DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendidikan Inklusif dan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif dan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembar Negara Nomor 647);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF DAN AKOMODASI YANG LAYAK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pringsewu. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. 13. 14, 15. 16. 17. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. a.

(1)memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF Pasal 2 Pendidikan inklusif bertujuan :

Pasal 3

Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti Pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2)
(1)@ @ () @ Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;

1.memiliki kelainan lainnya; dan

m.tunaganda. Fm o a0 gy o & Pasal 4 Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Pasal 6

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.

Pasal 7

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuikan dengan karakteristik belajar peserta

Pasal 8

(1)Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2)Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian sekolah.
(3)Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4)Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus yjian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
(5)Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikanyang bersangkutan,
(6)Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki kewajiban untuk:

(1)@ (3 4) (5
(1)2) membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Unit Layanan Disabilitas (ULD). meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. mendorong satuan pendidikan untuk menyediakan paling sedikit 1 (satu} orang guru pembimbing khusus melalui pelatihan secara mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. peningkatan kompetensi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:

1.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
2.Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP);
3.Perguruan tinggi (PT); Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Agama; Kelompok Kerja Guru (KKG); Kelolpok Kerja Kepala Sekolah (KKKS); Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS); Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
10.Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). » @ © 2N

Pasal 10

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperolah bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. 2) ) 2)

(1)
1. a.biaya dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas,
2. b.bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
3. c.dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Akomodasi yang Layak. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilakukan melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Penyediaan sarana dan prasarana se dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat berupa:

a.sarana dan prasarana umum;
b.sarana dan prasarana khusus; dan/atau
c.sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

a.pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam rogram pendidikan calon guru;
b.penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
c.penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring dengan tahapan:
1. 1.penentuan kebutuhan pelatihan;
2. 2.penentuan sasaran pelatihan; 2 (&)

(4)
(1)@ 3 w penentuan program pelatihan; pelaksanaan pelatihan; dan

5.penilaian pelaksanaan prograrn pelatihan. » Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.guru kelas atau guru mata pelajaran; dan/atau
b.guru pendidikan khusus. Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru. Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang:
a.menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
b.melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
c.melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 17

Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat(2) dilakukanmelalui: a.program sarjana pendidikan khusus/pendidikanluar biasa; b.program pendidikanprofesiguru untuk pendidikan khusus; dan/atau c.penambahan masastudipendidikanprofes% guru untuk pelaksanaan praktikmagangdi Satuan Pendidikan.

(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan modifikasi dan penyesuaian kurikulum; dan/atau
2. b.pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(5)Guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kelulusan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…