Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 108 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran, Pembagian Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak Perdesa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16.Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
1 7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Unang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
18.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
5 ~::=:s~:m.sesual dengan aslinya ~~~.-. ... HUKUM DAN HAM. BERITA DAERAH KABUPATENPULAU MOROTAITAHUN 2024 NOMOR06 MUHAMMADUMAR ALI ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPULAU MOROTAI, Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 10 Maret 2025 RUSLI SIBUA ttd BUPATI PULAU MOROTAI, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 10 Maret 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II