DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antaralain tentang ketemtuan umum, maksud dan tujuan, pendelegasian kewenangan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENDELEGASIANKEWENANGANPENYELENGGARAANPERlZINAN BERUSAHA,PERlZINANDANNONPERIZINANKEPADAKEPALADINAS PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU TENTANG NOMOR ~3 TAHUN2025 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten sebagai un sur yang mernirnpin yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan us aha dan Iatau kegiatannya.
7.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang at au sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nornor 2/93/2024);

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 6

Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 Kepala Dinas melaporkan basil penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali darr/ atau sewaktu-waktu diperlukan. BABIV PELAPORAN Pasal 4 Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bupati memberikan Delegasi kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas. BABm PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2 (I) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah. (.2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Paraf pemrakarsa Paraf Kepala DPMPTSP Hariman Budi e.Anggoro ST, MT Sekretaris Ir. H. Yam Heryadi, MT ~DPMPTSP Penata Perizinan DickyYogapranata, ~Ahli Madva S.STP., M.Si Paraf koordinasi Pa, af Sekretaris Daerah Norman Nugraha ~ Asisten Sekda Bid. dr. H. Agung Darwis ~ Perekonomian dan Suriaatmadja, M.Kes Pembanzunan Kepala Bagian Suntama, SH, M.Si ft·Hukum Pasal 8 Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KABUPATENPURWAKARTATAHUN2025 NOMOR 45" SAEPULBAHRIBINZEIN BUPATIPURWAKARTA, Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 1"1 QUni .lOll) SEKR ARISDAERAH KABUPATNf:URWAKARTA Diundangkan di Purwakarta pada tangg iT Duni' ~c;

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118); dan
b.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 152), dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP NO JENIS LAYANAN KBLI/KET. A. SEKTORKELAUTANDANPERlKANAN
1. 1.Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di 03221 Kolam
2. 2.Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di 03222 Karamba Jaring Apung
3. 3.Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar di 03223 Karamba
4. 4.Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar eli 03224 Sawah
5. 5.Sertifikat Standar Budidaya Ikan Hias Air Tawar 03225
6. 6.Sertifikat Standar Pembenihan Ikan Air Tawar 03226
7. 7.Sertifikat Standar Pembesaran Ikan Air Tawar eli 03227 Karamba Jaring Tancap
8. 8.Sertifikat Standar Buelidaya Ikan Air Tawar eliMedia 03229 Lainnya
9. 9.Sertifikat Standar Pembesaran Pisces/lkan Bersirip Air 03251 Payau
10. 10.Sertifikat Standar Pembenihan lkan Air Payau 03252
11. 11.Sertifikat Stan dar Pembesaran MolluscaAir Payau 03253
12. 12.Sertifikat Standar Pembesaran Crustacea Air Payau 03254
13. 13.Sertifikat Standar Pembesaran Tumbuhan Air Payau 03255
14. 14.Sertifikat Standar Budidaya Biota Air Payau Lainnya 03259
15. 15.Izin Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di perairan 03121 darat
16. 16.Izin Penangkapan Crustacea di Perairan Darat 03122
17. 17.Izin Penangkapan Mollusca di Perairan Darat 03123
18. 18.Izin Penangkaparr/Pengambilan Tumbuhan Air di 03124 Perairan Darat
19. 19.Izin PenangkapanjPengarnbilan Induk /Benih Ikan eli 03125 Perairan Darat
20. 20.lzin Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat 03126
21. 21.Izin Penangkapan Biota Air Lainnya eli Perairan Darat 03129
22. 22.Surat Izin Usaha Perikanan PB UMKU B. SEKTORPERTANIAN
23. 23.Sertifikat Standar Budi Daya Kuda dan Sejenisnya 01420
24. 24.Sertifikat Standar Pembibitan Domba Po~ong 01441 Ito lry I,;.. ~ f DAFTAR KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PER1ZlNAN BERUSAHA, PERlZINAN DAN NONPERIZINAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 43 lAHtAN ;lC).15 \'1 jlM1 i .1D2 t; PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERlZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA LAMPI RAN NOMOR TANG GAL TENTANG NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
25. 25.Sertifikat Standar Budi Daya Domba Potong 01441
26. 26.Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Potong 01442
27. 27.Sertifikat Stan dar Budi Daya Karnbing Potong 01442
28. 28.Sertifikat Standar Pembibitan Kambing Perah 01443
29. 29.Sertifikat Standar Budi Daya Kambing Perah 01443
30. 30.Sertifikat Standar Pembibitan Domba Perah 01444
31. 31.Sertifikat Standar Budi Daya Domba Perah 01444
32. 32.Sertillkat Standar Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw 01445 Wool
33. 33.Sertifikat Standar Petemakan Babi 01450
34. 34.Sertifikat Standar Budi Daya Burung Puyuh 01466
35. 35.Sertillkat Standar Pembibitan Rusa 01494
36. 36.Sertifikat Standar Budi Daya Rusa 01494
37. 37.Sertifikat Standar Pembibitan dan Budi Daya Kelinci 01495
38. 38.Sertifikat Standar Usaha Rumah Sarang Burung Walet 01497
39. 39.Sertifikat Standar Usaha Pencucian Sarang Burung 01497 Walet
40. 40.Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Sarang Burung 01497 Walet
41. 41.Sertifikat Standar J asa Pelayanan Kesehatan Ternak 01621
42. 42.Sertifikat Standar Jasa Perkawinan Temak 01622
43. 43.Sertifikat Standar Jasa Penetasan Telur 01623
44. 44.Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan 10110 Penzepakan Dazing bukan Unggas
45. 45.Sertifikat Standar Kegiatan Rumah Potong dan 10120 Pengepakan Daging Unzgas
46. 46.Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan 10130 Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
47. 47.Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit 15111
48. 48.Sertifikat Standar Perdagangan Eceran Khusus Barang 47229 dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfurn dan Kosmetik Lainnya
49. 49.Sertifikat Stan dar Ambulatori 75000
50. 50.Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Jagung 01111
51. 51.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Jagung 01111
52. 52.Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Gandum 01112
53. 53.Sertifikat Standar Usaba Pembenihan Gandum 01112
54. 54.Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Kedelai 01113
55. 55.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kedelai 01113
56. 56.Sertifkat Standar Usaha Budi Daya Kacang Tanah 01114
57. 57.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Kacang Tanah 01114
58. 58.Sertifkat Standar Usaha Budi Daya Kacang Hijau 01115
59. 59.Sertiftkat Standar Usaha Pembenihan Kacang Hijau 01115 GO. Sertifikat Standar Budi Daya Aneka Kacang 01116 Hortikultura 6l. Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Serelia 01119 Lainnya, Aneka Kacang Cf(/~~~ NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
60. 62.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Serelia 01119 Lainnya, Aneka Kacang
61. 63.Sertifikat Standar Usaha Bum Daya Tanaman Paw 01121 Hibrida
62. 64.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Padi 01121 Hibrida
63. 65.Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Padi 01122 Inbrida
64. 66.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Pacti 01122 Inbrida
65. 67.Sertifikat Standar Usaha Budi Daya Tanaman Aneka 01135 Umbi Palawija
66. 68.Sertifikat Standar Usaha Pembenihan Tanaman Aneka 01135 Umbi Palawija
67. 69.Sertifikat Standar Industri Penggilingan Gandum dan 10611 Serelia Lainnva
68. 70.Sertifikat Standar Industri Penggilingan Aneka Kacang 10612 (termasuk Leguminous)
69. 71.Sertifikat Stan dar Industri Penggilingan Aneka Umbi 10613 Dan Sayuran (terrnasuk Rhizoma)
70. 72.Sertifikat Standar Industri Pati Ubi Kayu 10621
71. 73.Sertifikat Standar Industri Penggilingan Padi dan 10631 Penyosohan Beras
72. 74.Sertifikat Standar Industri Penggilingan dan 10632 Pembersihan Jagung
73. 75.Sertifikat Standar Jasa Pemupukan, Penanaman 01612 Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
74. 76.Sertifikat Standar Jasa Pascapanen 01630
75. 77.Sertifikat Standar Pemilihan Benih Tanaman Untuk 01640 Pengembangbiakan 78- Sertifikat Standar Jasa Pemanenan 01613
76. 79.Sertifikat Standar Jasa Penyemprotan dan 01614 Penyerbukan melalui Udara
77. 80.Sertifikat Standar Jasa Penunjang Pertanian Lainnya 01619
78. 81.Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Daun 01131
79. 82.Sertifikat Standar Budi Daya Buah 01132
80. 83.Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Buah 01133
81. 84.Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Umbi 01134
82. 85.Sertifikat Stan dar Budi Daya Jamur 01136
83. 86.Sertiikat Standar Budi Daya Sayuran Lainnya 01139
84. 87.Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Bunga 01193
85. 88.Sertifikat Standar Budi Daya Buah Anggur 01210
86. 89.Sertillkat Standar Budi Daya Buah -buahan Tropis dan 01220 Subtropis
87. 90.Sertifikat Standar Budi Daya Buah Jeruk 01230 9l. Sertifikat Standar Budi Daya Buah Apel dan Buah 01240 Batu (Poma and Stone Fruit)
88. 92.Sertifikat Stan dar Budi Daya Buah Beri 01251
89. 93.Sertifikat Standar Budi Daya Sayuran Tahunan 01253
90. 94.Sertifikat Stan dar Budi Daya Buah Semak Lainnya 01259 ~/,)...~~ -8 . NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
91. 95.Sertifikat Standar Budi Daya Cabai 01283
92. 96.Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Obat atau 01285 Biofarmaka Rimpang
93. 97.Sertifikat Standar Budi Daya Tanarnan Obat atau 01286 Biofarmaka Nonrimpang
94. 98.Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Hias 01301
95. 99.Sertifikat Standar Buill Daya Kapas 01118 ]00. Sertifikat Standar Budi Daya Tembakau 01150
96. 101.Sertifikat Standar Budi Daya Tanaman Penutup Tanah 01191
97. 102.Sertifikat Stan dar Budi Daya Tanarnan Semusim 01199 Lainnya
98. 103.Sertifikat Standar Pertanian Buah-buahan Tropis dan 01220 Subtropis (Budi Daya Kurma)
99. 104.Sertifikat Stan dar Pertanian Buah Biji Kacang- 01252 kacangan (Budi Daya .Jambu Mete)
100. 105.Sertifikat Standar Perkebunan Buah Kelapa (Budi 01261 Daya Kelapa)
101. 106.Sertillkat Standar Budi Daya Kopi, Kakao 01270
102. 107.Sertifikat Standar Perkebunan Lada 01281
103. 108.Sertifikat Stan dar Perkebunan Cengkeh 01282
104. 109.Sertifikat Standar Perkebunan Tanaman 01284 Arornatik/Penyegar
105. 110.Sertifikat Standar Pertanian Tanarnan Obat atau 01285 Biofarmaka Rimpang (Budi Daya Ginseng) lll. Sertifikat Stan dar Pertanian Tanaman Obat atau 01286 Biofarmaka Nonrimpang (Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir]
106. 112.Sertifikat Standar Pertanian Tan am an Rempah- 01289 rernpah, AromatikjPenyegar dan Obat Lainnya
107. 113.Sertifikat Standar Perkebunan Karet dan Tanaman 01291 Penghasil Getah Lainnya
108. 114.Sertifikat Standar Pertanian Cemara dan Tanaman 01299 Tahunan Lainnya
109. 115.Sertifikat Standar Pertanian Biji-bijian Penghasil 01117 Minyak Makan
110. 116.Sertifikat Standar Pertanian Bit, Gula dan Tanaman 01137 Pemanis bukan Tebu
111. 117.Sertifikat Standar Pertanian Tanarnan Berserat 01160 IlK Sertifikat Standar Perkebunan Buah Oleaginous 01269 Lainnya
112. 119.Izin Pembibitan Sapi Potong 01411
113. 120.lzin Budi Daya Sapi Potong 01411
114. 121.Izin Pembibitan Sapi Perah 01412
115. 122.Izin Budi Daya Sapi Perah 01412
116. 123.Izin Pembibitan Kerbau Potong 01413
117. 124.Izin Budi Daya Kerbau Potong 01413
118. 125.Izin Pembibitan Kerbau Perah 01414
119. 126.Izin Budi Daya Kerbau Perah 01414
120. 127.Izin Peternakan Babi 01450
121. 128.Izin Budi Daya Ayam Ras Pedaging J 01461 ~?4~l e NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
122. 129.IziTIBudi Daya Ayam Ras Petelur 01462
123. 130.Izin Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya 01463
124. 131.Izin Bum Daya Ayam Lokal dan Persilangannya 01464
125. 132.Izin Pembibitan Itik danj'atau Bebek 01465
126. 133.Izin Budi Daya Itik darr/atau Bebek 01465
127. 134.Izin Pembibitan Burung Puyuh 01466
128. 135.Izin Pembibitan Ayam Ras 01468
129. 136.Izin Jasa Penetasan Telur 01623 l~n.IziTIPerdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi 47726 Untuk Hewan di Apotik dan bukan di Apotik
130. 138.Izin Klinik Hewan 75000
131. 139.Izin Rumah Sakit Hewan 75000
132. 140.Izin Budi Daya Perkebunan Tebu 01140
133. 141.IziTIPerkebunan Buah Kelapa Sawit 01262
134. 142.Izin Budi Daya Teh 01270
135. 143.Izin Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm 10431 Oil)
136. 144.Izin Industri Gula Pasir 10721
137. 145.Izin Industri Pengolahan Teh 10763
138. 146.Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner PBUMKU
139. 147.Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik PB UMKU Veteriner [Pelayanan Paramedik Veteriner)
140. 148.Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik PB UMKU Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)
141. 149.Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik PB UMKU Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)
142. 150.Sertifikat Cara Budi Daya Temak yang Baik PBUMKU
143. 151.Sertifikat Cara Pembibitan Temak yang Baik PBUMKU
144. 152.Registrasi Pangan Segar asal Tumbuhan Produksi PB UMKU Dalam Negeri Usaha Keeil (PSAT-PDUK) C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
145. 153.Sertifikat Standar Pengumpulan Air Limbah Tidak 37011 Berbahaya
146. 154.Sertifikat Stan dar Pengumpulan Air Limbah Berbahaya 37012
147. 155.Sertifikat Standar Treatment dan Pembuangan Air 37021 Limbah Tidak Berbahaya
148. 156.Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Wisata Alam pada 02209 Kawasan Konservasi
149. 157.Sertifikat Standar Penyediaan Massa Air 02209
150. 158.Sertifikat Standar Penyediaan Jasa Aliran Air 02209
151. 159.Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya 38120
152. 160.Izin Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya 38220
153. 161.Izin Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya 37022
154. 162.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan 02209 Konservasi l<r ~ f NO JENIS LAYANAN KBLljKET.
155. 163.Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air pada 02209 Kawasan Konservasi
156. 164.Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata 02209 Alam pada Kawasan Konservasi D. SEKTORENERGIDAN SUMBERDAYA MINERAL
157. 165.Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk PBUMKU Pemanfaatan Langsung E. SEKTORPERlNDUSTRIAN ] 66. Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan 10221 Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kalenz
158. 167.Sertifikat Standar Industri Pengolahan dan 10222 Pengawetan Udang dalam Kaleng
159. 168.Sertifikat Standar Industri Pernisahan/Fraksinasi 10433 MinyakMentah Kelapa Sawit dan MinyakMentah Inti Kelapa Sawit
160. 169.Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan 10510 Krim
161. 170.Sertifikat Standar Industri Pengolahan Susu Bubuk 10520 dan Susu Kental
162. 171.Sertifikat Standar Industri Sirop 10723
163. 172.Sertifikat Standar Industri Air Minum dan Air Mineral 11050
164. 173.Sertifikat Standar Industri Air Minum lsi Ulang 11052
165. 174.Sertifikat Standar Industri Pertenunan (Bukan 13121 Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
166. 175.Sertifikat Standar Industri Kain Tenun Ikat 13122
167. 176.Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Benang 13131
168. 177.Sertifikat Standar Industri Penyempurnaan Kain 13132
169. 178.Sertifikat Standar Industri Pencetakan Kain 13133
170. 179.Sertifikat Standar Industri Tekstil Lainnya (YangTidak 13999 Termasuk Dalam Lainnya)
171. 180.Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) 14111 dati Tekstil
172. 181.Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi (Konveksi) 14112 dari Kulit
173. 182.Sertifikat Standar Penjahitan dan Pembuatan Pakaian 14120 sesuai Pesanan
174. 183.Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari 14131 Tekstil
175. 184.Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Pakaian dari 14132 Kulit
176. 185.Sertifikat Standar Industri Pakaian Jadi dan Barang 14200 dati Kulit Berbulu
177. 186.Sertifikat Standar Industri Pakaian J adi Rajutan 14301
178. 187.Sertifikat Standar Industri Pengawetan Kulit 15111
179. 188.Sertifikat Standar Industri Penyamakan Kulit 15112
180. 189.Sertifikat Standar Industri Pencelupan Kulit Bulu 15113
181. 190.Sertifikat Standar Industri Kulit Buatan /Imitasi 15114 J 91. Sertifikat Standar Industri Barang dari Kulit dan Kulit 15121 Buatan untuk Keperluan Pribadi .. ~r-rct). '\t. ~ NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
182. 192.Sertifikat Standar Industri Bubur Kertas (Pulp) 17011 193, Sertifikat Standar Industri Pembuatan Minyak 19212 Pelumas
183. 194.Sertifikat Standar Industri Bahan Peledak 20292
184. 195.Sertifikat Standar Industri Bahan Farmasi untuk 21014 Hewan
185. 196.Sertifikat Standar Industri Ban Luar dan Ban Dalam 22111
186. 197.Sertifikat Standar Industri Barang dari Plastik untuk 22210 Bangunan
187. 198.Sertifikat Standar Industri Pipa Plastik dan 22230 Perlengkapannya
188. 199.Sertifikat Standar Industri Barang Plastik Lembaran 22291
189. 200.Sertifikat Standar Industri Kaca Lembaran 23111
190. 201.Sertifikat Standar Industri Kaca Pengaman 23112
191. 202.Sertifikat Standar Industri Kaca Lainnya 23119
192. 203.Sertifikat Standar Industri Semen 23941
193. 204.Sertifikat Standar Industri Barang dari Asbes untuk 23955 Keoerluan Bahan Bangunan
194. 205.Sertillkat Standar Industri Barang dari Asbes untuk 23956 Keperluan Industri
195. 206.Sertifikat Standar Industri Pipa dan Sambungan Pipa 24103 dari Baja dan Besi
196. 207.Sertifikat Standar Industri Konstruksi Berat Siap 25113 Pasang dari Baja untuk Bangunan
197. 208.Sertifikat Standar J asa Industri untuk Berbagai 25920 Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
198. 209.Sertifikat Standar Industri Lampu dari Logam 25995
199. 210.Sertifikat Standar Industri Tabung Elektron dan 26110 Konektor Elektronik
200. 211.Sertifikat Standar Industri Peralatan Telepon dan 26310 Faksimili
201. 212.Sertifikat Standar Industri Peralatan Komunikasi 26320 Tanpa Kabel (Wireless)
202. 213.Sertifikat Standar Industri Peralatan Perekam, 26420 Penerima dan Pengganda Audio dan Video,bukan Industri Televisi
203. 214.Sertifikat Standar Industri Peralatan Fotografi 26710
204. 215.Sertifikat Standar Industri Kamera Cinematografi 26791 Proyektor dan Perlengkapannya
205. 216.Sertifikat Standar Industri Teropong dan Instrumen 26792 Optik bukan Kaca Mata
206. 217.Sertifikat Standar Industri Batu Baterai Kering (Batu 27201 Baterai Primer)
207. 218.Sertifikat Standar Industri Baterai untuk Kendaraan 27203 Berrnotor Listrik
208. 219.Sertifikat Standar Industri Kabel Serat Optik 27310
209. 220.Sertifikat Standar Industri Peralatan Listrik Rumah 27510 Tangga
210. 221.Sertifikat Standar Industri Peralatan Elektrotcrmal 27520 Rumah Tangga
211. 222.Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan 28172 Akuntansi Elektrik ~t~~4 NO JENIS LAYANAN KBU/KET.
212. 223.Sertifikat Standar Industri Mesin Kantor dan 28173 Akuntansi Elektronik
213. 224.Sertifikat Standar Industri Mesin Fotokopi 28174
214. 225.Sertifikat Standar Industri Kendaraan Bermotor Roda 29101 Empat atau Lebih
215. 226.Sertifikat Standar lndustri Kendaraan Multiguna 29102 Pedesaan
216. 227.Sertifikat Standar Industri Pesawat Terbang dan 30300 Perlengkapannya
217. 228.Sertifikat Standar Industri Sepeda Motor Roda Dua 30911 dan Tiga
218. 229.Sertifikat Standar Reparasi Lokomotif dan Gerbong 33152 Kereta
219. 230.Sertifikat Standar Reparasi Pesawat Terbang 33153
220. 231.Sertifikat Standar Pengadaan Uap / Air Panas dan 35301 Udara Dingin
221. 232.Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan 62021 Informasi
222. 233.Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Komputer dan 62029 Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
223. 234.Sertifikat Standar Aktivitas Hosting dan Yang 63112 Berhubungan Dengan ltu
224. 235.Sertifikat Standar Aktivitas Konsultasi Manajemen 70209 Lainnya
225. 236.Sertifikat Standar J asa CommissioningProses 71206 Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (Qq
226. 237.Sertifikat Stan dar Penelitian dan Pengembangan 72104 Bioteknologi
227. 238.Sertifikat Standar Aktivitas Perancangan Khusus 74100
228. 239.Sertifikat Standar Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna 77391 Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
229. 240.Izin Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati 10411
230. 241.Izin Indus tri Margarin 10412
231. 242.Izin Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit 10437
232. 243.Izin Industri Tepung Terigu 10616
233. 244.Izin Industri Glukosa dan Sejenisnya 10623
234. 245.Izin Industri Pemanis dari Beras dan Jagung 10635
235. 246.Izin Industri Gula Pasir 10721
236. 247.Izin Industri Kakao 10731
237. 248.Izin Industri Makanan Bayi 10791
238. 249.Izin Industri Malt 11032
239. 250.Izin Industri Air Kemasan 11051
240. 251.Izin Industri Sigaret Kretek Tangan 12011
241. 252.Izin Industri Rokok Putih 12012
242. 253.Izin Industri Sigaret Kretek Mesin 12013
243. 254.Izin Industri Rokok Lainnya 12019
244. 255.Izin Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok 12099 Lainnya J ~~t~~e NO JENlS LAYA..l\lAN KBU/KET.
245. 256.Izin 1ndustri Pernintalan Benang J ahit 13113
246. 257.Izin Industri Kain Pita 13991
247. 258.Izin Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan 13992 lndustri
248. 259.lzin Industri Nonwoven 13993
249. 260.Izin lndustri Kain Ban 13994
250. 261.Izin lndustri Kertas Berharga 17013
251. 262.Izin Industri Kertas Khusus 17014
252. 263.lzin Industri Pencetakan Khusus 18112
253. 264.Izin Industri Karet Buatan 20132
254. 265.Izin Industri Serat/Benang/Btrip Filamen Buatan 20301
255. 266.Izin lndustri Serat Stapel Buatan 20302
256. 267.Izin lndustri Bahan Farmasi untuk Manusia 21011
257. 268.Izin lndustri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel 24101 Making)
258. 269.Izin Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) 24102
259. 270.Izin Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia 24201
260. 271.Izin lndustri Senjata dan Amunisi 25200
261. 272.Izin Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya 27320
262. 273.Izin lndustri Kendaraan Perang 30400
263. 274.Izin Industri Produksi Ractioisotop 32906
264. 275.Izin 1ndustri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium 32907
265. 276.Izin Reparasi Produk Senjata dan Arnunisi 33112
266. 277.Izin Konstruksi Gedung Industri 41013
267. 278.Izin Kawasan Industri 68130
268. 279.Izin Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis 71102 Yang Berhubungan Dengan Itu
269. 280.Izin J asa Sertifikasi 71201
270. 281.Izin Jasa Pengujian Laboratorium 71202
271. 282.Izin Jasa Inspeksi Periodik 71203
272. 283.Izin Jasa Inspeksi Teknik Instalasi 71204
273. 284.Izin Jasa Kalibrasi/Metrologi 71205
274. 285.Izin Analisa dan UjiTeknis Lainnya 71209
275. 286.Izin Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya 74909 (YangTidak Termasuk Dalam Lainnya)
276. 287.Izin Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa 77301 Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri
277. 288.Izin Aktivitas Pengepakan 82920 F. SEKTORPERDAGANGAN
278. 289.Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol 47221 Golongan B dan C
279. 290.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman PBUMKU Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-Bdan SKPL-C)
280. 291.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima PB UMKU Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri l,;.'It~ NO JENIS LAYANAN KBLIjKET.
281. 292.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima PB UMKU Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
282. 293.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima PB UMKU Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
283. 294.Tanda Daftar Gudang PB UMKU
284. 295.Izin Penggunaan Toke -
285. 296.lzin Penggunaan Kios -
286. 297.Izin Penggunaan Los -
287. 298.Izin Penggunaan Pelataran - G. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
288. 299.Persetujuan Bangunan Gedung -
289. 300.Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian -Bagian PB UMKU Jalan KabupatenjKota
290. 301.Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai PB UMKU Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
291. 302.Izin Reklame -
292. 303.Keterangan Rencana Kabupaten - H. SEKTOR TRANSPORTASI
293. 304.Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan 52222 Sungai dan Danau
294. 305.Sertifikat Standar Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan 52223 Penyeberangan
295. 306.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau Liner 50211 (Trayek Tetap dan Teratur] untuk Penumpang
296. 307.Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan Umum 50228 dalam Kabupaten/Kota untuk Barang
297. 308.Sertifikat Standar Angkutan Bus Khusus 49216
298. 309.Sertifikat Stan dar Angkutan Bus dalam Trayek 49219 Lainnya
299. 310.Sertifikat Standar Angkutan Bus Tidak dalam Trayek 49229 Lainnya
300. 311.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau 50212 Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur] untuk Penumpang
301. 312.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk 50213 Wisata dan Yang Berhubungan Dengan ltu
302. 313.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk 50221 Barang Umum dan j' atau Hewan
303. 314.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk 50222 Barang Khusus
304. 315.Sertifikat Standar Angkutan Sungai dan Danau untuk 50223 Barang Berbahava
305. 316.Sertifikat Standar Angkutan Darat Khusus Bukan Bus 49415
306. 317.Sertifikat Standar Angkutan Taksi 49421
307. 318.Sertifikat Standar Aktivitas Perparkiran di Luar Badan 52215 J alan (Off Street Parking)
308. 319.Sertifikat Standar Angkutan Darat Lainnya untuk 49429 Penumpang J ~ J~I\J".} NO JENlS LAYANAN KBLI/KET.
309. 320.Sertifikat Standar Angkutan Bus Perbatasan 49212
310. 321.Sertifikat Standar Angkutan Bus Kota 49214
311. 322.Sertillkat Standar Angkutan Perbatasan Bukan Bus, 49411 dalarn Trayek
312. 323.Sertifikat Standar Angkutan Perkotaan Bukan Bus, 49413 dalam Trayek
313. 324.Sertifikat Standar Angkutan Perdesaan Bukan Bus, 49414 dalam Trayek
314. 325.Sertifikat Standar Angkutan Penyeberangan dalam 50218 Kota untuk Penumpang
315. 326.Izin Angkutan J alan Rel Wisata 49442
316. 327.Izin Angkutan Jalan ReI Lainnya 49450 32g. Izin Konstruksi Jalan Rei 42103
317. 329.Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum PBUMKU
318. 330.Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PB UMKU 331, Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PB UMKU 3~~2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus PB UMKU
319. 333.Izin Operasi Perkeretaapian Khusus PB UMKU
320. 334.Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus PB UMKU
321. 335.Peningkatan Perkeretaapian Khusus PBUMKU I. SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN
322. 336.Sertifikat Standar Usaha Mikro Obat Tradisional 21022
323. 337.Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian 81290 Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit pada Bangunan, Pennukiman, Industri dan Tempat Usaha Lainnya eli Wilayah
324. 338.Sertifikat Standar Aktivitas Puskesmas 86102
325. 339.Sertifikat Standar Klinik Pemerintah 86104
326. 340.Sertifikat Standar Klinik Swasta 86105 ~~41. Sertifikat Standar Griya Sehat 86901
327. 342.Sertifikat Standar Rumah Sakit Kelas Pratama 86903
328. 343.Izin Apotek 47721
329. 344.Izin Taka obat 47722
330. 345.Izin Toko Obat (Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 47842 Farmasi)
331. 346.Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D 86101 ~~47. Izin Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D 86103
332. 348.Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama 86903
333. 349.Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya 86903
334. 350.Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan PB UMKU Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
335. 351.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi PBUMKU
336. 352.Sertifikat Laik Sehat Akomodasi PBUMKU
337. 353.Sertifikat Laik Sehat Tempat Hiburan PBUMKU
338. 354.Sertifikat Laik: Sehat Tempat Rekreasi PB UMKU
339. 355.Sertifikat Laik Sehat Tempat Olah] aga J PBUMKU ~ t_,J...~·~ NO JENIS LAYANAN KBLI/KET.
340. 356.Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri PB UMKU Rumah Tangga
341. 357.Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan PB UMKU Pangan
342. 358.Surat Izin Praktik Dokter -
343. 359.Surat Izin Praktik Dokter Gigi -
344. 360.Surat Izin Praktik Perawat -
345. 361.Surat Izin Praktik Bidan -
346. 362.Surat Izin Praktik Apoteker -
347. 363.Surat Izin Praktik Elektromedis -
348. 364.Surat Izin Praktik Fisioterapis -
349. 365.Surat lzin Praktik Okupasi Terapis -
350. 366.Surat Izin Praktik Penata Anestesi -
351. 367.Surat Izin Praktik Psikolog Klinis -
352. 368.Surat Izin Praktik Perekam Medis -
353. 369.Surat Izin Praktik Radiografer -
354. 370.Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien -
355. 371.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi -
356. 372.Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut -
357. 373.Surat lzin Praktik Tenaga Sanitarian -
358. 374.Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefannasian -
359. 375.Surat Izin Praktik Terapis Wicara -
360. 376.Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik -
361. 377.Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional -
362. 378.Surat Izin Praktik Optometris -
363. 379.Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis -
364. 380.Surat lzin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - 38l. Sur at lzin Praktik Teknisi Gigi -
365. 382.Surat Izin Praktik Ortotis Protektis -
366. 383.Surat lzin Praktik Fisikawan Medis -
367. 384.Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah -
368. 385.Surat lzin Praktik Audio Legis -
369. 386.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional - J. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
370. 387.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta 78421
371. 388.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknologi Informasi 78422 dan Komunikasi Swasta
372. 389.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Industri Kreatif 78423 Swasta
373. 390.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pariwisata dan 78424 Perhotelan Swasta
374. 391.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Bisnis dan 78425 Manaj emen Swasta
375. 392.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik 78426 Swasta
376. 393.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Pertanian dan 78427 Perikanan Swasta / ~~~,)..~,~ BUPATI PURWAKARTA, Paraf pemrakarsa Paraf Kepala DPMPTSP Hariman Budi ~Anggoro ST, MT Sekretaris Jr. H. Yadi Heryadi, MT ~DPMPTSP Penata Perizinan Dicky Yogapranata, 4-Ahli Madya S.STP. M.Si Paraf koordinasi Par~ Sekretaris Daerah Norman Nugraha ,.. Asisten Sekda Bid. dr. H. Agung Darwis I~ Perekonomian dan Suriaatmadja, M.Kes Pembangunan Kepala Bagian Suntama, SH, M.Si ~Hukum NO JENIS LAYANAN KELI/KET.
377. 394.Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Swasta Lainnya 78429 K. SEKTOR KOPERASI
378. 395.lzin Koperasi Simpan Pinjam Primer 64141
379. 396.lzin Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer 64142
380. 397.lzin Koperasi Simpan Pinjam Sekunder 64143
381. 398.Izin Unit Simp an Pinjam Koperasi Sekunder 64144
382. 399.Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 64145 Primer
383. 400.Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 64146 Koperasi Primer
384. 401.lzin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 64147 Koperasi Sekunder
385. 402.Izin Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 64148 Koperasi Sekunder L. SEKTOR PENATAANRUANG
386. 403.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Berusaha
387. 404.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Nonberusaha
388. 405.Penetapan Lokasi - M. SEKTOR PENDIDlKAN
389. 406.Izin Pend irian Satuan Pendidikan Dasar -
390. 407.Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal -
391. 408.Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini -
392. 409.Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan - Dasar
393. 410.Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan - Nonformal
394. 411.Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan - Anak Usia Dini N. SEKTOR KESATUANBANGSA DAN POLITIK
395. 412.Surat Keterangan Penelitian -

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…