DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual. (2) Penugasan individual sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu: a. Dokter Spesialis; b. Dokter Umum; c. Dokter Gigi; d. Bidan; e. Perawat; f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; g. Terapis Gigi dan Mulut; h. Tenaga Gizi; i. Tenaga Kesehatan Lingkungan; j. Tenaga Kefarmasian; k. Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan l Tenaga Kesehatan lainnya. (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas Kesehatan Dan KB. (4) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka upaya pemerataan dan peningkatan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta belum terpenuhinya kebutuhan formasi ASN Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 622 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Bupati, maka perlu diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENUGASANKHUSUSTENAGAKESEHATAN DI KABUPATENPULAUMOROTAI TENTANG PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR5 TAHUN2025 BUPATIPULAUMOROTAI PROVINS!MALUKUUTARA 1 SALINAN Mengingat Menimbang 2 PERATURAN SUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI. MEMUTUSKAN: 2014 Tentang Indonesia Tahun negara Republik

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun Keperawatan (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 307, Tambahan lembaran Indonesia Nomor 5612);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); Menetapkan 3 Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
b.mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi;
c.menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
d.menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
e.memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan; dan
f.memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Dan KB adalah Dinas kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Dan KB Kabupaten Pulau Morotai.
9.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi.
10.Honorarium adalah penghasilan yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan kepada petugas Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 1

b.berperilaku dan kinerja baik;
c.memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing; dan
d.berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun.
(2)Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan:
1. a.masih ada formasi atau sesuai kebutuhan;

Pasal 6

f.Ahli TeknologiLaboratorium Medik;
g.Terapis Gigi dan Mulut;
h.Tenaga Gizi;
i.Tenaga Kesehatan Lingkungan;
j.Tenaga Kefarm.asian;
k.Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
1. 1.Tenaga Kesehatan lainnya.

(3)Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas Kesehatan Dan KB.
(4)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
1. e.Perawat;
(1)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
(2)Penugasan individual sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
1. a.Dokter Spesialis;
2. b.Dokter Umum;
3. c.Dokter Gigi;
4. d.Bidan;

Pasal 5

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasyankes dan jaringannya.

Pasal 4

b.memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama dan cuti melahirkan setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
c.menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
d.memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Dan KB.

(1)Hak Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus meliputi:
1. a.memperoleh penghasilan berupa honorarium dan penghasilan lain yang sah;

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN 5

Pasal 10

a.selesai melaksanakan tugas dalam satu tahun penugasan;
b.diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
c.tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
d.meninggal dunia.

(2)Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ( 1). Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:

Pasal 9

Bagian Ketiga Pemberhentian Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(2)Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan status desa, Kepala Dinas Kesehatan Dan KB dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…