DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mal Pelayanan Publik (MPP), Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, ny€rman, dan aman;
b.bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terj'angkau, nyzrman, dan aman diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2O2l tenlang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2O2l tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oteh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan MaI Pelayanan Publik; I E 19 2 1 Menetapkan 3 4 5 6 7 8 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023iettang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 teriang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2I5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2O2l tettang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2221; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2O2I tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MaI Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1s73); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEI\IYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURWORE.JO. t-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenaagan Daerah.
5.Perangkat Daerah Telo:ris adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis menangani materi pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.
6.Pelayanan Rrblik adalah kegiatar atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yarrg disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7.MaI Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, kmbaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekeda di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melalsanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Publik.
9.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata_ mata untuk kegiatan Pelayanan publik. F
10.Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasalnya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11.Gerai Pelayanaa adalah tempat pemberian pelayanan dari organisasi penyelenggara di MPP.
12.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan / atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggarazrn Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b.meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.MPP;
b.sumber daya manusia;
c.sarana dan prasarana;
d.peran serta masyarakat;
e.pembiayaan; dan
f.monitoring dan evaluasi. F

BAB II

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Pasal 5

(1)MPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis secara ex-officio.
(2)Dalam menyelenggarakan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dart penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
(3)Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Perangkat Daerah Teknis memiliki fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dal/ atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan waktu pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam penyelenggaraan MPP;
7. g.penyediaan informasi dan data terkait penyelenggaraan MPP; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 6

(1)Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri atas:
1. a.Kementerian atau kmbaga;
2. b.Badan Usaha MiJjk Negara;
3. c.Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
6. f.unit layanan pendukung lainnya. k
(2)Pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimalsud pada ayat (1) melaksanakan Kesepakatan Bersama sebelum melakukan layanan dalam MPP.
(3)Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengal Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberi Layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Pelaksana penyelenggaraan MPP pada Gerai Pelayanan terdiri atas:
1. a.Pelaksana dari Perangkat Daerah Teknis; dan
2. b.Pelaksana dari Organisasi Penyelenggara.
(2)Pelaksana dari Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis.
(3)Pelaksana dari Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Penyelenggara. Bagran Keempat Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

(1)Penyelenggara MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.
(2)Penyelenggaraan pelayanaa dalam MPP terdiri atas:
1. a.pelayanan langsung;
2. b.pelayanan secara elektronik;
3. c.pelayanan mandiri; dan/atau
4. d.pelayanan bergerak.
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka. t-
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan pelayanal yang diberikan dalam bentuk interalrtif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang mem€rnfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakal pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunalan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dima}sud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/ atau gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayalan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 9

(1)Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, Standar Pelayanan dan staldar operasional prosedur masing masing Organisasi Penyelenggara.
(2)Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSI,A

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas:
1. a.seluruh pegawai Perangkat Daerah Teknis; dan
2. b.perwakilan Organisasi Penyelenggara yarrg melalsanakan tugas dalam MPP.
(2)Perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP. t.t
(3)Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAE} IV SARANA DAN PRASARANA

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…