DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari Golongan I sampai Golongan IV. (2) Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Tenaga Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai. (3) Pendelegasian Surat Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditandatangani dan dapat dilantik oleh Sekretaris Daerah. (4) Dalam penetapan keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dikonsultasikan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina kepegawaian. (5) Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan reformasi birokrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; BUPATIPULAUMOROTAI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENDELEGASIANSEBAGIANKEWENANGANBUPATI KEPADASEKRETARISDAERAHTENTANGPENANDATANGANANSURAT KEPUTUSANMUTASIJABATANFUNGSIONAL,JABATANPELAKSANADAN PENGANGKATANJABATANFUNGSIONALDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENPULAUMOROTAI TENTANG PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR8 TAHUN2025 BUPATIPULAUMOROTAI PROVINS!MALUKUUTARA SALINAN 2 SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANADAN PENGANGKATANJABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI. PENDELEGASIANTENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan : MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Tambahan Republik Indonesia Nomor 6340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
11.Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04); 3 fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
7.Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
8.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9.Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PegawaiASNsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, dan lain-lain. pelayanan,pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.
6.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5.Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

g.meningkatkan keadilan bagi semua Pegawai Negeri Sipil.
f.meningkatkan prestasi kerja pegawai; dan
e.meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.meningkatkan kualitas pelayanan Pegawai Negeri Sipil;
c.pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
b.penyegaran Organisasi Perangkat Daerah;
a.memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang kepegawaian;

(2). Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Daerah. dalam pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris wujud reformasi birokrasi serta memberikan payung hukum atau dasar Aparatur Sipil Negara yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai

Pasal 2

(1). Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan

14.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17.Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 5

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pulau Morotai
1. a.Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru;
2. b.Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Eselon IV, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

BAB III

RUANGLINGKUP 6 SRI SH BERITADAERAHKABUPATENPULAUMOROTAITAHUN2025 NOMOR08 MUHAMMADUMARALI SEKRETARISDAERAH KABUPATENPULAUMOROTAI, ttd Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 10 Maret 2025 RUSLISIBUA BUPATIPULAUMOROTAI, ttd Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 10 Maret 2025

Pasal 4

(1)Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari Golongan I sampai Golongan IV.
(2)Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Tenaga Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
(3)Pendelegasian Surat Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditandatangani dan dapat dilantik oleh Sekretaris Daerah.
(4)Dalam penetapan keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dikonsultasikan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina kepegawaian.
(5)Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan reformasi birokrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pengangkatan Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

c.Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…