Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
10. 11. 12, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya atas pelaksanaan pengawas untuk tujuan tertentu dalam bidang pencegahan dan investigasi yang bertanggung jawab kepada Inspektur. Pedoman pengawasan adalah acuan, sasaran dan cara kerja dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah/Desa/Pekon. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Obyek Pemeriksaan/PD/unit kerja yang bersangkutan /Pekon. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atas kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan sepesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah merupakan audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Obyek pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah unit kerja termasuk Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, Pemerintahan Pekon dan Lembaga/ unit kerja lainnya. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemberian Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Standar Pemeriksaan adalah tolak ukur untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan dan standar pelaporan yang wajib dipedomani. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. ‘Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. (1) 2) audit Investigatif, audit Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah yang selanjutnya disebut penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. BAB II AUDIT INVESTIGATIF