DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 2

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabu paten Purwakarta;
b.bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 1152jOT.03jORG tanggal 10 Februari 2025 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabu paten Purwakarta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERUBAHAN KETIGA PERATURANBUPATI PURWAKARTANOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENPURWAKARTA TENTANG NOMOR 34 TAHUN soss: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JA WA BARAT

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURANBUPATIPURWAKARTANOMOR77 TAHUN2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 17 Tabun 2020 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tabun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tabun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2016 Nomor 9). sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerab Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2024 Nomor 1);
9.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerab di Lingkungan Pemerintab Kabupaten Purwakarta (Berita Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 77) sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tabun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerab di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2024 Nomor 67); ~ - ~-------- Menetapkan

c.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sub
b.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A; dan
2. 2.UPTDPerbekalan Kesehatan kelas A.

(3)UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan, terdiri atas:
  1. 1.Satuan Pendidikan Formal, diantaranya: a) UPTDSekolah Menengah Pertama Negeri; b) UPTDSekolah Dasar Negeri; dan c) UPTDTaman Kanak-kanak Negeri.
  2. 2.Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, diantaranya: a) UPTDSekolah Menengah Pertama Negeri; b) UPTDSekolah Dasar Negeri; dan c) UPTDTaman Kanak-kanak Negeri.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan sebagai pelaksana turunan (sub/sub-sub) dari Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai pembagian kewenangan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan keten tuan peraturan perundang- undangan. Pasa12
(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati:

1.Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1); dan
2.Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 67), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

j.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang kelas A;
2. 2.UPTDPasar Simpang dan Pasar Wanayasa kelas A;
3. 3.UPTDPasar Citeko Plered kelas A;
4. 4.UPTDMetrologi Legal kelas A; dan
i.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi kelas A.
h.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan, terdiri atas:
1. 1.UPTDPerparkiran kelas A; dan
2. 2.UPTDPengujian Kendaraan Bermotor Kelas A.
g.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A; dan
2. 2.UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.
f.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu UPTDBalai Latihan Kerja kelas A.
e.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Beneana, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I kelas A;
2. 2.UPTDPemadam Kebakaran Wilayah II kelas A; dan
3. 3.UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III kelas A.
d.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, yaitu UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A. Kebinamargaan dan Pengairan), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas:
1. 1.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta kelas A;
2. 2.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered kelas A;
3. 3.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa kelas A;
4. 4.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur kelas A; dan
5. 5.UPTDPeralatan dan Perbengkelan kelas A.
a.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Bayu Asih, sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional; dan
b.Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, yang terdiri atas:
1. 1.Puskesmas Purwakarta;
2. 2.Puskesmas Munjuljaya;

(4)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat:
1. o.UPTDpada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), saat ini yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta Kelas B;
2. n.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Sub Perikanan) dan Bidang Pertanian (Sub Peternakan), Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri atas:
  1. 1.UPTDBalai Benih Ikan kelas A;
  2. 2.UPTDPerikanan Perairan Umum kelas A;
  3. 3.UPTDPengembangan Produk Hasil Perikanan kelas A;
  4. 4.UPTD Rumah Potong Hewan kelas A;
  5. 5.UPTD Pasar Hewan kelas A; dan
  6. 6.UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.
3. m.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian:
  1. 1.UPTDPerlindungan Tanaman kelas A;
  2. 2.UPTDBalai Benih kelas A;
  3. 3.UPTDCadangan Pangan Daerah kelas B; dan
  4. 4.UPTDBalai Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan kelas B.
  5. 1.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu UPTDDiorama Kearsipan kelas B.
4. k.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  1. 1.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah I;
  2. 2.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah II; dan
  3. 3.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah III.
  4. 5.UPTDPengembangan Sentra Keramik kelas B. NORMAN N GRAHA BERITA 0 ERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN J.()~ NOMOR g~. SEKR TARIS DAERAH KABU ATfN PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal ~ VVt~j ~~ BUPATIPURWAKARTA,PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA Ai Saidah, SE., M.M Kepala Bagian Organisasi ~ PERANGKAT DAERAH KOORDINASI J Suntama, S.H, M.Si KepaIa Bagian Hukum , Tin Sumartini, SE, KP,MM Asisten Sekda Bidang ~,Administrasi Umum Norman Nugraha Sekretaris Daerah J Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Pasal II Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ~ M2_; dO~
  5. 3.Puskesmas Maracang;
  6. 4.Puskesmas Mulyamekar;
  7. 5.Puskesmas Jatiluhur;
  8. 6.Puskesmas Campaka;
  9. 7.Puskesmas Bungursari;
  10. 8.Puskesmas Cibatu;
  11. 9.Puskesmas Pasawahan;
  12. 10.Puskesmas Pondoksalam;
  13. 11.Puskesmas Wanayasa;
  14. 12.Puskesmas Kiarapedes;
  15. 13.Puskesmas Sukatani;
  16. 14.Puskesmas Darangdan;
  17. 15.Puskesmas Bojong;
  18. 16.Puskesmas Plered;
  19. 17.Puskesmas Tegalwaru;
  20. 18.Puskesmas Maniis;
  21. 19.Puskesmas Sukasari; dan
  22. 20.Puskesmas Koncara.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabu paten Purwakarta;
b.bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 1152jOT.03jORG tanggal 10 Februari 2025 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabu paten Purwakarta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURANBUPATIPURWAKARTANOMOR77 TAHUN2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintab Nomor 17 Tabun 2020 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tabun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tabun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tabun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2016 Nomor 9). sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Daerab Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2024 Nomor 1);
9.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerab di Lingkungan Pemerintab Kabupaten Purwakarta (Berita Daerab Kabupaten Purwakarta Nomor 77) sebagaimana telab beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tabun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerab di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2024 Nomor 67); ~ - ~-------- Menetapkan

c.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sub
b.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A; dan
2. 2.UPTDPerbekalan Kesehatan kelas A.

(3)UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan, terdiri atas:
  1. 1.Satuan Pendidikan Formal, diantaranya: a) UPTDSekolah Menengah Pertama Negeri; b) UPTDSekolah Dasar Negeri; dan c) UPTDTaman Kanak-kanak Negeri.
  2. 2.Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, diantaranya: a) UPTDSekolah Menengah Pertama Negeri; b) UPTDSekolah Dasar Negeri; dan c) UPTDTaman Kanak-kanak Negeri.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan sebagai pelaksana turunan (sub/sub-sub) dari Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai pembagian kewenangan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan keten tuan peraturan perundang- undangan. Pasa12
(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati:

1.Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1); dan
2.Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 67), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

j.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang kelas A;
2. 2.UPTDPasar Simpang dan Pasar Wanayasa kelas A;
3. 3.UPTDPasar Citeko Plered kelas A;
4. 4.UPTDMetrologi Legal kelas A; dan
i.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi kelas A.
h.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan, terdiri atas:
1. 1.UPTDPerparkiran kelas A; dan
2. 2.UPTDPengujian Kendaraan Bermotor Kelas A.
g.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A; dan
2. 2.UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.
f.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu UPTDBalai Latihan Kerja kelas A.
e.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Beneana, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I kelas A;
2. 2.UPTDPemadam Kebakaran Wilayah II kelas A; dan
3. 3.UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III kelas A.
d.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, yaitu UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A. Kebinamargaan dan Pengairan), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas:
1. 1.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta kelas A;
2. 2.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered kelas A;
3. 3.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa kelas A;
4. 4.UPTDJalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur kelas A; dan
5. 5.UPTDPeralatan dan Perbengkelan kelas A.
a.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Bayu Asih, sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional; dan
b.Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, yang terdiri atas:
1. 1.Puskesmas Purwakarta;
2. 2.Puskesmas Munjuljaya;

(4)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat:
1. o.UPTDpada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), saat ini yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta Kelas B;
2. n.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Sub Perikanan) dan Bidang Pertanian (Sub Peternakan), Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri atas:
  1. 1.UPTDBalai Benih Ikan kelas A;
  2. 2.UPTDPerikanan Perairan Umum kelas A;
  3. 3.UPTDPengembangan Produk Hasil Perikanan kelas A;
  4. 4.UPTD Rumah Potong Hewan kelas A;
  5. 5.UPTD Pasar Hewan kelas A; dan
  6. 6.UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.
3. m.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian:
  1. 1.UPTDPerlindungan Tanaman kelas A;
  2. 2.UPTDBalai Benih kelas A;
  3. 3.UPTDCadangan Pangan Daerah kelas B; dan
  4. 4.UPTDBalai Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan kelas B.
  5. 1.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu UPTDDiorama Kearsipan kelas B.
4. k.Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  1. 1.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah I;
  2. 2.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah II; dan
  3. 3.UPTDPengendalian Penduduk Wilayah III.
  4. 5.UPTDPengembangan Sentra Keramik kelas B. NORMAN N GRAHA BERITA 0 ERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN J.()~ NOMOR g~. SEKR TARIS DAERAH KABU ATfN PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal ~ VVt~j ~~ BUPATIPURWAKARTA,PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA Ai Saidah, SE., M.M Kepala Bagian Organisasi ~ PERANGKAT DAERAH KOORDINASI J Suntama, S.H, M.Si KepaIa Bagian Hukum , Tin Sumartini, SE, KP,MM Asisten Sekda Bidang ~,Administrasi Umum Norman Nugraha Sekretaris Daerah J Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Pasal II Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ~ M2_; dO~
  5. 3.Puskesmas Maracang;
  6. 4.Puskesmas Mulyamekar;
  7. 5.Puskesmas Jatiluhur;
  8. 6.Puskesmas Campaka;
  9. 7.Puskesmas Bungursari;
  10. 8.Puskesmas Cibatu;
  11. 9.Puskesmas Pasawahan;
  12. 10.Puskesmas Pondoksalam;
  13. 11.Puskesmas Wanayasa;
  14. 12.Puskesmas Kiarapedes;
  15. 13.Puskesmas Sukatani;
  16. 14.Puskesmas Darangdan;
  17. 15.Puskesmas Bojong;
  18. 16.Puskesmas Plered;
  19. 17.Puskesmas Tegalwaru;
  20. 18.Puskesmas Maniis;
  21. 19.Puskesmas Sukasari; dan
  22. 20.Puskesmas Koncara.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 34 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2024

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018

Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018