DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang indikator penerapan SRIKANDI; dan penerapan SRIKANDI. Indikator penerapan SRIKANDI dimaksud merupakan kriteria tertentu yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SRIKANDI untuk mencapai maksud dan tujuan. Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. kriteria sumber daya; dan b. tahapan pelaksanaan penerapan SRIKANDI. Penerapan SRIKANDI dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, diperlukan pengaturan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam pengelolaan arsip dinamis dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah serta guna mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kegiatan penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika;
a.bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika penyelenggaraan pemerintah Daerah, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran rnasyarakat, dan daerah; Menimbang BUPATIPURWOREJO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SISTEMINFORMASIKEARSIPANDINAMISTERINTEGRASI DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH PERATURANBUPATIPURWOREJO NOMOR TAHUN2025 !?.. TENTANG BUPATIPURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH (SALIN AN) 12 sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 5.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah Daerah.
6. 6.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
7. 7.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. 8.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.

Pasal 1

INFORMASI LINGKUNGAN TENTANG SISTEM TERINTEGRASI DI Menetapkan: PERATURAN BUPATI KEARSIPAN DINAMIS PEMERINTAHDAERAH. MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati terdiri atas:
1. a.indikator penerapan SRIKANDI;dan
2. b.penerapan SRIKANDI.
(2)Indikator penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kriteria tertentu yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SRIKANDI untuk mencapai maksud dan tujuan.

Pasal 4

(2)Penerapan SRIKANDIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(1)Setiap Perangkat Daerah dalam pengelolaan Arsip Dinamis harus menerapkan SRIKANDI.

Pasal 3

(2)Peraturan Bupati mi bertujuan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan SRIKANDI secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. { 1) Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan SRIKANDI.

Pasal 2

9.Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan Kearsipan.
10.Pencipta Arsip adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan dan perguruan tinggi swasta terhadap Arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dan/ atau bantuan luar negeri dan pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pencipta Arsip sebagai pemberi kerja.
11.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
12.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
13.Infrastruktur adalah kelengkapan sistem pengelolaan Arsip Dinamis elektronik mencakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras ( hardware) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik. SH MH 'PALA BAGIANi HUKUM BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN NOMOR SERI NOMOR R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR Ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Diundangkan di Purworejo pada tanggal YULI HASTUTI Ttd BUPATI PURWOREJO, Ditetapkan di Purworejo pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(4)Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas:
1. a.kriteria sumber daya; dan
2. b.tahapan pelaksanaan penerapan SRIKANDI. 29 April 2025 29 April 2025 2025 12 E 10 B. Dimensi Organisasi
  1. 1.Dukungan Pimpinan Dukungan pimpinan adalah lingkungan kerja yang mencerminkan sejauh mana atasan dan pimpinan mendorong pekerjaan, inovasi, meningkatkan keterampilan dan memberikan pengakuan kepada pegawai untuk mendukung penggunaan SRIKANDI. Dukungan pimpinan atau manajemen puncak memberikan efek yang kuat pada kegunaan sistem. lndikatornya adalah: Kebermanfaatan sistem dimaknai dengan sejauh mana seseorang atau suatu entitas percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sistem diberlakukan guna mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan dan bermanfaat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa indikator penerapan SRIKANDI sebagai berikut: A. Dimensi Teknologi
  2. 1.Kualitas Informasi Kualitas Informasi mencakup masalah konten aplikasi. Konten harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman. SRIKANDI mampu menampilkan informasi yang lengkap, relevan, mudah dimengerti, dan aman yang merupakan antar muka SRIKANDI dengan pengguna.
  3. 2.Kualitas Sis tern Kualitas sistem merupakan aspek pelayanan e-govemment dan diidentifikasi dalam 4 (empat) dimensi yaitu kemudahan navigasi, ketersediaan, waktu respon dan keamanan. System quality merupakan tingkat kemampuan sistem untuk meningkatkan kemampuan pengguna mengakses SRIKANDI secara mudah. Indikatornya yakni:
3. a.kemudahan navigasi Pengguna mudah dalam melakukan navigasi pada SRIKANDI.
4. b.ketersediaan SRIKANDItersedia setiap saat ketika dibutuhkan.
5. c.waktu respon SRIKANDIcepat dalam melakukan respon ketika diakses, serta memberikan kemudahan akses terhadap situsnya.
6. d.keamanan SRIKANDIaman untuk melakukan pengiriman Naskah Dinas dan pengelolaan Arsip Dinamis. I. INDIKATORPENERAPAN SRIKANDI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN PERATURANBUPATI PURWOREJO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPANDINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH 12 C. Dimensi Sumber Daya Manusia
  1. 1.Pelatihan Pengguna SRIKANDI Pelatihan pengguna SRIKANDI adalah layanan pendukung bagi pengguna yang memungkinkan menjalankan tugasnya. Indikatornya adalah:
7. a.ketersediaan Instansi menyediakan pelatihan bagi seluruh pengguna SRIKANDI.
8. b.dukungan Tersedianya dukungan materi latihan yang memadai selama pelatihan. Serta terdapat dukungan teknologi informatika setelah pelatihan.
9. c.efektivitas hasil pelatihan membuat pengguna dapat menggunakan SRIKANDIdengan efektif.
  1. 2.Kepercayaan Individu Kepercayaan individu dalam kapasitasnya sendiri untuk memengaruhi perilaku tertentu dalam menggunakan SRIKANDI, indikatornya adalah:
10. a.pengalaman diri. Pengguna nyaman dalam menggunakan SRIKANDIsendiri.
11. b.kemampuan diri. Pengguna mudah mengoperasikan peralatan pendukung untuk menggunakan SRIKANDI dengan usahanya sendiri. Mampu menggunakan SRIKANDImeski tidak ada orang yang menunjukkan cara menggunakannya.
12. a.penggunaan sistem Pemimpin selalu memantau tingkat penggunaan SRIKANDI.
13. b.evaluasi sistem Pemimpin memperhatikan berbagai masalahan terkait pengoperasian SRIKANDI. c.dukungan Pemimpin menyediakan dukungan berupa dana untuk kepentingan operasional SRIKANDI.
14. d.implementasi Pimpinan mendorong penggunaan dan memberikan perhatian pada kinerja SRIKANDI.
  1. 2.Fasilitasi Penerapan SRIKANDI Infrastruktur organisasi dan fasilitas teknis yang ada harus dapat mendukung penggunaan teknologi/ sistem misalnya pelatihan pengguna dan komunikasi. Indikatornya adalah:
15. a.kemampuan. Organisasi harus mampu menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan untuk menggunakan SRIKANDI.
16. b.pemberdayaan akses. Organisasi memberikan kemudahan mengakses terhadap peralatan kantor yang dibutuhkan dalam menggunakan SRIKANDI.
17. c.pengetahuan. Pengguna memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan SRIKANDI.
18. d.dukungan yang memadai. Terdapat staf / arsiparis yang membantu ketika menghadapi masalah dalam menggunakan SRIKANDI. A. Sumber Daya Dalam rangka menerapkan SRIKANDIdiperlukan berbagai sumber daya kearsipan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menerapkan SRIKANDIsebagai berikut:
  1. 1.Infrastruktur
19. a.tersedianya jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik yang merupakan suatu sistem jaringan berbasis local area network (LAN) atau jejaring nirkabel (wireless network) yang terkoneksi internet dan dapat mengakses SRIKANDIpada Pusat Data Nasional.
20. b.server merupakan perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan dan juga penyimpanan data/ dokumen digital.
21. c.komputer klien merupakan perangkat keras yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik sehingga dapat mengakses SRIKANDIpada Pusat Data Nasional.
22. d.sistem keamanan adalah suatu sistem jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik yang menjamin Infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem.
  1. 2.Suprastruktur Merupakan serangkaian kelengkapan SRIKANDIyang melingkupi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaksana (sumber daya manusia}, serta norma standar prosedur dan kriteria SRIKANDI.
23. a.kelembagaan tersedianya organisasi kearsipan yang secara fungsi dapat melaksanakan penyelenggaraan kearsipan di masing Pencipta Arsip. Kelengkapan fungsi kearsipan pada Pencipta Arsip terdiri dari Unit Pengolah Arsip Aktif dan Unit Kearsipan yang mengelola Arsip inaktif sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan di Pencipta Arsip.
24. b.ketatalaksanaan proses bisnis pengelolaan Arsip Dinamis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 ten tang II. PENERAPANSRIKANDI
  1. 3.Penerimaan Pengguna SRIKANDI Pengguna SRIKANDI menilai ada kepentingan yang dirasakan sehingga berdampak langsung pada penerimaan pengguna terhadap SRIKANDI, yaitu sebagai alat untuk mengelola Arsip mereka. Indikatornya adalah:
25. a.Arsip sebagai Memori Organisasi. Pengelolaan Arsip menjadi tanggung jawab setiap orang dalam lingkungan instansi. Menggunakan Arsip untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Organisasi sangat bergantung terhadap Arsip untuk mencapai satu atau lebih tujuan.
26. b.Arsip sebagai Alat Bukti. Arsip yang dikelola dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan, khususnya tentang pengelolaan Arsip Dinamis. Proses bisnis SRIKANDI dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
27. c.Pelaksana (Sumber Daya Manusia)
  1. 1.Bupati
  2. 2.Wakil Bupati
  3. 3.Pejabat pimpinan tinggi Aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
  4. 4.Pejabat administrator Aparatur sipil negara yang memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  5. 5.Pejabat pengawas Aparatur sipil negara yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
  6. 6.Pejabat pelaksana Aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  7. 7.Pejabat fungsional Aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.
  8. 8.Pejabat fungsional arsiparis Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
  9. 9.Pengelola Arsip Seseorang yang memiliki pendidikan dan/ atau pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan deskripsi.
  10. 10.Pengguna Arsip Internal organisasi dan antar Perangkat Daerah.
  11. 11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokurnentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.
  12. 12.Unit Pengolah atau Unit Kerja Satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan dalam kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
  13. 13.Sentral Arsip Aktif (Central File) Tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip Aktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
  14. 14.Unit Kearsipan Satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan. B. Tahapan Penerapan
  15. 1.Persiapan
28. a.implementasi SRIKANDI diakses pada laman www.srikandi.arsip.go.id;
29. b.sosialisasi penerapan SRIKANDIdi lingkungan Pemerintah Daerah;
30. c.pelaksanaan fungsi SRIKANDI; dan
31. d.peningkatan kompetensi dan kapasitas para pengelola SRIKANDI.
  1. 2.Bimbingan Konsultasi
32. a.pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi penerapan SRIKANDI sehingga dapat dimanfaatkan di Perangkat Daerah;
33. b.peningkatan kompetensi dan kapasitas para pengelola SRIKANDI
  1. 3.Ketersediaan helpdesk SRIKANDI di Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dalam memecahkan masalah dalam penerapan SRIKANDI.
  2. 4.Monitoring dan Evaluasi SRIKANDI
34. a.dalam rangka menjamin terselenggaranya penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi;
35. b.monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur pemanfaatan SRIKANDIdalam pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik;
36. c.monitoring dan evaluasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia baik secara berkala maupun insidentil;
37. d.Perangkat Daerah yang tidak menggunakan SRIKANDImenjadi catatan khusus dalam pengawasan kearsipan internal; dan
38. e.Perangkat Daerah yang menerapkan SRIKANDIsecara konsisten dan berkesinambungan dapat diusulkan untuk meraih penghargaan.
  1. 15.Sentral Arsip Inaktif (Record Centerj Tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip Aktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
  2. 16.Pimpinan Pencipta Arsip Pimpinan tertinggi pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Daerah. 1 7. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kepala perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
39. d.Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis diperlukan ketersediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman dalam proses bisnis pengelolaan Arsip Dinamis, antara lain:
  1. 1.tata Naskah Dinas;
  2. 2.klasifikasi Arsip;
  3. 3.jadwal retensi Arsip;
  4. 4.klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
  5. 5.pedoman pengelolaan Arsip Dinamis. YULI HASTUTI Ttd BUPATI PURWOREJO, C. Integrasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  6. 1.Sistem pemerintahan pada intinya adalah pengelolaan informasi dan Arsip, oleh karena itu kegiatan pemerintahan akan bermuara pada terciptanya Arsip yang dikelola oleh pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  7. 2.Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kedalam satu kesatuan alur kerja layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  8. 3.Layanan publik berbasis elektronik yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya harus mempertimbangkan ketentuan fungsional dalam bidang kearsipan dinamis, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
  9. 5.Akses SRIKANDI
40. a.infrastruktur SRIKANDI menggunakan teknologi cloud pada Pusat Data Nasional. Teknologi ini memudahkan pengguna dalam mengakses atau menjalankan aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi; dan
41. b.dalam hal penggunaan SRIKANDI, Pemerintah Daerah tidak perlu mempersiapkan server.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…