DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan kurikulum, penyelenggaraan, pengelolaan komponen kurikulum muatan lokal TdBA, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta diperlukan penanaman dan pengembangan kesadaran spiritual, kesadaran sosial, dan kesadaran ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti kepada peserta didik sehingga mampu melindungi dan melestarikannya;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum muatan lokal disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Muatan Lokal Tatanen di Bale Atikan; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG KURIKULUM MUATANLOKALTATANENDI BALE ATIKAN Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4430);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) -2
8.Peraturan Pemerintah Nomor57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6.Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); -3
13.Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 103 );
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor612);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor9). Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6762);
9.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor677);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, . dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596); -4 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 9

Muatan lokal TdBA menggunakan model pembalajaran pancaniti yaitu niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Pasall0 Penilaian muatan lokal TdBAmengacu pada kriteria hasta sasadara yaitu nista, madya, dan utama. BABIV PENGELOLAANKOMPONENKURIKULUMMUATANLOKALTdBA Pasa16 Komponen kurikulum muatan lokal TdBAterdiri atas:

a.Tujuan
b.Materi
c.Metodelogipembelajaran
d.Penilaian Kurikulum Muatan Lokal TdBA untuk peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan lebih lanjut oleh satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Pasa15

(1)Kerangka Dasar Kurikulum Muatan Lokal TdBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)huruf a diatur melalui Keputusan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(2)Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b diatur melalui Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Pasa14
(7)Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pengorganisasian komponen kurikulum, unsur muatan kurikulum, dan beban belajar. -8
(1)Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBApada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
(2)Dinas Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA pada Satuan Pendidikan . Anak Usia Dini dan J enjang Pendidikan Dasar.
(3)Monitoring pelaksanan pembelajaran muatan lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan oleh guru pendamping satuan pendidikan, penilik, dan/ atau tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(4)Evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilaksanakan oleh guru pendamping satuan pendidikan, penilik, dan/ atau tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(5)Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Guru pendamping satuan pendidikan, Penilik, danj'atau tim melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal TdBA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(7)Dinas pendidikan secara berjenjang melaporkan keterlaksanaan pembelajaran TdBAkepada Bupati dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

BABV MONITORING,EVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 11

Penjelasan teknis terkait pengelolaan kurikulum muatan lokal diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. -9 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan (berita daerah Purwakarta nomor 103 tahun 2021) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 20 ayat (3),Pasal 22, Pasal 27 huruf d, Pasal 34, Pasal 36 dan lampiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

BABVI KETENTUANPENUTUP Pembiayaanyang ditimbulkan akibat dari Peraturan Bupati ini bersumber dari :

a.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

BABV PEMBIAYAAN -10 RAHA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN~?NOMOR .?~.BERITADAER Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal ~ J(N U;~ BUPATI PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal SEKRE Sekretaris Daerah Kabu aten Purwakarta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabu aten Purwakarta H. Rahmat Heriansyah, I 8.80s, M.Si. I I Suntama, Kepala Bagian Hukum I S.H, M.Si. Setda Kabupaten Purwakarta Ervin AR S.E, Kepala Bidang I M.Si Pembinaan Dikdas I II Sadiyah,~·· Pit Kepala Dinas M.PD Pendidikan --------------------~--~ Paraf Koordinasi Paraf Pemrakarsa Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 15

-11

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…