DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, kriteria ruah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan percepatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTSjMj2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 ten tang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu percepatan pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
h.bahwa- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah d€fl-ganUndang~Undallg~Nemer 4 Tahun 1%8 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERCEPATANPELAYANANPENERBITAN PERSETUJUANBANGUNANGEDUNG BAGIMASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH TENTANG PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMORtI'TAHUN 2025 BUPATI PURWAKARTA PRQVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2-02-3-tC-:a.itang- Pc-netapaIl- Peraturan Pemcrintah Pen.gganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Undarig- Nemer 2 'fa-hun 202--2-tentang~ Cipta Kerja- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir derlgan Undang-Undang: Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009-Nornor 112, Tambahan Lcmbaran NegaJ:a Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-siaNomor 6881)~;
14.Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Pcraturan Pelaksanaan Undang~lJndang- Nom01~ 28· Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembangunan Pcrumahan Masyarakat Bc-rpenghasilan Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang NomOF 10-1, Tambahan Lcmbaran Negara- R-epublik 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)_;
7.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara ~~ublik Indonesia Nomor 6757)~
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkatMBRadalahMasyarakat]:.;:,;n:;:i BABI KETENTUANUMUM PERATURANBUPATITENTANGPERCEPATANPELAYANAN PENERBITANPERSETUJUANBANGUNANGEDUNG BAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH. MEMUTUSKAN: Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah l{abupate:..~ Purwakarta (-Lem-bar-anDaerah Kabupatc~-n Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 202-3tentan-g Paj-akDaerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15); Tahun 20-16- tentang-- Pembcntukan dan Susunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273)_;
15.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947jKPTSjM/2024 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Menetapkan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
14.Mal Pelayanan Publik Bale Madukara yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas pe-nyeleaggara:an pelayanan publik atas barang, jasa, darr/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam berbasis web- yang dig'cln.akan-- untuk melaksanakan Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
12.Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRKadalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
13.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik m&"'1.g'clbah, m-e-mpe-rluas, ffieE.g'clrani, dfu"]./atau mcrawat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
10.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
11.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, ~. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susan yang dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
7.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
8.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan Upaya masyarakat. a~. Perumahan adalah kumpulfu"]:Rumah sebagai bagiarl keterbatasan daya - beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
5.Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan kelaurga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. ratus ribu rupiah);

a.penghasilan perbulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp8.500.000,OO (delapanjuta lima ayat (21- swagai berikut: Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(8)Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBRsebagaimana dimaksud pada ayat
(4)=P&~-ghasilan- orang pers00 rangfh'-- yang tidak (=1)--Kriteria MBR merupakafl= indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin. Pasa13 BABIII KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Ruang lingkup=dalam Peraturan Bupati ini adalah:
3. a.Kriteria MBR;
4. b.Kriteria Rumah MBR; dan
5. c.Percepatan pelayanan penerbitan PBG bagi MBR.

Pasal 2

BABII RUANG LINGKUP rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, Pasal 5 Percepatan pelayanan penerbitan PBG diberikan kepada:

a.Perorangan untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan menggunakan desain prototipe Zpurwarupa; dan BABV PERCEPATAN PELAYANANPENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Susun Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
d.calon pemilik Rumah Susun Umum bagi MBR merupakan kepemilikan rumah pertama.
c.harga- ramah sesuai dengan batasan hargajual Rumah

(3)Kriteria Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
1. a.luas lantai paling besar 48 M2;
2. b.merupakan kepemilikan rumah pertama.
(4)Kriteria Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
1. a.luas lantai paling besar 36 M2;
2. b.diperuntukkan bagi MBR; rumah pertfuua.
(1)huruf a, sebagai berikut:
1. a.luas lantai paling besar 36 M2;
2. b.diperuntukkan untuk rumah subsidi;
3. c.harga rumah sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan dan Kawasan permukiman; dan
4. d.calon pemilik rumah MBR merupakan kepemilikan (2l" Kriteria Ramah Umum sebagah~ana- dimaksud pacia ayat Pasa14
(1)Rumah bagi MBR terdiri atas:
1. a.Rumah Umum;
2. b.Rumah Swadaya; dan
3. c.Rumah Susun Umum. SABIV KRITERIARUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILANRENDAH
4. b.penghasilan perbulan paling banyak untuk kategori kawin sebesar Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah);
5. c.penghasilan perbulan paling banyak untuk kategori satu orang peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah); Madukara.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.kartu identitas asosiasi pengembang perumahan MBR;
3. c.proposal pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum bagi MBR;
4. d.dokumen kepemilikan tanah; mengajukan permohonan secara lfu,gsung· ke M~PPBale

Pasal 7

(1)Percepatan pelayanan penerbitan PBG bagi Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan dan tentang hasil penyelidikan tanah (Sesuai dengan yang dipersyaratkan Prototipe);
1. g.memilih salah satu pilihan desain prototipe/ purwarupa berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum;
2. h.surat pemyataan kepemilikan rumah pertama; dan
  1. 1.memiliki akun SIMBG.
3. f.gam-bar dan/atau-- uraian kontur tanah dan informasi 2) surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh kepala desa/Jurah, bagi bukan pekerja.
4. c.KRK;
5. d.dokumen kepemilikan tanah;
6. e.gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan Gedung yang sudah ada (eksisting) pada areal persil yang akan dibangun (Bila ada bangunan gedung pada area/persil yang akan dibangun); perllberi kerj-a; a-tau Pasal 6
(1)Percepatan pelayanan penerbitan PBG bagi perorangan untuk pembaTIgu-rtan~Rum-alt Swadaya sebagaimai,.a dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung ke MPPBale Madukara. (~)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.memenuhi kriteria MBR,yang dibuktikan dengan: 1) struk gaji atau surat keterangan penghasilan dari
3. b.Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum bagi MBR dengan menggunakan prototipeIpurwarupa. ------------------------------~ ~--~-~- ..-.. - terkait kendala keterlambatan.

Pasal 10

Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), petugas MPP Bale Madukara menyampaikan informasi kepada pemohon dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan proses penerbitan PBG paling lama 3 (tiga) jam terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar. (=2)- Percepatan pelayanan penerbitan PB{}- sebagaimana Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan penerbitan PBG untuk Pembangunan rumah bagi MBR yang menggunakan desain prototipe / purwarupa rumah tinggal sederhana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum. Pasa18 Percepatan pelayanan penerbitan PBG bagi Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum at au Rumah Susun Umum bagi MBR dengan menggunakan desain prototipej purwarupa dengan ketentuan:
1. a.masuk pada pola ruang permukiman pcrkotaan dan pedesaan pada peta rencana tata ruang wilayah Daerah;
2. b.berada pada lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 9 derajat atau 20% dan berada pada jalan kewenangan Daerah; dan
3. c.usaha danj atau kegiatan termasuk ke dalam besaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (~ 150 unit atau luas ~ 3 hektare) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pcmantauan Lingkungan Hidup d€t1gan tingkat risiko menengah rendah. teknis / saran
4. e.memilih salah satu pilihan desain prototipej purwarupa berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum;
5. f.lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
6. g.Nomor Induk Berusaha;
7. h.pernyataan komitmen pemanfaatan rumah untuk MB-R;
8. i.block plan yang menyatakan area yang akan dibangun kawasan perumahan MBR; J. bukti telah masuk dalam Sistem Informasi Registrasi Pengembang dan Sistem Informasi Kumpulan Pengem bang; dan
9. k.rekomendasi teknisjpertimbangan teknis. BERITA DAE KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 48 SEKRE ARIS DAERAH KABUPAT PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 30 9un; J.t)2S' BUPATIPURWAKARTA Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal .ao Jun; XJ~ Paraf hierarki Pajaf Plh. Kepala Ir. H. Yadi Heryadi, MT ~DPMPfSP Ketua Tim Teknis Octiviani. Ruhyanto, &1. Sektor Infrastruktur Sp., M.Tr.A.P Paraf koordinasi Pciraf Sekretaris Daerah Norman Nugraha ~L Asisten Sekda Bid. dr. H. Agung Darwis a/ Perekonomian dan Suriaatmadja, Iv'tKes I"" '1Pembangunan Kepala Bagian Suntama, SH, M.Si b~ Hukum

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. BABVI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…