DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembina dan Pengawas BLUD, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan; Mengingat: 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20f8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); BI,IPATI PURWORAIO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURWORE.]O NOMOR I TAHUN i(:-' TENTANG 2 Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewart perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan layanan umum di bidang kesehatan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggarazrn penerapan pola tata kelola keuangan BLUD bidang kesehatan dalam memberikan pelayanal kesehatan kepada masyarakat. / 3
9.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggara€rn penerapan pola tata kelola keuangan BLUD bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat di BLUD bidang kesehatan yang bertalggung jawab terhadap kine{a operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis. ll.Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD bidang kesehatan yang bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
12.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organ yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang berfungsi sebagai pengawas internal pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja BLUD serta pengaruh lingkungan sosialnya.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan angg€rran Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD Bagran Kesatu

Pasal 2

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

a.pembina teknis dan pembina keuangan;
b.SPI; dan
c.Dewan Pengawas. 4

Pasal 3

(1)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufa yaitu PPKD

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ' ' Pemerintahan nidang Kesehatan sebagai Pembina teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan sosialisasi kepada BLUD meliputi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
2. b.melakukan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
3. c.melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi dalam pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi BLUD;
4. d.memberikan pelayanal konsultasi terkait permasalahan teknis pengelolaan BLUD;
5. e.memberikan umpan balik hasil Pembinaan serta memberikan rekomendasi kepada BLUD; dan
6. f.men5,r:sun dan menyampaikan laporan Pembinaan teknis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(2)PPKD sebagai Pembina keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 bertugas:
1. a.memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
2. b.melakukan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan
3. c.melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan
4. d.memberikan pelayanan konsultasi terkait permasalahan pengelolaan keuangan BLUD; dan
5. e.men1rusun dan menyampaikan laporan Pembinaan keuangan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. ( 5

Pasal 5

(1)SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
(2)SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(3)SPI berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Pemimpin BLUD.
(4)SPI pada BLUD paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak be{umlah 3 (tiga) orang'
(5)SPI pada BLUD dapat melibatkan unsur dari luar BLUD yang berkompeten.
(6)Pelibatan unsur dari luar BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas SPI ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi syarat: a. b. sehat jasmani dan rohani; memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, berperilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; memahami tugas dan fungsi BLUD; memiliki pengalaman teknis pada BLUD; benjazah paling rendah D-3 (Diploma 3); pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan mempunyai sikap independen dan objektif. c. d. e. f. h. 1 J. k I 6

Pasal 7

(1)SPI bertugas membantu Pemimpin BLUD untuk:
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan elisiensi dan produktivitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
(2)SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat; dan
2. b.pelaksanaan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur yang diterapkan BLUD.
(3)SPI dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
1. a.melakukan audit internal dalam penyelenggaraan pelayanan maupun keuangan BLUD dengan cara review, monitoring dan evaluasi;
2. b.melakukan audit tertentu atas permintaan Pemimpin BLUD; dan
3. c.meminta keterangan dan informasi baik berupa data maupun dokumen untuk keperluan audit internal. (a) Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi dan menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), SPI dapat beke{a sama dengan Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati.
(2)Dewan Pengawas dibentuk untuk Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD. I '7
(3)Dewan Pengawas hanya dibentuk pada BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas bertugas:
1. a.memantau perkembalgan kegiatan BLUD;
2. b.menilai kinerja keuangan maupun nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola;
3. c.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit eksternal pemerintah;
4. d.memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
5. e.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
  1. 1.RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. 2.permasalahan yang menjadi kendala da,lam pengelolaan BLUD; dan
  3. 3.kine{a BLUD.
(2)Penilaian kine{a keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur minimal meliputi:
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yan g diberikan (r entabilitasl ;
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditasl;
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (soluabilitasl; dan
4. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(3)Penilaian kine{a nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester atau sewaktu- sewaktu atas permintaan Bupati 8

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas berfungsi sebagai keterwakilan pemilik (gouerning bodyl dalam melakukan Pengawasan nonteknis BLUD secara internal.
(2)Keputusan Dewan Pengawas merupakan keputusan yang bersifat gabungan (kolektif kalegia\.

Pasal 11

Dalam melalsanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:

a.menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD;
b.menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c.meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola BLUD mengenai penyelenggaraan pelayanan dan penatausahaan keuangan BLUD; dan
d.memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…