DPRD/Bupati dan Wakil Bupati, utang Tambahan Penghasilan dan Tambahan Penghasilan Lainnya dan luran BPJS ASN serta Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD/Bupati dan Wakil Bupati .
(2)Utang Belanja Barang Jasa dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi utang belanja barang, utang belanja jasa, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga zpihak Iain Zmasyarakat.
(3)Utang Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa, terdiri dari belanja modal tanah , belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja • modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya.
(4)Utang Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPDberkewajiban membayar utang.
struktural/fungsional dan/ atau tunjangan daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya.
(2)Dalam pengakuan utang pegawai paling sedikit adanya dokumen sebagai berikut :
a.Gaji dan Tunjangan:
1)Daftar Gaji lnduk; 2) Daftar potongan Tapera; 3) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 4) luran Wajib Pegawai (IWP);dan 5) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA.
b.Kekurangan Gaji dan Tunjangan:
1) Daftar Gaji Susulan dan Daftar Kekurangan Gaji (dilampirkan sebelum dan sesudah); 2) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Srpil / Keputusan Aparatur Sipil Negara; 3) Keputusan tentang Kenaikan Pangkat; 4) Keputusan Pengangkatan Jabatan struktural/ Keputusan pengangkatan fungsional umum; 5) Keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala; 6) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah (Usia anak maksimal 21 tahun); 7) Fotokopi Surat Nikah; 8) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK); 9) Fotokopi Akte Kelahiran; 10) Surat Pernyataan Pelantikan; 11) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: 12) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 13) luran Wajib Pegawai; dan 14) Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA.
c.Tambahan Penghasilan ASN:
1) Daftar penerima Tambahan Penghasilan ASN; 2) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; 3) Berita Acara Hasil Verifikasi dari BKPSDM; 4) Surat pertanggungjawaban mutlak PA.
d.Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Itl,,~l • • berkenan setelah ~AAI~~ Bupati dan Wakil Bupati:
1) Daftar penerima; 2) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan 3) Surat pertanggung jawaban mutlak PA.
e.luran BPJS
1)Tagihan dari BPJS 2) Berita Acara Rekonsiliasi dengan BPJS 3) Surat pertanggung jawaban mutlak PA. Utang Belanja Pegawai sebagaimana ayat (1) diatas harus disertai dengan Kertas Kerja Utang. Kertas kerja digunakan syarat untuk rekonsiliasi dan hasil rekonsiliasi ditanda tangani oleh Kepala SKPDselaku PA/Pengguna Barang dan PPK SKPD dan stempel basah Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kertas kerja sebagai dasar pencatatan Utang Belanja Pegawai pada Neraca dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.Kertas Kerja Pembayaran Utang beban pegawai audited tahun sebelumnya yang memuat:
1.Nomor Urut;
2.Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
3.Tahun Anggaran terjadinya utang;
4.Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang;
5.Jenis belanja pegawai yang terkait, misal gaji pokok, TPP, Uang makan dan lain-Iain;
6.Nama pegawai yang seharusnya menerima;
7.NIPpegawai yang seharusnya menerima;
8.Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas;
9.Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas:
10.Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah):
11.Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;
12.Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada tahun anggaran berkenaan;dan
13.Nilai utang akhir Desember tahun
(5) (4)
(3)• •
(1)Utang Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari utang belanja penyedia barangyjasa dan utang belanja non penyedia barang/ jasa.
(2)Utang belanja non penyedia barangjjasa sebagaimana dimaksud