DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dalarn proses rnenindaklanjuti hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlarnbatan, Kepala Daerah rnelaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan rnendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mendesak, mengikat dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan pengeluaran kas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berjalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menirnbang PENGELUARANKASMENDAHULUIPENETAPANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025 BUPATIPULAUMOROTAI PROVINSIMALUKUUTARA PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR1 TAHUN2025 TENTANG SALINAN I I 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (LembagaNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4937);
7.Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3 ( 1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 4

Pasal 3

( 1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

(2)Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Belanja Pegawai, antara lain:
  1. 1.Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk tambahan penghasilannya (TPP);
  2. 2.Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Belanja Barang dan Jasa, antara lain:
  1. 1.Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi;
  2. 2.Belanja Penyediaan Sumber Daya Air;
  3. 3.Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik;
(2)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 5

Pasal 5

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD)Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan. ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah). ratus lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan lima ratus dua puluh tiga Rupiah) dari Rp.951.268.938.270,00 (Sembilan sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp.79.272.411.523,00 (Tujuh puluh untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari

Pasal 4

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4

4.Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
5.Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor;
6.Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas;
7.Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala;

c.Belanja Perjalanan dinas dan yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas daerah.

(4)Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja sebagai berikut:
1. a.Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
2. b.Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, dan Puskesmas;
3. c.Alokasi dana perimbangan desa dan aparatur desa;
4. d.Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/ atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya; dan/ atau
5. e.Belanja bantuan sosial, hibah, belanja barang/jasa/uang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga 6 .u • dengan asl ya ~...,......~ic&'ll~ 11LiKUM DAN HAM, BERITADAERAHKABUPATENPULAUMOROTAITAHUN2025 NOMORO1 MUHAMMADUMARALI SEKRETARISDAERAH, Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 3 Januari 2025 BURNAWAN ttd Pj. BUPATIPULAUMOROTAI, Ditetapkan di Morotai Selatan padatanggal 3 Januari 2025 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 7

Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…