaskan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABIV TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN (1 2)
(3)(4
(5)
(6)DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pengurangan dan keringanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan. Pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang. Keringanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan kepada wajib retribusi dengan lama waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemakaian aset. Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kedinasan serta ketika terjadi bencana alam. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan sebagai berikut: a.Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah,

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu. Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 31 yamari 2025 PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, ttd. MARINDO KURNIAWAN Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 31 Jamari 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, ttd. ‘M. ANDI PURWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 722 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu Pringsewu Lampung INVOICE NOMIOL ios..ooocevvsveennaununanecerennsnenananannaaan Mulai PENYEWA — 5 .......cccsenesnasesareeeenenesenenenasarananan SEWR 3 aeeranenerenan an enen ane eaa aae aae r eeee ee aana Selesai Alamat S R Sewa RSN Kontak Person Gedung Kegiatan Rincian Tagihan Retribusi: No Jenis Tagihan Vol Satuan Haxg:(:tRi?tuan J‘:gpl;ih 1 2 Jumlah Total Terbilang : ......... Pringseww, .......... An. Kepala BPKAD Kepala Bidang Aset, Nama NIP. ......... PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, ttd. MARINDO KURNIAWAN Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pringsewu pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA (Nama) (Nama) PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, ttd. MARINDO KURNIAW AN LAMPIRAN 1I PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH. Format Dokumen Sewa PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu Lampung SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ...... saresssanemeann Nomor 3 ....cceeennene Pada hari ini ... Tanggal ........ Bulan ... Tahun bertandatangan dibawah ini : 1 (Nama) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2 (Nama) Lahir di........ pada tanggal ....... Bulan ........ Tahun ........ warga Negara Indonesia bertempat tanggal di . Kelurahan/Pekon ........ Kecamatan ........ Kabupaten ........ Provinsi . Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ........ Menurut keterangannya bertindak sebagai yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa barang milik daerah Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini. 1) 2)

Pasal 1

Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Barang Milik Daerah A. PIHAK PERTAMA menyewakan Barang Milik daerah Kabupaten Pringsewu B. PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Daerah dalam keadaan siap pakai/digunakan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…