DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh Insentif setiap bulan yang semula dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pulau Morotai dialihkan ke Desa dan dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. (2) Klasifikasi penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu: a. Imam Masjid; b. Imam Musala; c. Pendeta Gereja Besar; d. Pendeta Gereja Kecil; e. Pastor; f. Guru Ngaji; g. Guru Sekolah Minggu; dan h. Sadan Syara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian lnsentif Bagi Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undng- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914); PERATURANBUPATIPULAUMOROTAI NOMOR 9 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURANBUPATINOMOR 11 TAHUN2018 TENTANGPEDOMANPEMBERIANINSENTIFBAGIIMAM, PENDETA PASTOR, GURU NGAJI, PENGASUHSEKOLAHMINGGUDAN BADANSYARADI KABUPATENPULAUMOROTAI BUPATI PULAUMOROTAI PROVINS!MALUKUUTARA SA LINAN 2 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
2.Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
3.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4.Desa adalah Desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5.Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang diplih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
7.Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan wewenang Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI IMAM, PENDETA PASTOR,GURU NGAJI, PENGASUHSEKOLAHMINGGUDAN SADAN SYARA DI KABUPATENPULAU MOROTAITAHUN ANGGARAN2025 MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 1

Pasal 3

(1)Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh Insentif setiap bulan yang semula dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pulau Morotai dialihkan ke Desa dan dianggarkan dalam APBDesa setiap tah un anggaran.
(2)Klasifikasi penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:
1. a.Imam Masjid;
2. b.Imam Musala;
3. c.Pendeta Gereja Besar;
4. d.Pendeta Gereja Kecil;
5. e.Pastor;
6. f.Guru Ngaji;
7. g.Guru Sekolah Minggu; dan
8. h.Sadan Syara
  1. 1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian InsentifBagi Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 diubah se bagai beriku t;
  2. 9.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat.
  3. 10.Imam/Pendeta/Pastor adalah pemimpin umat dalam melaksanakan peribadatan.
  4. 11.Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh masyarakat atau pejabat setempat untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
  5. 12.Badan Syara adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh masyarakat untuk membantu Imam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat yang ada di Desa.
  6. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  7. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat rincian pendapatan dan belanja desa dalam satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  8. 15.Insentif adalah Penghargaan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 4 --=--.....S,51im~ sesual dengan aslinya ICW.l:lll'IIZ)/\"l.21AN HUKUM DAN HAM, BERlTA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025 NOMOR 09 MUHAMMADUMAR ALI ttd Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 2 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, RUSLI SIBUA ttd BUPATI PULAU MOROTAI, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 2 April 2025 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Pasal II

Pasal 4

Besaran Insentif Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, dan Badan Syara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2018