DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kerja sama BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah, ganti rugi dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sarna Pemanfaatan Aset Daerah Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (I) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sarna dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPURWAKARTA, TATACARAKERJA SAMAPEMANFAATANASET DAERAHDENGANPIHAK LAINPADABADANLAYANANUMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAH BAYUASIH PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR38 TAHUN~~ TENTANG BUPATI PURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 17.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Tahun Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
8. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 350);
11. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
16. 1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
17. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. 3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
19. 4.Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah
20. 5.Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang selanjutnya disebut RSUD Bayu Asih adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
21. 6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
22. 7.Direktur RSUD Bayu Asih yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang secara ex officio bertindak selaku pemimpin BLUD- RSUDBayu Asih.
23. 8.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK- BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: umumnya.

9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK- BLVD selanjutnya disebut BLVD - SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK - BLVD.
11.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang keuangan pada BLVD - SKPD.
17.Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang teknis pada BLUD- SKPD.
18.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
19.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum yang diserahi tugas mengurus barang.
21.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserah tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22.Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
24.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
25.Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyrmpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
26.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
27.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
28.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah- tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
30.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
31.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada bupati.
32.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
33.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya Pasa12

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUDRumah Sakit dalarn rangka melaksanakan Kerja sarna dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. BABII MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP diserahkan kernbali tanah beserta bangunan danjatau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

34.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pernanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan danj atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pernbangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang disepakati.
35.Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPIadalah kerjasarna antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
36.Penanggung Jawab Proyek Kerjasarna yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menterij kepala lernbagajkepala daerah, atau badan usaha rnilik negarajbadan us aha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
37.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang rneliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
38.Inventarisasi adalah kegiatan untuk rnelakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang rnilikdaerah.
39.Dokurnen Kepemilikan adalah dokurnen sah yang merupakan bukti kepernilikanatas Barang MilikDaerah.
40.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang MilikDaerah.
41.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
42.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang rnernuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
43.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah. (I) Para Pihak yang menjadi subyek kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.RSVD Bayu Asih;dan
b.Pihak lain.

(2)Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Badan Usaha MilikNegara;
2. b.Badan Usaha MilikDaerah;
3. c.Koperasi;
4. d.Yayasan;
5. e.Perorangan;
6. f.Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATANASET DAERAH DENGAN PlHAK LAIN PADA BADAN LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHBAYUASIH.

Pasal 4

Kerja sarna dengan pihak lain pada BLVD dilaksanakan dengan prinsip, meliputi:

a.memberikan nilai tarnbahan bagi BLVD;
b.berkeadilan;
c.bukan privatisasi atau kornersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLVD;
d.dilaksanakan untuk mernperluas jangkauan pelayanan dan meingkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap mernperhatikan kemarnpuan daya beli masyarakat;
e.kerja sarna tidak menimbulkan utang bagi BLVD;
f.tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLVDkepada pihak lain;
g.tidak rnerubah fungsi aset; dan
h.efisien, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan baik secara fmansial rnaupun non finansial.

Pasal 3

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi BLVD Rumah Sakit dalam melakukan kerja sarna dengan pihak lain.
(3)Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:
1. a.Kerja Sarna BLVD;
2. b.Pengelolaan Investasi;
3. c.pemanfaatan;
4. d.penilaian;
5. e.penatausahaan; dan
6. f.ganti rugi dan sanksi. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya Pasa19
(1)Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDdan beban Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, dilengkapidokumen pengadaan.
(2)barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilengkapidokumen perolehan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

BAB II

KERJASAMABLVD

Pasal 8

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang digadaikanj dijaminkan untuk mendapatkan pinjarnan atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) dilarang digadaikarr/dijaminkan untuk mendapatkan pinjarnan atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada BLUD.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bentuk kerja sarna dengan pihak lain pada BLUD dilakukan dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
2. b.barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan BLUD;atau
3. c.barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 6

Obyek kerja sarna dengan pihak lain pada BLUD merupakan urusan BLUD yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

a.Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PengelolaBarang; dan
b.Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagain tanah dan j atau bangunan yang masih digunakan oIeh Pengguna Barang dan selain tanah danj atau bangunan.

(2)Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan Pasal 12
1. a.kontrak karya;
2. b.kontrak bagi hasil;
3. c.kontrak kerjasama;
4. d.perjanjian dengan negara lainjlembaga intemasional; dan
5. e.kerja sarna pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

Barang yang diperoleh dari hibahj sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi hibahj sumbangan atau yang sejenis dari negarajlembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibahj sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianjkontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah; atau
f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbemya dapat dipertanggungjawabkan. Mitra pemanfaatan pihak lain meliputi:
a.Penyewa,untuk pemanfaatam Barang MilikDarah dalam bentuk sewa;
b.Mitra KSP, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;dan
c.Mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG;dan

Pasal 16

a.Sewa;
b.KSP;dan
c.BGSatau BSG;dan
d.KSPI.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…