DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 78 Tahun 2025

Nomor: 78
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, penerapan restoratif, persyaratan keadilan restoratif, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Pasal 7

e.menjamin Rumah Mediasi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta. 8

(3)Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
(4)Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. c.
(1)Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratifdalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. b.tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima)tahun; dan
3. c.tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,OO(dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeriatau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf
1. e.biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dalam penanganan perkara;
2. f.pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
3. g.adanya perdamaian antara korban dan tersangka. 9
4. c.tindak pidana narkotika;
5. d.tindak pidana lingkungan hidup; dan
6. e.tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)tidak berlaku dalam hal terdapat kriterie./keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
(6)Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
1. a.telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. 1.mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. 2.mengganti kerugian Korban;
  3. 3.mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  4. 4.memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
2. b.telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
3. c.masyarakat merespon positif.
(7)Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
(8)Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan un~'erkara:
1. a.tindak pidaru. -dap keamanan negara, martabat Presiden dan Vv -esiden, negara sahabat, kepala negara sahabat se. '\plnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. b.tindak pidana yang di. .ncam dengan ancaman pidana minimal; 10 kukan analisis terhadap hasil dan evaluasi penyelenggaraan melakukan tindak lanjut yang Sekretaris Darah.
(3)Pemerintah Daerah pelaksanaan monito Keadilan Restoratif 1 diperlukan. monitoring dan evaluasi terhadap Keadilan Restoratif di Kabupaten Desa melakukan penyelenggaraan Purwakarta.
(2)Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ilaporkan kepada Bupati melalui
(1)Perangkat daerah terkait bersama Camat dan Lurah/Kepala BABIX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10 Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Keadilan Res toratif di wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan:
1. a.menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan ada upaya dari tersangka untuk mengembalikan kerugian;
2. b.melakukan dukungan penyelenggaraan Keadilan Restoratif di wilayah dengan lebih efektifdan optimal;
3. c.berpartisipasi aktif dalam penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan tempat tinggal dengan menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum; dan
4. d.masyarakat dapat berpartisipasi melalui sebuah lembaga kemasyarakatan yang mengawasi proses pelaksanaan Keadilan Restoratif. Kepala Kesbangpol I Mohamad Ramdhan, M.Si 3 Aulia Pamungkas, ST,. Kepala Satpol PP \ M.Si ASDA Pemerintahan dan 4 H. Rahmat Heriansyah, Kesejahteraan t S.8os., M.Si Rakyat PJ. Sekretaris 5 Nina Herlina Daerah Kabupaten ,Putwakarta Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 11 BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR~ Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal S? ..c~tern~r clo:6 BUPATI PURWAKARTA, PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, Diundangkan di ~rwakarta Pada tanggal };,O ~~ ~25 Perangkat daerah Pemrakana ]10 NAMA JABATAlI PH' Kepala Bagian ~.1 Suntama, SH., M.Si Hukum Sekretariat Daerah Penm&kat Daerah KoonUnasi 2 Drs. H.

Pasal 12

Biaya yang timbul atas penyelenggaraan Keadilan Restoratif dapat bersumber dari

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan Iatau
c.sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…