DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, batasan kepemilikan dan penggunaan handphone, larangan penggunaan handphone, sanksi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, tanggung jawab, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dalam rangka peningkatan mutu, efektifitas pembelajaran, pelaksanaan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, serta meminimalisir efek negatif dari alat komunikasi dan sejenisnya, maka perlu diatur penggunaan alat komunikasi bagi para peserta didik.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Penggunaan Handphone bagi Peserta Didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat di Kabupaten Purwakarta;

a.bahwa dalam perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis;
b.bahwa penggunaan handphone secara tidak terkontrol oleh peserta didik dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan interaksi sosial, serta membuka akses pada konten yang tidak sesuai usia; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, PEMBATASAN PENGGUNAAN HANDPHONE BAGI PESERTA DIDIK PAUD, SD, SMP, DAN SEDERAJAT DI KABUPATEN PURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMORj2TAHUN 2025 TENTANG
1. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepuhlik Indonesia Nomor 4586);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Mengingat 2
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
10. 12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi, Perangkat Telekomunikasi, Pesawat Telpon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2085);
11. 11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. 10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
13. 9.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Nornor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 4 :; I I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : L Daerah kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
14. 2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. 3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
16. 4.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN HANDPHONE BAGI PESERTA DIDIK PAUD, SD, SMP, DAN SEDERJATA Dl KABUPATEN PURWAKARTA Menetapkan

16.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 14~ Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).
15.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29) 5 I.
9.Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan pendidikan.
11.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara SD.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
6.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
5.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 6 I. Jika terdapat keperluan penting orang tua peserta didik dapat menghubungi putrajputrinya melalui telepon resmi satuan pendidikarr/kepala sekolab/yang Pasa15 Jika terdapat keperluan sangat pentingj darurat pada sa at berada di satuan pendidikan, maka peserta didik dapat menggunakan telepon danj atau alat komunikasi yang disediakan satuan Pendidikan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

BABIV BATASANPENGGUNAANHANDPHONE Pasa13 Peserta didik PAUD, SD, SMP, dan Sederajat tidak diperkenankan memiliki handphone. BABIII BATASAN KEPEMILIKAN HANDPHONE

a.Batasan kepemilikan dan penggunaan handphone oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat.
b.Pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat di satuan Pendidikan.
c.Pembatasan penggunaan handphone oleh peserta didik PAUO, SD, SMP, dan sederajat di lingkungan keluarga.
d.Pembatasan penggunaan handphone oleh peserta didik PAUD, SD, SMP, dan sederajat di lingkungan Masyarakat.
1. 15.Gawai adalah alat atau perangkat elektronik dengan fungsi praktis seperti gadget.
2. 16.Telpon Seluler atau Handphone adalah Alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya . 7

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.Pemanggilan orang tua/wali;
4. d.Penyitaan sementara handphone;
5. e.Sanksi lainnya bersifat edukatif.
(2)Sanksi diberikan secara proporsional dan bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Pasa18 SANKSI 6-- BAB VI
(4)Peserta didik dilarang menggunakan handphone selama di lingkungan Masyarakat. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berlaku pada jenjang PAUD,SD, SMP, dan sederajat.
(3)
(2)BABV LARANGAN PENGGUNAAN HANPHONE ~C\~~\ 7
(1)Peserta didik dilarang membawa darr/atau menggunakan hand phone selama kegiatan pembelajaran berlangsung di lingkungan satuan pendidikan. Peserta didik dilarang menggunakan handphone selama di rumah. Jika ada keperluan penting di lingkungan rumah dan rnasyarakat, peserta didik dapat menggunakan telepon dibawah bimbingan dan pengawasan orang tua.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 6

ditunjuk oleh kepala sekolah/ guru Zwali kelas untuk dikomunikasikan dengan peserta didik. 8 , , Pasal 10 Pengawasan

(1)Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kepatuhan peserta didik terhadap larangan penggunaan hand phone.
(2)Dinas Pendidikan melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di seluruh satuan pendidikan melalui monitoring dan kunjungan lapangan.
(1)Dinas Pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan rnengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan melalui sosialisasi, dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan.
(3)Satuan pendidikan wajib menyampaikan informasi kebijakan ini kepada seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, orang tua/wali, dan tenaga pendidik.
(4)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan/ atau Kelurahan mengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan hand phone oleh peserta didik di lingkungan Masyarakat.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dilakukan melalui sosialisasi dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan.
(6)Kepala Desa dan/ atau lurah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada RW dan RT mengenai pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik di lingkungan keluarga.
(7)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilakukan melalui sosialisasi, dan penyediaan pedoman teknis penerapan kebijakan di Tingkat Desa. Pembinaan Pasal 9 3) membuat dan menyediakan tempat penitipan alat komunikasi milik peserta didik;
1. h.Komite sekolah Bersama-sama dengan pihak sekolah membuat peraturan tentang tata tertib penggunaan alat komunikasi di sekolah;
2. a.Pihak sekolah bertanggung jawab: 1) melakukan pengamanan dan penertiban hanphone; 2) menyediakan sarana yang berfungsi sebagai Pusat panggilarr/Call Pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

BABIX TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Evaluasi

(1)Dinas Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada satuan pendidikan
(2)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun kepada Desa darr/atau kelurahan
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b meliputi efektivitas penerapan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan kebijakan.
(4)Hasil evaluasi dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan.
(3)Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kepatuhan peserta didik terhadap larangan penggunaan handphone dilingkungan Masyarakat.
(4)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini di seluruh Desa dan/ atau kelurahan melalui monitoring dan kunjungan lapangan.
(5)Masyarakat dan orang tua/wali peserta didik dapat berperan serta dalam pengawasan dengan menyampaikan lap0ran atau pengaduan kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

(1)Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab mendukung pelaksanaan pelarangan penggunaan handphone oleh peserta didik di wilayah kerjanya.
(2)Dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Desa atau Lurah:
1. a.melakukan sosialisasikepada masyarakat, khususnya orang tua atau wali peserta didik, terkait pentingnya kebijakan ini;
2. b.bekerja sarna dengan satuan pendidikan di wilayahnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketertiban dan disiplin peserta didik;
3. c.mendorong peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan pen ggunaan handphone oleh anak usia sekolah;
4. d.menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran kebijakan ini melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan/ atau Dinas Pendidikan,
(3)Kepala Desa atau Lurah dapat membentuk forum komunikasi masyarakat dan sekolah sebagai wadah koordinasi dan pemecahan masalah terkait penggunaan handphone oleh peserta didik.
(4)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan sekolah dan orang tua.

Pasal 13

c.Orang tua/wali bertanggungjawab mengawasi dan melarang peserta didik untuk membawa alat komunikasi di sekolah; 11 " BERITA DAERA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN~~NOMOR .'7.7.9 Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal ~ ~Q{ ~~ SEKRET S DAERAH KABUPATE fURWAKARTA, Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…