DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, ruang lingkup, retribusi tempat rekreasi, pengelolaan retribusi tempat olahraga, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; TENTANG TATACARAPELAKSANAANPEMUNGUTAN RETRIBUSITEMPATREKREASIDANOLAHRAGA PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR 13 TAHUNW~ BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT .4 Mengingat Menimbang 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang J Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang : Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara 292, (Lembaran 2014 Nomor Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang-,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang v Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Purwakarta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan.
5.Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
6.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan objek, subjek retribusi, dan penentuan besarnya CARA TEMPAT PERATURAN BUPATI TENTANG TATA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Menetapkan MEMUTUSKAN Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15.... Tahun 2023 ten tang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15). 10.Tempat Pembayaran adalah bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat pembayaran Retribusi. 11.Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata cara, permintaan Ztuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang terutang dari wajib retribusi, termasuk ill dalamnya penyebab, batas waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan. 12.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah. 13.Petugas Pemungut RetribusiZ.Iuru Pungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
14.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7.Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dan wajib retribusi kepada penyediajasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
8.Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK),berupa kartu ATM,kartu kredit dan uang ektronik serta pembayaran berupa cek, bilyet giro, sistem transfer Bank Indonesia BI),Real Time Gross Statement (RTGS),sistem transfer Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI),Mobile Banking, internet banking dan cash manajemen system maupun uang elektronik.
9.Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yan~ terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijininan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui temp at pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22.Tempat Pemungutan Retribusi adalah loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat lain yang ditentukan.
23.Masyarakat adalah setiap orang yang memanfaatkan layanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
24.Karcis atau Tiket adalah bukti pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
25.Tempat Olahraga adalah fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan olahraga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a.Kemudahan dan kejelasan, yaitu ketentuan pemungutan retribusi harus mudah dipahami dan mudah diterapkan;
b.efisiensi dan efektivitas, yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.keselarasan, yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan selaras dengan standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku;
d.dinamis, yaitu pengaturan pemungutan retribusi dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan;

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  1. 26.Abonemen atau Kartu Berlangganan adalah bukti pembayaran retribusi secara berkala untuk pemanfaatan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  2. 27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian pelayanan, serta biaya penyelenggaraan pelayanan. haruspelaksanaanf. terdokumentasikan, yaitu seluruh terdokumentasikan dengan baik.
1. a.konsisten, yaitu dilaksanakan dengan konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi yang relatif sama, oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan;
2. b.komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen yang penuh dan seluruh pegawai yang diberikan tugas;
3. c.perbaikan kelanjutan, yaitu pelaksanaan harus terbuka terhadap penyempumaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
4. d.mengikat, yaitu harus mengikat pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya;
5. e.seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu ditugaskan mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
6. e.berorientasi pada pengguna layanan, yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan pengguna layanan;
7. f.kepatuhanhukum, yaitu pemungutan retribusi harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. g.kepastian hukum, yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memberikan landasan yang jelas dalam pelaksanaannya. BABIV RETRIBUSITEMPATREKREASI
9. a.Taman Air Mancur Sribaduga; dan
10. b.Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang, dan Taman Surawisesa BABIII RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ini terdiri dari :
11. a.Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi, meliputi :
  1. 1.Rincian obyek tempat rekreasi;
  2. 2.Struktur dan besarnya tarif;
  3. 3.Bentuk karcis / tiket;
  4. 4.Tatacara pelaksanaan pemungutan;
  5. 5.Tatacara penyetoran;
  6. 6.Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.
12. b.Pengelolaan Retribusi Tempat Olahraga, meliputi :
  1. 1.Rincian obyek tempat olahraga;
  2. 2.Struktur dan besarnya tarif;
  3. 3.Tatacara pelaksanaan pemungutan;
  4. 4.Tatacara penagihan;
  5. 5.Tatacara penyetoran;
  6. 6.Masa retribusi dan retribusi terhutang;
  7. 7.Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan;
  8. 8.Tatacara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.
(2)Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, penerbitan dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya akibat dampak penyelenggaraan pelayanan.
(1)Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan selaku instansi pemungut Retribusi mencetak Karcis atau Tiket Retribusi.
(2)Bentuk, Warna, Seri dan lsi Karcis atau Tiket Retribusi ditetapkan sebagai beriku t :
1. a.Bentuk: Persegi Panjang
2. b.Warna : 1.Taman Air Mancur Sribaduga Kelas I (Sesi 1 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Biru Kelas I (Sesi 1 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Biru Kelas I (Sesi 2 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Pink Kelas II (Sesi 1 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Kuning Kelas II (Sesi 1 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Kuning Kelas II (Sesi 2 - Rp. 0,00 (nol rupiah) : Warna Cream
  1. 2.Galeri Wayang Dewasa : Warna Biru Anak-Anak : Warna Pink
  2. 3.Bale Indung Rahayu Dewasa : Warna Biru Anak-Anak : Warna Pink
  3. 4.Bale Panyawangan Purwakarta Dewasa : Warna Biru
(1)Klasifikasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk.
(2)Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Taman Air Mancur Sribaduga : Kelas I : Rp. 0,00 (nol rupiah); dan Kelas II : Rp. 0,00 (nol rupiah).
2. b.Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman Surawisesa : Dewasa : Rp. 0,00 (nol rupiah) Anak-anak (Anak usia di bawah 6 tahun) : Rp. 0,00 (nol rupiah) BABV PENGELOLAANRETRIBUSlTEMPATOLAHRAGA
3. a.Lapangan Tenis Indoor,
4. b.Gelanggang SenamjBeladiri indoor,
5. c.Lapangan FutsaljBola Basket Indoor,
6. d.GOR BulutangkisjBola VolleyIndoor,
7. e.Gelanggang Renang Indoor,
8. f.Stadion Sepak Bola; dan
9. g.Lapangan Atletik. Anak-Anak : Warna Pink
  1. 5.Diorama Purwakarta Dewasa : Warna Biru Anak-Anak : Wama Pink
  2. 6.Taman Surawisesa Dewasa : Warna Biru Anak-Anak : Wama Pink
10. c.Seri: Setiap Karcis atau Tiket diberi nomor seri unik dan nomor sesi untuk menghindari duplikasi
11. d.lsi:
  1. 1.Nama resmi tempat rekreasi
  2. 2.LogoPemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
  3. 3.Nomor seri
  4. 4.Nomor sesi
  5. 5.Kelas
  6. 6.Harga retribusi
  7. 7.Tulisan "Tiket Masuk"
  8. 8.Nomor dan Tahun Peraturan Daerah yang menjadi dasar penarikan retribusi.
(1)Retribusi Tempat Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2)Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(6)Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan langkah awal pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
(8)Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(9)Dinas yang ditunjuk oleh Bupati bertanggung jawab sebagai pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DANPRINSIP

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1)Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat melakukan pembayaran retribusi melalui instrumen transaksi non tunai.
(2)Instrumen transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pasal 14

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan secara langsung (offline) maupun melalui sistem elektronik (online) di temp at pelayanan Retribusi yang disediakan .
(2)Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
(3)Berdasarkan SKRD, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan darr/ atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
(4)Bendahara Penerimaan darr/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat tanda bukti pembayaranj atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
(1)Pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya Retribusi.
(2)SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya.
(4)Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 17

(1)Pembayaran Retribusi dapat dilakukan di Dinas, Tempat Pelayanan Retribusi atau Kas Umum Daerah dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Penetapan Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setiap tahun.
(3)Pembayaran dapat dilakukan di tempat pelayanan retribusi melalui Juru Pungut yang bertugas di lapangan.

Pasal 16

(1)Juru Pungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas dalam waktu lx24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima.
(2)Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari sabtu, hari minggu dan han libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu Ix 24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
(4)Setiap penyetoran retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran retribusi dan dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendahara penerimaan Dinas yang bersangkutan.
(5)Arsipdokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Dinas yang bersangkutan.
(6)Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
(7)Untuk tata cara penyetoran Non Tunai diatur lebih lanjut dalam peraturan atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh dinas terkait.
1. a.Kartu kredit;
2. b.Kartu debit;
3. c.Kartu elektronik atau e-money;
4. d.Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)lainnya, cek, bilyet, giro; dari/ atau
5. e.Alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati.
(2)Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
1. a.nama wajib Retribusi;
2. b.alamat wajib Retribusi;
3. c.nomor pokok wajib retribusi ;
4. d.ketetapan Retribusi Tempat Olahraga;
5. e.tanda tangan wajib Retribusi.

Pasal 19

(1)Masa Retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
(2)Masa Retribusi terutang adalah sejak ditetapkannya SKRD.

Pasal 18

(1)Dalam hal wajib retribusi yang sudah melakukan Pembayaran baik secara online maupun offlinetidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka pembayaran tidak dapat dilakukan pengembalian baik sebagian maupun keseluruhan.
(2)Tata cara lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui standar cperasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas terkait
(4)Khusus untuk pembayaran melalui non-tunai atau secara online dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
(5)Hasil penerimaan Retribusi oleh Juru Pungut harus disetor ke Bendahara Penerimaan dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja I, Pasal 24
(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan . . yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa setiap keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.

Pasal 23

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yangjelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau pengendalian Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran atau penagihan Retribusi.

Pasal 22

Pembebasan Retribusi Tempat Olahraga diberikan kepada masyarakat baik secara individu, organisasi maupun kelompok yang terkena bencana alamo Pasal 21

(1)Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib Retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
(2)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tempat olahraga.
(1)Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman PengelolaanRetribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 100);

BAB VI

PEMBINAAN,PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal 27

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan retibusi tempat olahraga.
(2)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…