2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undng- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR 9 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURANBUPATINOMOR 11 TAHUN2018 TENTANGPEDOMANPEMBERIANINSENTIFBAGIIMAM, PENDETA PASTOR, GURU NGAJI, PENGASUHSEKOLAHMINGGUDAN BADANSYARADI KABUPATENPULAUMOROTAI BUPATI PULAUMOROTAI PROVINS!MALUKUUTARA SA LINAN 2 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
3.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4.Desa adalah Desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5.Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang diplih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
7.Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan wewenang Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI IMAM, PENDETA PASTOR,GURU NGAJI, PENGASUHSEKOLAHMINGGUDAN SADAN SYARA DI KABUPATENPULAU MOROTAITAHUN ANGGARAN2025