DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 31 Seri G)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
16.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
19.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59 Seri G);
20.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 31 Seri G); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Pasal I Ketentuan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 31 Seri G) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan Regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD serta penyusunan RKA SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD).
(2)Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(4)Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 17 Februari 2025 Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd UGAS IRWANTO 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 17 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH ttd HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680525 198903 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI G Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM ADHY CATUR INDRA B, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19820215 201001 1 017 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;dan
4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. I. SATUAN BIAYA HONORARIUM Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pejabat Negara, PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara 1.1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Eksternal Honorarium narasumber atau pembahas eksternal diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Narasumber atau pembahas eksternal berasal dari: 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, kalangan akademisi, TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Kementrian/Lembaga, Instansi Vertikal) berhak memperoleh honorarium narasumber;atau 2) Aparatur Sipil Negara yang memberikan materi diluar tugas dan fungsi, maka berhak memperoleh honorarium narasumber tersebut; 3) Honorarium eksternal dapat diberikan honorarium sebesar 100% (seratus persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.1.2. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a.Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
b.Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 1.1.3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat dan peserta kegiatan minimal 70 (tujuh puluh) orang. 1.2. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.2.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.2.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Untuk pemberian honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 1.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 1.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA 1.1.1. Honorarium Narasumber/Pembahas Eksternal ➢ Honorarium Narasumber Eksternal (100%)
a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya OJ Rp. 1.700.000
b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ Rp. 1.400.000
c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ Rp. 1.000.000
d.Pejabat Eselon II/yang disetaraka OJ Rp. 750.000
b.Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ Rp. 650.000 1.1.2. Honorarium Moderator OK Rp. 700.000 1.1.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 400.000 1.2. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.2.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli OK Rp. 350.000 1.2.2. Honorarium Beracara OK Rp. 350.000 1.3. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.3.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Pembina OB Rp. 3.500.000
b.Pengarah OB Rp. 3.000.000
c.Ketua OB Rp. 2.500.000
d.Wakil Ketua OB Rp. 2.000.000
e.Sekretaris OB Rp. 1.500.000
f.Anggota OB Rp. 1.300.000 1.3.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Ketua OB Rp. 1.000.000
b.Sekretaris OB Rp. 900.000
c.Anggota OB Rp. 600.000 II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a.Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c.Pengumandahan (detaseing);
d.Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 11 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
e.Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g.Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h.Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i.Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a.Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c.Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II
1. 1.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
2. 1.Uang harian pendidikan dan pelatihan Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 12 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah sebagai berikut : PROVINSI SATUAN BESARAN ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 12O.000 Rp. 110.000 Rp. 130.000 Rp. 160.000 Rp. 110.000 Rp. 130.000 Rp. 120.000 Rp. 140.000 Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 120.000 Rp. 130.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 110.000 Rp. 130.000 Rp. 170.000 Rp. 140.000 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten. 13 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:
a.Dalam Wilayah Kabupaten Perjalanan dinas wilayah kabupaten diberlakukan bagi:
1. 1.Eselon III/Eselon IV/Pejabat Fungsional/Korwil yang tidak mendapatkan kendaraan operasional;
2. 2.Staf atau Non ASN. Adapun ketentuan dari pelaksanaan Perjalanan dinas wilayah kabupaten untuk bantuan transportasi lokal yaitu: a) Perjalanan dinas wilayah kabupaten kurang/lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang bantuan transportasi lokal. Besaran bantuan transport lokal wilayah Kabupaten Probolinggo Rp. 100.000,- (tidak menggunakan kendaraan dinas), termasuk juga dipergunakan untuk bantuan transport lokal kepada masyarakat yang menghadiri undangan Pemerintah Daerah; b) Bagi Pejabat yang kondisi kendaraan dinasnya mengalami rusak berat, apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Probolinggo maka mendapatkan uang bantuan tranportasi lokal dengan ketentuan wajib untuk mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan membuktikan surat pengembalian kendaraan dan surat Berita Acara dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, serta tidak mendapatkan biaya bahan bahan bakar minyak (BBM); c) Untuk Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil yang tidak mendapatkan kendaraan dinas operasional, maka hanya mendapatkan uang bantuan transportasi lokal; d) Bagi Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil/Staf/Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Probolinggo harus melampirkan undangan, bukti foto bertugas (datang dan pulang) yang berbasis google, serta membuat kertas kerja kunjungan/Laporan Kegiatan; 14 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL e) Bagi Eselon III/Eselon IV/Jabatan Fungsional/Korwil/Staf/Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas wilayah kabupaten mengikuti kendaraan dinas pimpinan/pejabat/kendaraan dinas plat merah, maka tidak diperkenankan mendapatkan uang bantuan transportasi lokal.
b.Luar Daerah Perjalanan dinas jabatan luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.Uang harian;
b.Biaya transport;
c.Biaya Penginapan; dan
d.Uang representasi Perjalanan Dinas NO KOTA/KAB/PROVINSI TUJUAN SATUAN BESARAN/HARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAW JAWA TENGAH D.I. YY JOGYAKARTA JAWA JAWA TIMUR:
a.Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Eselon IIa
b.Pejabat Eselon IIb
c.Pejabat Eselon IIIa
d.Pejabat Eselon IIIb/JF disetarakan
e.Pejabat Eselon IVa/JF disetarakan
f.Pejabat Eselon IVb
g.PNS Golongan IV
h.PNS Golongan III/PPPK Golongan X-XI
i.PNS Golongan II & I/PPPK Golongan VII-IX
j.Non ASN/Pihak Lainnya BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH Rp. 360.000 Rp. 370.000 Rp. 370.000 Rp. 370.000 Rp. 370.000 Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 410.000 Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 530.000 Rp. 370.000 Rp. 420.000 Rp. 410.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 325.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 260.000 Rp. 250.000 Rp. 225.000 Rp. 200.000 Rp. 480.000 Rp. 440.000 Rp. 430.000 Rp. 380.000 15 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH Rp. 360.000 Rp. 380.000 Rp. 430.000 Rp. 430.000 Rp. 370.000 Rp. 370.000 Rp. 410.000 Rp. 430.000 Rp. 370.000 Rp. 380.000 Rp. 380.000 Rp. 430.000 Rp. 580.000 Rp. 480.000
c.Luar Negeri Mengikuti ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
1. 2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2. TABEL 1.2. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)(2) (3) (4) (5)

1.PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp. 250.0000 Rp. 125.000
2.PEJABAT ESELON I OH Rp. 200.0000 Rp. 100.000
3.PEJABAT ESELON II OH Rp. 150.0000 Rp. 75.000 16 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
2.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3 TABEL 1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III GOLONGAN I/II

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ACEH OH Rp. 4.420.000 Rp. 3.526.000 Rp. 1.294.000 Rp. 556.000 Rp. 556.000 2. SUMATERA UTARA OH Rp. 4.960.000 Rp. 1.518.000 Rp. 1.100.000 Rp. 530.000 Rp. 530.000 3. RIAU OH Rp. 3.820.000 Rp. 3.119.000 Rp. 1.650.000 Rp. 852.000 Rp. 852.000 4. KEPULAUAN RIAU OH Rp. 4.275.000 Rp. 1.854.000 Rp. 1.037.000 Rp. 792.000 Rp. 792.000 5. JAMBI OH Rp. 4.000.000 Rp. 3.337.000 Rp. 1.212.000 Rp. 580.000 Rp. 580.000 6. SUMATERA BARAT OH Rp. 5.236.000 Rp. 3.332.000 Rp. 1.353.000 Rp. 650.000 Rp. 650.000 7. SUMATERA SELATAN OH Rp. 5.850.000 Rp. 3.083.000 Rp. 1.571.000 Rp. 861.000 Rp. 861.000 8. LAMPUNG OH Rp. 4.491.000 Rp. 2.067.000 Rp. 1.140.000 Rp. 580.000 Rp. 580.000 9. BENGKULU OH Rp. 2.071.000 Rp. 1.628.000 Rp. 1.546.000 Rp. 630.000 Rp. 630.000 10. BANGKA BELITUNG OH Rp. 3.827.000 Rp. 2.838.000 Rp. 1.957.000 Rp. 622.000 Rp. 622.000 11. BANTEN OH Rp. 5.725.000 Rp. 2.373.000 Rp. 1.000.000 Rp. 718.000 Rp. 718.000 12. JAWA BARAT OH Rp. 5.381.000 Rp. 2.755.000 Rp. 1.006.000 Rp. 570.000 Rp. 570.000 13. D.K.I JAKARTA OH Rp. 5.850.000 Rp. 1.490.000 Rp. 992.000 Rp. 730.000 Rp. 730.000 14. JAWA TENGAH OH Rp. 4.242.000 Rp. 1.480.000 Rp. 954.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 15. D.I YOGYAKARTA OH Rp. 5.017.000 Rp. 2.695.000 Rp. 1.384.000 Rp. 845.000 Rp. 845.000 16. JAWA TIMUR OH Rp. 4.400.000 Rp. 1.605.000 Rp. 1.076.000 Rp. 664.000 Rp. 664.000 17. BALI OH Rp. 4.890.000 Rp. 1.946.000 Rp. 990.000 Rp. 910.000 Rp. 910.000

18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp. 3.500.000 Rp. 2.648.000 Rp. 1.418.000 Rp. 580.000 Rp. 580.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp. 3.000.000 Rp. 1.493.000 Rp. 1.355.000 Rp. 550.000 Rp. 550.000 20. KALIMANTAN BARAT OH Rp. 2.654.000 Rp. 1.538.000 Rp. 1.125.000 Rp. 538.000 Rp. 538.000
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp. 4.901.000 Rp. 3.391.000 Rp. 1.160.000 Rp. 659.000 Rp. 659.000
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp. 4.797.000 Rp. 3.316.000 Rp. 1.500.000 Rp. 540.000 Rp. 540.000 23. KALIMANTAN TIMUR OH Rp. 4.000.000 Rp. 2.188.000 Rp. 1.507.000 Rp. 804.000 Rp. 804.000 24. KALIMANTAN UTARA OH Rp. 4.000.000 Rp. 2.188.000 Rp. 1.507.000 Rp. 804.000 Rp. 804.000 25. SULAWESI UTARA OH Rp. 4.919.000 Rp. 2.290.000 Rp. 924.000 Rp. 782.000 Rp. 782.000 17 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 26. GORONTALO OH Rp. 4.168.000 Rp. 2.549.000 Rp. 1.431.000 Rp. 764.000 Rp. 764.000 27. SULAWESI BARAT OH Rp. 4.076.000 Rp. 2.581.000 Rp. 1.075.000 Rp. 704.000 Rp. 704.000 28. SULAWESI SELATAN OH Rp. 4.820.000 Rp. 1.550.000 Rp. 1.020.000 Rp. 732.000 Rp. 732.000 29. SULAWESI TENGAH OH Rp. 2.309.000 Rp. 2.027.000 Rp. 1.567.000 Rp. 951.000 Rp. 951.000
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp. 2.475.000 Rp. 2.059.000 Rp. 1.297.000 Rp. 786.000 Rp. 786.000 31. MALUKU OH Rp. 3.467.000 Rp. 3.240.000 Rp. 1.048.000 Rp. 667.000 Rp. 667.000 32. MALUKU UTARA OH Rp. 3.440.000 Rp. 3.175.000 Rp. 1.073.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 33. PAPUA OH Rp. 3.859.000 Rp. 3.318.000 Rp. 2.521.000 Rp. 829.000 Rp. 829.000 34. PAPUA BARAT OH Rp. 3.872.000 Rp. 3.212.000 Rp. 2.056.000 Rp. 718.000 Rp. 718.000 Catatan :

a.Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
b.Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
c.Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan atau pendamping DPRD dapat menggunakan hotel yang sama dengan catatan menggunakan tarif yang paling bawah. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan. * Catatan : 30% berdasarkan tarif hotel daerah setempat beserta gradenya III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :
a.Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 18 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
b.Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.Paket Residence Satuan biaya paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan denganmemperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;dan
b.Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.4, dan Tabel 1.5 19 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 1.4 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OP Rp. 346.000 Rp.403.000 Rp. 1.075.000 Rp. 749.000
2.SUMATERA UTARA OP Rp. 276.000 Rp. 365.000 Rp. 800.000 Rp. 641.000
3.RIAU OP Rp. 225.000 Rp. 335.000 Rp. 690.000 Rp. 560.000
4.KEPULAUAN RIAU OP Rp. 230.000 Rp. 360.000 Rp. 790.000 Rp. 590.000
5.JAMBI OP Rp. 271.000 Rp. 364.000 Rp. 1.008.000 Rp. 635.000
6.SUMATERA BARAT OP Rp. 245.000 Rp. 310.000 Rp. 987.000 Rp. 555.000
7.SUMATERA SELATAN OP Rp. 268.000 Rp. 384.000 Rp. 860.000 Rp. 652.000
8.LAMPUNG OP Rp. 261.000 Rp. 373.000 Rp. 836.000 Rp. 634.000
9.BENGKULU OP Rp. 250.000 Rp. 373.000 Rp. 973.000 Rp. 623.000
10.BANGKA BELITUNG OP Rp. 305.000 Rp. 400.000 Rp. 925.000 Rp. 705.000
11.BANTEN OP Rp. 395.000 Rp. 468.000 Rp. 919.000 Rp. 863.000
12.JAWA BARAT OP Rp. 426.000 Rp. 530.000 Rp. 1.110.000 Rp. 956.000
13.D.K.I JAKARTA OP Rp. 433.000 Rp. 510.000 Rp. 1.216.000 Rp. 943.000
14.JAWA TENGAH OP Rp. 232.000 Rp. 309.000 Rp. 749.000 Rp. 541.000
15.D.I YOGYAKARTA OP Rp. 250.000 Rp. 405.000 Rp. 963.000 Rp. 655.000
16.JAWA TIMUR OP Rp. 357.000 Rp. 406.000 Rp. 1.784.000 Rp. 763.000
17.BALI OP Rp. 375.000 Rp. 490.000 Rp. 1.500.000 Rp. 865.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP Rp. 368.000 Rp. 530.000 Rp. 1.001.000 Rp. 898.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp. 308.000 Rp. 388.000 Rp. 1.088.000 Rp. 696.000
20.KALIMANTAN BARAT OP Rp. 337.000 Rp. 400.000 Rp. 810.000 Rp. 737.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP Rp. 317.000 Rp. 487.000 Rp. 1.267.000 Rp. 804.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP Rp. 264.000 Rp. 360.000 Rp. 930.000 Rp. 624.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP Rp. 274.000 Rp. 365.000 Rp. 863.000 Rp. 639.000
24.KALIMANTAN UTARA OP Rp. 274.000 Rp. 350.000 Rp. 848.000 Rp. 624.000
25.SULAWESI UTARA OP Rp. 273.000 Rp. 350.000 Rp. 870.000 Rp. 623.000
26.GORONTALO OP Rp. 215.000 Rp. 393.000 Rp. 1.338.000 Rp. 608.000
27.SULAWESI BARAT OP Rp. 264.000 Rp. 382.000 Rp. 856.000 Rp. 646.000
28.SULAWESI SELATAN OP Rp. 290.000 Rp. 410.000 Rp. 1.574.000 Rp. 700.000
29.SULAWESI TENGAH OP Rp. 283.000 Rp. 389.000 Rp. 1.013.000 Rp. 672.000
30.SULAWESI TENGGARA OP Rp. 237.000 Rp. 350.000 Rp. 800.000 Rp. 587.000
31.MALUKU OP Rp. 306.000 Rp. 454.000 Rp. 1.300.000 Rp. 760.000
32.MALUKU UTARA OP Rp. 316.000 Rp. 498.000 Rp. 850.000 Rp. 814.000
33.PAPUA OP Rp. 318.000 Rp. 536.000 Rp. 1.863.000 Rp. 854.000
34.PAPUA BARAT OP Rp. 292.000 Rp. 526.000 Rp. 1.752.000 Rp. 818.000 TABEL 1.5 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. ACEH OP Rp. 300.000 Rp. 330.000 Rp. 772.000 Rp. 630.000 2. SUMATERA UTARA OP Rp. 178.000 Rp. 275.000 Rp. 746.000 Rp. 453.000 3. RIAU OP Rp. 185.000 Rp. 245.000 Rp. 591.000 Rp. 430.000 4. KEPULAUAN RIAU OP Rp. 227.000 Rp. 273.000 Rp. 625.000 Rp. 500.000 20 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 5. JAMBI OP Rp. 215.000 Rp. 301.000 Rp. 840.000 Rp. 516.000 6. SUMATERA BARAT OP Rp. 173.000 Rp. 240.000 Rp. 663.000 Rp. 413.000 7. SUMATERA SELATAN OP Rp. 218.000 Rp. 293.000 Rp. 745.000 Rp. 511.000 8. LAMPUNG OP Rp. 216.000 Rp. 270.000 Rp. 640.000 Rp. 486.000 9. BENGKULU OP Rp. 214.000 Rp. 284.000 Rp. 912.000 Rp. 498.000 10. BANGKA BELITUNG OP Rp. 299.000 Rp. 385.000 Rp. 804.000 Rp. 684.000

11.BANTEN OP Rp. 275.000 Rp. 354.000 Rp. 837.000 Rp. 629.000
12.JAWA BARAT OP Rp. 331.000 Rp. 398.000 Rp. 822.000 Rp. 729.000
13.D.K.I JAKARTA OP Rp. 354.000 Rp. 433.000 Rp. 1.197.000 Rp. 787.000
14.JAWA TENGAH OP Rp. 191.000 Rp. 263.000 Rp. 675.000 Rp. 454.000
15.D.I YOGYAKARTA OP Rp. 210.000 Rp. 310.000 Rp. 750.000 Rp. 520.000
16.JAWA TIMUR OP Rp. 338.000 Rp. 395.000 Rp. 1.352.000 Rp. 733.000
17.BALI OP Rp. 330.000 Rp. 441.000 Rp. 1.182.000 Rp. 771.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP Rp. 280.000 Rp. 420.000 Rp. 764.000 Rp. 700.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp. 271.000 Rp. 377.000 Rp. 825.000 Rp. 648.000
20.KALIMANTAN BARAT OP Rp. 250.000 Rp. 331.000 Rp. 664.000 Rp. 581.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP Rp. 242.000 Rp. 340.000 Rp. 1.031.000 Rp. 582.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP Rp. 194.000 Rp. 295.000 Rp. 734.000 Rp. 489.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP Rp. 207.000 Rp. 302.000 Rp. 750.000 Rp. 509.000
24.KALIMANTAN UTARA OP Rp. 207.000 Rp. 302.000 Rp. 750.000 Rp. 509.000
25.SULAWESI UTARA OP Rp. 185.000 Rp. 270.000 Rp. 737.000 Rp. 455.000
26.GORONTALO OP Rp. 175.000 Rp. 250.000 Rp. 1.299.000 Rp. 425.000
27.SULAWESI BARAT OP Rp. 235.000 Rp. 323.000 Rp. 792.000 Rp. 558.000
28.SULAWESI SELATAN OP Rp. 206.000 Rp. 320.000 Rp. 1.127.000 Rp. 526.000
29.SULAWESI TENGAH OP Rp. 234.000 Rp. 385.000 Rp. 738.000 Rp. 619.000
30.SULAWESI TENGGARA OP Rp. 195.000 Rp. 295.000 Rp. 688.000 Rp. 490.000
31.MALUKU OP Rp. 253.000 Rp. 346.000 Rp. 724.000 Rp. 599.000
32.MALUKU UTARA OP Rp. 169.000 Rp. 354.000 Rp. 669.000 Rp. 523.000
33.PAPUA OP Rp. 293.000 Rp. 478.000 Rp. 990.000 Rp. 771.000
34.PAPUA BARAT OP Rp. 284.000 Rp. 421.000 Rp. 1.120.000 Rp. 705.000 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.6 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 21 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 1.6 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO PROVINSI SATUAN FULLBOARD DI LUAR KOTA FULLBOARD DI DALAM KOTA FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. ACEH OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 2. SUMATERA UTARA OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 3. RIAU OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 85.000 Rp. 130.000 4. KEPULAUAN RIAU OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 5. JAMBI OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 6. SUMATERA BARAT OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 7. SUMATERA SELATAN OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 8. LAMPUNG OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 9. BENGKULU OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 10. BANGKA BELITUNG OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 11. BANTEN OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 12. JAWA BARAT OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 105.000 Rp. 150.000 13. D.K.I JAKARTA OH Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 130.000 Rp. 180.000 14. JAWA TENGAH OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 15. D.I YOGYAKARTA OH Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 100.000 Rp. 140.000 16. JAWA TIMUR OH Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 100.000 Rp. 140.000 17. BALI OH Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 115.000 Rp. 160.000

18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 105.000 Rp. 150.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 100.000 Rp. 140.000 20. KALIMANTAN BARAT OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 21. KALIMANTAN TENGAH OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 22. KALIMANTAN SELATAN OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 23. KALIMANTAN TIMUR OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 105.000 Rp. 150.000 24. KALIMANTAN UTARA OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 105.000 Rp. 150.000 25. SULAWESI UTARA OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 26. GORONTALO OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 27. SULAWESI BARAT OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 28. SULAWESI SELATAN OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 105.000 Rp. 150.000 29. SULAWESI TENGAH OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 30. SULAWESI TENGGARA OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 31. MALUKU OH Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 85.000 Rp. 120.000 32. MALUKU UTARA OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp. 95.000 Rp. 130.000 33. PAPUA OH Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 140.000 Rp. 200.000 34. PAPUA BARAT OH Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 115.000 Rp. 160.000 22 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembeli anguna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.7, Tabel 1.8, Tabel 1.9, dan Tabel 1.10 TABEL 1.7 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit Rp. 702.970.000 2 Wakil Kepala Daerah/Wakil Ketua DPRD Unit Rp. 700.000.000 3 Pejabat Eselon I Unit Rp. 702.970.000 4 Pejabat Eselon II Unit Rp. 472.468.000 TABEL 1.8 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO PROVINSI SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.JAWA TIMUR Unit Rp. 212.608.000 Rp. 313.761.000 Rp. 468.830.000 TABEL 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Unit Rp. 360.942.000
2.Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Unit Rp. 718.252.000
3.Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit Rp. 1.184.787.000 23 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) NO PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.JAWA TIMUR Unit Rp. 30.767.000 Rp. 38.702.000 Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajar Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd UGAS IRWANTO 24 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :
1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3.Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4.Satuan biaya pemeliharaan
1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, desemiasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya Honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL NO URAIAN SATUAN BESARAN 1.1 Honorarium Narasumber OJ Rp. 1.000.000 1.2 Honorarium Moderator OK Rp. 750.000 1.3 Honorarium Pembawa Acara OK Rp. 500.000 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 25 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2 TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

(1)(2) (3) (4) (5)

1.JAKARTA AMBON Rp. 13.285.000 Rp. 7.081.000
2.JAKARTA BALIKPAPAN Rp. 7.412.000 Rp. 3.797.000
3.JAKARTA BANDA ACEH Rp. 7.519.000 Rp. 4.492.000
4.JAKARTA BANDAR LAMPUNG Rp. 2.407.000 Rp. 1.583.000
5.JAKARTA BANJARMASIN Rp. 5.252.000 Rp. 2.995.000
6.JAKARTA BATAM Rp. 4.867.000 Rp. 2.888.000
7.JAKARTA BENGKULU Rp. 4.364.000 Rp. 2.621.000
8.JAKARTA BIAK Rp. 14.065.000 Rp. 7.519.000
9.JAKARTA DENPASAR Rp. 5.305.000 Rp. 3.262.000
10.JAKARTA GORONTALO Rp. 7.231.000 Rp. 3.824.000
11.JAKARTA JAMBI Rp. 4.065.000 Rp. 2.460.000
12.JAKARTA JAYAPURA Rp. 14.568.000 Rp. 8.193.000
13.JAKARTA YOGYAKARTA Rp. 4.107.000 Rp. 2.268.000
14.JAKARTA KENDARI Rp. 7.658.000 Rp. 4.182.000
15.JAKARTA KUPANG Rp. 9.413.000 Rp. 5.081.000
16.JAKARTA MAKASSAR Rp. 7.444.000 Rp. 3.829.000
17.JAKARTA MALANG Rp. 4.599.000 Rp. 2.695.000
18.JAKARTA MAMUJU Rp. 7.295.000 Rp. 4.867.000
19.JAKARTA MANADO Rp. 10.824.000 Rp. 5.102.000
20.JAKARTA MANOKWARI Rp. 16.226.000 Rp. 10.824.000
21.JAKARTA MATARAM Rp. 5.316.000 Rp. 3.230.000
22.JAKARTA MEDAN Rp. 7.252.000 Rp. 3.808.000
23.JAKARTA PADANG Rp. 5.530.000 Rp. 2.952.000
24.JAKARTA PALANGKARAYA Rp. 4.984.000 Rp. 2.984.000
25.JAKARTA PALEMBANG Rp. 3.861.000 Rp. 2.268.000
26.JAKARTA PALU Rp. 9.348.000 Rp. 5.113.000
27.JAKARTA PANGKAL PINANG Rp. 3.412.000 Rp. 2.139.000
28.JAKARTA PEKANBARU Rp. 5.583.000 Rp. 3.016.000
29.JAKARTA PONTIANAK Rp. 4.353.000 Rp. 2.781.000
30.JAKARTA SEMARANG Rp. 3.861.000 Rp. 2.182.000
31.JAKARTA SOLO Rp. 3.861.000 Rp. 2.342.000 26 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
32.JAKARTA SURABAYA Rp. 5.466.000 Rp. 2.674.000
33.JAKARTA TERNATE Rp. 10.001.000 Rp. 6.664.000
34.JAKARTA TIMIKA Rp. 13.830.000 Rp. 7.487.000
35.AMBON DENPASAR Rp. 8.054.000 Rp. 4.471.000
36.AMBON JAYAPURA Rp. 7.434.000 Rp. 4.161.000
37.AMBON KENDARI Rp. 4.824.000 Rp. 2.856.000
38.AMBON MAKASSAR Rp. 6.022.000 Rp. 3.455.000
39.AMBON MANOKWARI Rp. 5.177.000 Rp. 3.027.000
40.AMBON PALU Rp. 6.140.000 Rp. 3.508.000
41.AMBON SORONG Rp. 3.637.000 Rp. 2.257.000
42.AMBON SURABAYA Rp. 8.803.000 Rp. 4.845.000
43.AMBON TERNATE Rp. 4.022.000 Rp. 2.449.000
44.BALIKPAPAN BANDA ACEH Rp. 12.739.000 Rp. 6.749.000
45.BALIKPAPAN BATAM Rp. 10.354.000 Rp. 5.305.000
46.BALIKPAPAN DENPASAR Rp. 10.739.000 Rp. 5.648.000
47.BALIKPAPAN JAYAPURA Rp. 19.071.000 Rp. 10.086.000
48.BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp. 9.669.000 Rp. 4.749.000
49.BALIKPAPAN MAKASSAR Rp. 12.664.000 Rp. 6.150.000
50.BALIKPAPAN MANADO Rp. 15.702.000 Rp. 7.295.000
51.BALIKPAPAN MEDAN Rp. 12.493.000 Rp. 6.140.000
52.BALIKPAPAN PADANG Rp. 10.942.000 Rp. 5.369.000
53.BALIKPAPAN PALEMBANG Rp. 9.445.000 Rp. 4.749.000
54.BALIKPAPAN PEKANBARU Rp. 10.996.000 Rp. 54.230.000
55.BALIKPAPAN SEMARANG Rp. 9.445.000 Rp. 4.674.000
56.BALIKPAPAN SOLO Rp. 9.445.000 Rp. 4.813.000
57.BALIKPAPAN SURABAYA Rp. 10.899.000 Rp. 5.113.000
58.BALIKPAPAN TIMIKA Rp. 18.408.000 Rp. 9.445.000
59.BANDA ACEH DENPASAR Rp. 10.835.000 Rp. 6.279.000
60.BANDA ACEH JAYAPURA Rp. 19.167.000 Rp. 10.717.000
61.BANDA ACEH YOGYAKARTA Rp. 9.765.000 Rp. 5.380.000
62.BANDA ACEH MAKASSAR Rp. 12.760.000 Rp. 6.781.000
63.BANDA ACEH MANADO Rp. 15.798.000 Rp. 7.926.000
64.BANDA ACEH PONTIANAK Rp. 9.990.000 Rp. 5.840.000
65.BANDA ACEH SEMARANG Rp. 9.530.000 Rp. 5.303.000
66.BANDA ACEH SOLO Rp. 9.530.000 Rp. 5.305.000
67.BANDA ACEH SURABAYA Rp. 10.985.000 Rp. 5.744.000
68.BANDA ACEH TIMIKA Rp. 18.504.000 Rp. 10.076.000
69.BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN Rp. 8.129.000 Rp. 4.129.000
70.BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp. 8.225.000 Rp. 4.760.000
71.BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp. 6.193.000 Rp. 3.412.000
72.BANDAR LAMPUNG BATAM Rp. 5.840.000 Rp. 3.316.000
73.BANDAR LAMPUNG BIAK Rp. 14.119.000 Rp. 7.487.000
74.BANDAR LAMPUNG DENPASAR Rp. 6.236.000 Rp. 3.647.000
75.BANDAR LAMPUNG JAYAPURA Rp. 14.568.000 Rp. 8.097.000
76.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp. 5.155.000 Rp. 2.760.000
77.BANDAR LAMPUNG KENDARI Rp. 8.354.000 Rp. 4.482.000 27 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
78.BANDAR LAMPUNG MAKASSAR Rp. 8.161.000 Rp. 4.161.000
79.BANDAR LAMPUNG MALANG Rp. 5.594.000 Rp. 3.134.000
80.BANDAR LAMPUNG MANADO Rp. 11.199.000 Rp. 5.305.000
81.BANDAR LAMPUNG MATARAM Rp. 6.246.000 Rp. 3.626.000
82.BANDAR LAMPUNG MEDAN Rp. 7.979.000 Rp. 4.150.000
83.BANDAR LAMPUNG PADANG Rp. 6.439.000 Rp. 3.380.000
84.BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA Rp. 5.947.000 Rp. 3.401.000
85.BANDAR LAMPUNG PALEMBANG Rp. 4.931.000 Rp. 2.760.000
86.BANDAR LAMPUNG PEKANBARU Rp. 6.482.000 Rp. 3.433.000
87.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK Rp. 5.380.000 Rp. 3.220.000
88.BANDAR LAMPUNG SEMARANG Rp. 4.931.000 Rp. 2.685.000
89.BANDAR LAMPUNG SOLO Rp. 4.931.000 Rp. 2.824.000
90.BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp. 6.386.000 Rp. 3.123.000
91.BANDAR LAMPUNG TIMIKA Rp. 13.905.000 Rp. 7.455.000
92.BANDUNG BATAM Rp. 6.289.000 Rp. 3.583.000
93.BANDUNG DENPASAR Rp. 5.626.000 Rp. 3.252.000
94.BANDUNG JAKARTA Rp. 2.064.000 Rp. 2.941.000
95.BANDUNG JAMBI Rp. 5.006.000 Rp. 2.941.000
96.BANDUNG YOGYAKARTA Rp. 3.369.000 Rp. 2.129.000
97.BANDUNG PADANG Rp. 6.129.000 Rp. 3.508.000
98.BANDUNG PALEMBANG Rp. 4.385.000 Rp. 2.631.000
99.BANDUNG PANGKAL PINANG Rp. 4.599.000 Rp. 2.738.000
100.BANDUNG PEKANBARU Rp. 6.525.000 Rp. 3.701.000
101.BANDUNG SEMARANG Rp. 3.027.000 Rp. 1.957.000
102.BANDUNG SOLO Rp. 3.647.000 Rp. 2.268.000
103.BANDUNG SURABAYA Rp. 4.824.000 Rp. 2.856.000
104.BANDUNG TANJUNG PANDAN Rp. 4.439.000 Rp. 2.663.000
105.BANJARMASIN BANDA ACEH Rp. 10.792.000 Rp. 6.022.000
106.BANJARMASIN BATAM Rp. 8.407.000 Rp. 4.578.000
107.BANJARMASIN BIAK Rp. 16.686.000 Rp. 8.749.000
108.BANJARMASIN DENPASAR Rp. 8.792.000 Rp. 4.920.000
109.BANJARMASIN JAYAPURA Rp. 17.135.000 Rp. 9.359.000
110.BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp. 7.723.000 Rp. 4.022.000
111.BANJARMASIN MEDAN Rp. 10.546.000 Rp. 5.412.000
112.BANJARMASIN PADANG Rp. 9.006.000 Rp. 4.642.000
113.BANJARMASIN PALEMBANG Rp. 7.498.000 Rp. 4.022.000
114.BANJARMASIN PEKANBARU Rp. 9.049.000 Rp. 4.696.000
115.BANJARMASIN SEMARANG Rp. 7.498.000 Rp. 3.958.000
116.BANJARMASIN SOLO Rp. 7.498.000 Rp. 4.097.000
117.BANJARMASIN SURABAYA Rp. 8.942.000 Rp. 4.285.000
118.BANJARMASIN TIMIKA Rp. 16.472.000 Rp. 8.717.000
119.BATAM BANDA ACEH Rp. 10.439.000 Rp. 5.936.000
120.BATAM DENPASAR Rp. 8.450.000 Rp. 4.824.000
121.BATAM JAYAPURA Rp. 16.782.000 Rp. 9.263.000
122.BATAM YOGYAKARTA Rp. 7.370.000 Rp. 3.936.000
123.BATAM MAKASSAR Rp. 10.375.000 Rp. 5.337.000 28 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
124.BATAM MANADO Rp. 13.413.000 Rp. 6.482.000
125.BATAM MEDAN Rp. 10.193.000 Rp. 5.316.000
126.BATAM PADANG Rp. 8.653.000 Rp. 4.546.000
127.BATAM PALEMBANG Rp. 7.145.000 Rp. 3.936.000
128.BATAM PEKANBARU Rp. 8.707.000 Rp. 4.599.000
129.BATAM PONTIANAK Rp. 7.594.000 Rp. 4.396.000
130.BATAM SEMARANG Rp. 7.145.000 Rp. 3.961.000
131.BATAM SOLO Rp. 7.145.000 Rp. 4.000.000
132.BATAM SURABAYA Rp. 8.600.000 Rp. 4.300.000
133.BATAM TIMIKA Rp. 16.119.000 Rp. 8.621.000
134.BENGKULU PALEMBANG Rp. 2.899.000 Rp. 1.893.000
135.BIAK BALIKPAPAN Rp. 18.622.000 Rp. 9.477.000
136.BIAK BANDA ACEH Rp. 18.718.000 Rp. 10.108.000
137.BIAK BATAM Rp. 16.333.000 Rp. 8.664.000
138.BIAK DENPASAR Rp. 16.729.000 Rp. 8.995.000
139.BIAK JAYAPURA Rp. 3.615.000 Rp. 2.321.000
140.BIAK YOGYAKARTA Rp. 15.648.000 Rp. 8.108.000
141.BIAK MANADO Rp. 11.734.000 Rp. 6.353.000
142.BIAK MEDAN Rp. 18.472.000 Rp. 9.498.000
143.BIAK PADANG Rp. 16.932.000 Rp. 8.728.000
144.BIAK PALEMBANG Rp. 15.424.000 Rp. 8.108.000
145.BIAK PEKANBARU Rp. 16.985.000 Rp. 8.781.000
146.BIAK PONTIANAK Rp. 15.873.000 Rp. 8.568.000
147.BIAK SURABAYA Rp. 12.782.000 Rp. 7.081.000
148.BIAK TIMIKA Rp. 5.808.000 Rp. 3.444.000
149.DENPASAR JAYAPURA Rp. 11.680.000 Rp. 6.845.000
150.DENPASAR KUPANG Rp. 5.091.000 Rp. 2.952.000
151.DENPASAR MAKASSAR Rp. 4.182.000 Rp. 2.631.000
152.DENPASAR MANADO Rp. 7.851.000 Rp. 4.278.000
153.DENPASAR MATARAM Rp. 1.840.000 Rp. 1.390.000
154.DENPASAR MEDAN Rp. 10.589.000 Rp. 6.568.000
155.DENPASAR PADANG Rp. 9.049.000 Rp. 4.888.000
156.DENPASAR PALANGKARAYA Rp. 8.557.000 Rp. 4.909.000
157.DENPASAR PALEMBANG Rp. 7.541.000 Rp. 4.278.000
158.DENPASAR PEKANBARU Rp. 9.092.000 Rp. 4.942.000
159.DENPASAR PONTIANAK Rp. 7.990.000 Rp. 4.738.000
160.DENPASAR TIMIKA Rp. 10.140.000 Rp. 6.129.000
161.JAMBI BALIKPAPAN Rp. 7.733.000 Rp. 4.407.000
162.JAMBI BANJARMASIN Rp. 7.690.000 Rp. 4.193.000
163.JAMBI DENPASAR Rp. 7.733.000 Rp. 4.439.000
164.JAMBI YOGYAKARTA Rp. 6.530.000 Rp. 3.551.000
165.JAMBI KUPANG Rp. 11.434.000 Rp. 6.075.000
166.JAMBI MAKASSAR Rp. 9.659.000 Rp. 4.952.000
167.JAMBI MALANG Rp. 7.091.000 Rp. 3.925.000
168.JAMBI MANADO Rp. 12.707.000 Rp. 6.097.000
169.JAMBI PALANGKARAYA Rp. 7.444.000 Rp. 4.193.000 29 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
170.JAMBI PONTIANAK Rp. 6.878.000 Rp. 4.011.000
171.JAMBI SEMARANG Rp. 6.428.000 Rp. 3.476.000
172.JAMBI SOLO Rp. 6.428.000 Rp. 3.615.000
173.JAYAPURA SURABAYA Rp. 7.883.000 Rp. 3.915.000
174.JAYAPURA YOGYAKARTA Rp. 13.274.000 Rp. 7.690.000
175.JAYAPURA MANADO Rp. 22.109.000 Rp. 11.263.000
176.JAYAPURA MEDAN Rp. 18.932.000 Rp. 10.097.000
177.JAYAPURA PADANG Rp. 17.381.000 Rp. 9.327.000
178.JAYAPURA PALEMBANG Rp. 15.873.000 Rp. 8.717.000
179.JAYAPURA PEKANBARU Rp. 17.435.000 Rp. 9.380.000
180.JAYAPURA PONTIANAK Rp. 16.322.000 Rp. 9.177.000
181.JAYAPURA TIMIKA Rp. 3.615.000 Rp. 2.289.000
182.YOGYAKARTA DENPASAR Rp. 3.861.000 Rp. 2.481.000
183.YOGYAKARTA MAKASSAR Rp. 6.525.000 Rp. 3.893.000
184.YOGYAKARTA MANADO Rp. 10.536.000 Rp. 5.722.000
185.YOGYAKARTA MEDAN Rp. 9.519.000 Rp. 4.770.000
186.YOGYAKARTA PADANG Rp. 7.969.000 Rp. 4.000.000
187.YOGYAKARTA PALEMBANG Rp. 6.460.000 Rp. 3.380.000
188.YOGYAKARTA PEKANBARU Rp. 8.022.000 Rp. 4.054.000
189.YOGYAKARTA PONTIANAK Rp. 6.910.000 Rp. 384.000
190.YOGYAKARTA TIMIKA Rp. 11.894.000 Rp. 7.038.000
191.KENDARI BANDA ACEH Rp. 12.953.000 Rp. 7.102.000
192.KENDARI BATAM Rp. 10.568.000 Rp. 5.658.000
193.KENDARI DENPASAR Rp. 5.455.000 Rp. 3.273.000
194.KENDARI YOGYAKARTA Rp. 8.129.000 Rp. 4.706.000
195.KENDARI PADANG Rp. 11.167.000 Rp. 5.722.000
196.KENDARI PALEMBANG Rp. 9.659.000 Rp. 5.102.000
197.KENDARI PEKANBARU Rp. 11.220.000 Rp. 5.776.000
198.KENDARI SEMARANG Rp. 9.659.000 Rp. 5.027.000
199.KENDARI SOLO Rp. 9.659.000 Rp. 5.166.000
200.KENDARI SURABAYA Rp. 11.103.000 Rp. 5.466.000
201.KENDARI TIMIKA Rp. 18.633.000 Rp. 5.466.000
202.KUPANG JAYAPURA Rp. 14.386.000 Rp. 8.108.000
203.KUPANG YOGYAKARTA Rp. 7.348.000 Rp. 4.182.000
204.KUPANG MAKASSAR Rp. 7.637.000 Rp. 4.311.000
205.KUPANG MANADO Rp. 11.648.000 Rp. 6.140.000
206.KUPANG SURABAYA Rp. 6.749.000 Rp. 3.722.000
207.MAKASSAR BIAK Rp. 8.493.000 Rp. 4.931.000
208.MAKASSAR JAYAPURA Rp. 10.193.000 Rp. 5.787.000
209.MAKASSAR KENDARI Rp. 2.663.000 Rp. 1.786.000
210.MAKASSAR MANADO Rp. 5.327.000 Rp. 2.909.000
211.MAKASSAR TIMIKA Rp. 11.723.000 Rp. 6.567.000
212.MALANG BALIKPAPAN Rp. 10.108.000 Rp. 5.134.000
213.MALANG BANDA ACEH Rp. 10.204.000 Rp. 5.765.000
214.MALANG BANJARMASIN Rp. 8.161.000 Rp. 4.407.000
215.MALANG BATAM Rp. 7.829.000 Rp. 4.311.000 30 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
216.MALANG BIAK Rp. 16.087.000 Rp. 8.482.000
217.MALANG JAYAPURA Rp. 16.536.000 Rp. 9.092.000
218.MALANG KENDARI Rp. 10.322.000 Rp. 5.487.000
219.MALANG MAKASSAR Rp. 10.129.000 Rp. 5.166.000
220.MALANG MANADO Rp. 13.167.000 Rp. 6.311.000
221.MALANG MEDAN Rp. 9.958.000 Rp. 5.145.000
222.MALANG PADANG Rp. 8.418.000 Rp. 4.385.000
223.MALANG PALANGKARAYA Rp. 7.915.000 Rp. 4.407.000
224.MALANG PALEMBANG Rp. 6.899.000 Rp. 3.765.000
225.MALANG PEKANBARU Rp. 8.461.000 Rp. 4.439.000
226.MALANG TIMIKA Rp. 15.873.999 Rp. 8.461.000
227.MANADO MEDAN Rp. 15.552.000 Rp. 7.316.000
228.MANADO PADANG Rp. 14.012.000 Rp. 6.546.000
229.MANADO PALEMBANG Rp. 12.504.000 Rp. 5.926.000
230.MANADO PEKANBARU Rp. 14.055.000 Rp. 6.599.000
231.MANADO PONTIANAK Rp. 12.953.000 Rp. 6.396.000
232.MANADO SEMARANG Rp. 12.504.000 Rp. 5.851.000
233.MANADO SOLO Rp. 12.504.000 Rp. 5.990.000
234.MANADO SURABAYA Rp. 9.937.000 Rp. 5.262.000
235.MANADO TIMIKA Rp. 16.183.000 Rp. 8.995.000
236.MATARAM BALIKPAPAN Rp. 10.750.000 Rp. 5.615.000
237.MATARAM BANDA ACEH Rp. 10.864.000 Rp. 6.246.000
238.MATARAM BANJARMASIN Rp. 8.803.000 Rp. 4.888.000
239.MATARAM BATAM Rp. 8.461.000 Rp. 4.803.000
240.MATARAM BIAK Rp. 11.552.000 Rp. 6.546.000
241.MATARAM JAYAPURA Rp. 13.092.000 Rp. 7.327.000
242.MATARAM YOGYAKARTA Rp. 4.417.000 Rp. 2.781.000
243.MATARAM MAKASSAR Rp. 4.417.000 Rp. 2.909.000
244.MATARAM MANADO Rp. 8.717.000 Rp. 4.738.000
245.MATARAM MEDAN Rp.10.600.000 Rp. 5.637.000
246.MATARAM PADANG Rp. 9.060.000 Rp. 4.867.000
247.MATARAM PALEMBANG Rp. 7.551.000 Rp. 4.246.000
248.MATARAM PEKANBARU Rp. 9.102.000 Rp. 4.909.000
249.MATARAM PONTIANAK Rp. 8.001.000 Rp. 4.706.000
250.MATARAM SURABAYA Rp. 3.829.000 Rp. 2.321.000
251.MEDAN BANDA ACEH Rp. 3.466.000 Rp. 2.193.000
252.MEDAN MAKASSAR Rp. 12.514.000 Rp. 6.172.000
253.MEDAN PONTIANAK Rp. 9.733.000 Rp. 5.230.000
254.MEDAN SEMARANG Rp. 9.284.000 Rp. 4.696.000
255.MEDAN SOLO Rp. 9.284.000 Rp. 4.835.000
256.MEDAN SURABAYA Rp. 10.739.000 Rp. 5.134.000
257.MEDAN TIMIKA Rp. 18.258.000 Rp. 9.455.000
258.PADANG MAKASSAR Rp. 10.947.000 Rp. 5.402.000
259.PADANG PONTIANAK Rp. 8.193.000 Rp. 4.460.000
260.PADANG SEMARANG Rp. 7.744.000 Rp. 3.925.000
261.PADANG SOLO Rp. 7.744.000 Rp. 4.065.000 31 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
262.PADANG SURABAYA Rp. 9.199.000 Rp. 4.364.000
263.PADANG TIMIKA Rp. 16.718.000 Rp. 8.685.000
264.PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp. 10.546.000 Rp. 6.022.000
265.PALANGKARAYA BATAM Rp. 8.161.000 Rp. 6.022.000
266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp. 7.477.000 Rp. 4.022.000
267.PALANGKARAYA MATARAM Rp. 8.557.000 Rp. 4.888.000
268.PALANGKARAYA MEDAN Rp. 10.300.000 Rp. 5.312.000
269.PALANGKARAYA PADANG Rp. 8.760.000 Rp. 4.642.000
270.PALANGKARAYA PALEMBANG Rp. 7.252.000 Rp. 4.022.000
271.PALANGKARAYA PEKANBARU Rp. 8.803.000 Rp. 4.696.000
272.PALANGKARAYA SEMARANG Rp. 7.252.000 Rp. 3.947.000
273.PALANGKARAYA SOLO Rp. 7.252.000 Rp. 4.086.000
274.PALANGKARAYA SURABAYA Rp. 8.696.000 Rp. 4.385.000
275.PALEMBANG BALIKPAPAN Rp. 9.894.000 Rp. 5.220.000
276.PALEMBANG MAKASSAR Rp. 9.499.000 Rp. 4.781.000
277.PALEMBANG PONTIANAK Rp. 6.685.000 Rp. 3.840.000
278.PALEMBANG SEMARANG Rp. 6.236.000 Rp. 3.305.000
279.PALEMBANG SOLO Rp. 6.236.000 Rp. 3.444.000
280.PALEMBANG SURABAYA Rp. 7.690.000 Rp. 4.744.000
281.PALEMBANG TIMIKA Rp. 15.210.000 Rp. 8.076.000
282.PALU MAKASSAR Rp. 4.268.000 Rp. 2.578.000
283.PALU POSO Rp. 1.957.000 Rp. 1.423.000
284.PALU SORONG Rp. 6.878.000 Rp. 3.883.000
285.PALU SURABAYA Rp. 2.941.000 Rp. 1.915.000
286.PALU TOLI-TOLI Rp. 2.941.000 Rp. 1.915.000
287.PANGKAL PINANG BALIKPAPAN Rp. 9.038.000 Rp. 4.631.000
288.PANGKAL PINANG BANJARMASIN Rp. 7.091.000 Rp. 3.915.000
289.PANGKAL PINANG BATAM Rp. 6.739.000 Rp. 3.818.000
290.PANGKAL PINANG YOGYAKARTA Rp. 6.065.000 Rp. 3.262.000
291.PANGKAL PINANG MAKASSAR Rp. 9.060.000 Rp. 4.663.000
292.PANGKAL PINANG MANADO Rp. 12.097.000 Rp. 5.808.000
293.PANGKAL PINANG MEDAN Rp. 8.888.000 Rp. 4.653.000
294.PANGKAL PINANG PADANG Rp. 7.337.000 Rp. 3.883.000
295.PANGKAL PINANG PALEMBANG Rp. 5.829.000 Rp. 3.262.000
296.PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp. 7.391.000 Rp. 3.936.000
297.PANGKAL PINANG PONTIANAK Rp. 6.279.000 Rp. 3.733.000
298.PANGKAL PINANG SEMARANG Rp. 5.829.000 Rp. 3.187.000
299.PANGKAL PINANG SOLO Rp. 5.829.000 Rp. 3.326.000
300.PANGKAL PINANG SURABAYA Rp. 7.284.000 Rp. 3.626.000
301.PEKANBARU PONTIANAK Rp. 8.247.000 Rp. 4.154.000
302.PEKANBARU SEMARANG Rp. 7.797.000 Rp. 3.979.000
303.PEKANBARU SOLO Rp. 7.797.000 Rp. 4.118.000
304.PEKANBARU SURABAYA Rp. 9.241.000 Rp. 4.407.000
305.PEKANBARU TIMIKA Rp. 16.771.000 Rp. 8.739.000
306.PONTIANAK MAKASSAR Rp. 9.915.000 Rp. 5.241.000
307.PONTIANAK SEMARANG Rp. 6.685.000 Rp. 3.765.000
308.PONTIANAK SOLO Rp. 6.685.000 Rp. 3.904.000 32 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
309.PONTIANAK SURABAYA Rp. 8.140.000 Rp. 8.204.000
310.PONTIANAK TIMIKA Rp. 15.659.000 Rp. 8.535.000
311.SEMARANG MAKASSAR Rp. 9.466.000 Rp. 4.706.000
312.SOLO MAKASSAR Rp. 9.466.000 Rp. 4.845.000
313.SURABAYA DENPASAR Rp. 3.198.000 Rp. 1.979.000
314.SURABAYA JAYAPURA Rp. 12.675.000 Rp. 3.433.000
315.SURABAYA MAKASSAR Rp. 5.936.000 Rp. 3.433.000
316.SURABAYA TIMIKA Rp. 11.295.000 Rp. 6.589.000 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a.Keberangkatan
1. 1.Dari kantor tempat berkedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke tempat tujuan;
2. 2.Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b.Kepulangan
1. 1.Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
2. 2.Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 33 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.ACEH Orang/Kali Rp. 123.000
2.SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp. 232.000
3.RIAU Orang/Kali Rp. 94.000
4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp. 137.000
5.JAMBI Orang/Kali Rp.147.000
6.SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp.190.000
7.SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp. 128.000
8.LAMPUNG Orang/Kali Rp. 167.000
9.BENGKULU Orang/Kali Rp. 109.000
10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp. 90.000
11.BANTEN Orang/Kali Rp. 446.000
12.JAWA BARAT Orang/Kali Rp. 166.000
13.D.K.I JAKARTA Orang/Kali Rp. 256.000
14.JAWA TENGAH Orang/Kali Rp. 75.000
15.D.I YOGYAKARTA Orang/Kali Rp. 118.000
16.JAWA TIMUR Orang/Kali Rp. 194.000
17.BALI Orang/Kali Rp. 159.000
18.NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp. 231.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp. 108.000
20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp. 135.000
21.KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp. 111.000
22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp. 150.000
23.KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp. 450.000
24.KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp. 102.000
25.SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp. 138.000
26.GORONTALO Orang/Kali Rp. 240.000
27.SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp. 313.000
28.SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp. 145.000
29.SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp. 165.000
30.SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp. 171.000
31.MALUKU Orang/Kali Rp. 240.000
32.MALUKU UTARA Orang/Kali Rp. 215.000
33.PAPUA Orang/Kali Rp. 431.000
34.PAPUA BARAT Orang/Kali Rp. 182.000 Contoh 1 : Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a.Keberangkatan
1. 1.Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor probolinggo) ke Bandara Juanda Sidoarjo di Surabaya. 34 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
2. 2.Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan
1. 1.Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan modatran sportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. 2.Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. 3.Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor). Contoh 2: Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.Keberangkatan
1. 1.Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di probolinggo ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. 2.Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, ataukantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. 3.Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan
1. 1.Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
2. 2.Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar;dan
3. 3.Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor) di Probolinggo. Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi : Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut : 35 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
a.Berangkat dari Probolinggo
1. 1.Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya BBM);
2. 2.Menuju Ke Bandara Juanda (Sidoarjo) dengan biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi Jawa Timur (Probolinggo-Sidoarjo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari terminal Bungurasihke Bandara Juanda;
3. 3.Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta.
b.Kembali Ke Probolinggo
1. 1.Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta.
2. 2.Menuju Probolinggo dengan dijemput kendaraan dinas (biaya BBM).
3. 3.Menuju Probolinggo dengan biaya transportasi darat dalam wilayah Provinsi Jawa Timur (Surabaya-Probolinggo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari Bandara Juanda ke Terminal Bungurasih. • Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil); • Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 36 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Untuk perjalanan dinas ke tempat tujuan diluar dari yang tertera pada tabel 2.3 menggunakan satuan biaya yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pengeluaran secara at cost). Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4 TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) JAWA TIMUR

1.Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali Rp. 225.000
2.Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali Rp. 285.000
3.Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp. 255.000
4.Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali Rp. 225.000
5.Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp. 255.000
6.Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali Rp. 225.000
7.Surabaya Kab. Jember Orang/Kali Rp. 261.000
8.Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp. 235.000
9.Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp. 235.000
10.Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali Rp. 225.000
11.Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali Rp. 261.000
12.Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali Rp. 245.000
13.Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali Rp. 253.000
14.Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp. 228.000
15.Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali Rp. 225.000
16.Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp. 245.000
17.Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali Rp. 253.000
18.Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp. 285.000
19.Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali Rp. 243.000
20.Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali Rp. 228.000
21.Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp. 255.000
22.Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali Rp. 228.000
23.Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali Rp. 235.000
24.Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali Rp. 240.000 37 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
25.Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp. 255.000
26.Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali Rp. 255.000
27.Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp. 245.000
28.Surabaya Kab. Tuban Orang/Kali Rp. 245.000
29.Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp. 245.000
30.Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp. 242.000
31.Surabaya Kota Blitar Orang/Kali Rp. 255.000
32.Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali Rp. 225.000
33.Surabaya Kota Kediri Orang/Kali Rp. 235.000
34.Surabaya Kota Madiun Orang/Kali Rp. 245.000
35.Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp. 228.000
36.Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali Rp. 225.000
37.Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali Rp. 228.000
3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Ketentuan tambahan untuk Satuan Biaya Konsusmsi Rapat antara lain:
1. 1.Rapat yang dilaksanakan sampai dengan 4 jam hanya diberikan Snack;
2. 2.Rapat yang dilaksanakan lebih dari 4 jam diberikan Nasi Kotak;
3. 3.Rapat yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dapat diberikan Nasi Kotak dan snack;
4. 4.Rapat yang dilaksanakan di Internal SKPD hanya dapat diberikan snack. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5. 38 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 2.5 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT No Uraian Satuan Biaya
5. 1.Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan
a.Rapat Biasa - Nasi Kotak Orang/Kali Rp. 40.000
b.Rapat Biasa - Snack (Kotak) Orang/Kali Rp. 20.000
c.Prasmanan (makan) VIP Orang/Kali Rp. 60.000
d.Prasmanan (makan) VVIP Orang/Kali Rp. 70.000
e.Snack (Kudapan) VVIP Orang/Kali Rp. 20.000
f.Nasi Tumpeng (20 Orang) Paket Rp. 500.000 Berlaku Khusus Kementerian, Gubernur dan DPR RI
g.Snack (Nampan) Paket Rp. 50.000
1. 2.Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya
2. 1.Tuna Sosial Orang/Kali Rp. 30.000
3. 2.Pengamanan unsur Instansi Vertikal Orang/Kali Rp. 30.000
4. 3.Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)
a.Makan dan Minum OK Rp. 40.000
b.Snack OK Rp. 20.000
1. 4.Nasi Bungkus OK Rp. 15.000
2. 4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau 39 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6. TABEL 2.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.JAWA TIMUR m2/tahun Rp. 196.000 Rp. 170.000 Rp. 10.000 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut : Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, dan Tabel 2.9. TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) I. KEPALA DAERAH/KETUA DPRD Unit/Tahun Rp. 39.000.000 II. WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD Unit/Tahun Rp. 38.000.000 40 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL III. KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS DAERAH Unit/Tahun Rp. 37.000.000 IV. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL STAF AHLI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II (KEPALA PD) Unit/Tahun Rp. 22.500.000 V. KENDARAAN DINAS JABATAN PEJABAT SETINGKAT ESELON III (KEPALA PD DAN CAMAT) Unit/Tahun Rp. 20.000.000 TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) I. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III Unit/Tahun Rp. 12.000.000 II. Kendaraan Ops. Lapangan (Double Gardan) Unit/Tahun Rp. 10.000.000 III. Kendaraan Roda 4 Operasional Unit/Tahun Rp. 10.000.000 IV. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 Unit/Tahun Rp. 10.000.000 V. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250 cc) Unit/Tahun Rp. 1.500.000 TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, DAN SPEED BOAT NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1. Kendaraan Bis dan Truck Tangki Air Unit/Tahun Rp. 21.000.000 2. Kendaraan dinas roda 2 dan roda 3 Unit/Tahun Rp. 1.000.000

3.Speedboat/perahu/kapal Unit/Tahun Rp. 8.500.000 41 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10. TABEL 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Inventaris Kantor Pegawai/Tahun Rp. 80.000
2.Personal Computer/Notebook Unit/Tahun Rp. 730.000
3.Printer Unit/Tahun Rp. 690.000
4.AC Split Unit/Tahun Rp. 610.000
5.Genset lebihkecildari 50 KVA Unit/Tahun Rp. 7.190.000
6.Genset 75 KVA Unit/Tahun Rp. 8.640.000
7.Genset 100 KVA Unit/Tahun Rp.10.150.000
8.Genset 125 KVA Unit/Tahun Rp.10.780.000
9.Genset 150 KVA Unit/Tahun Rp.13.260.000
10.Genset 175 KVA Unit/Tahun Rp.14.810.000
11.Genset 200 KVA Unit/Tahun Rp.15.850.000
12.Genset 250 KVA Unit/Tahun Rp.16.790.000
13.Genset 275 KVA Unit/Tahun Rp.17.760.000
14.Genset 300 KVA Unit/Tahun Rp.20.960.000
15.Genset 350 KVA Unit/Tahun Rp.22.960.000
16.Genset 450 KVA Unit/Tahun Rp.25.620.000
17.Genset 500 KVA Unit/Tahun Rp.31.770.000 Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajar Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd UGAS IRWANTO 42 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai muatan lokal yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dimana merupakan batasan nilai yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas : 3.1 Belanja Jasa 3.1.1 Belanja Jasa yang diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah (Non) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo:

a.Diangkat dengan Keputusan Bupati;
b.Diangkat dengan kesepakatan bersama dan Keputusan penetapan Bupati. Untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan dengan :
a.Pembayaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengakomodir kewajiban Jaminan Kesehatan;
b.Kenaikan besaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan perhitungan masa kerja khusus pegawai tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) tahun sekali terhitung mulai awal pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap. 3.1.2 Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat diangkat menjadi PNS. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 43 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 3.1.3 Bantuan Beasiswa dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan diploma, tingkat sarjana atau Strata 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau strata 3 (program doktoral). Satuan biaya ini termasuk didalamnya adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per tahun. 3.1.4 Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan Besaran biaya yang dipergunakan untuk melakukan ujian dan tes Kesehatan yang kemudian dibayarkan kepada Rumah Sakit yang berwenang. 3.1.5 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Besaran biaya yang dipergunakan untuk pola kemitraan 3 macam Pendidikan dan pelatihan teknis serta pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Diklat. 3.1.6 Satuan Biaya Tenaga Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi Satuan Biaya Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi dapat diberikan kepada PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada PNS atau masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang 3.1.7 Biaya Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi Biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo apabila mengirim peserta Diklat ke BKPSDM Provinsi Jatim 3.1.8 Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi jabatan fungsional. 3.1.9 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi Jabatan Fungsional. 44 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 3.1.10 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa pemberian dalam satuan biayanya didasarkan atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. 3.1.11 Beban Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup
a.Biaya Iuran Tahunan Laboratorium yang terakreditasi di wajibkan untuk membayar iuran tahunan laboratorium sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.
b.Biaya Uji Profisiensi Laboratorium yang terakreditasi dan/atau mengajukan akreditasi wajib mengikuti program uji profisiensi dan menyampaikan bukti hasil uji profisiensi yang telah diikuti sebagai bagian dari persyaratan akreditasi. Sesuai dengan Aturan KAN U-08.
c.Asesor Asesmen
1. 1.Laboratorium yang terakreditasi di wajibkan untuk membayar Biaya Asesor Asesmen sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.
2. 2.Pembayaran disesuaikan dengan jumlah asesor dan lama hari pelaksanaan sesmen pada Laboratorium yang melaksanakan asesmen oleh Komite Akreditasi NAsional (KAN)
d.Asesor Witness
1. 1.Laboratorium yang terakreditasi di wajibkan untuk membayar Biaya Asesor Witnes sesuai dengan Lampiran PPRI No. 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional.
2. 2.Pembayaran disesuaikan dengan jumlah asesor dan lama hari pelaksanaan sesmen pada Laboratorium yang melaksanakan asesmen witness oleh Komite Akreditasi NAsional (KAN) 45 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
e.Biaya Permohonan Asesmen
1. 1.Laboratorium yang terakreditasi di wajibkan untuk membayar Biaya Asesmen sesuai dengan Lampiran PPRI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional;
2. 2.Pembayaran Biaya Asesmen diaksanakan pada saat Laboratorium mengajukan permohonan Asesmen kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN);
3. 3.Pelaksanaan Asesmen atau survelen untuk Laboratorium dijadwalkan sebagai berikut : • Survelen pertama dilaksanakan pada bulan ke 15 sampai dengan bulan ke 18 sejak tanggal sertifikat akreditasi; • Survelen kedua dilaksanakan pada bulan ke 36 sampai dengan bulan ke 39 sejak tanggal sertifikat akreditasi; • Reasesmen dilaksanakan pada bulan ke 51 sampai dengan bulan ke 54 sejak tanggal sertifikat akreditasi; • Jarak waktu pelaksanaan surveilen/asesmen dengan kunjungan sebelumnya tidak lebih dari 24 bulan. 3.1.12 Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat pada Dinas Lingkungan Hidup
4. 1.Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat di berikan untuk Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional ini berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan. Kompetensi di kembangkan melalui Bimbingan Teknis/Diklat karena sesuai dengan persyaratan kompetensi pada jabatan tersebut;
5. 2.Biaya Kontribusi Bimbingan teknis/Diklat ini berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan karir PNS di lakukan berdasarkan kualifkasi, kompetensi, penilain kinerja dan kebutuhan Intansi Pemerintah. 3.1.13 Bimtek penanganan gangguan reproduksi pada Dinas Pertanian. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas puskeswan dalam penanganan gangguan reproduksi ternak. Satuan biaya belanja jasa pada Tabel 3.1. 46 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL TABEL 3.1 SATUAN BIAYA BELANJA JASA NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 3.1 BELANJA JASA 3.1.1 Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati
a.Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis OB Rp. 11.750.000
b.Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker OB Rp. 6.100.000
c.Dokter Paruh Waktu OB Rp. 3.750.000
d.Dokter Resident Senior OB Rp. 4.500.000
e.S I/D IV OB Rp. 2.350.000
f.S I/D IV Kesehatan OB Rp. 2.350.000
g.D III OB Rp. 2.325.000
h.SLTA/D I/DII OB Rp. 2.225.000
i.SD/SLTP OB Rp. 2.100.000
j.Guru Tidak Tetap (GTT) ⮚ S I/S II OB Rp. 2.000.000
k.Tenaga Akuntansi (Tenakun) : ⮚ S I ⮚ D III OB OB Rp. 3.100.000 Rp. 2.550.000
l.Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) ⮚ S I/D IV ⮚ D III ⮚ SLTA/D I/D II ⮚ SD/SLTP OB OB OB OB Rp. 2.600.000 Rp. 2.550.000 Rp. 2.450.000 Rp. 2.375.000
m.Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan) ⮚ Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir ⮚ Tenaga Poskesdes ⮚ Tenaga Kebersihan (DLH) OB OB OB Rp. 1.325.000 Rp. 2.725.000 Rp. 1.675.000
n.Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bupati tentang pemberian Honorarium PTT yang diangkat dengan keputusan Ka. OPD
1. 1.PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan (di lingkungan sekolah) ⮚ S I/D IV ⮚ D III ⮚ SLTA/D I/D II ⮚ SD/SLTP OB OB OB OB Rp. 1.350.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.150.000
2. 2.PTT di Lingkungan Badan/Dinas/Bagian ⮚ S I/D IV ⮚ D III ⮚ SLTA/D I/D II ⮚ SD/SLTP OB OB OB OB Rp. 1.500.000 Rp. 1.450.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.350.000 47 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3. 3.PTT pada Kecamatan dan Kelurahan ⮚ S I/D IV ⮚ D III ⮚ SLTA/D I/D II ⮚ SD/SLTP OB OB OB OB Rp. 1.300.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.150.000
4. 4.PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Lingkup Dinas Kesehatan (BLUD pada Puskesmas) ⮚ S I/D IV ⮚ D III ⮚ SLTA/D I/D II ⮚ SD/SMP ⮚ Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (BLUD) ⮚ S1 (BOK) ⮚ D III OB OB OB OB OB OB OB Rp. 1.000.000 Rp. 900.000 Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.750.000 Rp. 2.700.000
5. 5.RSUD Waluyo Jati ⮚ Apoteker ⮚ S I/D IV Kesehatan ⮚ S1 Umum dan D3 Kesehatan ⮚ D1/D2/D3 Umum ⮚ SMA/SMK Sederajat OB OB OB OB OB Rp. 1.600.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.000.000 3.1.2 Satuan Biaya Latihan Prajabatan ⮚ CPNS Golongan II dan III ⮚ CPNC dari Tenaga Honorer Psrta/angk. Psrta/angka. Rp. 5.260.000 Rp. 4.000.000 3.1.3 Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri
6. 1.Program Diploma I, III, dan Diploma IV/ Strata 1 ⮚ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ⮚ Uang Buku dan Referensi ⮚ Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan ⮚ Bantuan Ijin Belajar Pertahun Pertahun Paket O/K Rp. 12.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000
7. 2.Program Strata 2 dan Strata 3 ⮚ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ⮚ Uang Buku dan Referensi ⮚ Riset (akhir program) s/d penggandaan /penjilidan ⮚ Bantuan Ijin Belajar Pertahun Pertahun Paket O/K Rp. 15.800.000 Rp. 2.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 1.500.000
8. 3.Program Dokter Spesialis (Masa Kuliah ± 6 Tahun) ⮚ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ⮚ Uang Buku dan Referensi ⮚ Riset (akhir program) s/d penggandaan /penjilidan Pertahun Pertahun Paket Rp. 16.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 3.1.4 Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan ⮚ Pelaksanaan Uji Kesehatan CPNS ⮚ Pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan PNS O/kegiatan Paket Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 48 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 3.1.5 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis ⮚ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Uji sertifikasi ⮚ Diklat Bendaharawan dan uji Sertifikasi Bendaharawan Pengeluaran ⮚ Penyusunan RKA ⮚ Strategi Inputing SIPD ⮚ Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja dan Resiko bagi APIP ⮚ Pola Kemitraan OK OK OK OK OK OK Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 3.200.000 Rp. 3.200.000 Rp. 6.500.000 Rp. 10.000.000 3.1.6 Tenaga Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi ⮚ Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II ⮚ Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ⮚ Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) O/K O/K O/K Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 3.1.7 Biaya Fasilitasi Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi ⮚ Kemitraan PKA Kab/Kota ⮚ Kemitraan PKP Kab/Kota ➢ Kemitraan Latsar Kab/Kota O/angkatan O/angkatan O/angkatan Rp. 17.500.000 Rp. 17.500.000 Rp. 10.000.000 3.1.8 Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat ⮚ Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat ⮚ Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat Angkatan Angkatan Rp. 17.500.000 Rp. 15.000.000 3.1.9 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural ⮚ Diklat Jabatan Fungsional Satpol PP ⮚ Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Ujikom ⮚ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Perpindahan Jabatan (Promosi) ⮚ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Formasi ⮚ Pola Kemitraan O/Pelatihan O/Pelatihan O/Pelatihan O/Pelatiham O/Pelatihan Rp. 8.000.000 Rp. 5.450.000 Rp. 2.950.000 Rp. 3.650.000 Rp. 10.000.000 3.1.10 Belanja Jasa Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan
9. 1.Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll) OH Rp.100.000
10. 2.Pengamanan Pejabat OK Rp. 150.000
11. 3.Pengawalan Pejabat OK Rp. 100.000
12. 4.Penyiar Radio OJ Rp. 10.000
13. 5.Reporter Radio O/berita Rp. 25.000
14. 6.Editing Suara (Dubber) O/rekaman Rp. 75.000
15. 7.Tenaga Kearsipan OB Rp. 200.000
16. 8.Penguji/Tenaga Ahli (Tingkat Kabupaten)
a.Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan :
1. 1.Koordinator (S1)
2. 2.Anggota OB OB Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000
b.Tenaga Fasilitator Peti Koin Bermantra OB Rp. 2.500.000
c.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) OB Rp. 1.350.000 49 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
d.Tenaga Teknis Pusdalops Penanggulangan Bencana OB Rp. 2.000.000
e.Petugas Lapangan Pusdalops PB OB Rp. 1.300.000
f.TRC OB Rp. 1.300.000
g.Tenaga Tenatik – administrasi OB Rp. 1.750.000
h.Tenaga Tenatik OB Rp. 3.300.000
i.Tenaga Pendamping Koperasi OB Rp. 2.300.000
j.Pendamping Koperasi OB Rp. 500.000
k.Tim Fasilitator Perencana Pembangunan ⮚ Koordinator ⮚ Anggota OB OB Rp. 1.250.000 Rp. 1.000.000
l.Tenaga Ahli Fraksi OB Rp. 3.000.000
1. 9.PEMBERIAN HADIAH PEMBINAAN/PENGHARGAAN dalam bentuk uang atas penyelenggaraan kegiatan/lomba 1) Tingkat Nasional (Lomba Inovasi)
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 2) Tingkat Nasional (Lomba Ketangkasan)
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L Rp 12.500.000 Rp 11.500.000 Rp 10.500.000 Rp 9.500.000 Rp 8.500.000 Rp 10.000.000 Rp 9.500.000 Rp 9.000.000 Rp 8.500.000 Rp 8.000.000 3) Tingkat Provinsi (Lomba Inovasi)
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 4) Tingkat Provinsi (Lomba Ketangkasan)
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L Rp 8.500.000 Rp 7.500.000 Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 Rp 4.500.000 Rp 7.500.000 Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 Rp 4.500.000 Rp 3.500.000 5) Tingkat Kabupaten
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 6) Tingkat Kecamatan
a.Juara 1
b.Juara 2
c.Juara 3
d.Juara Harapan 1
e.Juara Harapan 2 O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.750.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.250.000 Rp 2.000.000 Rp 1.750.000 Rp 1.500.000 7) Biaya Juri
a.Dalam Kabupaten
b.Luar Kabupaten O/H O/H Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 50 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
1. 4.Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding TABEL 3.2 Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding Nomor Uraian Jumlah Hari 1. Area I (Kabupaten/Kota Pasuruan,Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang) 1 hari (tidak menginap) 2. Area II (Madura Raya, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan, Jombang, Gresik, Surabaya, Malang Raya, Jember, Mojokertodan Banyuwangi, Sidoarjo) 2 hari 3. Area III ( Daerah Selain area I dan Area II) termasuk luar Provinsi 3 hari
2. 10.TIM FORKOPIMDA
a.Ketua
b.Anggota OB OB Rp 1.500.000 Rp.1.000.000
1. 11.JASA KETUA RT DAN RW DI KELURAHAN Orang/Tahun Rp. 900.000
2. 12.OPERATOR IPLT, IPAL KOMUNAL, DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL), dan TENAGA Tim Jasa Profesi Ahli (TPA) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
a.Tenaga Operator IPLT
b.Tenaga Operator IPAL Komunal
c.Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Khusus untuk mandor
d.Tenaga Fasilitator Lapangan OH OH 27/OH O/Bulan Per Dokumen Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 115.000 Rp. 3.000.000 Rp. 375.000
1. 13.Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
a.Metode Klasikal
b.Metode Terpadu
c.Metode Pembelajaran Jarak Jauh
1. 14.Tenaga Penyusun Naskah Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan
2. 15.Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah
3. 16.Tenaga Ahli Pendampingan Pembahasan Raperda di DPRD OK OK OK OJ OJ OJ Rp 36.252.000 Rp 23.864.000 Rp 14.708.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
4. 17.Jasa Guru Pendamping Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan O/H Rp. 250.000 3.1.11 Beban Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup
a.Biaya Iuran Tahunan
b.Biaya Uji Profisiensi
c.Asesor witness
d.Asesor Asesmen
e.Biaya Permohonan Asesmen Kali Paket O/H O/H Kali Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 5.000.000 3.1.12 Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis/Diklat pada Dinas Lingkungan Hidup O/Kali Rp. 5.000.000 3.1.13 Bimtek penanganan gangguan reproduksi pada Dinas Pertanian O/P Rp. 15.000.000 51 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Pelaksanaan :
a.2 (dua) hari (bermalam 1 kali) diberikan uang harian 2 kali ;
b.3 (tiga) hari (bermalam 2 kali) diberikan uang harian 3 kali Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif. Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarannya sebagaimana ketentuan SHS. (sepanjang kendaraaan tdk ada/dipakai bersamaan).
1. 1.Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo terinci pada Tabel 3.3 TABEL 3.3 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO NO WILAYAH SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO OP Rp. 205.000 Rp. 235.000 Rp. 640.000 Rp. 400.000 52 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

2.Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api pergi pulang (PP dari stasiun suatu kota kestasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.4 TABEL 3.4 SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN HARGA TIKET ASAL TUJUAN EKSEKUTIF 1 Probolinggo Surabaya Rp 320.000 2 Probolinggo Jember Rp 320.000 3 Probolinggo Yogyakarta Rp 520.000 4 Probolinggo Banyuwangi Rp 395.000 5 Surabaya Jakarta Rp 815.000 6 Surabaya Probolinggo Rp 320.000 7 Yogyakarta Probolinggo Rp 425.000 8 Jember Probolinggo Rp 320.000 9 Jakarta Surabaya Rp 815.000 10 Banyuwangi Probolinggo Rp 315.000
3.Satuan Biaya Transport Tertentu/Khusus Satuan biaya Transport tertentu/khusus merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi yang diberikan untuk Transport Ojek Anak Sekolah dan Transport Guru ke P. Gili Ketapang. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.5 TABEL 3.5 SATUAN KLASIFIKASI BIAYA TRANSPORTASI No Uraian Satuan Biaya
1.Satuan Biaya Transport
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a.Biaya Transport Ojek Anak Sekolah OH Rp. 350.000
b.Biaya Transport Guru ke P.Gili Ketapang OB Rp. 200.000 53 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
1. 4.Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri Khusus Wilayah Provinsi Jawa Timur Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.6 TABEL 3.6 Wilayah Provinsi Jawa Timur No. Tempat Tujuan Dari Probolinggo 1) Dari Kraksaan 2) Keterangan Jarak (Km) Biaya BBM (Liter) Jarak (Km) Biaya BBM (Liter)
2. 1.- Pasuruan 41 12 71 20 ● Biaya BBM diberikan bagi yang menggunak an fasilitas kendaraan dinas/non dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km ● Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP) ● Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)
3. 2.- Lumajang 45 14 75 22
4. 3.- Sidoarjo 80 24 110 32
5. 4.- Bondowoso 108 30 78 22
6. 5.- Malang 90 26 120 34
7. 6.- Situbondo 129 38 99 28
8. 7.- Batu 98 28 128 38
9. 8.- Jember 99 28 99 28
10. 9.- Surabaya 105 30 135 38
11. 10.- Mojokerto 103 30 133 38
12. 11.- Gresik 117 34 147 42
13. 12.- Bangkalan 139 40 169 48
14. 13.- Jombang 129 38 159 46
15. 14.- Lamongan 142 42 172 50
16. 15.- Nganjuk 169 48 199 58
17. 16.- Blitar 166 48 196 56
18. 17.- Sampang 188 54 218 62
19. 18.- Banyuwangi 195 56 165 48
20. 19.- Kediri 175 50 205 60
21. 20.- Tuban 198 58 228 66
22. 21.- Tulungagung 209 60 239 64
23. 22.- Bojonegoro 207 60 237 68
24. 23.- Madiun 217 61 247 70
25. 24.- Pamekasan 221 64 251 72
26. 25.- Ngawi 230 66 260 74
27. 26.- Trenggalek 228 66 258 74
28. 27.- Magetan 239 68 269 78 54 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
29. 28.- Ponorogo 246 70 276 80
30. 29.- Sumenep 284 82 314 90
31. 30.- Pacitan 324 94 354 102
32. 5.Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Dan Genset Satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional dan genset yang pembayarannya secara at coast, yang diatur diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menjadi muatan lokal Pemerintah Daerah. Penganggaran biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja program kegiatan di Sekretariat. TABEL 3.7 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GENSET No Uraian Satuan Volume 1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Genset
a.Kendaraan Dinas Jabatan Bupati/Ketua DPRD Liter/Unit/Bulan 500
b.Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD Liter/Unit/Bulan 400
c.Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah Liter/Unit/Bulan 300
d.Kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah Liter/Unit/ Bulan 200
e.Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Setingkat Eselon II (Kepala PD) Liter/Unit/Bulan 200
f.Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat setingkat Eselon III Liter/Unit/Bulan 150
g.Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon II/ Koordinator / Jabatan Fungsional Penyederhanaan Birokrasi Liter/Unit/Bulan 125
h.Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 Liter/Unit/Bulan 200
i.Kendaraan Pelayanan Umum Liter/Unit/Bulan 200
j.Kendaraan Roda 2 Pejabat Struktural/Sub Koordinator /Jabatan Fungsional/Korwil Penyederhanaan Birokrasi Liter/Unit/Bulan 30 55 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
k.Bus Pemerintah Daerah Liter/Unit/Bulan 350
l.Truck Tanki Air Liter/Unit/ Bulan 300
m.Genset 500 kva Liter/Tahun 630
n.Genset 30 kva Liter/Tahun 90
o.Genset 10 kva Liter/Tahun 30
p.Kendaraan Dinas Operasional Pengangkutan Sampah (Dumptruck / Truck Amroll, Miniloder) Liter/unit/Bulan 500
q.Alat Berat Pemrosesan Sampah di TPA (Bulldozer dan Excavator) Liter/unit/Bulan 1.500
1. 6.Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yaitu berupa AC, yang mana merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai) TABEL 3.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.AC Central unit/Tahun Rp. 7.200.000
2.AC Cassette unit/Tahun Rp. 3.600.000
7.Satuan Biaya Transportasi Darat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali (One way/Sekali jalan) TABEL 3.9 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAWA TIMUR (ONE WAY/SEKALI JALAN) NO ASAL TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 PAJARAKAN KOTA SURABAYA ORANG/KALI 211.000,- 2 PAJARAKAN KABUPATEN BANGKALAN ORANG/KALI 225.000,- 3 PAJARAKAN KABUPATEN BANYUWANGI ORANG/KALI 154.000,- 4 PAJARAKAN KABUPATEN BLITAR ORANG/KALI 255.000,- 5 PAJARAKAN KABUPATEN BOJONEGORO ORANG/KALI 255.000,- 6 PAJARAKAN KABUPATEN BONDOWOSO ORANG/KALI 70.000,- 7 PAJARAKAN KABUPATEN GRESIK ORANG/KALI 255.000,- 8 PAJARAKAN KABUPATEN JEMBER ORANG/KALI 210.000,- 9 PAJARAKAN KABUPATEN JOMBANG ORANG/KALI 219.500,- 10 PAJARAKAN KABUPATEN KEDIRI ORANG/KALI 235.000,- 11 PAJARAKAN KABUPATEN LAMONGAN ORANG/KALI 255.000,- 12 PAJARAKAN KABUPATEN LUMAJANG ORANG/KALI 126.000,- 13 PAJARAKAN KABUPATEN MADIUN ORANG/KALI 245.000,- 14 PAJARAKAN KABUPATEN MAGETAN ORANG/KALI 253.000,- 15 PAJARAKAN KABUPATEN MALANG ORANG/KALI 228.000,- 56 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL 16 PAJARAKAN KABUPATEN MOJOKERTO ORANG/KALI 191.500,- 17 PAJARAKAN KABUPATEN NGANJUK ORANG/KALI 245.000,- 18 PAJARAKAN KABUPATEN NGAWI ORANG/KALI 253.000,- 19 PAJARAKAN KABUPATEN PACITAN ORANG/KALI 285.000,- 20 PAJARAKAN KABUPATEN PAMEKASAN ORANG/KALI 243.000,- 21 PAJARAKAN KABUPATEN PASURUAN ORANG/KALI 216.500,- 22 PAJARAKAN KABUPATEN PONOROGO ORANG/KALI 255.000,- 23 PAJARAKAN KABUPATEN SAMPANG ORANG/KALI 235.000,- 24 PAJARAKAN KABUPATEN SIDOARJO ORANG/KALI 181.000,- 25 PAJARAKAN KABUPATEN SITUBONDO ORANG/KALI 210.000,- 26 PAJARAKAN KABUPATEN SUMENEP ORANG/KALI 255.000,- 27 PAJARAKAN KABUPATEN TRENGGALEK ORANG/KALI 245.000,- 28 PAJARAKAN KABUPATEN TUBAN ORANG/KALI 245.500,- 29 PAJARAKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG ORANG/KALI 245.000,- 30 PAJARAKAN KOTA BATU ORANG/KALI 241.000,- 31 PAJARAKAN KOTA BLITAR ORANG/KALI 255.000,- 32 PAJARAKAN KOTA BOJONEGORO ORANG/KALI 225.000,- 33 PAJARAKAN KOTA KEDIRI ORANG/KALI 235.000,- 34 PAJARAKAN KOTA MOJOKERTO ORANG/KALI 191.500,- 35 PAJARAKAN KOTA PROBOLINGGO ORANG/KALI 42.000- 36 PAJARAKAN KOTA MALANG ORANG/KALI 228.000,- TABEL 3.10 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH (ONE WAY/SEKALI JALAN) NO ASAL TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 PAJARAKAN YOGJAKARTA ORANG/KALI 800.000,- 2 PAJARAKAN SLEMAN ORANG/KALI 800.000,- 3 PAJARAKAN KULON PROGO ORANG/KALI 800.000,- 4 PAJARAKAN BANTUL ORANG/KALI 800.000,- 5 PAJARAKAN GUNUNG KIDUL ORANG/KALI 700.000,- 6 PAJARAKAN SOLO ORANG/KALI 700.000,- 7 PAJARAKAN KLATEN ORANG/KALI 700.000,- 8 PAJARAKAN SRAGEN ORANG/KALI 600.000,- 9 PAJARAKAN KARANGANYAR ORANG/KALI 700.000,- 10 PAJARAKAN SUKOHARJO ORANG/KALI 700.000,- 11 PAJARAKAN WONOGIRI ORANG/KALI 700.000,- 12 PAJARAKAN BOYOLALI ORANG/KALI 700.000,- 13 PAJARAKAN SEMARANG ORANG/KALI 800.000- 14 PAJARAKAN SALATIGA ORANG/KALI 800.000,- 15 PAJARAKAN KENDAL ORANG/KALI 900.000,- 16 PAJARAKAN MAGELANG ORANG/KALI 800.000,- TABEL 3.11 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI (ONE WAY/SEKALI JALAN) NO ASAL TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 PAJARAKAN DENPASAR ORANG/KALI 450.000,- 2 PAJARAKAN GIANYAR ORANG/KALI 450.000,- 3 PAJARAKAN BADUNG ORANG/KALI 400.000,- 57 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Catatan : - Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam satu wilayah Provinsi, termasuk untuk biaya tol dan Bahan Bakar Minyak (BBM); - Satuan biaya taksi transportasi darat dari Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama hanya berlaku untuk Pimpinan/Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara at cost.
8.Satuan Biaya Telepon Satuan biaya telepon merupakan satuan biaya komunikasi bagi pejabat karena kedudukan dan kewenangannya dalam rangka menunjang/mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses semua informasi. Biaya telepon (pasca bayar) dianggarkan tidak lebih dari 2 (dua) nomor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan penganggarannya pada belanja program kegiatan di Bagian Umum untuk Bupati beserta ajudannya, Wakil Bupati beserta ajudannya. Di Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan anggota DPRD. Biaya telepon pembayarannya secara at coast. TABEL 3.12 SATUAN BIAYA TELEPON NO URAIAN SATUAN BIAYA 1 Bupati Rp. 400.000 2 Wakil Bupati Rp. 400.000 3 Pimpinan DPRD Rp. 400.000 4 Anggota DPRD Rp. 400.000 5 Ajudan Bupati Rp. 200.000 6 Ajudan Wakil Bupati Rp. 200.000 7 Ajudan Pimpinan DPRD Rp. 200.000 Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OT : Orang/Tahun OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajar Pj. BUPATI PROBOLINGGO ttd UGAS IRWANTO

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…