DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 69 Tahun 2025

Nomor: 69
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa kententuan, yaitu Pasal 5, dan Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penyelesaian beberapa permasalahan teknis yang ada di lapangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Punvakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR24 TAHUN2024 TENTANGTATACARAPENGELOLAAN BEA PEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOM 0 R fcg 'fJf-rtUr-{ I)./)~Ji BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT I IIt PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAHDANBANGUNAN. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);
8.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 24); Menetapkan , -, J III \ I~I t -141/1 J I Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan:
1. a.Harga Transaksi Objek BPHTB;
2. b.NilaiPasar Objek BPHTB;atau
3. c.Harga Transaksi yang tercantum dalam risalah lelang (khusus untuk perolehan penunjukan pembeli dalam lelang).
(3)Harga Transaksi atau Harga Perolehan Objek BPHTBdalam hal terjadi perolehan jual beli yang tidak dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan oleh subjek pajak BPHTBjpembelijkonsumen, sedangkan apabila terdapat Hubungan Istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh subjek pajak BPHTBjpembelijkonsumen.
(4)Hubungan Istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)dianggap apabila:
1. a.Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sarna baik langsung maupun tidak langsung; atau
2. b.Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus danjatau ke samping satu derajat.
(5)Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan urutan sebagai berikut:
1. a.Hasil Penilaian (NilaiPasar) yang dilakukan oleh Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Apabila hasil penilaian tidak diketahui sebagaimana dimaksud huruf a, maka Nilai Perolehan Objek Pajak dapat menggunakan Nilai Wajar ter-updatef yang telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini;
3. c.Jika NilaiWajar sebagaimana dimaksud huruf b masih lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai III t I ~ I t'I~1 j I
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perolehan Objek Pajak dapat menggunakan Nilai hasil verifikasi lapangan untuk harga transaksi bagi perolehan dengan jual belie
(6)Apabila perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perolehan hak atas tanah danl atau bangunan yang menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan, maka nilai yang digunakan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(7)NJOP Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud pada ayat (6) merupakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kecuali untuk objek pajak Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (P5L) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(8)Dalam hal NJOP Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat sementara dan dapat diperoleh dari kantor Badan. Pendapatan Daerah.
(9)Standar ketentuan Nilai Wajar di wilayah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan.
(10)Surat KeputusanjSurat Keterangan pelepasan danjatau pemberianj'peralihan hak bukan menjadi dasar nilai dari BPHTB.
(11)Dalam hal perolehan Hak atas Tanah danjatau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
(3)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat bukan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, maka perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah sebesar Rp80.000.000,OO (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak atas satu objek pajak yang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dalam 1 (satu) kali transaksi.
(4)Apabila terdapat perolehan yang subjek pajak BPHTB lebih dari 1 (satu) nama, namun terdapat 1 (satu) atau lebih nama yang pernah melakukan validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, maka perolehan tersebut tidak mendapatkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak/ progresif.
(5)Orang Pribadi at au Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain termasuk le1ang non eksekusi meskipun dengan tidak adanya perubahan nama.
(6)Tata cara pengenaan BPHTB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp80.000.000,OO (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak atas satu objek pajak di wilayah Kabupaten Purwakarta yang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dalam 1 (satu) kali transaksi.
(2)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamij istri yang sah sesuai hukum negara, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah) berlaku untuk semua kekayaan pemberi waris, tanpa dipecah-pecah dalam 1 (satu) kali transaksi. Perangkat Daerah Prakarsa No Nama Jabatan Paraf Kepala Bidang ,1 KRISUBANUK,SE Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Peneta an 2 IMANABDURACHMAN, Sekretaris Badan \SE.,MAB Penda atan Daerah 3 Dr. AEP DUROHMAN, Kepala Badan S.Pd.,M.Pd Penda atan Daerah Perangkat Daerah Koordinasi No Nama Jabatan 1 SUNTAMA,SH.,M.SI Kepala Bagian Hukum DANIABDURRAHMAN, PIt. Asisten Sekda 2 Bidang Administrasi SH.,MH Umum 3 NORMANNUGRAHA Sekretaris Daerah BERITA DA RAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR ?I Diundangkan di Purwakarta pada tanggal i ~rJbfr ~5 SEKR TARIS DAERAH KABUPA N PURWAKARTA, Ditetapkan di Purwakarta pada tanggalz] ~epl:;eJY1ber ~·5 BUPATI PURWAKARTA, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati rm dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Purwakarta. Pasal II Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1.Wajib Pajak mendaftarkan jual beli berupa tanah danfatau bangunan.

a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Jual beli (Rp. 80.000.000,00)
c.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 420.000.000,00
1. 2.Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah danfatau bangunan.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (lurus satu derajat ke atasf satu derajat Ke bawah) (Rp. 300.000.000,00)
c.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 200.000.000,00
1. 3.Wajib Pajak mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (lurus satu derajat ke atasfsatu derajat Ke bawah) (Rp. 300.000.000,00)
c.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 200.000.000,00
1. 4.Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah danfatau bangunan.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (bukan lurus satu derajat ke atasf satu derajat Ke bawah) (Rp. 80.000.000,00)
c.-Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 420.000.000,00
1. 5.Wajib Pajak mendaftarkan hibah wasiat bukan dari orang tua kandung.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (bukan lurus satu derajat ke atasfsatu derajat Ke bawah) (Rp. 80.000.000,00)
c.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 420.000.000,00 LAMPIRANI PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR : b0 TAHUN ~2, TANGGAL tt {~tember l-01_r:; TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN2024 TENTANGTATACARAPENGELOLAANBEA PEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNAN • Pengajuan Kedua (WarisCucu)
a.NilaiPerolehan Objek Pajak (NPOP) 1 3" x Rp. 600.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk prolehan hak karena Waris (bukan satu derajat lurus ke atas/ satu derajat Ke bawah) Rp. (80.000.000,OO)
c.NilaiPerolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 120.000.000,00
1. 7.Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan Zatau bangunan dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 600.000.000,00. Warisan tersebut akan dibagikan kepada anak-anak dan cucu- cucunya. Anak-anaknya, yaitu Tn. A (AIm),Ny. B (AIm),dan Ny. C. Karena Tn. A sudah meninggal, maka warisan bagian Tn. A akan diserahkan kepada anak-anaknya, yakni Tn. D dan Ny. E, namun Ny. B tidak mempunyai suami dan keturunan. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) pengajuan validasi BPHTB. • Pengajuan Pertama (WarisAnakl a) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 600.000.000,00 b)NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (lurus satu derajat ke atas/ satu derajat Ke bawah) (Rp. 300.000.000,00) c) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 300.000.000,00 • Pengajuan Kedua (WarisCucu) a) NilaiPerolehan Objek Pajak (NPOP) 1 - x Rp. 600.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 3 b) NPOPTKPuntuk prolehan hak karena Waris (bukan satu derajat lurus ke atas/ satu derajat Ke bawah) (Rp.80.000.000,00) c) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 120.000.000,00
2. 6.Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan Zatau bangunan dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 600.000.000,00. Warisan tersebut akan dibagikan kepada anak-anak dan cucu- cucunya. Anak-anaknya, yaitu Tn. A (AIm),Ny. B, dan Ny. C. Karena Tn. A sudah meninggal, maka warisan bagian Tn. A akan diserahkan kepada anak-anaknya, yakni Tn. D dan Ny. E. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) pengajuan validasi BPHTB. • Pengajuan Pertama (WarisAnak)
a.NilaiPerolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.600.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Waris (lurus satu derajat ke atas/ satu derajat Ke bawah) (Rp.300.000.000,00)
c.NilaiPerolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp.300.000.000,00 Rp. 184.750.000,00
e.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (Rp. 80.000.000,00) d. Rp. 78.750.000,00 Rp. 264.750.000,00 Rp. 186.000.000,00
1. 9.Wajib Pajak mendaftarkan tanah darr/atau bangunan untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan berupa Akta Pembagian Hak Bersama secara Sebagian dengan total keseluruhan penerima hak sebanyak 5 orang, totalluas tanah/bangunan keseluruhan untuk pemisahan sebesar 200 m- / 100 m? dan luas hak bumi/bangunan yang diperoleh hanya sebesar 100 m2/ 50 m-.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)Tanah Zrn- Rp.3.100.000,00
b.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)Bangunanj m- Rp. 2.625.000,00
c.Perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ( . Total Keselurulian ) NPOP= Luas hak yang diperolen - X NPOP Total Penerima Hak NPOPBumi = (100 - 2~O) X Rp. 3.100.000 NPOPBangunan = (50 - l~O) X Rp. 2.625.000 Total NPOPBumi dan Bangunan NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Pemisahan hak yang mengakibatkan Peralihan
1. 8.Wajib Pajak mendaftarkan tanah dan Zatau bangunan untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan berupa Akta Pembagian Hak Bersama secara keseluruhan dengan total keseluruhan penerima hak sebanyak 5 orang.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 500.000.000,00
b.Perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) untuk perolehan atas pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan berupa Akta Pembagian Hak Bersama NPOP Total NPOP J lab id k . Hak = X urn yang ti a menenma [umlali Pener ima Hak NPOP= 500.0~O.ooo X 4 Rp. 400.000.000,00
c.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena Pemisahan hak yang mengakibatkan Peralihan (Rp. 80.000.000,00)
d.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 320.000.000,00 Perangkat Daerah Prakarsa No Nama Jabatan Paraf Kepala Bidang ,1 KRISUBANUK,SE Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan 2 IMANABDURACHMAN, Sekretaris Badan SE.,MAB Pendapatan Daerah 3 Dr. AEP DUROHMAN, Kepala Badan t S.Pd.,M.Pd Pendapatan Daerah Perangkat Daerah Koordinasi "' ~ No Nama Jabatan Pa/af 1 SUNTAMA,SH.,M.SI Kepala Bagian Hukum ~. DANIABDURRAHMAN, Pit. Asisten Sekda n{ 2 Bidang Administrasi SH.,MH Umum 3 NORMANNUGRAHA Sekretaris Daerah 4 BUPATIPURWAKARTA,
1. 10.Wajib Pajak mendaftarkan tanah danJatau bangunan berupa hasil risalah lelang.
a.Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 500.000.000,00
b.NPOPTKPuntuk perolehan hak karena hasil risalah lelang (Rp. 80.000.000,00)
c.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 420.000.000,00

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…