DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, obyek tarif dan subyek tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, tarif pelayanan, tarid non pelayanan, komponen tarif, perhitungan tarif, pelayanan khusus farmasi, kerjasama pelayanan dengan pihak ketiga, tata cara pemungutan dan penagihan, keringanan biaya pelayanan, penghapusan piutang, sanksi administratif, pengelolaan pendapatan, dan perubahan tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengimbangi beban pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan pedoman tarif pelayanan Kesehatan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi Masyarakat; Menimbang BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANTARIFLAYANANKESEHATANPADABADANLAYANANUMUM DAERAHUNITPELAKSANATEKNIS DINASPUSATKESEHATANMASYARAKAT TENTANG NOMOR 5 TAHUN 101(;, PERATURAN BUPATI PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVlNSI JAWA BARAT Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
1. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6887;
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
8. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
9. 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 ten tang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Nomor 6322); PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANTARlFLAYANAN KESEHATANPADABADANLAYANANUMUMDAERAHUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MEMUTUSKAN:
14. 17.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 91).
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);
16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6); Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1); Menetapkan
17. 8.Tarif Pelayanan Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa;
18. 9.Pendapatan Puskesmas adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Pelayanan Puskesmas dan atau dari pembayaran kapitasi pelayanan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
19. 1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta .
20. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
21. 3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
22. 4.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut BLUDUPTDPuskesmas adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan Iatau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan
23. 5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan kerjanya. masyarakat yang setinggi-tingginyadiwilayah.
24. 6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
25. 7.Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 1

14.Akomodasiadalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet)di Puskesmas. 15.Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan. 16.Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya. 17.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. 18.Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh Puskesmas diperuntukkan .bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, tenaga pelaksana teknis, tenaga pelaksana administrasi dan manajemen.

11.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan. usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara (BUMN)atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
12.Perjanjian Kerja Sarna adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara PemimpinBLUDdengan pihak ketiga.
13.Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya rnasing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas.
10.Pihak ketiga adalah Perusahaan atau badan hukurn yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Puskesmas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
24.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologikesehatan.
25.Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
26.Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana dan berkelanjutan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut individu, kelompokmaupun Masyarakat.
27.Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan
20.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
22.Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarrnasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik), tenaga keterapian fisikJrehabilitasi medik, tenaga Keteknisian Medis (perekam medis dan informasi kesehatan, dan terapis gigimulut), tenaga Kesehatan Masyarakat, Psikologiklinis dan tenaga kesehatan lingkungan.
23.Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
19.Dokter adalah tenaga kesehatan di Puskesmas yang termasuk dalam kelompoktenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigidan dokter spesialis kesehatan keluarga dan layanan primer.
32.Perawatan One Day Care (ODe) adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
33.Pelayanan Home Care adalah pelayanan lanjutan setelah perawatan di Puskesmas seeara komprehensip yang diberikan kepada klien individu atau keluarga di tempat tinggalmereka di rumah, bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya peneegahan penyakit, dan risiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.
34.Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang- undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
35.Integrasi Layanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP adalah program Pemerintah untuk memperkuat dan menyatukan berbagai layanan kesehatan primer di tingkat masyarakat, seperti di posyandu, untuk melayani seluruh siklus kehidupan, mulai dari janin hingga lansia yang bertujuan untuk mendekatkan akses kesehatan yang lebih komprehensif,
28.Asuhan Keperawatanatau Asuhan Kebidanan Minimal(Minimal Care)adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian keeil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari.
29.Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Parsial (Partial Care) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian keeil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari.
30.Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Total (Total Care) adalah asuhan yang dilakukan oleh perawat atau bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari.
31.Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, dan terapi wieara. oleh bidan seeara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

Pasal 6

(1)Subyek Tarif Pelayanan Puskesmas adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh jasa Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dapat berbentuk badan atau lembaga penjamin pembiayaan kesehatan, badan usaha, ataupun organisasi resmi yang memberikan penjaminan pembiayaan kesehatan kepada peserta sesuai dengan ketentuan antara pemberi dan Pasal 5 Obyek Tarif Pelayanan Puskesmas adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Puskesmas. BABIII NAMA,OBYEKTARIFDANSUBYEKTARIF Pasal 4 Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan NonPelayanan di Puskesmas dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Puskesmas. Pasa13 Tujuan dikenakannya tarif pelayanan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (Unit Cost) Puskesmas.

36.Klaster ILP adalah pembagian klaster dalam program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mengelompokkan berbagai pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan jenis pelayanannya. Terdapat lima klaster, yaitu Klaster 1 (Manajemen), Klaster 2 (Ibu dan Anak), Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia), Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular) dan Lintas Klaster (Pelayanan Pendukung seperti UGD, Farmasi, Laboratorium dan lainnya).
1.pelayanan direct Observe Treatment Shortcourse (DOTS);dan

c.klaster 4 terdiri dari :
1. 2.pelayanan usia lanjut.
2. 1.pelayanan usia dewasa; dan
3. 4.pelayanan keluarga berencana.
b.klaster 3 terdiri dari :
1. 3.pelayanan imunisasi; dan
2. 2.pelayanan bayi, balita, anak, remaja, tumbuh kembang;
3. 1.pelayanan ibu hamil, ANC,USG dan nifas;
a.klaster 2 terdiri dari :

(3)Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(4)Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. g.pelayanan akomodasi; dan
2. h.pelayanan home care.
3. f.pelayanan klinis tenaga kesehatan lain;
4. d.pelayanan asuhan keperawatan gigi;
5. e.pelayanan asuhan kebidanan;
6. c.pelayanan asuhan keperawatan;
7. b.pelayanan penunjang medis;
8. a.pelayanan medis; BABIV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat.

Pasal 7

(1)Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas: penerima jaminan pembiayaan kesehatan.
1. i.pelayanan telemedicine.
2. h.pelayanan home care; dan
3. g.pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU);
4. f.pelayanan medikolegal;
5. e.tindakan persalinan;
6. d.tindakan medis operatif (TMO);
7. c.tindakan medis non operatif (TMNO);
8. b.visite dan konsultasi;
9. a.pemeriksaan dan konsultasi;
(1)Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf a meliputi :

9.konseling (gizi, sanitasi).

(5)Tempat pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf h merupakan pelayanan kesehatan di rumah sebagai tindaklanjut dari perawatan di Puskesmas atau Rumah Sakit maupun paslen yang ingin dirawat di rumah dalam bentuk pelayanan Home Care.

8.pelayanan rawat inap; dan
7.pelayanan tindakan medik;
6.pelayanan laboratorium;
5.pelayanan fisioterapi;
4.pelayanan psikologi;
3.pelayanan poned dan ibu bersalin;
2.pelayanan gigi dan mulut;
1.pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD);

d.lintas klaster terdiri dari :
1. 2.pelayanan Voluntary Counselling Test (VCT).

(10)Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi konsultasi dokter penanggungjawab pasien di Puskesmas kepada Dokter spesialistik di Rumah Sakit menggunakan teknologi informasi.
1. d.He Pasien Keganasan;
2. c.He Pasien Geriatri;
3. a.HC Pasien Post Operasi;
4. b.He Pasien Tanpa Operasi;
5. c.pelayanan penerbitan keterangan kelahiran.
(8)Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g dilakukan sesuai kebutuhan.
(9)Pelayanan Home Care (HC)sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h meliputi:
1. b.pelayanan penerbitan keterangan sehat; dan
2. a.visum luar pro justicia;
3. b.Persalinan penyulit dengan tindakan pervaginam; dan
4. c.Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL).
(7)Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.Persalinan normal;
(6)Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan di kamar bersalin yang meliputi:
(5)Tindakan MedisOperatif (TMO)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d merupakan tindakan medis pembedahan dengan anastesi lokal yang dilakukan di semua Klaster.
(2)Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di semua klaster.
(3)Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di pelayanan rawat inap dan persalinan PONED.
(4)Tindakan Medis Non Operatif (TMNO)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di semua Klaster.
1. a.pemeriksaan dan Konsultasi Fisioterafi dan tindakan Fisioterapi.
2. b.pelayanan Fisioterapi lainnya lainnya yang ditetapkan Kepala Puskesmas berdasarkan pengembangan layanan Puskesmas.
(3)Pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
1. a.elektrokardiograph (EKG);
2. b.USG 20 BjW Kandungan;
3. c.USG 20 BjW Abdomen;
4. d.USG 20 Colour Kandungan;
5. e.USG 20 Colour Abdomen; dan
6. f.cardiotocography (CTG). PasallO
(1)Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan PatologiKlinik (PK)dan MikrobiologiKlinik;
(2)Pelayanan Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
1. g.pelayanan ambulance dan mobiljenazah; dan
2. h.pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan kepala puskesmas berdasarkan pengembangan layanan puskemas.
3. a.pelayanan laboratorium;
4. b.pelayanan elektromedis;
5. c.pelayanan fisioterapi;
6. d.pelayanan farmasi;
7. e.pelayanan gizi;
8. f.pelayanan kamar jenazah;

Pasal 11

(1)Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf c merupakan pelayanan asuhan keperawatan atau pelayanan asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat dan bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD),Instalasi Rawat Inap dan Ruang Bersalin (VK).
(2)Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. d.pelayanan MobilJenazah Dalam Kota;
2. e.pelayanan MobilJenazah Luar Kota Dalam Propinsi; dan
3. f.pelayanan MobilJenazah Luar Propinsi.
4. c.pelayanan Ambulance Luar Propinsi;
5. d.visum Jenazah (Periksa Luas-PL).
(7)Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
1. a.pelayanan Ambulance Dalam Kota;
2. b.pelayanan Ambulance Luar Kota Dalam Propinsi;
3. c.pemulasaraan jenazah; dan
4. a.penyimpanan Jenazah;
5. b.pemandian Jenazah;
6. a.pelayanan GiziKlinis; dan
7. b.pelayanan GiziNon Klinis (Produk Gizi Atau Diet Makan Pasien).
(6)Pelayanan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
1. b.pelayanan farmasi non klinis.
(5)Pelayanan Gizisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
1. a.pelayanan farmasi klinis; dan
(4)Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
(3)Besaran tarif akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.
(2)Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
1. b.makanan dan diet pasien.
2. a.akomodasi kamar; dan
(1)Pelayanan Akomodasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf f meliputi:
1. d.asuhan gizi.
2. c.asuhan farmasi; dan
3. b.konseling gizi;
4. a.konseling farmasi;
(2)Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
(1)Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf e merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker dan ahli gizi di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
1. b.asuhan keperawatan parsial (partial care);
(3)Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan KepalaPuskesmas.
1. a.asuhan keperawatan minimal (minimal care);
(3)Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)hurufb meliputi:
1. a.penelitian DI - DIll; dan
2. b.penelitian DIY- 81;
3. c.penelitian 82 atau Profesi; dan
4. d.penelitian Karyawan Umum (Kesehatan dan Non Kesehatan).
(4)Kegiatan Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.studi Banding Rombongan Kecil 1 - 9 Orang; dan
2. c.mahasiswa magang.
3. e.IPAL;dan
4. f.parkir kendaraan.
(2)Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.praktek Kerja Lapangan (PKL)mahasiswa bulanan;
2. b.praktek Kerja Lapangan (PKL)mahasiswa harlan; dan
3. d.sewa;
4. c.kunjungan studi banding;
5. b.penelitian;
(1)Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan tarif Puskesmas terdiri atas kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
(4)Diet makan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
(5)Besaran tarif makanan dan diet pasien ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis diet sesuai indikasi klinis atas intruksi dokter penanggungjawab pelayanan.
1. b.tindakan medis non operatif (TMNO)Rawat Jalan Umum;
2. c.tindakan medik non operatif (TMNO)Klinik GigiMulut;
3. d.tindakan Persalinan di Kamar Bersalin (VK);
4. e.pelayanan medikolegalrawat jalan;
5. f.pelayanan penunjang medis;
6. g.pelayanan asuhan keperawatan mandiri rawatjalan;
7. h.pelayanan farmasi klinis rawat jalan;
  1. 1.pelayanan gizi klinis rawat jalan; J. pelayanan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU);dan BABV TARIFPELAYANAN
(1)Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis tenaga kesehatan lain pada rawat jalan terdiri dari:
1. a.pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
2. b.sewa Ruang Rapat;
3. c.sewa Lahan Galery ATM;dan
4. d.sewa Kantin (Food Court).
(6)Kegiatan IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Pengolahan Limbah Cair Medis (B3).
(7)Kegiatan Parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.parkir progresif atau tetap;
2. b.voucher parkir; dan
3. c.parkir berlangganan.
4. a.sewa Auditorium;
5. b.studi Banding Rombongan Besar 10 Orang atau Lebih.
(5)Kegiatan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d meliputi:
1. b.tindakan medis non operatif (TMNO)IGD;
(1)Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat terdiri dari:
1. a.pemeriksaan dan konsultasi dokter;
  1. 1.asuhan gizirawat inap; J. akomodasi rawat inap; dan
2. k.makan pasien rawat inap.
(2)Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. h.asuhan kefarmasian rawat inap;
2. f.Asuhan Keperawatan (ASKEP)rawat inap per hari;
3. g.Asuhan Kebidanan (ASKEB)rawat inap per hari;
4. b.tindakan medis non operatif (TMNO)rawat inap;
5. c.tindakan persalinan di kamar bersalin (VK);
6. d.pelayanan medikolegalrawat inap;
7. e.pelayanan penunjang medis;
8. a.visite dokter;
(1)Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi pada rawat inap terdiri dari:
1. k.pelayanan home care.
2. b.jasa pelayanan (JP).
(2)Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana (JS) dengan atau tanpa Jasa Pelayanan (JP) lainnya.
1. a.jasa sarana (JS); dan BABVII KOMPONENTARIF Pasal 19
(1)Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi komponen:
1. f.parkir kendaraan.
2. e.IPAL;dan
3. d.sewa;
4. c.kunjungan studi banding;
5. b.penelitian;
6. a.pendidikan dan pelatihan; BABVI TARIFNONPELAYANAN

Pasal 18

Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

(2)Besaran tarif Pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan akomodasi pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. f.Asuhan Keperawatan (Askep)IGD;dan
2. g.akomodasi IGD.
3. e.pelayanan penunjang medis;
4. c.tindakan persalinan di karnar bersalin (VK) PONED;
5. d.pelayanan medikolegalgawat darurat;

Pasal 21

(1)Perhitungan biaya Jasa Sarana (JS)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau Unit Cost (UC)dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan (Pricing Policy) dengan mempertimbangkan kemampuan daya
(3)Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volumekegiatan dalam 1 (satu) tahun.
(1)Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volumekegiatanjumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
(2)Biaya Jasa Sarana (JS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
(4)Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
(5)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
(3)Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi (sewa kamar dan makanan pasien), bahan non medis, obat- obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
(1)BiayaJasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
(2)Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
(3)Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif Puskesmas di wilayah sekitar.
(2)Biaya satuan atau Unit Cost (UC)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(3)Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
(4)Belanja pegawaisebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP).
(5)Belanja operasional sebagaimana dimaksuda pada ayat (3)meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional Puskesmas yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP)Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, AlatRumah Tangga,Alat Elektronik,AlatMesindan ATKserta barang Cetakan) dan belanja beban pemakaian utilisasi (listrik, air, telephon, internet dan biaya beban utilisasi lainnya).
(6)Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam setahun (annual) meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubeuler, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan) .
(3)Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan ditetapkan sesuai dengan
(2)Pelayananmedis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
(1)Biayatarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana (JS) dan biaya Jasa Pelayanan (JP) terhadap pelayanan medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis tenaga kesehatan lain dan pelayanan akomodasi.
1. d.keberlangsungan pelayanan.
2. c.kondisi keuangan puskesmas; dan
3. b.masukan dari berbagai unsur pelayanan di puskesmas;
4. a.kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterarnpilan profesional tinggi;
(7)Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan mempertimbangkan: keperawatan.
(4)Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputijasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer,ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisen atau Nutrisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
(5)Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya).
(6)Besaran jasa pelayanan ditetapkan sarna untuk jenis pelayanan yang sarna pada seluruh kelas perawatan.
1. a.konsultasi farmasi klinis rawat jalan; dan
2. b.asuhan farmasi klinis rawat inap.
(4)Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. b.pelayanan racikan obat.
2. b.pelayanan farmasi klinik.
(3)Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan BABIX PELAYANANKHUSUSFARMASI Pasal 24
(1)Pelayanan farrnasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farrnasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikarnentosa (farmakoterapi).
(2)Pelayanan Farrnasi Puskesrnas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan farmasi non klinik; dan
2. c.kelas I (satu) dan diatasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan rnernpertirnbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
(5)Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau Break Even Point (BEP)dengan mernpertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
(6)Perhitungan biaya tarif pelayanan penunjang rnedis ditetapkan sarna untuk jenis pelayanan penunjang yang sarna pada sernua kelas perawatan (single tarif).
1. a.kelas III (tiga)ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
2. b.kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik irnpas atau Break Even Point (BEP). titik irnpas atau Break Even Point (BEP).
(4)Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
(4)Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.
(3)Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif kapitasi berdasarkan peraturan menteri kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasonal (JKN).
1. c.pendidikan dan pelatihan (diklat).
(2)Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. b.pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan; dan
2. a.pelayanan kesehatan; BABX KERJASAMAPELAYANANDENGANPIHAKKETIGA Pasal 25
(1)Puskesmas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
(6)Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP Puskesmas dari pelayanan farmasi Non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui keputusan Kepala Puskesmas. No. Harga Beli PMPasien Umum PM Pasien BPJS (Rupiah) dan IKS (%) (%) 1 s.d 50.000 35 15 2 50.001 - 100.000 30 12.5 3 100.001 - 500.000 25 10 4 500.001 - 1.000.000 20 7.5 5 Lebih dari 1.000.000 15 5
(5)Besaran tarif pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana pada ayat (3) huruf a ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA)yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek atau HNA ditambah PPN 10%) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:
(3)Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Dinas Kesehatan.
(2)Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didahulukan dengan surat teguran.

BAB VIII

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 28

(1)Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
(5)Apabila Pihak Ketiga tidak melunasi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi penalti keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari besarnya biaya terhutang.
(4)Tarif pelayanan untuk pasien dengan jaminan Pihak Ketiga dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 2% (dua Persen) dari nilai tagihan perorangan atau nilai total tagihan (invoice) keseluruhannya.
(3)Biaya Pelayanan kesehatan dengan berdasarkan perjanjian kerjasama jaminan Kesehatan dengan Pihak Ketiga, maka Pihak Ketiga memiliki kewajiban melunasi tagihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak tagihan (invoice) yang di sampaikan dari Puskesmas kepada Pihak Ketiga.
(2)Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Puskesmas. BABXI TATACARAPEMUNGUTANDANPENAGIHAN Pasal 27
(1)Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas, Kepala Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

(1)Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Kepala Puskesmas setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan survey lapangan.
(4)Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Kepala Puskesmas setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.
(5)Untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan telah disahkan oleh Camat dan atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.
(6)Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Dinas Kesehatan.
(1)Bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
(2)Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
(2)Evaluasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim tekni s Dinas Kesehatan dengan melibatkan seluruh Kepala Puskesmas yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan penugasan khusus. BABXVI PERUBAHANTARIF Pasal 33
(1)Tarif pelayanan kesehatan Puskesmas dilakukan evaluasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukan.
1. b.belanja modal.
(2)Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Puskesmas berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.belanja operasi; dan BABXV PENGELOLAANPENDAPATAN Pasal 32
(1)Pengelolaan Pendapatan Puskesmas yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk: BABXIV SANKSIADMINISTRATIF Pasal 31 Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.
(3)Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Diundangkan di Purwakarta pada tanggal f>Jt1JI7{J(/f/tt).2();).6 SEKRETARISDAERAH J " SAEPULBAHRIBINZEIN Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal5ciCl/)CIcrr/ :lO2.6 BUPATIPURWAKARTA, Paraf Pemrakarsa Yandi Nurhadian, Sekretaris Dinas S.Si.,Apt. Kesehatan ~. } dr. Asep Saepudiri, Kepala Dinas Kesehatan /12'MH.Kes Kabupaten Purwakarta c~ Paraf Koordinasi L Suntama, SH.,M.Si Kabag Hukum Setda 11 Dr. H. Agung Darwis Asisten Sekretaris Daerah Suriaatmadja , M.Kes Bidang Perekonomian dan 7( Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan Sekretaris Daerah ~ , BABXVII KETENTUANPENUTUP Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.
(3)Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau peru bah an tarif.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…