DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain tentang maksud dan tujuan penatausahaan keuangan BLUD RSUD, asas dan prinsip, pengelolaan keuangan BLUD, dan pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD RSUD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, Mengingat Menimbang TENTANG PEDOMANPENATAUSAHAANKEUANGANBADANLAYANAN UMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAHBAYUASIH PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR '-IO -rAHtlN~:2S' BUPATI PURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 tahun 2020 ten tang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupatenyang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)secara penuh.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD dalam mem berikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan Pasal 1

BAB III

ASASDANPRINSIP Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 2

(1)Direktur mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas tertib pcnatausahaan anggaran pada BLUD RSUD termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga)bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
(2)Tugas direktur dalam pengelolaan BLUD adalah sebagai berikut :
1. a.mernimpin, mengarahkan, membina, mengawasi penyelenggaraan kegaitan BLUDagar lebih efisien dan produktif;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menyusun Renstra;
4. d.menyiapkan dan menyusun RBABLUD;
5. e.menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD;
6. f.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
7. g.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUDyang dilaksanakan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, Pasa15 BABIV PENGELOLAANKEUANGANBLUD yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
9. h.keadilan, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya darr/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
  1. 1.kepatuhan, yaitu tindakan atau sesuatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan J. manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa keuangan BLUD RSUD diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
(2)Prinsip Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:
1. a.semua penerimaan dan pengeluaran kas BLUD RSUD dalam tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan melalui Rekening BLUD RSUD atas nama RSUD pada bank yang ditunjuk;
2. b.Direktur RSUD sebagai pengguna anggaran, bendaraha penerimaan Zpengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uangj barang/kekayaan atas nama RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. c.pejabat yang menandatangani danl atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan danZatau pengeluaran atas pelaksanaan BLUD RSUD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari surat dimaksud.
(1)Direktur selaku PAmenunjuk PPKBLUD.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 7

(1)Pejabat Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPABLUD;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah pengawasannya;
8. h.menyelenggaran sistem informasi manajernen keuangan;dan
  1. 1.menyelenggaran akuntasi dan penyusunan laporan keuangan.
(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagai PPKBLUD,bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)PPK BLUD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh seorang pegawainegeri sipi1.

Pasal 6

mengendalikan tugas pengawasan intemal, serta menyampaikan dan mempertanggngjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;

1.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; J. melaksanakan anggaran BLUDyang dipimpinnya;

k.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
1. 1.melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak;
m.mengadakan ikatarr/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
n.menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM);
o.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab BLUDyang dipimpinnya;
p.mengelola barang/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab BLUDyang dipimpinnya;
q.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD yang dipimpinnya;
r.mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD yang dipimpinnya; dan
s.bertanggunggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1)Direktur mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUDRSUDuntuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Dalam pelaksanan tugas dan fungsi sehari-hari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan atau pembantu bendahara pengeluaran.

Pasal 9

(1)Pejabat teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
(2)Pejabat teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksankan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;dan
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis dan operasional pelayanan di bidangnya.
(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 8

(2)PPK BLUD mempunyai fungsi verifikasi, fungsi akuntansi dan fungsi pembuat dokumen dengan tugas :
1. a.meneliti kelengkapam SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui Pejabat pelaksana teknis kegiatan;
2. b.meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP- GU, SPP-LS pihak ketiga, SPP-LS gaji PNS dan Non PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. c.melakukan verifikasi SPP;
4. d.melakukan keandalan, kelengkapan dan keabsahan bukti pengeluaran pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan;
5. e.menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
6. f.melakukan verifikasiharian atas penerimaan;
7. g.melaksanakan akuntansi BLUD;
8. h.menyiapkan laporan keuangan BLUD.
(3)PPK BLUDtidak boleh merangkap jabatan yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, Bendahara dan/ atau PPTK;dan
(4)dalam melaksanakan tugasnya PPK BLUD bertanggungjawab kepada Direktur.
(1)Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, pendapatan jasa layanan tersebut bersumber dari:
1. a.pendapatan pasien umum;
2. b.pendapatan dengan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
3. c.pendapatan dengan jaminan asuransi antara lain penjaminan dari PTJasa Raharja dan InHealth; dan
4. d.pendapatan pelayanan lainnya.
(2)Pendapatan BLVDyang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasalll huruf b, dapat berupa terikat dan hibah tidak terikat diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberi hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLVD sebagaimana tercantum pada naskah perjanjian hibah.
(4)Pendapatan BLUDyang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLVD.
(5)Pendapatan BLVDyang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)APBD.

Pasal 12

Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat bersumber dari;

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerjasama dengan pihak lain;
d.APBD;
e.lain-lain pendapatan BLVDyang sah.

Pasal 11

Struktur anggaran pada BLVD,terdiri dari :

a.Pendapatan BLUD;
b.Belanja BLVD;
c.Pembiayaan BLUD. Pasall0

(1)Belanja BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
1. a.belanja operasi; dan
2. b.belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD RSUD selama tahun berjalan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi.
(3)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.be1anjabunga; dan
4. d.belanja lainnya.
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(5)Belanja modal BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
1. a.belanja tanah;

Pasal 13

Paragraf2 Belanja

(6)Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, antara lain:
1. a.hasil pemanfaatan kekayaan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga;
4. d.komisi, potongan, pengembalian ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.
(7)Seluruh pendapatan BLUDRSUDkecuali yang berasal dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis dan anggaran (RBA).
(8)Seluruh pendapatan kecuali yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d, dilaksanakan melalui rekening BLUDdan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis retribusi pelayanan kesehatan dengan obyek pendapatan BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat pengelolakeuangan daerah setiap triwulan.
(9)Seluruh pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUDRSUD.
(10)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), jika pendapatan tersebut melebihi target maka kelebihan dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD RSUD sesuai dengan ambang batas yang tercantum dalam RBA/DPA. Penerimaan Kas/Bank sebagaimana dimaksud pada pasal 16 meliputi:
1. a.pencatatan setiap Penerimaan Kas baik tunai maupun non- tunai (transfer bank, cek), harus dicatat secara tepat pada buku kas atau sistem keuangan;
2. b.setiap penerimaan harus didukung oleh bukti resmi seperti faktur, kuitansi, atau slip transfer, dan bukti-bukti yang relevan lainnya;
3. c.penerimaan kas yang terkait dengan piutang (misalnya pembayaran dari pelanggan) dilakukan pemantauan saldo

Pasal 17

Penerimaan kas /bank digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan pengendalian penerimaan kas I bank, melakukan pembukuan dan pengakuan kedalam perkiraan yang tepat, meningkatkan keamanan proses penyetoran kas ke bank serta mencegah terjadinya penyimpangan pada proses penyetoran ke bank.

Pasal 16

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.divestasi; dan
3. c.penerimaan utang/pinjaman.
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.investasi; dan
2. b.pembayaran pokok Ipinjaman.

Pasal 15

(1)Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal10 huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Pembiayaan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…