DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Logo, Dewan Pengawas, Direksi, Kepegawaian, Penyampaian Rancangan RKA, Pengadaan Barang/Jasa, Kerja Sama, Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo; BUPATIPURWOREJO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPELAKSANAAN PERATURANDAERAHNOMOR3 TAHUN 2020 TENTANGPERUSAHAANUMUMDAERAHANEKAUSAHAPURWOREJO PERATURANBUPATIPURWOREJO NOMOR TAHUN2025 \l TENTANG BUPATI PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH (SALIN AN] 11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan da.erah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Purworejo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Peru.mda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Instansi Pembina adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan BUMD.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perurnda Aneka Usaha Purworejo. · ·
11.Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
12.Pega.wai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 3);
13.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15.Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk mclakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
16.Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
17.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
18.Laporan Tahunan adalah laporan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
19.Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Purworejo yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo.
21.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
22.Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
23.Cuti adalah hak anggota Direksi atau Pegawai untuk tidak masuk kcrja dalam jangka waktu tertentu sesui keten tuan yang berlaku.
24.Pelaksana Harian Direksi yang selanjutnya disebut Plh. Direksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ru tin dari Direksi yang berhalangan sementara.
25.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya. ' '

(1)Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo berbentuk perisai segi lima berwarna dasar biru dengan garis warna pu tih yang didalamnya terdapat:
1. a.simbol bintang berwarna kuning memiliki makna bahwa manajemen dan karyawan Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan masyarakat yang berke- Tuhan-an Yang Maha Esa;
2. b.padi berjumlah 45 (empat puluh lima) bulir dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur;
3. c.bedug membentuk lingkaran dengan panteg berjumlah 17 (tujuh belas) memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo menjadi BUMD yang merniliki ciri kekhasan Daerah;
4. d.cakra dengan 17 (tujuh belas) mata berwarna kuning memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo memelihara kesejahteraan bagi masyarakat;
5. e.lingkaran bergerigi berjumlah 7 (tujuh) merupakan tanggal berdirinya Perurnda Aneka Usaha Purworejo;
6. f.simbol 2 (dua) buah gunung memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo mengayomi masyarakat dan kesuburan sumber daya sekaligus menunjukkan tahun berdirinya Perumda Aneka Usaha Purworejo;

BAB I

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANGPERATURANPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO.

Pasal 4

Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo bertujuan untuk menampilkan identitas Perumda Aneka Usaha Purworejo yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi Perumda Aneka Usaha Purworejo dalam memberikan layanan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 3

Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo dimaksudkan sebagai:

a.bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan
b.implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 2

LOGO

BAB II

{ 1) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi.

Pasal 7

seleksi administrasi ayat (2) huruf a, bakal calon anggota

(3)Panitia Seleksi melakukan sebagaimana dimaksud pada berdasar kan hasil pen J armgan Dewan Pengawas. pada ayat ( 1) paling(2) Seleksi sebagaimana dimaksud sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.UKK; dan
3. c.wawancara akhir.
(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

Pasal 6

Bagian Kesatu Tata Cara Seleksi DEWAN PENGAWAS BAB III Ketentuan mengenai penggunaan logo Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

Ketentuan mengenai penggunaan logo Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 5

(2)Bentuk dan spesifikasi Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bu pati ini
1. g.simbol anjungan minyak dan gancu memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo memperluas bidang usaha untuk memberdayakan potensi energi dan sum ber day a mineral;
2. h.pita berwarna merah dan putih memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  1. 1.pita berwarna putih dengan tulisan PERUMDA ANEKA USAHA" berwarna hi tam memiliki makna Perumda Aneka Usaha Purworejo bekerja dengan kesucian, ketulusan, dan keluhuran budi; dan J. tulisan "PURWOREJO" berwarna putih memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah.
(3)UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.tim; atau
2. b.Lembaga Professional.
(2)UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui tahapan:
1. a.psikotes;
2. b.ujian tertulis keahlian;
3. c.penulisan makalah strategi pengawasan;
4. d.presentasi makalah strategi pengawasan; dan
5. e.wawancara.
(1)Panitia Seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk mengikuti UKK.

Pasal 9

(2)Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kernampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
2. b.ketersediaan Lembaga Profesional; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 8

(4)Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
3. c.membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
4. d.menentukan formulasi penilaian UKK;
5. e.menetapkan hasil penilaian;
6. f.menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
7. g.menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
(6)Klasifikasi nilai akhir UKKrnelipu ti:
1. a.di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
2. b.di atas 7,5 (tuiuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima] direkomendasikan disarankan;
3. c.7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
4. d.di bawah 7 ,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
(5)Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
(4)Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
(3)Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(2)Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
(1)Indikator Penilaian UKK sebagaimana dalam Pasal 9 ayat
(5)huruf a terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
1. a.pengalaman;
2. b.keahlian;
3. c.integritas dan etika;
4. d.kepemimpinan;
5. e.pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
6. f.memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 10

(6)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
2. b.menetapkan hasil penilaian UKK; dan
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(4)UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. f •
(3)Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
(2)Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(1)Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

Pasal 13

(4)Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.
(3)Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
(2)Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih uniuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(1)Bupati melakukan wawancara akhir kepada calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menentukan calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…