DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 22, perubahan L,ampiran Huruf C, D, E dan F.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo;

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, pelayanan dan kesejahteraan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rum.ah Sakit Umum Daerah cir. Tjitrowardojo diberikan Remunerasi berupa imbalan kerja berupa uang yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah cir. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah; Menimbang: a. bahwa dalam upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan pelayanan kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah cir. Tjitrowardojo; BUPATI PURWOREJO, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADANLAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAJGT UMUM DAERAH cir. TJITROWARDOJO KABUPATENPUWOREJO TENTANG PERATURANBUPATI PURWOREJO NOMOR TAHUN 2025 BUPATI PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH [SALIN AN] 13 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 24, Seri E Nomor 14) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KABUPATENPURWOREJO. MEMUTUSKAN:
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20203 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. 5.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 24 Seri E Nomor 14); 2 Mengingat Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
7. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. 3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
9. 4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. 5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
11. 6.BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Tjitrowardojo adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah sebagai unit orgarusasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
12. 7.Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD dr. Tjitrowardojo, terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. 8.Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo yang mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab umum operasional dan keuangan.
14. 9.Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 10.Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada RSUD dr. Tjitrowardojo.
11.Pelaksana Togas yang selanjutnya disingkat Pit. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
12.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
13.Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dr. Tjitrowardojo.
14.Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar RSUDdr. Tjitrowardojoyang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
15.Pegawai adalah Pegawai RSUDdr. Tjitrowardojo yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya. 16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Pegawaiyang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional adalah Pegawai pada RSUD dr. Tjitrowardojo yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu, memiliki pengetahuan, kecakapan dan/ atau ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan profesi di bidang kesehatan atau di luar bidang kesehatan yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan status kepegawaiannya bukan sebagai PegawaiAparatur Sipil Negara.
19.Remunerasi pada RSUD dr. Tjitrowardojo yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. 4
20.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
21.Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
22.Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
23.Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
24.Bonus Atas Prestasi adalah imbalan atas prestasi kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
25.Pesangon adalah irnbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD dr. Tjitrowardojo.
26.Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
27.Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
28.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD dr. Tjitrowardojo yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
29.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Tjitrowardojo kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. 5

(1)Anggaran yang dialokasikan untuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan untuk:
1. a.Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD sebesar 4% (empat persen);

Pasal 11

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan medical check up, home care, pelayanan keluarga berencana, poliklinik perjanjian, poliklinik eksekutif, poliklinik test cepat molekuler, telemedicine dan tes polymerare chain reaction, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasinya diatur oleh Pemimpin BLUD.
(3)Pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo dari jasa pelayanan yang dibiayai oleh JKN dialokasikan untuk lnsentif sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);
2. b.pendapatan dari pelayanan yang dibiayai dari pendapatan di luar JKN, dialokasikan untuk Insentif sesuai besaran jasa pelayanan dalam komponen tarif yang berlaku di RSUD dr. Tjitrowardojo; dan
3. c.pendapatan dari pelayanan pada kasus wabah ( emerging disease) dialokasikan untuk Insentif sebesar 45% (empat puluh lima persen).
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan, kecuali pelayanan medical check up, home care, pelayanan keluarga berencana, poliklinik perjanjian, poliklinik eksekutif, poliklinik test cepat molekuler, telemedicine dan tes polymerare chain reaction.
(1)Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif.

Pasal 10

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 6

(3)Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan jika pendapatan RSUD dr. Tjitrowardojo melebihi target pendapatan yang telah ditentukan.
(2)Bonus Atas Prestasi dapat diberikan setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
1. a.hasil capaian perjanjian kinerja Pemimpin BLUD tahun berjalan minimal 110% (seratus sepuluh persen) sesuai laporan realisasi pendapatan tahun berjalan;
2. b.realisasi target penerimaan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut;
3. c.persentase realisasi belanja keseluruhan minimal 80% (delapan puluh persen); dan
4. d.terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan Bonus Atas Prestasi yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
(1)Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.

Pasal 14

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Pejabat Pengelola BLUD yang merangkap sebagai pejabat struktural diberikan Insentif sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola BLUD ditambah 10% (sepuluh persen) dari Insentif sesuai kedudukannyasebagaipejabatstruktural.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang menduduki Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
(2)Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Insentif Pemimpin BLUD.
1. b.Insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebesar 5% (lima persen); dan
2. c.Insentif bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebesar 91 % (sembilan puluh satu persen). 7
(6)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Plh. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, mendapat insentif pada jabatan definitif dan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
(5)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Pih. dalam jabatan yang setingkat, mendapat insentif pada jabatan definitif dan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
(4)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, mendapat insentif pada jabatan definitif dan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
(3)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Pit. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, mendapat insentif pada jabatan definitif dan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
(2)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Plt. dalam jabatan yang setingkat, mendapat insentif pada jabatan definitif dan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari insentif pada jabatan yang dirangkapnya.
(1)Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap Pit. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, menerima insentif pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima insentif pada jabatan definitifnya.

Pasal 22

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan sasaran pemberian Bonus Atas Prestasi diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
(4)Kelebihan target pendapatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan untuk Bonus Atas Prestasi sebesar 40% (empat puluh persen). 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025. Pasal II

6.Ketentuan Lampiran Huruf C, D, E dan F sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah cir. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten PurworejoTahun 2023 Nomor 24 Seri E Nomor 14), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan insentif bagi Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLVD.
(9)Dalam hal Pejabat Pengelola atau Pegawai di lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo menjadi Pit. atau Plh. pada Perangkat Daerah, unit organisasi atau unit kerja di luar RSUD dr. Tjitrowardojo, dapat memilih lnsentif berdasarkan perhitungan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) atau memilih tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(8)Dalam hal Pit. atau Plh. di lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo berasal dari Perangkat Daerah, unit organisasi atau unit kerja di luar RSUD dr. Tjitrowardojo, dapat memilih Insentif berdasarkan perhitungan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) atau memilih tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(7)Insentif bagi Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh diperhitungkan sejak tanggal mulai menjabat dan diberikan dengan ketentuan telah melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh dengan masa penugasan paling singkat 1 (satu) bulan. 9 SH MH a.<ac:11.,.,..NAN SESUAI DENGAN ASLINY A PALA BAGIAN HUKUM BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN NO MOR SERI NOMOR R. ACHMAD KURNIA WAN KADIR Ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Diundangkan di Purworejo pada tanggal YULI HASTUTI Ttd BUPATI PURWOREJO, Ditetapkan di Purworejo pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. 10 30 April 2025 30 April 2025 2025 13 E 11 2,5

4.Grade IV: 3,5 IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry, lncenerator, Isolasi, IPAL, Radioterapi.
3.Grade III: 3 Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, CSSD, Pemulasaran .Jenazah, Fisioterapi, Sanling, IPCN, MPP, OM, Casemix dan PDE.
2.Grade II: Rekam Medis, Adm.Perkantoran dan Adm.Keuangan Shift, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan, Laboratorium Non Shift, dan IPSRS.
1.Grade I: Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Non Shift, Petugas kebersihan dan Petugas Kebun, Security, dan Portir NI LAI 3 RATING 2 RESIKONO C. RISIKO KERJA INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT JASA TIDAK LANGSUNG LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KABUPATEN PUWOREJO 11 11 3
4.Case Manager, Pengawas Keperawatan, 3,5 Kepala Ruangan, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang.
33.Bidan Primer, Perawat Primer dan Koordinator.
2.Manager On Duty (MOD), Penanggung 2,5 Jawab, PIC E-Klaim/BPJS, PIC SIPP, PIC PIPP, Surveilans RS, Sek:retaris Komite, dan Kepala Shift/Ka. Tim.
1.Tenaga fungsional, ketua sub komite, PIC 2 PRB BPJS dan staf struktural yang tidak memegang jabatan. RATINGNILAIRESIKONO E. JABATANYANGDISANDANG 3 3,5 3 2,5 2
4.Grade IV: IBS, IGD, ICU, PICU, dan NICU.
3.Grade III: Rawat Inap, Racliologi Shift, Laboratorium Shift, IPCN, MPP, Raclioterapi, DM, Casemix dan PDE.
2.Grade II: Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Shift, Gizi, Laundry, Farmasi, Rawat Jalan, CSSD, Racliologi Non Shift, Laboratorium, Fisioterapi, Pemulasaran Jenazah, Ambulans, Security, Portir Shift, IPSRS Shift, IPAL, dan Incenerator.
1.Grade I: Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift, dan Portir Non Shift. RATINGNILAIRESIKONO D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN 12 YULI HASTUTI Ttd BUPATI PURWOREJO, NO RESI KO NILAI RATING
1.Indeks Kinerja lndividu (IKI) Kurang 1
2.Indeks Kinerja Individu (IKI) Sedang 3 10
3.Indeks Kinerja lndividu (IKI) Baik 5
4.Indeks Kinerja Individu (IKI) Baik Sekali 8 F. HASIL/CAPAIAN KINERA
6.Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik, Ketua 5 Komite Keperawatan, Ketua Komite Nakes Lain, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Etik, Ketua Komite K3RS, Ketua SPI, dan Ketua Tim Kerja.
5.Sekretaris Instalasi, Kepala Unit, bendahara 4 Pengeluaran dan Kepala SMF. 13

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023