DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, objek, subjek dan wajib retribusi jasa usaha, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, mekanisme pelimpahan dan pengesahan penerimaan pembayaran retribusi, penatausahaan dan rekonsialisasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa usaha dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Pasal 166 Ayat 2 Nomor 15 Tahun 2023 ten tang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu . mengatur Tarif dan Tata Cara Pemungutan dan Pengawasan Retribusi pada Dinas Perikanan dan Petemakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR \0 TAHUN2026 TENTANG TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIJASA USAHA DI LINGKUPDINASPERIKANANDANPETERNAKAN BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT Mengingat Menimbang /
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang." Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang ... Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 23, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 ten tang Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Il~rfl\1~151 16tl7t lyl9t I 1 8 9 ,
9.Retribusi pelayanan pemeriksaan hewan kecil dan besar selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
6.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7.Tarif adalah tarif retribusi meliputi pelayanan pasar hewan, pelayanan pusat kesehatan hewan, pelayanan rumah potong hewan, dan penjualan produk benih ikan.
8.Retribusi pelayanan pelayanan pasar hewan selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar hewan. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan petemakan. Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB I

KETENTUANUMUM .

Pasal 4

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dirnaksud dalam peraturan ini meliputi:
1. a.Pelayanan Pasar Hewan;
2. b.Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
3. c.Pelayanan Rumah Potong Hewan; dan
4. d.Penjualan Benih Ikan. BABIII OBJEK, SUBJEK DANWAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
5. a.meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi jasa usaha dilingkup Dinas Perikanan dan Petemakan;
6. b.meningkatkan pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang optimal kepada masyarakat;
7. c.mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
8. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. , Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Wajib Retribusi di Daerah.
  1. 32.Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
  2. 33.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  3. 31.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD Kabupaten Purwakarta yang dike lola oleh BKD. - - 3~ 1 Pasal 9 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang Pasa18 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 7

(1)Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan c, meJiputi sapi, kerbau, kambing, domba, sesuai dengan ketersediaan fasilitas di UPTDPasar hewan dan UPTDRumah PotongHewan.
(2)Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi hewan ternak, hewan kesayangan, unggasy non unggas; dan eksotia/Iiar sesuai dengan ketersediaan fasilitas di UPTDPusat Kesehatan Hewan.
(3)Jenis benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meJiputi benih ikan air tawar, benih ikan hias, dan/ atau jenis benih lainnya sesuai dengan ketersediaan di UPTDBalai Benih Ikan.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan diukur berdasarkan:

a.Hewan ternak yang masuk ke pasar hewan dan menggunakan fasilitas pasar hewan;
b.Jenis Iayanan Zterapi yang didapatkan pada hewan yang dilayani;
c.Hewan ternak yang dilakukan pemeriksaan sebelum hewan ternak dipotong dan mendapatkan pelayanan pemotongan hewan; dan
d.Jenis benih ikan, jumlah benih ikan, ukuran benih ikan.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.Pemakaian sarana Patok/Los Hewan pada Pasar Hewan;
2. b.Konsultasi, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan;
3. c.Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong; dan
4. d.Penjualan Benih Ikan.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang digunakan untuk program pemerintah bersifat non-komersial. 4 5 ~ -

Pasal 13

(1)Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk BABIV TATACARAPEMUNGUTANDANPEMBAYARANRETRIBUSI
(4)Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan penyusunan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Bupati melalui Bapenda.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3)Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian, analisis perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 12

(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 11

(1)Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 10

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang berlaku. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. 4 5 ~1 1

(1)Penyetoran retribusi jasa umum pelayanan dilakukan oleh PO pemungut retribusi sesuai kewenangannya.
(2)Pembayaran Retribusi Jasa Umum dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh PO kepada bendahara penerimaan dan Zatau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.
(3)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan diterima.
(4)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang diterima oleh Bendahara Penerimaarr/Bendahara

Pasal 14

(5)Wajib Retribusi wajib melunasi pembayaran Retribusi pada saat:
1. a.Memasuki atau menggunakan fasilitas UPTO Pasar hewan; .
2. b.Setelah dilakukan pemeriksaan hewan temak sebelum dilakukan pemotongan;
3. c.Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan hewan; dan
4. d.Setelah menyelesaikan transaksi jual beli benih ikan.
(6)Besaran pembayaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa usaha dengan tarif retribusi sesuai peraturan daerah.
(4)Pembayaran Retribusi Jasa Umum melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/ atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, ditujukan ke Bendahara Penerimaan Dinas. Yang selanjutnya dilimpahkan ke Kas Daerah.
(3)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a menyetrokan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dilakukan dengan cara:
1. a.Pembayaran langsung melalui petugas pemungut penyetor;
2. b.Pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan
3. c.Transfer antar bank melalui QRIS. dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. 4 5 ~ ,. 3~ Pasal 16
(1)Setiap transaksi penerimaan daerah hams mendapat nomor STS.
(2)Penerimaan Daerah yang disetor oleh Wajib Retribusi Bendahara Penerimaarr/Bendahara Penerimaan Pembantu diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan mendapatkan STS.
(3)Bank Penerima dan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyerahkan rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan retribusi pada akhir hari kerja bersanglrutan .
(2)Bank Penerima memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah serta mernberikan data per transaksi berupa softcopy kepada Bank Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.
(1)Bank Penerima melimpahkan seluruh saldo penerimaan pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk penerimaan pembayaran retribusi sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja bersangkutan;
2. b.untuk penerimaan pembayaran retribusi setelah pukul 14.00 WlB dilimpahkan paling lama 1 [satu] hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
3. c.untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

BABV MEKANISME PELIMPAHAN DAN PENGESAHAN PENERlMAAN PEMBAYARAN RETRlBUSI Penerimaan Pembantu pada saat di luar jam kerja dan/ atau hari libur penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. , 5 ~

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…