DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas dan honorarium Forkopimda.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASIPIMPINANDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI PURWAKARTA, NOMOR 2 TAHUN 2026 BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWA BARAT PERATURANBUPATI PURWAKARTA Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik.
7.Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. . ~f'tv 1 PERATURANBUPATITENTANGBESARANHONORARIUMFORUM KOORDINASIPIMPINANDAERAH. MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
9.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
10.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran .2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);
11.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 98); Menetapkan

(1)Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempuyai tugas :
1. a.Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. d.Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarin stan si pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupatenjkota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. g.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
8. h.Koordinasi dibidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta; dan
9. i.Koordinasi dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasidan kerjaiam;I;U; terciptanyakesatuan
(4)AnggotaForkopimda terdiri atas :
1. a.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Kepala Kepolisian Reser Purwakarta;
3. c.Kepala Kejaksaan NegeriPurwakarta;
4. d.Komandan Distrik Militer 0619 Purwakarta; dan
5. e.Ketua Pengadilan Negeri.
(5)Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(3)Forkopimda diketuai oleh Bupati.
(1)Forkopimda terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan , ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
(2)Forkopimda Daerah dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

Pasal 2

BUPATEN PURWAKARTATAHUN 2026 NOMOR 2 BUPATI PURWAKARTA, Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 5 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPAT N PU WAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 5. Januari 20.26 PARAFPEMRAKAR8A BAMBA~G WIDIYA ATMOKO, KABID WASNAS ~ SH, MH PENANGANANKONFLIK Drs. H. MOHAMAD KEPALA BADAN ~~.MI)tI.A.N,. M·.~i. . KE.$~A.NG.eQL. PARAFKOORDINASI I SUNTAMA KEPALA BAGIAN HUKUM f.'SETDA RAHMAT HERIANSYAH, ASSISTEN SEKDA BIDANG f PEMERINTAUAN DAN S.80S, M.SI KESRA Ir. SRI JAYA MIDAN, MP SEKRETARIS DAERAH ·4 ~ I Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

: Rp9.000.000,00 : Rp7.500.000,00 : Rp3.500.000,OO : Rp3.500.000,OO : Rp2.000.000,00 : Rp1.000.000,00 : Rp800.000,00

a.Ketua
b.Anggota
c.Sekretariat
1. 1.Sekretaris
2. 2.Wakil Sekretaris I
3. 3.Wakil Sekretaris II
4. 4.Anggota
5. 5.Anggota langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya Forkopimda berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personil Forkopimda diberikan Honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kepada Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…