DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, arah kebijakan, ruang lingkup, pengembangan anak usia dini holistik-integratif, strategi dan sasaran, tugas dan tanggung jawab, penyediaan layanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan,gugus tugas; peran serta masyarakat, pembiayaan, penghargaan, pemnbinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI H0LISTIK- INTEG RATIF PERA TURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR SO TAHUN 2025 BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, (Tambahan lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5946);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2), (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6178) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar - Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 146);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9); '\ /. \ Pasa13

(1)Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik Integratif.
(2)Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dilakukan melalui:
1. a.Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
3. c.peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
4. d.penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI. BABIII ARAHKEBIJAKAN Pasal 2
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HImenuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta..
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5.Anak Usia Dini adalah anak sejakjanin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam)tahun yang dikelompokan atas janin dalam usia kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan ) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 [dua puluh empat ) bulan, dan usia 2 (dua) spai dengan 6 [enam ) tahun.
6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HIadalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompoklayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENYELENGGARAAN PENGEMBANGANANAKUSIADINI HOLISTIK-INTEGRATIF. MEMUTUSKAN:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini-HI.
(2)Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
2. b.melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan:
3. c.melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
4. d.melakukan advokasi;
5. e.memberikan pelatihan kepadapenyelenggaraan dan/ atau tenaga pelayanan; dan
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan.
(3)Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HIsebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan, gizidan perawatan;
3. c.kesejahteraan; d.pengasuhan;dan
4. e.perlindungan.
(4)Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a meliputi:
1. a.layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
2. b.pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
3. c.Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)dan Data pokok peserta didik (Dapodik)PAUDdan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
(5)Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b meliputi:
1. a.Memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);dan
2. b.Pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
(6)Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
1. a.perlindungan;
2. b.rehabilitasi untuk anakyang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
3. c.penyuluhan kepada orang tua.
(7)Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
(8)Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk: BABV PENGEMBANGANANAKUSIADINIHOLISTIK-INTEGRATIF Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
1. a.pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)-HI;
2. b.strategi dan sasaran;
3. c.tugas dan tanggung jawab;
4. d.penyediaan layanan PAUD-HIdi satuan pendidikan;
5. e.gugus tugas;
6. f.peran serta masyarakat;
7. g.pembiayaan;
8. h.penghargaan; dan
9. i.pembinaan dan pengawasan. BABIV RUANG LINGKUP 10., Pasal 7
(1)Sasaran PAUD-HIdi Kabupaten Purwakarta, adalah:
1. a.masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
2. b.satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat;
3. c.pendidikan dan tenaga kependidikan pacta satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
4. d.kader- kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman penitipan anak, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
5. e.penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
6. f.pemerintah daerah;
7. g.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
8. h.media massa; dan
  1. 1.lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
(2)Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.satuan pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak (TK); kelompok bermain (KB); taman penitipan anak (TPA), atau bentuk satuan Pasal 6
(1)Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing- masing.
(2)Strategi pelaksanaan PAUD-HIpada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mela1ui:
1. a.sosialisasi kepada satuan pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. b.peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait; ..
3. c.peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
4. d.penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
5. e.internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
6. f.pemberdayaan peran serta dan pertisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
7. g.kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
8. h.meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
(3)Strategi PAUD-HIpada satuan pendidikan dengan menerapkan:
1. a.standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. BABVI STRATEGIDANSASARAN
3. a.penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
4. h.perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PAUD-HIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh: .
1. a.Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintah di bidang Pendidikan;
2. b.Dinas yang menyelenggarakanurusan pemerintah di bidang Kesehatan;
3. c.Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perernpuan dan Perundungan Anak;
4. d.Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana, dan
5. e.Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan Pasa19

(1)Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraanPAUD-HIdi Tingkat Kabupaten.
(2)Camat bertanggungjawab atas penyelenggaraanPAUD-HI di TingkatKecamatan.
(3)Kepala DesajLurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HIdi Tingkat DesajKelurahan Pasal 8
(1)Penyelenggaran PAUD-HIpada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) DesajKelurahan terdapat 1 (satu) PAUDdan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa.
(3)Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam)tahun dengan prioritas usia 5 (lima)sampai dengan 6 (enam) tahun.
(4)Penyelenggaraanpelayanan PAUD-HIpada satuan pendidikan oleh pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. BABVII TUGASDANTANGGUNGJAWAB pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
1. h.satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM),sanggar kegiatan belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
(3)Penyelenggarapelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
1. a.penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung olehjaringan pelayanan Puskesmas danjejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
2. b.penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompokbina keluarga balita (BKB)atau sebutan lainnya;
3. c.penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu (Posyandu)atau sebutan lainnya; dan d.. penyelenggaraanpelayanan keagamaan.

Pasal 17

(1)Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas yang menyelenggarakan usrusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
(2)Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan Zatau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/ atau kesejahteraan anak.

Pasal 16

(1)Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Pemerintah Desa melakasanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
(2)Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk anak usia 0 (noI) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima)sampai dengan 6 (enam) tahun. BABVIII PENYEDIAANLAYANANPAUDHI PADASATUANPENDIDIKAN

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

Pasal 14

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pola asuh anak sesuai tumbuh kembang berdasarkan usia pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, sebagai salah satu upaya melakukan pengendalian penduduk secara kualitas dan kuantitas.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HIpada satuan pendidikan.

Pasal 12

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua terkait layanan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2}. , ..

Pasal 23

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat OPD, Kecamatan dan Desa. Pasa122 Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
2. b.menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat;
3. c.memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HIpada satuan pendidikan;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan pernantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan; e, menyelenggarakanadvokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…