DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Usaha atau Kegiatan yang Dapat Diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Tim Verifikasi, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Pelaporan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2023); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
5.Insentif Investasi yang selanjutnya disebut Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6.Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dalam upaya meningkatkan Investasi di Daerah.
7.Tim Verifikasi Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan verifikasi, penilaian, dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
8.Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 3
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau lembaga/ instansi yang berwenang memberikan izin.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15.Pemohon adalah orang perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari pemerintah pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan untuk dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.bantuan Modal kepada usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah;
4. d.pelatihan dan/atau fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi di Daerah;
5. e.fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.
(2)Bentuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2)Bentuk Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Persyaratan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi:
1. a.usaha mikro, usaha kecil atau koperasi:
  1. 1.surat permohonan, minimal memuat: a) identitas Pemohon; dan b) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
  3. 3.fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum bagi Pemohon koperasi;
  4. 4.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan;
  5. 5.fotokopi dokumen Perizinan Berusaha; dan
  6. 6.surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.
2. b.usaha menengah dan usaha besar:
  1. 1.surat permohonan, minimal memuat: a) identitas Pemohon; dan b) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan. 6
  2. 2.proposal pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, minimal memuat: a) identitas Pemohon; b) lingkup usaha; c) kinerja manajemen; d) perkembangan usaha; dan e) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
  4. 4.fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
  5. 5.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan;
  6. 6.fotokopi dokumen Perizinan Berusaha; dan
  7. 7.surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas diri penerima kuasa, bagi pengajuan permohonan yang dikuasakan.
(2)Persyaratan permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan perluasan atau pengembangan usaha harus dilengkapi dengan:
1. a.neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.perluasan atau perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
3. c.lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas atau dikembangkan;
4. d.jumlah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing; dan
5. e.fotokopi persetujuan bangunan gedung.
(3)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q kepala DPMPTSP.
(2)Permohonan yang diterima oleh DPMPTSP dikaji dan diteliti oleh Tim Verifikasi.
(3)Hasil penelitian dan pengkajian Tim Verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi. 7

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 8

(1)Bupati membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. b.ketua : Kepala DPMPTSP;
3. c.sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
4. d.anggota : 1. unsur Perangkat Daerah yang menangani pemberian Insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  1. 2.unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan/atau
  2. 3.akademisi/praktisi.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. b.melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
3. c.melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
4. d.menetapkan urutan Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Investasi;
5. e.menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan;
6. f.menyusun dan menyampaikan berita acara penilaian pelaksanaan tugas verifikasi kepada Bupati sebagai dasar pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
7. g.menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan masukan dalam pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. 8

Pasal 9

Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan berita acara dan rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dan huruf g.

Pasal 10

(1)Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
(2)Tim Verifikasi meneliti dan melakukan penilaian terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang diajukan Pemohon.
(3)Penelitiaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam forum rapat koordinasi Tim Verifikasi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
(4)Jika dipandang perlu Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon.
(5)Hasil verifikasi dan penilaian dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan kesimpulan berupa rekomendasi.
(6)Tim Verifikasi menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan penilaian kepada Bupati dengan dilampiri berita acara verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Berdasarkan laporan dari Tim Verifikasi, Bupati menetapkan permohonaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diterima atau ditolak.
(8)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dapat diterima, DPMPTSP menyiapkan dan memproses penetapan Keputusan Bupati tentang pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
(9)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditolak, kepala DPMPTSP menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon yang berisi alasan penolakannya. 9
(10)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya penyampaian laporan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(11)Format instrumen penilaian, berita acara Tim Verifikasi, laporan hasil penilaian Tim Verifikasi, keputusan Bupati dan surat penolakan pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk Investasi baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk perluasan atau pengembangan usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…