DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mngatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis utang daerah, kriteria utang daerah, penganggaran, mekanisme pembayaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, mekanisme penghapusan utang daerah, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPURWAKARTA, MEKANISMEPENYELESAIANUTANGDAERAH TENTANG PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR30 TAHUN2025 BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWA BARAT • Mengingat: Menimbang: - • ., ." . , •
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ~t1#19)1\1 • Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178); Tahun 2010 Nomor 123, PemerintahanAkuntansitentang Standar (Lembaran Negara Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 • • •
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ten tan g Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1). • -
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada ~(JJ~~

Pasal 1

MEKANISMETENTANGBUPATIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: • • Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mernpuriyar tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Aparat Pengawas Intem Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
13.Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-Perangkat Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan • penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pej abat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diser ahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. • 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang akan dibayar Pemerintah Daerah dari Zatau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18.Utang Belanja Pegawai adalah utang belanja untuk kompensasi yang ditetapkan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpiriariy Anggota DPRD dan pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk gaji, THR, gaji ke 13 dan luran BPJS ASN.
19.Utang Belanja Barang Jasa adalah utang belanja untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
20.Utang Belanja Modal adalah utang belanja untuk pengadaan aset tetap dan aset tetap lainnya.
21.Utang Belanja Lainnya adalah utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.
22.Gaji dan Tunjangan adalah belanja yang terdiri dari belanja pokok ASN dan Bupati ZWakil Bupati, tunjangan keluarga ASN dan Bupati/Wakil Bupati, tunjangan jabatan ASN dan Bupati/Wakil Bupati, tunjangan fungsional ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN dan Bupati/Wakil Bupati, tunjangan pajak ASN dan Bupati/Wakil Bupati serta pembulatan gaji ASNdan Bupati/Wakil Bupati.
23.Tarnbahan Penghasilan adalah belanja yang terdiri dari tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tempat bertugas ASN, kondisi kerja ASN, kelangkaan profesi ASN dan prestasi kerja ASN.
24.Tarnbahan Penghasilan Lainnya adalah belanja yang terdiri dari belanja insentif atas pungutan pajak dan retribusi daerah, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, tarnbahan penghasilan guru, honorarium dan jasa pengelolaan barang milik Daerah.
25.Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD/Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang terdiri dari dana operasional pimpinan DPRD dan dana operasional Bupati/Wakil Bupati.
26.Pihak Ketiga adalah setiap orang, badan, dan Zatau badan hukum yang melakukan perjanjian kepada Pemerintah Daerah dan Zatau pihak yang melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk tagihan wajib dan mengikat pada SKPD.
27.Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu pertanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
28.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, ~/'11~~ • • Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati iru adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKDdalam rangka penyelesaian Utang Daerah yang berada pada SKPDdan SKPKD.

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

29.Dokumen Pelaksanaan Peru bahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
30.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. • 31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32.Neraca Pemerintah Daerah adalah dokumen neraca pada Pemerintah Daerah terkait posisi keuangan Pemerintah Daerah yang berisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
33.Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada SKPD dalam lingkup pemerintah daerah terkait posisi keuangan yang berisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
34.Tahun sebelumnya adalah tahun sebelum tahun anggaran berjalan. • 35. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadi peristiwa yang menimbulkan utang daerah. fungsi dasar SKPD yang melaksankan yang digunakan sebagai belanja, dan Pembiayaan bendahara umum daerah

(1)Utang Belanja Pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meJiputiutang Gaji dan Tunjangan ASN/Pim;~: d: rggota

Pasal 6

Utang Daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barangj'jasa yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir, meliputi:

a.Utang Belanja Pegawai;
b.Utang Belanja Barang dan Jasa:
c.Utang Belanja Modal;dan
d.Utang Belanja Lainnya. •

BAB IV

JENIS UTANGDAERAH

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: • a. jenis Utang Daerah;

b.kriteria Utang Daerah;
c.penganggaran;
d.mekanisme pembayaran;
e.akuntansi dan pelaporan keuangan;
f.mekanisme penghapusan Utang Daerah; dan
g.pengawasan dan pengendalian. BABIII RUANGLINGKUP Pasa14 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati irii yakni agar lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

• (1) Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)harus memenuhi salah satu dan/ atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

a.Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Tambahan Penghasilan Lainnya dan penenmaan lainnya yang telah dianggarkan dan sudah dilaksanakan kewajibannya oleh pegawai namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
b.Terjadi kesalahan pada Sistem lnformasi yang mengakibatkan data absensi dan/ atau kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk kedalam sistem;
c.Terjadi perubahan daftar gaji, tunjangan struktural/ fungsional dan/ atau tunjangan daerah lainnya; atau
d.Munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan ~/lut 'lI\~ BABV KRITERIAUTANGDAERAH

Pasal 7

DPRD/Bupati dan Wakil Bupati, utang Tambahan Penghasilan dan Tambahan Penghasilan Lainnya dan luran BPJS ASN serta Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD/Bupati dan Wakil Bupati .

(2)Utang Belanja Barang Jasa dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi utang belanja barang, utang belanja jasa, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga zpihak Iain Zmasyarakat.
(3)Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa, terdiri dari belanja modal tanah , belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja • modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.
(4)Utang Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPDberkewajiban membayar utang. struktural/fungsional dan/ atau tunjangan daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya.
(2)Dalam pengakuan utang pegawai paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut :
1. a.Gaji dan Tunjangan: 1)Daftar Gaji lnduk; 2) Daftar potongan Tapera; 3) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 4) luran Wajib Pegawai (IWP);dan 5) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA.
2. b.Kekurangan Gaji dan Tunjangan: 1) Daftar Gaji Susulan dan Daftar Kekurangan Gaji (dilampirkan sebelum dan sesudah); 2) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Srpil / Keputusan Aparatur Sipil Negara; 3) Keputusan tentang Kenaikan Pangkat; 4) Keputusan Pengangkatan Jabatan struktural/ Keputusan pengangkatan fungsional umum; 5) Keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala; 6) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah (Usia anak maksimal 21 tahun); 7) Fotokopi Surat Nikah; 8) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK); 9) Fotokopi Akte Kelahiran; 10) Surat Pernyataan Pelantikan; 11) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: 12) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 13) luran Wajib Pegawai; dan 14) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA.
3. c.Tambahan Penghasilan ASN: 1) Daftar penerima Tambahan Penghasilan ASN; 2) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 3) Berita Acara Hasil Verifikasi dari BKPSDM; 4) Surat pertanggungjawaban mutlak PA.
4. d.Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Itl,,~l • • berkenan setelah ~AAI~~ Bupati dan Wakil Bupati: 1) Daftar penerima; 2) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan 3) Surat pertanggung jawaban mutlak PA.
5. e.luran BPJS 1)Tagihan dari BPJS 2) Berita Acara Rekonsiliasi dengan BPJS 3) Surat pertanggung jawaban mutlak PA. Utang Belanja Pegawai sebagaimana ayat (1) diatas harus disertai dengan Kertas Kerja Utang. Kertas kerja digunakan syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi ditanda tangani oleh Kepala SKPDselaku PA/Pengguna Barang dan PPK SKPD dan stempel basah Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kertas kerja sebagai dasar pencatatan Utang Belanja Pegawai pada Neraca dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
6. a.Kertas Kerja Pembayaran Utang beban pegawai audited tahun sebelumnya yang memuat:
  1. 1.Nomor Urut;
  2. 2.Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  3. 3.Tahun Anggaran terjadinya utang;
  4. 4.Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang;
  5. 5.Jenis belanja pegawai yang terkait, misal gaji pokok, TPP, Uang makan dan lain-Iain;
  6. 6.Nama pegawai yang seharusnya menerima;
  7. 7.NIPpegawai yang seharusnya menerima;
  8. 8.Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas;
  9. 9.Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas:
  10. 10.Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah):
  11. 11.Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;
  12. 12.Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;dan
  13. 13.Nilai utang akhir Desember tahun
(5)
(4)
(3)• •
(1)Utang Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari utang belanja penyedia barangyjasa dan utang belanja non penyedia barang/ jasa.
(2)Utang belanja non penyedia barangjjasa sebagaimana dimaksud

Pasal 8

dilakukan pembayaran.

b.Penambahan nilai utang beban pegawai selama tahun berkenaan.
1. 1.Nomorurut;
2. 2.Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
3. 3.Tahun Anggaran terjadinya utang;
4. 4.Kegiatanyang dilaksanakan dan menimbulkan utang;
5. 5.Jenis belanja pegawai yang terkait, misal gaji pokok, TPP, Uang makan dan lain-lain;
6. 6.Nama pegawaiyang seharusnya merierima;
7. 7.NIPpegawai yang seharusnya menerima;
8. 8.Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas;
9. 9.Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas;
10. 10.Nilaipembayaran seharusnya (dalam rupiah);
11. 11.Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;
12. 12.Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;dan
13. 13.Nilai utang akhir Desember tahun berkenan setelah dilakukan pembayaran.

(6)Hasil rekonsiliasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan Zatau reviu terhadap Utang Daerah oleh APIPkecuali untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN/Pimpinan dan Anggota DPRD/Bupati dan Wakil Bupati. PPK SKPD dalam mencatat utang daerah di Neraca Perangkat Daerah diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari PA.
(7)Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar penganggaran. • • pada ayat (1) meliputi antara lain belanja honorarium ASNdan non ASN, Belanja Honorarium Tenaga Ahli, dan belanja perjalanan dinas.
(3)Utang Belanja Penyedia Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan adanya klaim Pihak Ketiga kepada Perangkat Daerah penerima barang zjasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pelaporan Keuangan, kecuali utang belanja Honorarium kepada ASN.
(4)Dalam pengakuan utang belanja penyedia barangyjasa yang berasal dari kontrak /perjanjian pengadaan barang/jasa paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut:
1. a.pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
  1. 1.Nota Pembelian/kuitansi/SPK;
  2. 2.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  3. 3.Surat Pesanan Barang/ sejenis;
  4. 4.Dokumentasi;
  5. 5.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
  6. 6.Fotokopi DPASKPD.
2. b.pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
  1. 1.SPK/ Kontrak:
  2. 2.Kuitansi;
  3. 3.Penawaran dari Perusahaan;
  4. 4.Berita Acara Negosiasi;
  5. 5.Berita Acara Pembayaran;
  6. 6.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  7. 7.Dokumentasi;
  8. 8.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
  9. 9.Fotokopi DPASKPD.
3. c.pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
  1. 1.SPK/Kontrak;
  2. 2.Kuitansi;
  3. 3.Penawaran dari Perusahaan; • •
  4. 4.Berita Acara Negosiasi;
  5. 5.Berita Acara Pernbayaran;
  6. 6.Berita Acara Serah Terirna Pekerjaan;
  7. 7.Dokumentasi;
  8. 8.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
  9. 9.Fotokopi DPASKPD.
4. d.pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
  1. 1.Surat Perjanjian;
  2. 2.Kuitansi;
  3. 3.Penawaran dari perusahaan;
  4. 4.Berita Acara Pembayaran;
  5. 5.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  6. 6.Invoice;
  7. 7.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  8. 8.Dokumentasi:
  9. 9.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; 10.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; 11.Fakta lntegritas; dan 12.Fotokopi DPASKPD.
5. e.pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchasing:
  1. 1.Surat Pesanan;
  2. 2.Berita Acara Pernbayaran;
  3. 3.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  4. 4.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
  5. 5.Fotokopi DPASKPD.
(5)Dalam pengakuan utang belanja non penyedia barang Zjasa paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut:
1. a.SK Penunjukan
2. b.Daftar Penerimaan Honorarium; dan
3. c.Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA;
(6)Utang Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus disertai dengan kertas kerja utang.
(7)Kertas kerja digunakan syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi ditanda tangani oleh Kepala SKPDselaku PA/Pengguna Barang dan PPK SKPD dan stempel basah Perangkat Daerah yang ~/111~~ • • dasar penganggaran. dan Pelumas.
(12)Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan ptl II ~1
1. b.nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. c.tahun anggaran terjadinya utang;
3. d.nama penerima;
4. e.nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang; dan
5. f.nilai pembayaran seharusnya.
(10)PPK SKPD dalam mencatat Utang Daerah di Neraca Perangkat Daerah harus melampirkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak utang dari PA.
(11)Hasil rekonsiliasi kemudian dilakukan pemeriksaan dany atau reviu terhadap utang Daerah oleh APIP, kecuali Utang Belanja Tagihan Listrik, Air, Telepon, Kawat.Tnternet, serta Belanja Bahan Bakar
1. a.nomor urut;
2. a.nomor urut;
3. b.nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. c.tahun anggaran terjadinya utang;
5. d.nama rekanan pelaksaria zpenerima:
6. e.nama kegiatan yang dilaksanakan seauar kontrak dan menimbulkan utang;
7. f.nomor kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
8. g.tanggal Kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
9. h.nilai kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
  1. 1.nomor berita acara serah terima;
10. j.tanggal berita acara serah terima; dan
11. k.nilai pembayaran seharusnya.
(9)Kertas kerja dasar pencatatan Utang Belanja Barang Jasa kepada non penyedia pada Neraca dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari: bersangkutan.
(8)Kertas kerja dasar pencatatan Utang Belanja Barang Jasa kepada penyedia pada Neraca dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari: • • dengansampaikonsultasiJasaatau pengadaan Rp100.000.000,OO:

1.SPK/Kontrak;
2.Kuitansi;
2.kuitansi;
3.Penawaran dari Perusahaan;
4.Berita Acara Negosiasi;
5.Berita Acara Pembayaran;
6.Dokumentasi;
7.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
8.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
9.Fotokopi DPA-SKPD.

c.Pengadaan Belanja Modal sampai dengan Rp200.000.000,OO •

(1)Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan; dan
2. b.Pengadaan aset/belanja modal telah diserahkan keseluruhan atau sebagian berdasarkan perjanjian Zkontrak dan dibuktikan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
(2)Dalam pengakuan utang pengadaan aset Zbelanja modal • merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian sekurang- kurangnya adanya dokumen sebagai berikut:
1. a.Pengadaan Belanja Modal sampai dengan Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah):
  1. 1.Nota Pembelian/kuitansi/SPK;
  2. 2.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  3. 3.Dokumentasi;
  4. 4.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
  5. 5.Fotokopi DPA-SKPD.
2. b.Pengadaan Belanja Modal sampai dengan Rp50.000.000,OO(lima puluh juta rupiah):
  1. 1.SPK/Kontrak;

Pasal 9

•

3.Penawaran dari Perusahaan;
4.Berita Acara Negosiasi;
5.Dokumentasi;
6.Berita acara pembayaran;
7.Berita acara serah terima pekerjaan;
8.Faktur pajak (jika PKP)dan Surat Setoran Pajak; dan
9.Fotokopi DPASKPD.

d.Pengadaan Belanja Modal diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa konsultasi diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
1. 1.SPK/Kontrak;
2. 2.Kuitansi;
3. 3.Penawaran dari Perusahaan;
4. 4.Berita Acara Negosiasi;
5. 5.Berita Acara Pembayaran;
6. 6.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
7. 7.Dokumentasi;
8. 8.Faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak;
9. 9.surat pernyataan tanggung jawab belanja;
10. 10.Fakta integritas; dan
11. 11.Fotokopi DPASKPD.
e.Pengadaan Belanja Modal melalui e-Purchasing:
1. 1.surat pesanan;
2. 2.berita acara pembayaran;
3. 3.berita acara serah terima pekerjaan;
4. 4.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
5. 5.faktur pajak (jika PKP)dan surat setoran pajak; dan
6. 6.fotokopiDPASKPD.
f.belanja modal pengadaan tanah:
1. 1.persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektare di kabupaten;
2. 2.fotokopi bukti kepemilikan tanah;
3. 3.SPPTPBBtahun transaksi;
4. 4.Surat Persetujuan harga;
5. 5.Pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
6. 6.Pelepasan Zpenyerahan hak atas tanah z akta jual beli P/1~~J • memenuhi salah satu danjatau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut: Utang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus

Pasal 10

1.nomor urut;
2.nama perangkat Daerah yang bersangkutan;
3.tahun anggaran terjadinya utang;
4.nama rekanan pelaksana;
5.nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang;
6.nomor kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
7.tanggal kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
8.nilai kontrak atau bila ada adendum diisi dengan adendum terakhir;
9.nomor Berita acara serah terima;
10.tanggal berita acara serah terima; dan
11.nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah).
12.PPK SKPDdalam mencatat Utang Daerah di Neraca Perangkat Daerah harus melampirkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak utang dari PA.
13.Hasil rekonsiliasi kemudian dilakukan pemeriksaan danjatau reviu terhadap Utang Daerah oleh APIP.
14.Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud ayat (6) dijadikan dasar penganggaran. dihadapan PPAT;dan
7.Surat Setoran Pajak PPh final atas pelepasan hak.

(3)Utang pengadaan asetjbelanja modal sebagaimana ayat (1) diatas harus disertai dengan kertas kerja utang.
(4)Kertas kerja digunakan syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi ditanda tangani oleh Kepala SKPDselaku PAjPengguna Barang dan PPK SKPDdan stempel basah Perangkat Daerah yang bersangkutan .
(5)Kertas kerja dasar pencatatan Utang Belanja Modal pada Neraca dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sekurang- kurangnya terdiri dari: • •
(1)Dalam hal hasil reviu APIP menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja sesuai program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening berkenaan selama Peraturan terkait tentang klasifikasi, kodefikasi, dan • nomenklatur perencanaan tidak mengalami perubahan.
(2)Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pengalokasian anggaran dalam rangka penyelesaian Utang Daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Pengalokasian Anggaran dalam rangka penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBDdan menginformasikan kepada pimpinan DPRDurituk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD atau ditampung dalam laporan p/l II ~J

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 11

a.merupakan utang yang timbul karen a adanya putusan pengadilan, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
b.merupakan utang yang timbul disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor, iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan Tapera;
c.transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan Perangkat Daerah berkewajiban membayar utang; dan
d.Dalam pengakuan utang lainnya dilengkapi dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (1) diberikan sesuai jenis belanja dan sesuai dengan hasil laporan sistem informasi kepegawaian BKPSDMdilengkapi dengan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA- Perangkat Daerah ditambah SPM-LSdengan dokumen pendukung lainnya.

(3)Pembayaran Utang Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dilengkapi dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA Perangkat Daerah ditambah SPM LS dengan dokumen pendukung lainnya.
(1)Pembayaran / penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pembayaran Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
(1)Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga danj atau denda.
(2)Utang bunga danjatau denda sebagaimana pada ayat(l) dikecualikan adanya putusan pengadilan yang mewajibkan untuk membayar, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

MEKANISMEPEMBAYARAN Pasa113

Pasal 12

realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan peru bah an APBD.

(5)Pelaksanaan pekerjaanjpembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKDselaku PPKD;
(6)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Utang BLUD yang berasal dari kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja BLUDdianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA)tahun berikutnya. • •
1. a.Utang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak pengakuan utang, yang terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga; Utang Pemerintah Daerah dapat dihapus apabila memenuhi salah satu dari: BABIX MEKANISMEPENGHAPUSANUTANGDAERAH

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…