DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, tanggung jawab, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peserta didik jenjang Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, dan sederajat belum memenuhi persyaratan usia dan kecakapan hukum untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
b.bahwa penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik tersebut dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengancam keselamatan jiwa, dan berdampak negatif terhadap ketertiban umum serta berpotensi dijadikan saran a melakukan kenakalan;
c.bahwa untuk meningkatkan keselamatan, kedisiplinan, dan pembinaan karakter peserta didik, perlu ditetapkan kebijakan mengenai larangan tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Mengendarai Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik SD, SMP, dan Sederajat di Kabupaten Purwakarta. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, LARANGAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK SD, SMP, DAN SEDERAJAT DlKABUPATENPURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR -~, TAHUN 2025 TENTANG Menimbang

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Mengingat 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Repuhlik Indonesai Tahun 2009 Nomor 96);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51OS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 3
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi, Perangkat Telekomunikasi, Pesawat
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6,!62); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 4
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM BABI PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PESERTA DIDIK SD, SMP, DAN SEDERAJAT DI KABUPATEN PURWAKARTA Menetapkan MEMUTUSKAN :

17.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.
16.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29)
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Telpon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2085); 5
11.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Satuan pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9.Satuan pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah. salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SO.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
6.Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatSepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Satuan Pendidikan Negeriadalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 6

a.Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara berkala kepada peserta didik, orang tua/wali, dan pihak satuan pendidikan mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
b.Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. 1.Sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas di satuan pendidikan;
2. 2.Penyuluhan bersama pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan; Pembinaan Pasa13
a.Peraturan ini berlaku bagi seluruh peserta didik yang terdaftar di jenjang SD, SMP, danjatau sederajat di wilayah Kabupaten Purwakarta
b.Larangan sebagaimana dimaksud berlaku untuk seluruh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih termasuk sepeda Listrik dan motor listrik.
c.Ruang lingkup peraturan ini meliputi kegiatan peserta didik dalam perjalanan menuju dan pulang dati satuan pendidikan serta aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan, rumah dan lingkungan masyarakat.
1. 14.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
2. 15.SIMadalah Surat Izin Mengemudi
3. 13.Kendaraan Bennotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas reI. 7 a.. Evaluasi terhadap pelaksanaan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan.
b.Evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. 1.Menilaiefektivitas pelaksanaan peraturan;
2. 2.Mengidentifikasi kendala di lapangan;
3. 3.Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Evaluasi
a.Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik dilakukan secara terpadu oleh Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, dan pihak satuan Pendidikan.
b.Satuan pendidikan bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap peserta didik di lingkungan satuan pendidikan dan selama kegiatan yang berkaitan dengan satuan Pendidikan
c.Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke satuan pendidikan-satuan pendidikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.
d.Pengawasan juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan masyarakat, termasuk RT/RW~tokoh masyarakat, dan pihak orang tua/wali,
e.Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 5

Pengawasan

3.Pengintegrasian materi keselamatan berlalu lintas dalam kegiatan pembelajaran atau ekstrakurikuler.

c.Satuan Pendidikan wajib mengadakan kegiatan pembinaan internal kepada peserta didik secara rutin dan terjadwal sebagai bentuk penguatan karakter dan kedisiplinan.
d.Orang tua/wali didorong untuk turut serta dalam program pembinaan yang diselenggarakan satuan pendidikan atau Pemerintah Daerah guna memastikan peserta didik tidak mengendarai kendaraan bermotor. Pasa14 8 Kepolisian Republik Indonesia bertanggungjawab untuk:
1. 1.Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan peserta didik di jalan raya; Pasa17 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk:
2. 1.Menegakkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran larangan ini di luar lingkungan satuan pendidikan;
3. 2.Memberikan teguran dan tindakan administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini;
4. 3.Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Pasa18 Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk:
5. 1.Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi peserta didik;
6. 2.Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan kepada satuan pendidikan-satuan pendidikan dan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas;
7. 3.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini di tingkat satuan pendidikan;
8. 4.Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan evaluasi terkait kebijakan ini di tingkat kabupaten. BABIV TANGGUNG JAWAB Pasal 6
c.Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam enam bulan melalui:
1. 1.Laporan dari satuan pendidikan;
2. 2.Hasil pengawasan lapangan;
3. 3.Data pelanggaran dan tindak lanjutnya;
4. 4.Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
d.Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. 9 Masyarakat bertanggung jawab untuk:
1. 1.Mendukung implementasi peraturan ini dengan memberikan informasi dan masukan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran; 2~ Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di sekitar satuan pendidikan serta memberikan contoh yang baik dalam berkendara di jalan raya.

Pasal 10

Orang TuajWali bertanggungjawab untuk:

1.Mengawasi anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor selama masih di bawah usia yang diizinkan;
2.Memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas serta risiko yang tirnbul akibat mengendarai kendaraan bermotor pada usia dini;
3.Menyediakan sarana transportasi altematif bagi anak, seperti mengantar atau menjemput, guna memastikan anak tidak mengendarai kendaraan bermotor sendiri.
4.Orang tua/wali wajib mendukung dan berpartisipasi dalam program sosialisasi dan pembinaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah, yang terkait dengan keselamatan lalu lintas dan ketertiban berlalu lintas.
5.Orang tua/wali dilarang membiarkan anak mengendarai kendaraan bennotor tanpa izin yang sah (misalnya SIM),serta bertanggungjawab atas kelalaian yang menyebabkan anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa pengawasan.
2.Menyediakan dukungan dalam bentuk edukasi tentang keselamatan berlalu lintas bagi peserta didik dan masyarakat;
3.Mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan kendaraan bermotor oleh peserta didik. Pasal 9 10 \ . UPATEN PURWAKARTATAHUN'~~NOMOR .:7)BERITA DAERAH Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal "2- ""~( '20"2.-~ SEKRET IS DAERAH KABUPATE ~ RWAKARTA, Ditetapkan di Purwakarta ~~~~ ~~~~,,~ggal ';l. ~e\ ~2S A;J PURWAKARTA, Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…