DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 72 Tahun 2025

Nomor: 72
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan transaksi non tunai, sistem dan prosedur transaksi non tunai pelaksanaan APB Desa, tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan bank Persepsi, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan dan efisien bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
c.bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan di Desa, perlu mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa dengan cara Transaksi Non Tunai;
d.bahwa berdasarakan pertimbangaan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Desa.

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ~ f' tf BUPATIPURWAKARTA, TENTANG SISTEMTRANSAKSINONTUNAlDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT PERATURANBUPATIPURWAKARTA Mengingat Menimbang r
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomnor 77, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914);
6.Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611).
9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten purwakarta nomor 7 tahun 2020 tentang desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor7); Ji-/ J ,
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten, atau sering disebut DPMDKabupaten, adalah perangkat Daerah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, yang menjadi urusan wajib non-pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang- Undangan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan j atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM SISTEMTRANSAKSINONTUNAlDESA MEMUTUSKAN 12.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 nomor 208); 13.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 281 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Taransaksi non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (BeritaDaerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 195); 14.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Pengadaan BarangjJasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260). Menetapkan

7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintihan Desa;
9.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelengarakan rumab tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemrintah Daerah.
10.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan skretariat desa Kaur keuangan adalah perangkat Desa yang 11.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf skertariat Desa yang rnenjalankan tugas Pelaksana PengelolaanKeuangan Desa. 12.Badan permsyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang di sebut dengan nama lain adalah lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat perdes adalah peraturan perundang undangan yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Perrnusyawaratan Desa. 14.Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya di singkat Perkades adalah peraturan yang di tetapkan oleh kepala Desa dan bersifat rnengatur. 15.Bank Persepsi Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk rnenerima dan mengelola pendapatan Daerah, seperti pajak dan retribusi daerah. Bank Persepsi Daerah berperan sebagai rnitra Pernerintah Daerah dalam rnengelolakeuangan Daerah.
16.Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes Online) adalah aplikasi berbasis teknologiinformasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)bekerja sarna dengan Kementerian Dalarn Negeri Republik Indonesia, yang digunakan untuk mendukung tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran, yang dapat terintegrasi secara daring (online)dengan sistern perbankan dan sistem pengawasan, guna rnernfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Desa.
17.Keuangan Desa adalah sernua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanDe} f I f I 18.Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 19.Rencana KerjaPemerintah Desa, selanjutnya di sebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembnagunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20.AnggaranPendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23.Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang rnenjadi hak desa dan tidak perlu di kembalikan oleh Desa.
24.Belanja Desa adalah sernua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kernbali oleh Desa.
25.Pembiyaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kernbali dan / at au pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun angaran berikutnya.
26.Pemegangankekuasaan pengelolaan keuangan Desa, yang selanjutnya di singkat PKPD, adalah kepala desa atau sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelengarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdaarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
28.Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang di tetapkan.
29.Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang di sediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan di laksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30.Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran selanjutnya disingkat DPPAadalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang di sediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah di tetapkan dalam Transaksi non tunai pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa bertujuan untuk:

a.meningkatkan akuntabilitas dan transpransi dalam pengelolaan keuangan Desa;
b.meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan Desa;
c.memudahkan dalarn akses inklusi keuangan;
d.meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak; dan
1. 31.Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan untuk kegiatan lanjutan yang anggaranya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
2. 32.Pengadaan barangjjasa Desa yang selanjutnya di sebut dengan pengadaan barangjjasa adalah kegiatan untuk memperoleh barangjjasa oleh pemerintah desa, baik di lakukan melalui swakelola danj atau penyedia barangj jasa.
3. 33.Rencana anggaran kas Desayang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang di gunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPAyang telah disahkan oleh kepala Desa.
4. 34.Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPPadalah dokumen pengajuan untuk menandai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
5. 35.Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK),cek, bilyet giro, uang elektronikj sejenisnya.
6. 36.Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
7. 37.Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang di lakukan olehp pihak yang membayar.
8. 38.Cash Management System (CMS)adalah sistem layanan perbankan berbasis elektronik yang disediakan oleh bank umum untuk memfasilitasi pengelolaan rekening kas pemerintah daerah danj atau pemerintah Desa secara non tunai, yang mencakup transaksi pemindahbukuan, pembayaran, penerimaan, pemantauan saldo, serta aktivitas keuangan lainnya secara real-time, arnan, dan efisien melaluijaringan internet yang terenkripsi.

(2)Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam SOP sebagaimana di maksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(3)Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepala Desa. pengelolaan
1. f.realisasi pengeluaran swakelola (panjar);
2. g.realisasi pertanggungjawaban swakelola (panjar);
3. h.pelaporan APBDesa semsester pertama; dan
  1. 1.pelaporan pertanggungjawaban APB Desa akhir tahun.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 perubahan APB Desa dan j atau perubahan penjabaran APBDesa.

Pasal 5

(1)Peraturan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan APBDesa;
(2)Tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman secara teknis bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

penyedia

(1)Sistern dan prosedur pengelolaan keuangan Desa meliputi:
1. a.penyusunan perdes tentang APBDesa;
2. b.evaluasi perdes tentang APBDesa;
3. c.penyusunan DPA/DPPADesa;
4. d.penyusunan RKADesa;
5. e.realisasi pengeluaran barang(definitif] ; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
6. a.Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa;
7. b.Sistem dan prosedur transaksi secara non tunai pada pelaksaan APBDesa;
8. c.Tata cara kerjasama pemerintah kabupaten dengan bank presepsi; dan
9. d.Pernbinaan dan pengawasan. Pasa13 sisteme. mempercepat pelaksanaan implementasi pemerintahan berbasis elektronik.
(1)Setiap penerimaan Desa yang berjumlah paling sedikit Rpl.OOO.OOO(satu juta rupiah) wajib dilakukan dengan penerimaan nontunai.
(2)Setiap penerimaan Desa yang berjumlah kurang dari Rpl.OOO.OOO(satu juta rupiah) tidak wajib dilakukan dengan penerimaan nontunai.
(3)Penyetoran penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (1)dilakukan melalui bank langsung ke rekening kas Desa.
(4)Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui kaur keuangan ke rekening kas Desa.
(5)Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh kaur 1~/~1 Pasal 8

Pasal 7

(4)Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
1. a.efisiensi;
2. b.keamanan; dan
3. c.manfaat.
(2)Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
(3)Asas keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
(1)Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 6

BABIn SISTEMDANPROSEDURTRANSAKSINONTUNAl PELAKSANAANAPBDESA

(1)Setiap pengeluaran belanja Desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
(2)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
2. b.belanja penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
3. c.jaminan sosial kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD);
4. d.tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD);
5. e.insentif guru pendidikan anak usia dini (PAUD), ketua RT/RW, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), linmas, imam masjid, marbot, ustad Zustazah;
6. f.belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan kegiatan misalnya honor tim pengelola kegiatan (TPK)dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMO),dan honor lainya;
7. g.belanja jasa honorarium pembantu tugas umum Desai operator Desa;
8. h.belanja perjalanan dinas;
  1. 1.belanja kursus atau pelatihan;
9. j.pengadaan barang atau jasa yang berjumlah paling sedikit Rpl.OOO.OOO(satu juta rupiah); dan
10. k.setiap belanja honorarium dan insentif sebagimana dimaksud pada ayat (2) yang berjumlah kurang dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tidak wajib di lakukan dengan cara nontunai.
(3)Transaksi pengeluaran belanja secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
1. a.untuk tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
2. b.pengeluaran belanja uang saku kepada masyarakat; dan Pasa19
(6)Rincian sistem dan prosedur peneriman sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(7)Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuanganjbank.
(2)Lembaga keuanganjbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksidengansisternkeuangj D;a; ~ ~ Pasa 12 TATACARAKERJASAMAPEMERINTAHDAERAHDENGAN BANKPERSEPSI BABIV
(1)Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilakukan dengan cara:
1. a.pemindahbukuan dari rekening kas Desa ke rekening penerima dan atau;
2. b.pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya;
(2)Transaksi pengeluaran non tunai sebagimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
(3)Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari kepala Desa setelah di verifikasi oleh sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari pengunaan bukti dimaksud.
(5)Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(6)Ketentuan mengenai SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 11

Setiap orang melakukan transaksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2)wajibmemilikinomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada sekretaris Desa melalui kaur keuangan. Pasall0

c.pembayaran pajak kendaraan bermotor.

(4)Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum. Implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertirnbangkan kesiapan fasilitas perbankan. Jr 1\l Pasal 16 Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan transaki non tunai diberikan sanksi administrasi berupa:
1. a.berupa teguran langsung lisan; dan/ atau
2. b.beruapa teguran tertulis. BABVI KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 15 BABV SANKSI ADMINISTRASI
(1)Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh carnat dan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
(2)Pengawas camat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) melakukan melalui fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.
(3)Pengawas aparat pengawas internal pemerintah daerah dilaksanakan melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus.

Pasal 14

(1)Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Desa.
(2)Pembinaan sebagaimana dirnaksud ayat (1)dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(3)Dalarn melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibentuk tim pembinaan.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian kerja sarna dan Iatau . nota kesepahaman antara pemerintah Desa dengan pihak perbankan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan irnplementasi transaksi non tunai serta tugas lainya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas tim sebagai di maksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

(3)Penunjukan lembaga keunagan/bank untuk kerjasarna non tunai Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapakan oleh surat keputusan Bupati. SEKR ~TARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, { NO~GRAHA BERITA\RAH KABUPATENPURWAKARTATAHUN 202~ NOMOR ~ I'araf Pemprakarsa Paraf Koordinasi J Burhan Noor Dayan, Kabid pemdes I Suntama, SH.,M.Si Kepala Bagian ~ST.MM Hukum Alit Sukandi, s.pd. MM Sekdis DPMD Rahmat Heriansyah, Assda Bidang Pem I-l 5.Sos.,M. 5i. dan Kesra ~ Alit 5ukandi, s.pd. Pit. Kadis DPMD ~ Norman Nugraha Sekretaris Daerah I' MM. ,. Diundangkan di Purwakarta pada tanggal W S(!fJwnber atXl'i Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 16' S(!ptMJber Po;l~ BUPATI PURWAKARTA, ts:tt:ZEIN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 17

w ~ (.V tv ,_. Z,_. 0 to?;] ~ .....'"1~ C;8~ »"0 ~ "'to'"10 g § 0 ::s0 0 ",00 °O~~ pj()~ g~~ to'"1::s O~e ~ ~ ::1. ::s~ ('b ~~ OQ::S~ a;~g w'"1:;, ?; ~~. ~~§»§~ ::r0.'"1 to ..... '" ~ S. 0.'"1 ~"0' to 0.~ ('b§ o s C. o e. § ~ § C')rn rn ~'"10...... ~ () ~ ~ ~:;, ~ () tv :; .; ft § wE':O;- W'"1 (t§ ~('b::s~ »'"18 >§ ::SOQ '"1g OQ ~ ('b o g§ z ~ § ::s::s § E.OQ 0.'< OQ ('b('b ~ ~ (/) e+ § ~ ~. S. ,.---., ta ('b Oq (.V ('b('b ~ §. ~ (/) -e ,_ ~ l/ O~ ~ ~ ('b"O W ..._ (/)~ ~~ ~ .._ ..... > to CJl '" 0 ~?;] ~ ~?;] 0 ?; "0 0 ~::oo (/)to'"1° ('b0 ~ ~ 0rn to '"1 to;ile ~O~~ ('b ~ [ ~oe .g. ~ c z-O~ ~~8=.~ 0.('b8 !::. w iil('b f. so @ ('b wiil('b (/) rn o ~ to»::S;::J ~»::S;::J »::S;::J :;O~;::J ('b (i' ", '< 0. ::0 ('b'< 0.::0 0.::0 ~to::O ::s o§~§ "0 I» ('b§ ~ § ('b"1:j (jI OQ I» ;::Jrn o::1·c.... ~ OQI»() -OQ I» o I» () ('bpj~ c;S§ ~r+ ..... § c;§O('b('b ~~O "0 -::SOQ -::SOQ ::SOQ () ('b § ~g§ ('bl» .....§ g§ ~ ~~ ::r§ !» 0.OQ OQ OQ § ~ c: (.V ,_. ..... ..... ~ 0-3 ::r I zr C(.V cr §. ::r §. ~ ....;J ~ to ~. ~ 2" > ~ C ;:t> "0 0 »"0 I» 0 ~?;] ~ >"0 0 ",('bo ",('b()o ",00 to;ile to'"1~e (/)to '"1 to@eo I» e ol»!» cO~ ~~8 ~~::o8 E'~ 8 ~2"s W§('b ~ § § g s. ~ § g w'"1('b » ::s »§::s 0 0.::0 o.()o. ~ '< 0.. ::0 0.::0 c ('bg § 00 ..... ('b~ ~§~§ ~ ~ "0 r:tl..... r:tlOQ I» () ~I» () I» § to I»OQI»() ,.... c;§ c; ('b ,.........1» (t§O('b('b::S ::SOQ ::s ::1. -::SOQ ::SOQ g§ g pj ~ ~ S" § ""'1» I» t:l § ;::J OQ OQ OQ OQ ~:o;-o ?;"0 "0 8 :0;- e: > ,...."0 ::0»::s(1) _. (1J (1) (1J • '"tl ('b(1J '" "0 ....."0 rn to-'"1 0"0 ~ tot:l '"1S!» C I» I» o~gr~e:..eog~~g:~0.8 ~n f.%l ~ 0. S" I» =. f.%l OQ ai to ~ "0 0. S. W § OQ 1.0 ~ >!» ~('bv > § ('b §§§~8c. ~ ..... e:..!» ~ ..... e ~o. i¬ I» ~ I»~ re. 1,· .... V1 ..j:> W tv o ..... ..... z 033: ., 3: 0 ~~~ § ~ 03: ~ 3: ""d §~ (') - "O~ ;=j ~ tx:J H ;J>;=j ~ o ~ t3~ ~ "Oo.Z "0 Pi ._.. "O(/) § S· ;J> g E. ~§ io (1Q0. 0< ., ~I ~C 2.§ "O~ tu tv ~ :z: ;J> ;:1. ::s 0.9.» -;=I o tu :z: o~ I» ~ go "01» ;=j ~ ~. (1Q 0 § "0 ~ ~ 0 ""d o.~ ~ W ~"O 0 ~e!. ~ CIJ I» ~ C/) ~ o.q ~ ~ (/) rt I» ~. (/) W tv ..... Z..... 0 ¢ 8 s:: '"I s:: ~~ ::s (11 (11 § (11 () ::s ::s (') - §§~ §~ ~ ~ 0. 2' II) II) =. ~'" 'JJ ::s g s. § § c ~ ::s (11 S;~ 0. ~ 3. '"I tv 0.9. ~~. § § II) :=t o g '" § II) :1. (1Q § 0 @ e ~ w§ ~ '"I .> (/J ~ (11 UJ 0.'"~(1I'"I ~ Ch (11 II) rt b. Ch t-:-' ,.........._ ~ s::(11 "0 e (Jl

e.2'II) "----..J 0. sr (11 ~ Ch II) 2:0 0 0 < '"I .., ~ ~ ~ ~ ~~ s; '" II) ~ :1. ~ ;.« (11
1. 0.(i' (11 § § ::s [(1Q 0\ (1Q '" ~ (11 (t II) Ch_ e '0 ~ '"I § ..... ..... ;:J" co ;:J" ~ §. ~ ;:; §. -..J II) ..... '"2' 0 Ch(tO 0 0 ~-'"I 8 ., ~~~ II) a Ch~S; ;:;> (11 s; 0 :s (11 ~ ~ c ~ ~§ co ..... '0 ;,:::: e ~(1Q ..... ..... [ ]][]~e ~ (1Q(1I§(1Q. 2- §.(1Q g § § ~II)§~ ~ § § 0.-. 10 ~ o.e.§ (11 Ch rt II) II)s'"::s II) I ~ I txj CJl ~ (.oJ tV .... ...... z 0 ~ ~ ~ i:f !3 '& (ij '& ~ '0 ~'O ~ (ij'O ~ rg~ ~ aCDgS:g~!!. ~ sg ~ ~ "O~~ S ~ ~ =' S"O~=' .3?Sa O"~(b [eggg .[ O"~ '< ...... §. ~ r;l.,_"~ s· 0" ~ ~ fg C§g~!!.~~ ~ ~ SD ~. Iii~ ~~III ~ !3 5 s. 5 ~ ~ ~ " c: '0 ~r;l.~~['O'O (b ~ ...... ~ (b '0 (I) '&~ C!9. '"0 S ~. ~ c, r;l. ~ ~ s ~ ~ ~Ill tV III 0" ~O"~~§S~ (b S III "0"" .... txj ~ ., 0""" S III ~] ~ z c S g-~. a~ 0"(1) ~ III ...... ~. 0 8" 0" ~ ~ '< (I) ~ ~~ ~ ~ txj ~ ~ (JJ ~~ ~ ~ t'"' 8" E; ~ .... Iii C III § ».... ...--. O"~ ~. ~~ c (.oJ ~~ '"0 txj ... ~ ,.~ ~ txj tj ~ i:f ..... ...... ~ c, » ~ to f- ~ r- " ~ c ~ CJl§~ 0 ...... ~ ., ~ txj C>- C/) ~~ ~ ~ ...... r;l.q 2~ '" ~ ~(I) rl 0">-3 III ~. ~f§(JJ r;l.~ ~~'O (I) ~ III III ..._ 0 o, It '0 C/) It '0 C/) 'OC/) "0 0 ~ - ~ c _(b~ ~ r:: ~ ~ (JJ ~9"" ~8"" 9 ..., ..., c, ~ III O"~ O"~ O"~ ~ 8 e:~ '0 e:~ '0 ~'O (I) (b (/) ~ (b <l e: ~ e: C"O > :;.:: ::s ~ C"O '0 ~§s ~§ §. § ~. cr ~ -=:. 5' ~~::s 0 ::s ::s E.(ij ... ~C/)~ sg~ ~ co i~. 1r:g§ (I) _. "0 III ~ 'O~ (I).3? ~ r;l. ~ ~~ (b,< § C/) a§ 0"0 oq ~oq "0 ~ ...... .... .... .... .... ::r ::r ::r ::r ::r ~ ~. ~. ~. ~. ~. \0 ~ '<c... '00 c, e:'< '0 C/) r;l.'< '0 C/) ~~~ ~ ~ 0 ~ • ~ (b s:: -.~ A ~ ~.[ (I) (I) a..., < S..., B "1 oqe. III ~oq 0" III A oq III 5 0",.. O"~ e:~ "--.It III ~ .. 1t~'O ~'O 0 e+ § g ~ .......'< ~~~~ e: C"O ~ ~ ~ ......~e: (b ...... .... §. § ! §~. ;. §~. § ~. 0 '0 (ij ~ IllOQ "0 ,.. ~ -.... ~ ~ .... ~~ .3? III ~~ " C/) III Co "0 § ~ "0 (/) ~ ...... ~ ...... (b .... ::r: e ,.J• ..... ::r: e; .... ::r: §. ::r: e ,.J. - z o .....Ul ::c: ~...... I--' o ::r: !lJ ::l. to C ~ ~.... ...... \0 , - - z o o ~ in ~ (/) ,..... "'0 tIl ~ Z c o ~--------4-------~----~--------~~--~--~C Z c c, ~ ~ ~ z o tIl t""' o ~ ::c ~...... , N o , - ~ ~~ (..V ~ ...... ~ 0. ~ § to o~ ~ (b (b (J) rio ~ ~. (J) o~ en (b"O (J) e. P' ~ () 0'1 rioS ~ ttJ ~ ~ "0 ~ r:1'. 2!O~ 00 ~ e ~ . S & ...... 5"~~:;Of; ~ "0 ttJ (b(b~ ~ (b _ (b C1,9. s ~ gg C1,9. ~ ~"8 (b ~ 0" ~ ....... ~ ~hu (b gP'~ ::1 rio ::1 ~ \0 ~ C C(J) ~ 0- §§ .§ ~ § ~ ~ ~ ::c ::r: ~ ~~. ~ 0 ..... 5'"~"'O::O § ~ '"d '"1 t""' (b (b (b (b (b (b ~ ~~ &] 0,9. --~.§ gg ~. ~ P' rioP' ·0 0e; ~ ~ (J) '"1 e; rio (J) "0 ::1 (J) P' ~ ~P' § .... ~ §::1 [ § 0. § f:1.::1 rio ~ "0 0.~1P § § ~ § § f:1. rio I tv ..... I 0\ (Jl ~ "d 2d "d ~ s;: "d 2d "d ~ S s;: '"O~'"Ot"'S;:S;:

(1)(1) 0 (1) (1) 0 (1)'"O~I»(b(b "1to-::s(b "1 to .......::s (b(b ~ to ~"g ::s ::s,...,. ~(I)::s ,...,. I» (I) ::s ::s S 0 0 (b SO~~~(b SO "1(b(b (b § ~::1. (b ~..- ::1. I» ~ § § ~ §.I» (I) 0.. S 1»~::sS-§SI» I» I» I» ~ I» (I) I» (I) I» I» (I) I»(I) ..... ~ § § §s § .....~ (b I» .......0.. s::S I» § (b "d(b 0 (I) 0 (b (I) "1 (I) ,...,. § ,...,. "1 ,...,. (b ~ § o "1 "1 I ~ -,,_.,,_, - ,...,. 0.. (I) (I) § ~ "d "1 r- ~ 0.. 0.. (I) § ~ "d "1 t"' 0.. (I) (I) § ~ "d "1 t"'§ _.(b ~ (1) (1) (b I» § _......~ (b (b (b I» _. (b ~ (b (b (b I» ,...,.,...,.o..~ C1,9 - E."d ,...,. (I) 0.~ C1,9 ..... ~ "d ,...,. ,...,. 0..(7q qg .......E."d ~ § tf. §. 1»' ~ en' 0 ~ § Z §. ~. ~ (I)' g § tf. §.(7q 1»' ~ en' 0 ~. g- 8. ~ § § ~ § o..~. ~ § § I» I» 0..8 ~"""(I)I»"1 o.&.§ ..... • I» 8. § f!!. ::s ~ ~ &. § § § f!!. § § ~0..1» 0.. ~ 0.. I» ~ § ~ § § § § § § § § § § § (7q (7Q ..... (7Q -a -....l -....l P" P" ::r: ~ ~ §. _. ..... "d ~ § ~"d @ t"' "d ~ § ~"d @ t"' "d ~ § ~"d @ t"'(b (b (b I» (b (b (b I» (b (1) (b I» ~ S ~ qg. ~ ~"g ~ S ~ qg. ~ ~'g "1 8 (7q qg -- E. "d ~ (7Q '~""'oS (b I» (I) S (b I» (I) (1) I» (I) (I)~"""(I)I»§ (I) ~ ,...,. (I) I» ¢ (I) ~ ,...,. (I) I» ¢ rt I» (I) ,...,. § I» (I) I» ~ § § § f!!. ::sI» ~ § § ::s _. I» ~ I» ::s ..... ::s 0..1» 0..1» §§§ § rg I» 0" ~ ...... -e t.tj ~ 0 ~ '"0 t.tj ::0 ~ 0 0 c :z 0 i ;:t> :z ~ to t.tj 0 t.tj (f) >- ~ ::r:: ...... ::0 ~ C , :z IV IV , W tv ...... :z...... 0 "1 "0 ......S ~ ~~"O~~~ ~~~A5"~('b ('b SlJ SlJ ;:t. "0 ('b ('b ('b ('b ,_... ('b gg ,_. a "0 ('b ~§g~~ gg~. ~ .... ~ ~ ~ ....0 ~ (,IJ"1~ ~~§8.§ ~ g (,IJ ~ ~gg ~ § ~.§ ~ ~SlJ SlJ ('b SlJ ~ ~~,_.O" ('b ;J> ~SlJ 0.. SlJ . SlJ § SlJ ~ "0 C1,9. "'d §o.. §§~]rJQ § .... ~ tv SlJ to zs. rJQ ~ f"'t- (,IJ "1 ~ 0.. "1 § SlJ ~ ~ § .... § § § :s (,IJ SlJ .... SlJ 0" § - ~ ~~ w SlJ .... ~ 0.. "1 § --...... -'- (f) ('b o..q ~ ('b ('b (,IJ r+ SlJ ~. ...____. (,IJ o..~ (.J1 ('b ('b (,IJ"O SlJ ~ o 0\ S SlJ f"'t- to ......:J ~ "0 SlJ f"'t-..... ~o..~ co ~ a g ('b ~ f"'t-"1 ('b ...... ::to SlJ ~ "0 ~ A5"::O § @~ ~ ~ ~ "0 to ~~ ('b ('b "0 o ('b ('b C ~ CJ.9. ~ ~ 0 ~ rJQ rJQ ...... ~ "0 CJ.9.s e ('b rJQ Pl' ~ . 0 -SlJ (,IJ "1 SlJ SlJ 0" ('b ~f"'t-CI)SlJSlJ"O ~ f"'t- (,IJ ~ § gSlJ~ ~ § § (,IJ ~ ~. § § § ~. \0 rJQ § ...... ~ ~ SlJ ~ a-CI) SlJ 0.. SlJ SlJ §§ "0 § § ~. § ~ ...... ...... ......:J ~ ~ ::r ::r rr a- ~. ~ ~ ...... ~0 0" .... .... 2" ~ SlJ ~ t-.. "0 t"'" § 0.. ~ "0 ~ A5"::O §0..~"O~t"'" 9= ~ £L§ ~§~~~"O~ ~ § ~~~.§ 0 .... ~SlJ go ('b~ .oSlJ ('b ~ • 0 "1 0" "1 ~ ~. (,IJ ~ § "S. ~ C1,9. (,IJ ~ § ...... c ~~§~§ e-r- § S" §~. a- § g ~ s. ...... "0 ~ ~ ::s ::sSlJ ...... f"'t- SlJ SlJ SlJ :s rJQ (,IJ .... ~@::S§ 0..~@~A5"::S ~~ Ci "0 gg § ('b a "0 SlJ o ~SlJ ~ .........0 (,IJ S ...... ~ (,IJ "1 "1 tv ('b ~o.. SlJ f"'t-SlJ § ...."0 SlJ "1 tr~ f"'t- SlJ § f!1. 0" ""-l ""-l ""-l to rr ::r tr ~ §. ~ §..... ~ ...... ~ >~.'tl t"' ~ ~t-..-o ~ P> >- t-.. -0 ~ "0 "O~~P> ~ (1) P> ~~~~i c to p> :4-0 to g'0 ~ Oct§Q ~~~~ ~g ~ § ~ § ~~ ~~ g>- ~ s:: ::s § ::s ::s O'Q O'Q ::s O'Q ....j ?> o - I r CJ1 , N W , ~ ;:t> woo ..... :=: ~~... e+ to r:J) ~::r ~ [ ~§ ~ § 2! 0.. 0 Po .... 0.... "1Cb (/J '0 0 'i:J -d 0.. ~ [c, a= § a:: a= ~ ~ :3 "0 "1 O'l::l r:J) 'O~ ~ 'l::l;:;'- ('1) ('1) Il> ~ ~. :;.; 8 g: o~ ~ ~o.. P> ~ Cb 0 Cb (ii' 'l::l ~ 0 ~ ~ , :2: !~ r:J) 0 § 3 :-'8 ~§ Il> e+ :2: ::r: ? ~ ('1) r:J) ~ ::1. ::r: ~ § ~ Il> ~ ~ ~ C/) " ID C/) "t 0 ID Cb ..., ~ 0 0 "t D- C/) o..;:t> :r:~ E ('1) § ~ ti q g. ~o.. -('1) P> Cb ttl., .... to Cb Il> 0.. Il> 0 § <6. ~ (]Q § ., -e ~ ('1) 8 .. .I!... .. ~ rt .......... I' No. Tahapan Uraian Prosedur Pelaksana Dokumeri/ Alat Keterangan Pendukung 1 Perencanaan Identifikasi Kaur RKP Desa, Mengacu pada Penerimaan sumber-sumber Keuangan, APBDes,RK perencanaan penerimaan yang Sekretaris Desa anggaran desa dapat dilakukan Desa secara non tunai (misal: transfer bank, QRlS,e- payment). 2 Penetapan Penetapan dan Kepala Surat Sesuai Rekening penggunaan Desa, Keputusan ketentuan Bank Desa rekening kas desa Sekretaris Kepala Desa, Pasa120 yang sah dan Desa Rekening Kas Permendagri terdaftar pada Desa 20/2018 bank penyalur dana desa (bank umumjBUMDes) . 3 Penerimaan Dana disetor Kaur Bukti Wajib dicatat Dana melalui transfer Keuangan Transfer, Nota dalam buku kas ke rekening kas Kredit Bank umum desa oleh pihak penyetor (misal: pemerintah, donatur, pihak ketiga, masyarakat ). 4 Veriftkasi Verifikasi Kaur Bukti transfer, Dilakukan Penerimaan kecocokan Keuangan, Laporan Bank setiap hari nominal dana Sekretaris kerja masuk dengan Desa rencana penerimaan dan bukti transaksi. 5 Pencatatan Mencatat Kaur Buku Kas Paling lambat 1 dalam penerimaan non Keuangan Umurn, Buku bari kerja Pembukuan tunai ke dalam Pernbantu, setelah Buku Kas Umum Aplikasi transaksi (BKU),Buku SISKEUDES Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak bila relevan. 6 Pelaporan Menyusun laporan Kaur Laporan Untuk Penerimaan penerimaan Keuangan Realisasi kebutuhan secara berkala Penerimaan monitoring & [bulanan, evaluasi triwulan, semester, tahunan) untuk disampaikan kepada Kepala SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN NON TUNAl DESA NON TUNAl KABUPATEN TRANSAK~I DESA DI PURWAKARTA TENTANG LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR '1 ,Ahun U)1.~ 24 Paraf Pernprakarsa Paraf Koordina5i J Burhan Noor Dayan, Kabid pemdes rrf Suntama, SH.,M.Si Kepala Bagian ~. ST.MM Hukum Alit Sukandi, s.pd. MM Sekdis DPMD Rahmat Heriansyah, Assda Bidang Pem Jv." S.S05.,M. Si. dan Kesra Alit Sukandi, s.pd. Pit. Kadis DPMD Norman Nugraha Sekretaris Daerah MM. ... ..., I BINZEIN BUPATI PURWAKARTA, Desa dan BPD. 7 Reviu dan Pemeriksaan dan Sekretaris Dokumen Menjamin Pengawasan reviu oleh Desa, bukti akuntabilitas Sekretaris Desa, Inspektorat, transaksi dan dan mencegah Inspektorat, atau Auditor laporan penyimpangan auditor ekstemal penerimaan (hila ada), atas penerimaan non tunai. 8 Penyimpanan Menyimpan Kaur Arsip Untuk Arsip dokumen Keuangan DigitaljFisik, kebutuhan transaksi Server Lokal audit dan penerimaan peJaporan secara tertib tahunan dalam bentuk fisik dan digital sesuai ketentuan kearsipan. 25 No. Tahapan Uraian Prosedur Pelaksana Dokumen/ Alat Keterangan Pendukung 1 Perencanaan Pengeluaran Kaur RKPDesa, Harus sesuai Pengeluaran dicantumkan dalam Keuangan, APBDes,DPA dengan RKPDesa dan Sekretaris Desa peraturan APBDes sesuai Desa yang berlaku. prioritas dan kebutuhan desa. 2 Pengajuan Pelaksana kegiatan Pelaksana Nota Verifikasi dan mengajukan Kegiatan, permintaan kelengkapan Persetujuan kebutuhan Sekdes, pembayaran, dan keabsahan Kegiatan pengeluaran, Kades Dokumen dokumen. diverifikasi dan pendukung disetujui oleh Kepala belanja Desa. 3 Pembuatan Kaur Keuangan Kaur Aplikasi SPM SPP dan membuatdan Keuangan Siskeudes ditandatangani SPMdi menginput SPP dan Link, SPP, SPM oleh Kades Siskeudes SPM melalui aplikasi dan Link Siskeudes Link. diverifikasi Sekdes. 4 Sinkronisasi SPMyang telah Kaur SPMdigital, Pastikan kelBC disetujui Keuangan, Koneksi jaringan dan disinkronkan Operator Internet konektivitas otomatis ke !BC mc Banking stabil. (Internet Banking CurporaLe). 5 Proses Kaur Keuangan Kaur Token mc, Transfer Transfer melakukan proses Keuangan, Akses Internet dilakukan melalui !BC pengajuan transfer di Kepala Banking secara real- !BC.Kepala Desa Desa time dan melakukan tercatat otorisasi/persetujuan otomatis. final. 6 Pencatatan Data transaksi yang Kaur Aplikasi Menghindari Otomatis berhasil otomatis Keuangan Siskeudes pencatatan Transaksi tercatat di Buku Kas Link, Buku Kas ganda atau Umum (BKU)melalui Umum manual. integrasi dengan Siskeudes. 7 Pelaporan Laporan pengeluaran Kaur Print Laporan, Disiapkan dan Arsip dicetak dari Keuangan, Bukti untuk audit Digital Siskeudes dan Sekretaris Transfer, dan didukung bukti Desa Arsip Digital pemeriksaan transfer dari me. rutin. Disimpan dalam arsip fisik & digital. 8 Monitoring Evaluasi berkala atas Sekretaris Dokumen Memastikan dan Evaluasi efisiensi dan Desa, BPD. evaluasi dan integritas dan keamanan transaksi Inspektorat hasil money efektivitas n J/I! ~ I SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN NON TUNAl DESA LAMPlRAN III PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR ,2. 1Ak\1n to" TENTANG TRANSAKSI NON TUNAl DESA Dr KABUPATEN PURWAKARTA Paraf Pemprakarsa Paraf Koordinasl , Burhan Noor Dayan, Kabid pemdes 5untama,5H.,M.5i Kepala Bagian , ST.MM b Hukum Alit Sukandi, s.pd. MM Sekdis DPMD V~~ Rahmat Heriansyah, Assda Bidang Pem ~s.ses.. M. si. dan Kesra Alit 5ukandi, s.pd. Pit. Kadis DPMD r Norman Nugraha 5ekretaris Daerah I' MM. l ~ ~ BUPATI PURWAKARTA, non tunal dilakukan sistem. bersama BPDdan Inspektorat

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…