DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Standar Harga Satuan; b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; c. Ketentuan Lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
16.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
19.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59 Seri G); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7.Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8.Standar Harga Satuan Regional adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9.Standar Harga Satuan Barang/Jasa adalah harga satuan barang/jasa yang digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
10.Analisa Standar Belanja disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunannya.
12.Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
13.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
14.Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15.Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Standar Harga Satuan;
b.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
c.Ketentuan Lain-lain.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

a.Standar Harga Satuan Regional;
b.Standar Harga Satuan Barang/Jasa;
c.ASB dan HSPK.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan Regional meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;dan
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
5. e.satuan biaya pemeliharaan. 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
(2)Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimalsud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD dan penyusunan RKA SKPD;dan
2. b.pelaksanaan APBD.
(3)Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Standar Harga Satuan Regional bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(4)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Standar Harga Satuan Regional bersifat:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(5)Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Standar Harga Satuan Barang/Jasa digunakan untuk menentukan besaran belanja barang/jasa dalam penyusunan RKA SKPD.
(2)Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.
(3)Uraian Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 6

ASB dan HSPK bertujuan untuk :

a.menjawab permasalahan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang berbasis kinerja sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat memenuhi standar kewajaran, efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan di daerah;
b.sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD;
c.sebagai pedoman bagi perencana program/kegiatan/sub kegiatan daerah untuk menentukan kewajaran anggaran khususnya untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang dananya berasal dari APBD.

Pasal 7

(1)ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
1. a.deskripsi;
2. b.tenaga atau upah;
3. c.bahan;
4. d.peralatan;
5. e.koefisien atau volume.
(2)Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penjelasan dari masing-masing ASB dan HSPK yang ada, termasuk menjelaskan satuan dan rentang waktu penggunaan untuk masing-masing kegiatan.
(3)Tenaga atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang nilai besarannya sesuai dengan satuan dimaksud.
(4)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang nilai besarannya sesuai dengan nama bahan serta spesifikasi yang dimaksud.
(5)Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan komponen dasar yang diambil dari Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang nilai besarannya sesuai dengan nama alat yang dimaksud.
(6)Koefisien atau volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan ketetapan nilai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan. 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
(7)Istilah koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenal pada kegiatan fisik yang nilainya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)Istilah volume sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenal pada kegiatan non fisik yang nilainya disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan kegiatan.

Pasal 8

(1)ASB dan HSPK merupakan akumulasi perkalian antara koefisien atau volume dengan semua komponen-komponen elemen penyusun kegiatan.
(2)Uraian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RKA SKPD yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan Standar Harga Satuan tidak terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen Standar Harga Satuan berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 11

(1)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen Standar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(2)Usulan komponen Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data dukung usulan.
(4)Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan Standar Harga Satuan.
(5)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas usulan komponen Standar Harga Satuan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…