DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 67 Tahun 2025

Nomor: 67
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang SOP Satpol PP, kode etik Pol PP, PTE dan MKE Pol PP, penanganan dugaan pelanggaran kode etik Pol PP, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RepUbli~ Indonesia 1 t Idl'1t'I..-\ 1 \ 1~I~ d 1 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPURWAKARTA, Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 61 TAH-UN ~O.15" TENTANG PETUNJUKTEKNIS STANDAROPERASIONALPROSEDUR SATUANPOLIST PAMONGPRAJA DANKODE ETTKPOLISTPAMONGPRAJA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Peraturan Daerah Kabupaten atau nama selanjutnya disebut Perda adalah PERATURANBUPATIPURWAKARTATENTANGPETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONALPROSEDUR SATUAN POLlS! PAMONG DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA. Menetapkan MEMUTUSKAN Nomor 6205);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraaman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 ten tang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peru bah an Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
8.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10); undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
4.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Purwakarta.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrnmpm pelaksanaan urusan pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pejabat Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
8.Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
9.Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
10.Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.
11.Petugas Tindak Intemal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan intemal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
12.Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKEPol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP.
13.Pejabat adalah, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. BABIV KODEETIKPOL PP Pasal 6

(1)Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
(2)Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP. \ ~ I 1- IOJI~~ .d I IX: I f I t'l j BABIII SOP SATPOLPP Pasal 4 Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas serta mengacu kepada petunjuk teknis SOP Satpol PP.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP penegakan Perda; dan
2. b.SOP penegakan Perkada.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan petunj uk teknis SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP deteksi dan cegah dini;
2. b.SOP pembinaan dan penyuluhan;
3. c.SOP patroli;
4. d.SOP pengamanan;
5. e.SOP pengawalan;
6. f.SOP penertiban; dan
7. g.SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)Petunjuk teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis SOP Satpol PP adalah untuk menjamin akuntabilitas serta mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan batasan bagi Pol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Pasal 11

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia dan non diskriminasi;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
e.bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani dan tanggung jawab;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan kzluart; 1 It 141,"*'1~ I ~ I· I/,I I Pasall0 Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)meliputi:
1. a.etika kepribadian;
2. b.etika berorganisasi;
3. c.etika bermasyarakat; dan
4. d.etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 9

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b.setia kepada Pemerintahan yang sah;
c.perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d.menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan nilai-nilai budaya;dan
e.patuh dan taat dalam melaksanakan serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KodeEtik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 7

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi serta bermasyarakat;
b.memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang;
c.mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d.mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas dan kinerja Pol PP.

Pasal 12

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a.bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerab dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.menjaga rabasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
d.menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalarn berorganisasi;
e.mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat daerah dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
f.menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
g.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
h.bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
i.menjunjung tinggi motto praja wibawa; J. tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/ atau gratifikasi;
k.menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
h.berpakaian rapi dan sopan;
1. 1.tidak mengkonsumsi, mengedarkan, darr/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; J. tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
k.tidak mempengaruht/rnemaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayaiagama dan kepercayaannya;
1. 1.tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
m.tidak bergabung ke dalarn kimunitas virtual dan Iatau non virtual yang dilarang peraturan perundang-undangan;
n.tidak membuat dan/ atau menyebarluaskan konten pomografi dan berita bohongjhoaks;
o.menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
p.tidak mengumbar kegiatan pribadi di luar tugas secara berlebihan.

Pasal 14

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

a.turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
b.mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompokdan/ atau golongan;
c.menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai budaya di Indonesia;
d.menanamkan pemahaman terhadap ideologidan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e.tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk mengganggu, menentang atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
f.tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang bertujuan untuk menentang pemerintah"n yt sru;. J d 1.-1I~·I....\ I lr I If! I I

Pasal 13

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a.menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa tenteram bagi masyarakat;
b.menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
c.menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
d.memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
e.melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan sikap humanis, persuasif, tegas dan tidak menggunakan kekerasan;
f.tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan operasi;
g.tidak mempersulit rnasyarakat yang membutuhkan pelindungan, pengayoman dan pelayanan; dan
h.tidak merugikan orang lain baik materiil dan imateriil dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial.
1. 1.melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
m.tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;
n.melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

(1)PTl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:
1. a.membantu Kepala Satpol PP dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;
2. b.melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
3. c.membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada Kepala Satpol PP;
4. d.melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;dan
5. e.tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf2 TugasdanWewenang

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…