DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Audit Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Peraturan ini mengatur secara formal kewenangan, tata cara, dan pelaporan pelaksanaan audit investigatif serta penghitungan kerugian negara/daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap indikasi adanya kerugian negara atau unsur pidana. Selain itu, peraturan ini juga menjadi landasan bagi auditor untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli Oleh Aparat Pengawasan Inten Pemerintah pada Inspektorat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6488);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 186);
8.Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 630); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF, PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bupati adalah Bupati Pringsewu. 10. 11. 12, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsinya atas pelaksanaan pengawas untuk tujuan tertentu dalam bidang pencegahan dan investigasi yang bertanggung jawab kepada Inspektur. Pedoman pengawasan adalah acuan, sasaran dan cara kerja dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah/Desa/Pekon. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Obyek Pemeriksaan/PD/unit kerja yang bersangkutan /Pekon. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atas kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan sepesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah merupakan audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan. Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Obyek pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah unit kerja termasuk Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, Pemerintahan Pekon dan Lembaga/ unit kerja lainnya. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemberian Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Standar Pemeriksaan adalah tolak ukur untuk melakukan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan dan standar pelaporan yang wajib dipedomani. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. ‘Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b.

(1)2) audit Investigatif, audit Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah yang selanjutnya disebut penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

BAB II

AUDIT INVESTIGATIF

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Pringsewu selaku APIP Daerah melaksanakan Audit Investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh inspektorat Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

Audit Investigatif dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu berdasarkan:

a.permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang/Aparat Penegak Hukum (APH); pengembangan Hasil Audit, atau; hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah;
d.Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh APIP Kabupaten Pringsewu meliputi :
1. 1.aparatur Sipil Negeri (ASN} Pemerintah Daerah kecuali Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah, BUMD;
2. 2.kepala Pekon;
3. 3.perangkat Pekon.

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus/Khusus:

a.pelaksanaan Audit Investigatif dilaksanakan sejak Surat Perintah Tugas diterima;
b.pelaksanaan Audit Investigatif dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari kerja (sesuai keadaan); dan
c.pelaksanaan Audit Investigatif yang telah habis waktu maka dapat dilakukan perpanjangan waktu atau lanjutan dengan menyampaikan hasil telaahan atau kajian terhadap pemeriksaan yang ditangani.

Pasal 6

Permintaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui surat atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang berwenang.

Pasal 7

Inspektur Pembantu = Bidang Investigasi dapat berkoordinasi dengan Lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang/Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka melaksanakan audit investigatif.

Pasal 8

Audit Investigatif dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Sesuai Standar Audit dan Kode Etik Audit.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Audit Investigatif, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi berwenang:

a.meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Investigatif; mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu; melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara; meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang; memotret, merekam dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu pemeriksaan; menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksaan dari luar inspektorat Kabupaten Pringsewu; melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan Unsur Pidana; dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan.

Pasal 10

Persiapan Audit Investigasi dilakukan dengan efektif, meliputi: a. b. c. pembentukan Tim; penyusunan rencana kerja/program kerja; pelaksanaan Audit dengan pelaksanaan ekspose dengan Obyek Pemeriksaan/Aparat Penegak Hukum; setiap melaksanakan Ekspose dituangkan dalam Berita Acara dan Hasil Ekspose; penerbitan Laporan setelah bukti-bukti dikumpulkan.

(1)2 3)
(4)Laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan:
1. a.Laporan hasil audit Investigasi harus memuat semua aspek yang releyan dari audit investigasi; . b.Laporan audit investigasi minimal harus memuat hal-hal berikut ini:
  1. 1.dasar melakukan audit;
  2. 2.identifikasi audit; . 3. tujuan/saran, lingkup dan Metodologi Audit; 4 . pernyataan bahwa audit investigasi telah dilaksanakan sesuai standar audit;
  3. 5.fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, dimana, bilamana, bagaimana dan kasus yang diaudit;
  4. 6.sebab dan dampak penyimpangan;
  5. 7.pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab;
  6. 8.dalam pengungkapan pihak yang bertanggungjawab atau yang diduga terlibat, auditor harus memperhatikan azas praduga tidak bersalah yaitu tidak menyebut identitas lengkap.
2. c.Laporan hasil audit investigasi harus akurat, jelas, lengkap singkat dan disusun dengan logis, tepat waktu dan objektif, Laporan hasil pemeriksaan investigatif bersifat rahasia. Laporan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan organisasi, obyek pemeriksaan/pihak terlampir dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Apabila dalam Audit Investigatif ditemukan adanya kesalahan administrasi Audit dapat melakukan tindak lanjut untuk penyelesaian rekomendasi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2)Apabila dalam Audit Investigatif ditemukan adanya unsur pidana, Inspektur Kabupaten Pringsewu melaporkan hal tersebut kepada Bupati.
(3)Berdasarkan hasil Audit Investigasi yang terdapat unsur pidana, Bupati dapat merekomendasikan penanganan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diketahui adanya unsur pidana.
(5)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemantauan atas rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali pemantauan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 13

Dalam hal Audit Investigatif dilakukan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Kabupaten Pringsewu menyampaikan laporan hasil Audit Investigatif kepada Bupati, Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang berwenang.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…