DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Logo, Dewan Pengawas, Direksi, Kepegawaian, Penyampaian Rancangan RKA, Pengadaan Barang/Jasa, Kerja Sama, Laporan Tahunan Perumda Graha Husada Medika, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi.

(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berjumlah ganjil. t
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
3. c.membentuk tim atau menunjuk tcmbaga profesional untuk meLakukal UKK;
4. d.menentukan formulasi penilaian UKK;
5. e.menetapkan hasil penitaian;
6. f.menetapkan calon anggota Dervan pengawas; dan
7. g.menindaklanjuti calon anggota Dewan pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan dan/atau kebijalan Pemerintah atau pemerintah Daerah.
(4)Pembentukan paniila Seleksi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kemampuan keuangan Perumda Graha Husada Medika;
2. b.ketersediaan Lembaga Profesional; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(2)Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi rnenetapkan bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (3) untuk mengikuti UKK.
(2)UKK sebasaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui tahapan:
1. a.psikotes;
2. b.uiian tertulis keahlian;
3. c.penulisan makalah strategi pengawasan;
4. d.presentasi makalah strategi pengawasan; dal
5. e.wawancara.
(3)UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.tim; atau
2. b.Lembaga Professional.
(4)UKK vang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(5)Tim atau lembaga profesiona-l sebagaimana dimaksud pada avat (3) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
2. b.menetapkan hasil penilaian Ul(K; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(6)Tim atau Lembaga Prc.rfesional sebaqaimala dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Indikator Penilaian UKK sebaqaimana dalam pasal 9 ayat
(5)huruf a terhadap calon angqota Deu,an pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
1. a.pengalaman;
2. b.keahlian:
3. c.integritas dan etika;
4. d.kepemimpinan; .(
5. e.pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintaltan Daerah; dan
6. f.memiliki kemauan yang kuat dal dedikasi tinggi.
(2)Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(3)Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengal huruf d darr huruf f ditentukan oleh Panitia Seieksi.
(4)Bobot penilaian indikator pemahamar terhadap penyelenggara.an Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
(5)Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
(6)Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
1. a.di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
2. b.di atas 7,5 (tuiuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
3. c.7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengarr pengembangan; dan
4. d.di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 11

(1)Baka.l calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkal menj adi calon anggota Dewan Pengawas.
(2)Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
(3)Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota sebagaimana dimal<sud pada ayai 1t1 Dewan Pengawas kepada Bupati.

Pasal 12

(1)Bupati melakukarr wawancara akhir kepada calon =gCgt1 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam fasaf t_l ayat (21 untuk me-nentukan calon anggota Dewan pengawas terpilih. t
(2)Bu p.eti menetapkan 1 (satu) calon alggota Dewal Pengawas terpilih untuk rnasing-masing jabatan anggota Des'an Penga.was setelah melakr rl<an wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat l).
(3)Dalam hal tcr dapat jabatan krr ,rr Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahrrlu menetapk;,r calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
(4)Btr pati dapat meminta masukan li, rua Dewan Pengawas atitu calon ketua Dewan Pengaw;r. Lcrpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk merl,'rapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 13

(1)Bupati menyerahkan calon ang ;r Dewal Pengawas terpilih kepada KPM.
(2)Calon anggota Dewan Pengawirs penandatanganan korrtrak kiner'1,, sebagai anggota Dewan Pengawas. ,, r'pilih melakukan '.cbelum diangkat
(3)Selain menandatangani kontrak 1..;r.rerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ca-lon arrr,',i',r Dewan Pengawas terpilih menanclatang;rni surat l), r ' ,\ , r taar yang berisi kesanggupan untuk rircnjalankar rr rgas dengan baik, bersedia diberlrcntik;rn sewaktu-'r , r rr, dan tidak akan mt'rrggugat atarr merrrq:rjukan pro..,,rrrkum sehubungan dcrrgan pemb< rlrentia! I tersebut.

Pasal 14

(l) Calon anggota Dc\r n Pengawas t, 'pitih diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2)Pengangkatan anggota Dewan i\ ngawas sebagaimana dinraksud pada ayat (1), dilaksar,; rkarl tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.
(3)Pengangkatan anggota Dewan r ,,.ngawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk , r rt,ighindari terjadinya Kexosongan kepengurusan per r.rrda Graha Husada Medika. .t
(4)Anggota Dewan pengawas diar, t:;rt oleh KpM dan ditetapkan dengan Keputusan Kp),;.

Pasal 15

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Ketentuan mengenai seleksi scbagaimana dimaksud dalam Pasa.l 6 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas J'ang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik seiama masa jabatannya.
(3)Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terhadap:
1. a.pelalsanaan pengawasan Perumda Graha Husada Medika;
2. b.pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Graha Husada Medika;
3. c.penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
4. d.antisipasi dan/atau minimalisasi te{adinya kecurangan; dan
5. e.pemenuhan target dalam kontra-k kinerja.
(4)Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen nrinimal terdiri atas:
1. a.Rencana Bisnis;
2. b.RIG; c, laporan keuangal;
3. d.laporan hasil pengawasan;
4. e.koatrak kinerja; dan
5. f.risalah rapat dan kertas kerl'a.
(5)Dalam hal anggota Dewan Peng:rwas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(6)Penandatanganan dimaksud pada kinerja sebagaimala dilakukan sebelum kontrak ayat (5) pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan pengawas.
(7)Dalam hal anggota Dewan pengawas tidak memenuhi kewqliban sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dikenal<an sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Dewan pengawas karena masa jabatannya berakhir. {

Pasal 16

(1)Dewan Pengawas berhak atas penghasilan berupa:
1. a.honorarium;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiern atau insentif kinerja.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ' a ditetapkan paling banyat 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi I (satu) bulan.
(3)Honorarium diberikan setiap bulan'
(4)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas:
1. a.tunjangan hari raYa;
2. b.tunjangan iuran program jaminan kesehatan; dan
3. c.tunjangan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(5)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a sebesar paling banyak I (satu) kali honorarium 1 (satu) bulan.
(6)Tunj angan iuran prograrn jaminan kesehatan dan tunj angan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangal mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosiai.
(7)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengau,as.
(8)Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan keputusan Direksi.
(9)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Graha Husada Medika. Bagial Keempat Pemberhentian

Pasal 17

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
1. a.masa jabatannya berakhir;
2. b.diberherrtikan sewaktu-waktu; dan/ atau
3. c.meninggal dunia.
(2)Instansi Pembina melaporkan ke pada Bupati terhadap anggota Dewan Pengawas yang akan berakhir masa j abatannya untuk mendapatkan keputusal.
(3)Instansi Pembina dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas sebelum memberhentikan sewaktu-waktu Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM untuk mendapatkan keputusan.
(5)Instalsi Pembina melaporkan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia sebagaimana dimal:sud pada ayat
(1)huruf c kepada KPM untuk mendapatkan keputusan berdasarkan laporan dari Direksi.
(6)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 18

(1)Anggota Dewal Pengawas diberhentikan sementara untuk jalgka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Dedam hal setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan belum selesai menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, anggota Dewal Pengawas diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
(3)Pemberhentian sementara anggota ditetapkan dengan Keputusan KPM. Dewan Pengawas

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…