DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 74 Tahun 2025

Nomor: 74
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahunnya berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yaitu :

1.sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029;
2.mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
3.sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
3. c.BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
4. d.BAB IV : PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Rumah Sakit Bayu Asih;
d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
i.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
k.Dinas Pangan dan Pertanian;
l.Dinas Lingkungan Hidup;
m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p.Dinas Perhubungan;
q.Dinas Komunikasi dan Informatika;
r.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
s.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
u.Dinas Arsip dan Perpustakaan;
v.Dinas Perikanan dan Peternakan;
w.Sekretariat Daerah;
x.Sekretariat DPRD;
y.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
z.Badan Keuangan dan Aset Daerah; aa.Badan Pendapatan Daerah; bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; cc. Inspektorat; dd. Kecamatan Jatiluhur; ee. Kecamatan Sukasari; ff. Kecamatan Maniis; gg. Kecamatan Tegalwaru; hh.Kecamatan Plered; ii. Kecamatan Sukatani; jj. Kecamatan Darangdan; kk. Kecamatan Bojong; ii. Kecamatan Wanayasa; mm.Kecamatan Kiarapedes; nn. Kecamatan Pasawahan; oo. Kecamatan Pondoksalam; pp. Kecamatan Purwakarta; qq. Kecamatan Babakancikao; rr. Kecamatan Campaka; ss. Kecamatan Cibatu; tt. Kecamatan Bungursari; uu. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. PARAF PEMRAKARSA Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal, 18 September 2025 BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN MUHAMMAD RONIRI, S.STP Kabid PPEPD, Bapperida H. Yayat Hidayat, S.Sos., CGRE Kepala Bapperida PARAF KOORDINASI SUNTAMA, SH, M.Si Kepala Bagian Hukum Setda dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes Asda II Kabupaten Purwakarta NORMAN NUGRAHA Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Diundangkan di Purwakarta pada tanggal, 18 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, NORMAN NUGRAHA 2025 NOMOR 76 BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 No Perangkat Daerah 1 Dinas Pendidikan 2 Dinas Kesehatan 3 Rumah Sakit Bayu Asih 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 11 Dinas Pangan dan Pertanian 12 Dinas Lingkungan Hidup 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16 Dinas Perhubungan 17 Dinas Komunikasi dan Informatika 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 21 Dinas Arsip dan Perpustakaan 22 Dinas Perikanan dan Peternakan 23 Sekretariat Daerah 24 Sekretariat DPRD 25 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 26 Badan Keuangan dan Aset Daerah 27 Badan Pendapatan Daerah 28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 29 Inspektorat 30 Kecamatan Jatiluhur 31 Kecamatan Sukasari 32 Kecamatan Maniis 33 Kecamatan Tegalwaru 34 Kecamatan Plered 35 Kecamatan Sukatani 36 Kecamatan Darangdan 37 Kecamatan Bojong 38 Kecamatan Wanayasa 39 Kecamatan Kiarapedes 40 Kecamatan Pasawahan 41 Kecamatan Pondoksalam 42 Kecamatan Purwakarta 43 Kecamatan Babakancikao 44 Kecamatan Campaka 45 Kecamatan Cibatu 46 Kecamatan Bungursari 47 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Link Akses Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 https://tinyurl.com/Renstra-PD Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Renstra ini disusun dengan berlandaskan pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen ini bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, melainkan juga sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang lebih maju, mandiri dan berkelanjutan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata menuju Purwakarta Istimewa. PARAF PEMRAKARSA BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN MUHAMMAD RONIRI, S.STP Kabid PPEPD, Bapperida H. Yayat Hidayat, S.Sos., CGRE Kepala Bapperida PARAF KOORDINASI SUNTAMA, SH, M.Si Kepala Bagian Hukum Setda dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes Asda II Kabupaten Purwakarta NORMAN NUGRAHA Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…