DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 765.704.995.079 (Tujuh ratus enam puluh Zima milyar tujuh ratus empat juta sembilan. ratus sembilan puluh Zima ribu tujuh puluh Sembilan rupiah, yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2025. 6

a.Pajak Hotel
b.Pajak Restoran
c.Pajak Reklame
d.Pajak Penerangan Jalan
e.Pajak Mineral bukan Logamdan Batuan
f.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
g.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(2)Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
(3)Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
(4)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000 (Satu milyar Seratus juta rupiah).
(5)Pajak Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.605.560.000 (Lima milyar enam ratus Zimajuta lima ratus enampuluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a, direncanakan sebesar Rp. 30.205.560.000 (Tiga puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 30.205.560.000 (Tiga puluh milyar dua ratus limajuta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 32.612.285.396 (Tigapuluhdua milyarenam ratus dua belas ju.ta dua ratus delapan puluh Zima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.077.925.233 (Tuju.hmilyar tuju.hpuluh tuju.hju.ta sembilan ratus dua puluh Zimaribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.077.925.233 (Tujuh milyar tujuh puluh. tujuh juta sembilan ratus dua puluh Zimaribu dua ratus tiga puluh tiga rupiahs,yang terdiri atas:
1. a.Hasil Pemanfaatan BMDyang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
4. d.Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan 7

Pasal 6

(1)Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 32.612.285.396 (Tiga puluh. dua milyar enam ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh Zima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiahs, yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum
2. b.Retribusi Jasa Usaha
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 27.680.285.396 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.215.000.000 (Safu milyar dua ratus Zima belas juta rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.717 .000.000 (Tiga milyar tujuii mtus tujuh. belas juta rupiahs.
(6)Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 19.600.000.000 (Sembilan belas milyar enam ratue juta rupiahs.
(7)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (sattt milyar Zimaratus ribu rupiahs.
(8)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (sattt milyar Zimaratus ribu rupiahs.

Pasal 9

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 35.790.668.000 (Tigapuluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah;

Pasal 8

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 660.018.556.450 (Enam ratus enam puluh milyar delapan belas juta Zima ratus Zima puluh enam ribu empat ratus Zimapuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 638.335.547.000 (Enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh. Zimajuta Zima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp. 21.683.009.450 (Duapuluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilari ribu empat ratus Zimapuluh rupiah). 8
(2)Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 391.907.493 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 986.017. 740 (Sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(3)Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).
(4)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (noij.
(5)Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000 (Dua milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 545.383.080.746,40 (Limaratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 301.994.222.183,70 (Tigaratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 235.591.672.862,70 (Dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 857.057.080.159,55 (Delapan ratus lima puluh tujuh milyar lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah lima puluh lima sen), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga;dan
d.Belanja Transfer. 9
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 31.389.532.000 (Tigapuluh satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta Zima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
(3)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.401.136.000 (Empat milyar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) 10

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 301.994.222.183,70 (Tiga ratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen},yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;dan
6. f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRDserta KDH/WKDH;
7. g.Belanja PegawaiBOS.
(1)Gaji dan tunjangan ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 193.396.069.377,70 (Seratussembilanpuluh tiga milyar tiga ratus sembilari puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen).
(2)Belanja Tambahan Penghasilan ASNsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, direncanakan sebesar Rp. 96.778.740.000 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
(3)Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah). tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sen).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.374.200.000 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empatjuta dua ratus ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.479.598.700 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilari juta Zimaratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.943.387.000 (Dua milyar sembilan ratus empatpuluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13

(1)Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 193.396.069.377,70 (Seratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh. puluh tujuh. rupiah tujuh. puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.Gaji pokok ASN;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN;
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  1. 1.Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN; J· Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
9. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;;dan
  1. 1.Ost (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan).
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 156.754.973.735 (Seratus Zima puluh. enam milyar tujuh. ratus Zimapuluh empat juta sembilari ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh. ratus tiga puluh Zima rupiah).
(3)Belanja Tunjangan Keluarga ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.599.481.975,50 (Sepuluh milyar 11
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.057.351.406 (Sebelas milyar Zima puluh tujuh. juta tiga ratus Zima puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 251.181.400 (Dua ratus Zima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah},
(6)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (Zima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(7)Belaja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) --·---· 12 Zima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh Zima rupiah Zimapuluh sen).
(4)Belanja Tunjangan Jabatan ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.253.718.000 (Empat milyar dua ratus limapuluh tigajuta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
(5)Belanja Tunjangan Fungsional ASNsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.566.373.700 (Lima milyar Zima ratus enam puluh enamjuta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
(6)Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.550.849.000 (Dua milyar Zimaratus Zimapuluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
(7)Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 7.074.084.091 (Tujuh milyar tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
(8)Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 86.641.232,90 (Delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah Sembilan puluh sen).
(9)Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.769.912,30 (Satujuta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah tiga puluh sen).
(10)Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 5.560.989.644 (Lima milyar Zimaratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh. sembilati ribu enam ratus empatpuluh empat rupiah). ( 11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 236.797.022 (Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh. dua rupiah).
(12)Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 710.391.065 (Tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh. Zima rupiah). 13

Pasal 15

(1)Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.007.206.000 (Dua puZuh Zima miZyar tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)PNSD;
2. b.Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)PNSD;
3. c.Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil)Guru PNSD;
4. d.Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
(2)Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.870.098.000 (Dua beZas

Pasal 14

(1)Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 96.778.740.000 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja ASN;
2. b.Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
3. c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
4. d.Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(2)Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 28.630.454.000 (Dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus Zimapuluh empat ribu rupiah)
(3)Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.920.800.000 (Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puZuh juta deZapanratus ribu rupiah).
(4)Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 19.220.280.000 (SembiZanbelas miZyar dua ratus dua puluh juta dua ratus deZapanpuZuh ribu rupiah).
(5)Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.007.206.000 (Dua puluh. ZimamiZyartujuhjuta dua ratus enam ribu rupiah). 14

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…