DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Saat Terutang dan Pemungutan, Penghitungan, Pembayaran, Penagihan dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4 t (I ly I ) t t \t h t I r 2 Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor ll Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 1 1 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 1 I 20231;
8.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2024 terrlarrg Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 54 Seri B Nomor 2); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PA"JAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB II

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, DAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN, DAN PELAPORAN Bagran Kesatu

Pasal 3

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

Pasal 4

Besarar pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25%o (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l).

Pasal 5

Opsen Pajak MBLB dibayarkan ke rekening pemerintah Provinsi bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke rekening pemerintah Daerah dengan menggunakan SSPD Pajak MBLB. I II ( .1 { r d t \\^ \? I P q { 5

Pasal 6

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati melakukan Penagihan.
(2)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Penagihan sanksi administratif atas pokok Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
(3)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke rekening pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kefa.
(4)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
(5)Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak.

Pasal 7

Pelaporan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan dengan mencantumkan Opsen Pajak MBLB dalam SPTPD Pajak MBLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati.
(2)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. t d r t I t ) I (q t h I r, ( 6
(3)Dafam hal permohonan Wajib dimaksud pada ayat (1) disetujui, SKPDLB Pajak MBLB. Pajak sebagaimana Bupati menerbitkal
(4)Berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menindaklanjuti kelebihan pembayaran Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan salinan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari ke{a sejak SKPDLB diterbitkan.
(2)Berdasarkan salinan SKPDLB Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAI} V SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB pemerintah Provinsi bersinergi dengan pemerintah Daerah.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Keaa sama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dal/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan / atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. V \ ,l d iq {k I troIM (a) Ke{a sama sebagaimana dimatsud pada ayat (21 dituangkan dalam perjanjian ke{a sarna dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 11

(1)Bupati bersama Gubernur dan bank yang bekerja sama dalam pengelolaan pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan:
1. a.SPTPD atau surat ketetapan Pajak Daerah;
2. b.SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan/atau
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak MBLB dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanj uti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 202s. e t t t) ttt'" ( I / V ft { t ( 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 3 Jcsn on ' ; a-o," OBUPATI PU REJoda TUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal (B V iao'-'o 1; 2c2E SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORE"]O, I 'L Aa9 R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORUO TAHUN NOMOR SERI NOMOR b YULI d /tt 1 f' { I I * b t t h^ ( ( 3 Januari 2025 3 Januari 2025

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…