DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 77 Tahun 2025

Nomor: 77
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima manfaat, penyelenggaraan program, kepesertaan, pengelolaan data peserta, iuran, manfaat jaminan, tata cara pembayaran manfaat jaminan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta.

b.bahwa untuk mewujudkan program kelancaran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal, perlu suatu kebijakan daerah berupa pengaturan; Menimbang: a. bahwa pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pekerja Informal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUPATIPURWAKARTA DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMALDI KABUPATENPURWAKARTA TENTANG NOMOR 77 TAHUN 2025 PERATURANBUPATI PURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMALDI KABUPATENPURWAKARTA. MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
6. 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2023 ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 nomor 8); Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
8. 1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
9. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
10. 3.Bupati adalah Bupati Purwakarta;
11. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12. 5.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
13. 6.Pekerja Informal adalah pekerja sektor informal dengan penghasilan cenderung tidak stabil /tidak menentu, bekerja dalam lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja, dan kelangsungan pekerjaannya mudah terpengaruh oleh perkembangan Zperubahan sosial ekonomi yang terjadi.
14. 7.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk meyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan;
15. 8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
16. 9.Peserta adalah warga Daerah kabupaten Purwakarta yang bekerja sebagai Pekerja Informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
17. 10.Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang sebagai anggota atau peserta dalam suatu organisasi, program, atau kegiatan tertentu;
18. 11.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal Daerah adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
19. 12.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
20. 13.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang Disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau Lingkungan kerja. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.Penyelenggaraanprogram;
b.Kepesertaan;
c.Pengelolaandata peserta;
d.luran; BABIII RUANG LINGKUP Pasal 3 PenyelenggaraanProgramJaminan Sosial Ketenagakerjaanbagi Pekerja informal bertujuan untuk melindungi para Pekerja informaldari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian Pasal 2 PenyelenggaraanProgramJaminan Sosial Ketenagakerjaanbagi Pekerja informal dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja informal dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN 14.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.

Pasal 7

(1)Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal adalah warga Daerah dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.masuk dalam kategori Pekerja informal;
2. b.memilikikartu tanda penduduk elektronik;
3. c.berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar; dan
4. d.belum terdaftar menjadi peserta program JKK dan JKM.
(2)Kategori Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a angka 1 termasuk pekerja yang bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri, pekerja bebas, BABVI KEPESERTAAN Pasal 6
(1)Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal.
(2)Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melalui proses pendataan dan pengusulan oleh Dinas; BABV PENYELENGGARAANPROGRAM BABIV SASARAN PENERIMA MANFAAT
1. e.Manfaat jaminan;
2. f.Tata cara pembayaran manfaat jaminan;
3. g.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
4. h.Pembiayaan;

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar

a.Pemerintah Daerah Melaksanakan pendataan potensi Perlindungan Pekerja informal;
b.pengusulan calon peserta dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan setiap calon peserta yang diusulkan mengisi formulir pendaftaran;
c.Pemerintah Daerah Menyampaikan hasil pendataan secara berkala kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasidan validasi kepesertaan
d.setiap kepala keluarga hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) kepesertaan;
e.Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon peserta;
f.Dalam hal calon peserta dinyatakan tidak memenuhi memenuhi persyaratan dan ketentuan, Pemerintah daerah akan segera mengusulkan calon peserta pengganti yang memenuhi kriteria;
g.dalam hal hasil verifikasi dan validasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, dituangkan dalam Berita Acara.
h.daftar calon peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati;
i.daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;dan J. Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan berlaku efektif terhitung iuran di bayarkan dan dilanjutkan penerimaan kartu kepesertan secara bertahap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1)Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
(2)Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: BABIX MANFAAT JAMINAN

Pasal 12

(1)Besaran luran program JKK dan program JKM bagi Pekerja informal dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait. BABVII PENGELOLAANDATA PESERTA BABVIII lURAN

a.peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
b.peserta meninggal dunia;
c.peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap; danj atau
d.peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja informal.

Pasal 10

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

a.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. 1.pemeriksaan dasar penunjang;
2. 2.perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. 3.rawat inap kelas 1 (satu) rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. 4.perawatan intensif;
5. 5.penunjang diagnostik;
6. 6.penanganan yang berhubungan dengan KecelakaanKerjadan penyakit akibat kerja;
7. 7.pelayanan khusus;
8. 8.alat Kesehatan dan implan;
9. 9.jasa dokter/medis:
10. 10.operasi;
11. 11.pelayanan darah;
12. 12.rehabilitasi medik;
13. 13.perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; danj atau
14. 14.pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
b.santunan berupa uang meliputi:
1. 1.penggantian biaya transportasi terdiri atas : a) biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit danjatau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; danj atau b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
2. 2.santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. 3.santunan cacat Sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
4. 4.santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. 5.santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggaldunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. 6.biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) danjatau alat pengganti (protheses);
7. 7.penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; danj atau

Pasal 15

(1)Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
(1)Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
1. a.santunan sekaligus;
2. b.santunan berkala;
3. c.biaya pemakaman; dan/ atau
4. d.beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memilikimasa luran paling singkat 3 (tiga)tahun dan meninggaldunia bukan akibat KecelakaanKerja.
(2)Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua)orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta.
(4)Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimkasud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

8.beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
(4)Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. --------------- --------------------------------- Pasal 18
(1)Anggaran pelaksanaan Program J aminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal di Daerah, dibebankan pada:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

(1)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1)Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2)Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
(2)Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
(3)Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 77 Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal ~ sef4e"det 1Ol.-C PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, N~A Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal ~ Se~ \M!r ~'Ll BUPATI PURWAKARTA, Pasal 19 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…