KETENTUAN UMUM BABI PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK SD, SMP, DAN SEDERAJAT DI KABUPATEN PURWAKARTA Menetapkan MEMUTUSKAN :
17.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.
16.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor
29)
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Telpon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2085); 5
11.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Satuan pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9.Satuan pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah. salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SO.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
6.Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatSepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Satuan Pendidikan Negeriadalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
6
a.Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara berkala kepada peserta didik, orang tua/wali, dan pihak satuan pendidikan mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
b.Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1.Sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas di satuan pendidikan;
2.Penyuluhan bersama pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan;
Pembinaan Pasa13 BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.Peraturan ini berlaku bagi seluruh peserta didik yang terdaftar di jenjang SD, SMP, danjatau sederajat di wilayah Kabupaten Purwakarta
b.Larangan sebagaimana dimaksud berlaku untuk seluruh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih termasuk sepeda Listrik dan motor listrik.
c.Ruang lingkup peraturan ini meliputi kegiatan peserta didik dalam perjalanan menuju dan pulang dati satuan pendidikan serta aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan, rumah dan lingkungan masyarakat.
14.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
15.SIMadalah Surat Izin Mengemudi
13.Kendaraan Bennotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas reI.
7 a.. Evaluasi terhadap pelaksanaan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan.
b.Evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1.Menilaiefektivitas pelaksanaan peraturan;
2.Mengidentifikasi kendala di lapangan;
3.Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan.
Evaluasi
a.Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik dilakukan secara terpadu oleh Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, dan pihak satuan Pendidikan.
b.Satuan pendidikan bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap peserta didik di lingkungan satuan pendidikan dan selama kegiatan yang berkaitan dengan satuan Pendidikan
c.Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke satuan pendidikan-satuan pendidikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.
d.Pengawasan juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan masyarakat, termasuk RT/RW~tokoh masyarakat, dan pihak orang tua/wali,
e.Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi kebijakan.