DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 79 Tahun 2025

Nomor: 79
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang sasaran penerima manfaat jamsostek, fasilitas dan manfaat peserta, persyaratan penerima manfaat, sumber data dan mekanisme pembayaran, perubahan data peserta, pengelolaan data peserta, besaran iuran dan tata cara pembayaran serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petani sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat petani;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian, yang diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor50,8)_;arr{ Aft / BUPATI PURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANFASILITASIJAMINANSOSIAL KETENAGAKERJAANBAGI PETANI PERATURANBUPATIPURWAKARTA NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWA BARAT telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. 4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. 5.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
9. 3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
10. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. 5.Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta.
12. 6.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk meyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
13. 7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. 8.Peserta adalah seseorang atau kelompok yang ikut ambil bagian.
15. 9.Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang sebagai anggota atau peserta dalam suatu organisasi, program, atau kegiatan tertentu. 10.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai danjatau JAMINANSOSIALKETENAGAKERJAANBAGIPETANI. FASILITASI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGPEDOMAN Tahun 2025 Nomor 118);
16. 8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (LembaranDaerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor222);
17. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor8 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lemabaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor8); BABIII RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.sasaran penerima manfaat;
b.fasilitas dan manfaat peserta;
c.persyaratan penerima manfaat;
d.sumber data dan mekanisme pendataan dan pendaftaran;
e.perubahan data peserta;
f.pengelolaandata peserta;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.untuk mernberikan perlindungan jarninan sosial ketenagakerjaan sehingga petani dapat bekerja dengan tenang dan rneningkatnya produktifitasnya;
b.bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin petani dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
c.memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagkerjaan terhadap petani; dan
d.Upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungipara petani dari resikokerja berupa ProgramJKK danJKM. pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 11.Jaminan Kernatian yang selanjutnya disingkat JKM adalah rnanfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 12.Penerima manfaat adalah petani yang telah dilakukan verifikasidan validasidan disepakati. 13.Santunan adalah bantuan berupa uang atau layanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami resiko selama masa perlindungan sesuai ketentuan perundangan. 14.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. maksimal3 tahun - Perguruan Rp.12.000.000,-/anak/tahun, Tinggi maksimal5 tahun

(6)Dalam hal peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan kerja atau PAK sebelum memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) bulan berturut-turut, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat biaya pemakaman kepada ahli waris.
(7)Manfaat JKK Program Jaminan Kecelakaan Kerja -SMA - SMP BABV FASILITASDANMANFAATPESERTA Pasal 6
(1)Pendaftaran untuk menjadi peserta difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.
(2)Mendapatkan Pelayanan atas Manfaat Program Kecelakaan Kerja dan Kematian sesuai Ketentuan yang berlaku.
(3)Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Petani.
(4)Bantuan Pembayaran iuran sebesar Rp. 16.800,00 per orang per/bulan.
(5)Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggaldunia dalam masa aktif, terdiri atas :
1. a.santunan sekaligus Rp20.000.000,OO (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
2. b.santunan berkala yang dibayar sekaligus sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
3. c.biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah); dan
4. d.beasiswa pendidikan bagi maksimal 2 (dua) anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dengan nominal: - TKsid SD Rp.l.500.000,- /anak/tahun, maksimal8 tahun Rp.2.000.000,- /anak/tahun, maksimal3 tahun Rp.3.000.000,- /anak/tahun, BABIV SASARANPENERIMAMANFAAT Pasal 5
(1)Sasaran penerima manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini adalah Petani.
(2)Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM.
1. g.besaran iuran dan tata cara pembayaran; dan
2. h.pembiayaan. anakj tahun, maksimal 3 tahun - Perguruan Tinggi: Rp.12.000.000,-/ maksimal5 tahun.
(8)Pusat Layanan KecelakaanKerja(PLKK)Tujuan dibentuknya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit jklinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani dengan tepat dan cepat. anakj tahun,-SMA anakjtahun,-SMP merupakan jaminan yang memberikan kompensansi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Program ini memberikan manfaat kepada tenaga kerja dan keluarga berupa :
1. a.biaya Pengangkutan (Maksimum); - Darat / sungai/ danau : Rp. 5.000.000,- - Laut : Rp. 2.000.000,- - Udara : Rp.10.000.000,-
2. b.biaya pengobatan dan perawatan ;Biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. c.sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB); Dua belas (12) bulan pertama 100% x penghasilan Selanjutnya (hingga sembuh) 50%x penghasilan;
4. d.penggantian gigitiruan Rp. 5.000.000,- (maksimum) Penggantian Alat Bantu Dengar Rp. 2.500.000,- (maksimum)Penggantian BiayaKacamata Rp. 1.000.000,- (maksimum);
5. e.layanan Homecare (Diberikanpaling lama 1 Tahun) : Rp. 20.000.000,- (maksimum);
6. f.santunan Cacat Cacat sebagian Anatomis : % table x 80 x penghasilan, Cacat Total Tetap : 70% x 80 x penghasilan Cacat sebagian fungsi: % kurang fungsi x % table x 80 x penghasilan;
7. g.santunan Kematian Karena KecelakaanKerja;
8. h.santunan Kematian pada huruf (g)adalah 60% x 80 kali penghasilan, Santunan Berkala Rp. 500.000,- x 24 Bulan, Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-; dan
9. i.Bantuan Beasiswa Bantuan Beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja : -TK sjd SD : Rp.1.500.000,-j anakjtahun, maksimal8 tahun : Rp.2.000.000,-/ maksimal3 tahun : Rp.3.000.000,-j BAB VIn PERUBAHAN DATA PESERTA Pasall0 Dalam hal terjadi perubahan data Penerima manfaat atau Kegiatan usaha, maka penerima manfaat wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati mela1uiDinas Pangan dan Pertanian paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut.

Pasal 9

(1)Data calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud daIam Pasal 8 diverifikasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk selanjutnya menjadi dasar untuk pendaftaran kepersertaan.
(3)Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta. BABVI PERSYARA TAN PENERIMA MANFAAT

BAB VII

SUMBER DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN Pasa18 Data calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Pertanian.

Pasal 7

(1)Persyaratan penerima manfaat adalah petani Kabupaten Purwakarta yang aktif bekerja sebagai Petani yang pada saat mendaftar berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
(2)Petani Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.petani yang terdata dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
2. b.petani yang difasilitasi pemerintah daerah sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) orang petani; dan
3. c.perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para petani disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(1)Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi petani dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan dinas pangan dan pertanian.
(2)Pengawasan pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan intemal. BABXI PEMBIAYAAAN Pasal 14 Pembiayaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN Pasal 15

Pasal 13

(1)BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Dinas Pangan dan Pertanian membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pemerintah daerah dapat melanjutkan pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Dalam hal kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi, maka penerima manfaat dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. BABX BESARAN lURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Besaran iuran dan penetapan penerima manfaat ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pengelolaandata Peserta dilakukan pemutakhiran data setiap 3 (tiga)bulan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. BE RITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR SAEPUL BAHRI BINZEIN Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal \7 ORaber X>~ BUPATI PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal \1 O~b.e_f W~ PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, PJ. Sekretaris DaerahNina Herlina Darwis Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan dr.H. Agung Suriaatmadja, M.Kes Kepala Bagian Hukum Setda Suntama, SH.,M.Si Paraf Koordinasi Hadyanto Pumama.,S.Hut.MM Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Tatang Sopian.,SP. M.Agr. Phd PIt sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Nanan Sunandar.,SH Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Paraf Pemrakarsa ',.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…