DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (4) Pasal 4, penambahan ayat (5) Pasal 4, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 40, penyisipan Pasal 40A, penambahan Bagian Kelima.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahur: 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo perlu dilalrukan penyempurnaan terhadap mekanisme permohonan pengajuan, penatausahaan, dan penyaluran hibah, serta penambahan pengaturan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sehingga perlu diubah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 r) t2 3I t4 15 16 t7 18 l9 20 I I t I t 4/ ti I ( I 6. t t t T 4 v t Ft + BUPATI PURWORB"IO, 4 3 Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);
5.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2O22 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O22 Nomor 68); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOI,AAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSTAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68 Seri E Nomor 64) diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidan dan Menteri sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. I 2 J 4 5 6 7 8 9 1l r 13 l4 15 76 17 18 t9 20 h I Ir It Ih ,l / s 4 0 I + + I t t b, t 10 I 2 3 4 5 7 8 9 1 I t2 13 t4 15 16 t7 18 19 20 h l t I ( n 1 / 4 L 6 ( i t f & (
2. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. 3.Daerah adalah Kabupaten h-rrworejo.
4. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 5.Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. 6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
7. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralcyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. 8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
9. 9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. lO. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. ll.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. 12.SKPD Pengelola Hibah atau Bantuan Sosial, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan belanja Hibah atau Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapataa dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo sesuai tugas dan fungsi masing masing.
11. 13.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. 14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. 15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda_l yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yErng tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial pottik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. e 10 ,V
14. 16.l,embaga adalah wadah tempat orang-orzlng berkumpul, bekerja sarna secara terencana, terorganisir, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
15. 17.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. 18.Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifrk telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 19.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
18. 20.Pemohon adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik atau individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Pemerintah Daerah.
19. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. 22.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
21. 23.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melalsanakan tugas dan fungsi SKpD yang dipimpinnya.
22. 24.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sslagran kewenangan pA dalam melaksanakan sebagran tugas dan fungsi SKPD. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 I t3 t4 l5 16 t7 18 19 20 t t ( A { 4/ h q { 4 I 0 I I + v .? f D, t
23. 25.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
24. 26.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. 27.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26. 28.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
27. 29.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
28. 30.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membaYarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. 31.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyuusunan rancangan APBD.
30. 32.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggarErn dengal kuantitas dan kualitas yang terukur.
31. 33.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi I (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
32. 34.Kegiatan adalah bagran dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKpD sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
33. 35.Sub Kegiatan adalah bentuk alrtivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah Daerah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 Y 13 I 4 15 t7 18 19 20 ( t ( 1} (/ tt I ( I 0 t { 1 k t b, f l ll 16 /
34. 36.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menzrmpung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
35. 37.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
36. 38.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
37. 39.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
38. 40.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. 4l.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
39. 42.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran / penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
40. 43.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
41. 44.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas _ beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
42. 45.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
43. 46.Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi te{adinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, |<efolnnok, dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomLna alam, atau bencana alam yang jika tidal< diberikan belanja Bantuan Sosial akan scmakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 1 2 3 5 6 7 8 I 10 11 t2 13 1 4 15 16 17 19 20 h I ( t ( I h ,l / a I b I f I L 0 f b{ t 18
44. 47.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secErra sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendal<, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. 48.Lembaga Non Pemerintahan adalah organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.
46. 49.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang hidup bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan tertentu.
47. 50.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 51.Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD Pengelola dengan susunan keanggotaan dari intemal SKPD Pengelola yang bertugas melaksanakan evaluasi dan verilikasi permohonan untuk mendapatkan Hibah atau Bantuan Sosial.
48. 52.Rekening Virtual Acaunt adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identifrkasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran.
49. 2.Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.pemerintah provinsi;
c.pemerintah kabupaten/ kota lainnya;
d.BUMN;
e.BUMD;
f.Badan dan kmbaga;
g.Organisasi Kemasyarakatan yang hukum Indonesia; dan
h.Partai Politik.

(2)Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. berbadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t) 2I , 13 l4 15 16 t7 l8 19 20 fr l P A t ,(/ h + / 4 L 6. I t 7 i 4 1 b, t
(3)Pemberian Hibah sebagaimana dimalsud pada ayat (l) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memenuhi kriteria minimal:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. 1.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.Badan dan kmbaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.Partai Politik; dan/atau
  4. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(5)Pemberian Hibah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemberi dana.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(l) {bah kepada Badan dan l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d, diberikan dengan persyaratan minimal:

a.memiliki kepengurusan di Daerah;
b.memiliki surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat;
c.berkedudukan dalamwilayah Daerah; dan/ atau I 2 .) 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 l4 15 l6 t7 18 19 20 4 t r It ( h ( L I 4 ( 6 t + t i t t bt t t2
d.berkedudukan di luar wilayah menunjang pencapaian sasaran Kegiatan Pemerintah Daerah. Daerah untuk Program dan (21 Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e, diberikan dengan persyaratan:
a.memiliki kepengurusan di Daerah;
b.semua anggota koperasi berada di wilayah Daerah;
c.memiliki pusat kegiatan/ operasional di wilayah Daerah;
d.telah mendapatkan pengesahan badan hukum;
e.bukan merupakan koperasi karyawan atau koperasi fungsional;
f.merupakan koperasi primer;
g.aktif melaksanakan rapat anggota tahunan;
h.mempunyai nilai kesehatan koperasi paling rendah kategori cukup sehat dadan 2 (dua) tahun terakhir, bagi koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam; dan
i.tidak sedang menerima pinjaman dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha kecil dan menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

(3)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (71, diberikan dengan persyaratan:
1. a.telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah. {4) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), diberikan dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik.
  1. 4.Ketentuan Pasal berikut: 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 8

(1)Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, BUMN atau BUMD, Badan, dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 l3 l4 l6 t7 18 19 20 h I P L { ( I ( t I 0 h b r t , 1 b, t 15 7 (21 Permohonan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diajukan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan/ ketua/ kepala atau sebutan lain dari satuan keq'a dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l);
2. b.kepala daerah bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. c.kepala daerah bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh pemerintah kabupaten / kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
4. d.direksi atau sebutan lain bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
5. e.direksi atau sebutan lain bagi permohonan Hibah yang diqiukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
6. f.pimpinan Badan atau l,embaga dan kepala kesekretariatan Badan atau kmbaga atau sebutan lain yang dipersamakan bag, permohonan Hibah yang diajukan oleh Badan dan kmbaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan
7. g.pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan kepala kesekretariatan Organisasi Kemasyarakatan atau sebutan lain yang dipersamalan bagr Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
(4)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen:
1. a.proposal, yang minimal memuat:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.maksud dan tujuan;
  3. 3.rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
  4. 4.jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran; dan
  5. 5.alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan.
2. b.surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan; dan
3. c.gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan Hibah untuk frsik/ kontruksi. I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1 I t2 13 l4 15 16 t7 18 19 ^ t I I I t {/ q .l / I I ,6 ( f 4 I q I b, r 20
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi permohonan untuk mendapatkan hibah yang diajukan oleh Pemerintah Pusat.
(6)Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
1. a.fotokopi karhr tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari Badan atau kmbaga yang mengajukan permohonan Hibah;
2. b.fotokopi peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Badan atau kmbaga yang bersangkutan; dan
3. c.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat. (71 Dalam hal perrnohonan di4iukan oleh Badan atau kmbaga yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
4. a.fotokopi karhr tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari Badan atau Lembaga yang mengajukan permohonan Hibah;
5. b.fotokopi surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
6. c.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat.
(8)Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan atau kmbaga yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari Badan atau lembaga mengajukan permohonan Hibah;
2. b.fotokopi pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
3. c.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat. I 2 3 4 5 6 7 8 10 l1 72 13 15 l6 t7 18 19 20 I I t t I q h I / 4 ( I I I I t t 9 74 b,
(9)Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan atau lcmbaga yang berupa yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari Badan atau l€mbaga yang mengajukan permohonan Hibah;
2. b.fotokopi akta notaris pendirian yayasan yang bersangkutan;
3. c.fotokopi pengesahan badan hukum yayasan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; dan
4. d.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat.
(10)Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan atau Iembaga yang berupa perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
1. a.fotokopi karhr tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari Badan atau kmbaga yang mengajukan permohonan Hibah;
2. b.fotokopi pengesahan badan hukum perkumpulan dari kementerian yang membidangi urusan hukum; dan
3. c.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat.
(11)Dalam hal permohonan diajukan oleh koperasi, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimalsud pada ayat (4), permohonan Hibah harus dilampiri:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari pimpinan dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan dari koperasi yang mengajukan permohonan Hibah;
2. b.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat;
3. c.susunan kepengurusan koperasi;
4. d.surat kglerangan bahwa semua anggota koperasi berada di wilayah Daerah;
5. e.fotokopi pengesahan badan hukum koperasi dari - kementerian yang membidangi urusan hukum;
6. f.surat - keterangan bahwa koperasi yang bersangkutan bukan merupakan kopi:rasi atau koperasi fungsional;
7. g.fotokopi bukti status koperasi merupakan koperasi primer; 1 c J 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 l6 t7 18 19 20 rt Y t t t il I t I 4 ( ,5 I I T I L, I b, f 15
8. h.fotokopi bukti penyelenggaraan rapat anggota tahunan 3 (tiga) tahun terakhir;
9. i.bukti penilaian kesehatan koperasi paling rendah kategori cukup sehat dalam 2 (dua) tahun terakhir, bagr koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam; dan
10. j.surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha kecil dan menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(12)Dalam hal permohonan diajukan oleh Partai Politik, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dan persyaratan yang harus dipenuhi diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan bagi Partai Politik.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bagran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani ketatausahaan melakukan rekapitulasi terhadap permohonan Hibah beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dan selanjutnya meneruskan permohonan Hibah dan dokumen kelengkapannya beserta daftar rekapitulasinya kepada Bupati. (21 Bupati memberikan disposisi kepada SKPD Pengelola untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan pemberian disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Bupati.
(4)Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, disposisi sebagaimana dimalsud dalam ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
(5)Permohonan Hibah yang telah diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteruskan kepada kepala Bagran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang memfasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial untuk dicatat dan didiskibusikan sesuai disposisi Bupati/Wakil Bupati kepada SKPD Pengelola untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifrkasi oleh SKPD tersebut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I t2 13 74 15 16 t7 18 19 20 fr I r I 0 h 1 t, 4 (
1. b.I f t b, r N
(7)Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon Hibah harus menyampaikan kembali permohonan yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada SKPD Pengelola yang melakukan evaluasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan Hibah.
(8)Apabila setelah permohonan Hibah dikembalikan, Pemohon Hibah tidak dapat membetulkan dan/ atau melengkapi permohonan Hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka SKPD Pengelola yang melakukan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon Hibah.
(9)Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa proposal Hibah beserta kelengkapannya telah sesuai dengan ketentuan, maka SKPD Pengelola yang melakukan evaluasi selanjutnya melaksanakan verilikasi guna mengetahui kesesuaian antara isi proposal dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan dengan keadaan yang sebenarnya. (lO) Jika hasil verifikasl sslagaimana dimaksud pada ayat
(9)menyatakan bahwa permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut disampaikan oleh kepala SKPD Pengelola kepada Bupati melalui TApD dalam bentuk rekomendasi.
(11)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berisi keterangan tentang evaluasi dan verifikasi terhadap berkas permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada pemohon Hibah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(12)TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disetujui oleh SKfn eengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dJngan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 I 3 14 l6 t7 l8 r9 20 ( l p I tt,I () / u I {. t, I 4 b, tI
(6)Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD Pengelola ternyata permohonan Hibah belum benar dan/ atau belum lengkap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi, SKPD mengembalikan permohonan Hibah kepada Pemohon Hibah. l5 + 1
(13)Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaklud pada ayat (12) permohonan Hibah yang diajukan tidak dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan Hibah beserta dokumen kelengkapannya kepada SKPD Pengelola untuk dikembalikan kepada Pemohon Hibah dengan disertai alasan penolakannya.

6.Ketentuan Pasal 1O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Terhadap perrnohonan Hibah yang diajukan oleh Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia untuk kegiatan yang bersifat frsik dan nonfisik yang bersumber dari dana Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kegiatan yang telah diprogramkan/direncanalan, dilaksanakan dan/atau didanani bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, dapat diberikan Hibah dalam bentuk uang dengan besaran sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemberi dana atau sesuai dengan petunjuk pedoman dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau Pemerintah Daerah.
7.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 (l) Rekomendasi dari Kepala SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) dan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi Ernggaran Hibah dalam dokumen Rencana Ke{a Pemerintah Daerah, rancangan kebijakan umum APBD, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal lg
(1)Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang liajukan oleh penerima Hibah kepada SKPD Pengelola. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ll t2 13 74 15 l6 t7 l8 19 20 I h r t t Iri1 1 / t 6 t I + ) 4 t h, r

Pasal 10

l0 0

(2)Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat pengartar permohonan pencairan dari penerima Hibah;
2. b.keputusan Bupati tentang penetapan penerima Hibah dan besaran penerimaan Hibah yang disampaikan oleh SKPD Pengelola;
3. c.NPHD;
4. d.rencana penggunaan dana Hibah;
5. e.berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah oleh SKPD Pengelola dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.surat pernyataan tanggung jawab proposal atas permohonan Hibah oleh SKPD Pengelola dengan format sebagaimana tercantum dalam l,ampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. g.fotokopi kartu tanda penduduk kepala/pimpinan dan bendahara Badan/kmbaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia selaku penerima Hibah yang masih berlaku;
8. h.fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro bulan be{alan atas penerima Hibah yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang atau daItar Rekenrng Viranl Amunt atas nama penerima hibah yang diterbitkan oleh bank;
9. i.surat kuasa bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diketahui kepala desa/ lurah dan camat setempat apabila yang menandatangani kuitansi dan NPHD bukan kepala/pimpinan dan Bendahara Badan/kmbaga/Organisasi Kemasyarakatan selaku penerima Hibah;
10. j.pakta integritas penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
11. k.laporan penggunaan dana atas penerimaan Hibah tahun sebelumnya atau surat pernyataan belum pemah menerima Hibah pada tahun sebelumnya bag, calon penerima yang belum pernah memperoleh Hibah.
(3)Pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdisarkan keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Hibah serta dilengkapi dengan kuitansi yang ditandataagani oleh penerima Hibah dan kuitansi dinas. I 2 3 4 5 6 7 9 10 1l t2 13 t4 15 16 77 l8 19 20 I I r /t ( (t V h I 0 6 ( { t v t D, r 8 ,l
(4)Bendahara pengeluaran SKPD Pengelola berdasarkan SPD dan keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Hibah menerbitkan SPP-LS} dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
1. a.surat pengantar SPP-LS;
2. b.ringkasan SPP-LS;
3. c.rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
4. d.persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPK-SKPD Pengelola.
(6)Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka kepala SKPD Pengelola menerbitkan SPM. (71 Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD Pengelola mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Pengelola untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.
(8)Dalam hal kepala SKPD Pengelola berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
(9)Kepala SKPD Pengelola menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
1. a.surat pengantar SPM-LS;
2. b.surat pertanggungiawaban mutlak dari PA;
3. c.surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD Pengelola/PPK Unit SKPD Pengelola yang dilampiri ceklist kelengkapan dokumen;
4. d.ringkasan SPM-LS;
5. e.rincian SPM-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
6. f.kcputusaa Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Hibah.
(10)Kuasa BUD meneliti kelengkapan SpM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbiti<an SP2D. paling llmbat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
(11)Kuasa BUD menyerahkan Sp2D kepada bank dan selanjutnya bank mendistribusikan- dana kepada penerima Hibah melalui pemindahbukuan ke n6mor T.!.$.g bank/Rekening Ifrrtual Aeouri penerima Hibah. I 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 l3 l4 15 16 t7 18 19 20 t t t b t 4, A ,l / { 6 t f I I t F, t 4 +

9.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang akan mengajukan permohonan Bantuan Sosial harus menyampaikan permohonan/usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk proposal melalui Bagran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani ketatausahaan. (21 Permohonan/usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah melalui SKPD Pengelola sesuai urgensinya.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperuntukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat dapat diajukan oleh masyarakat dan/ atau lembaga Non Pemerintahan.
(4)Proposal yang diajukan oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diketahui dan dibubuhi cap oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat dan minimal memuat informasi tentang:
1. a.maksud dan tujuan penggunaan;
2. b.jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan;
3. c.identitas lengkap Pemohon, terdiri atas:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tempat, tanggal lahir;
  3. 3.alamat lengkap;
  4. 4.nomor induk kependudukan;
  5. 5.status perkawinan; dan
  6. 6.pekerjaan/alrtivitas;
4. d.fotokopi kartu tanda berlaku. penduduk yang masih
(5)loq9""l yang diajukan oleh masyarakat dan/atau kmbaga Non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua darr sekretaris dan dibubuhi cap Lembaga serta diketahui dan dibubuhi cap oleh kepala desa atau lurah dan camat setempat.
(6)Permohonan secara tertulis sebagaimala dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat/ kmbaga Non pemerintahan dilengkapi - dengan dokumen:
1. a.proposal, yErng memuat minimal:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.maksud dan tujuan; I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 l4 15 16 17 18 19 20 n t h t 4/ h ? / 4 I { P I t I q v 1 F,

Pasal 31

l +

3.rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
4.jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;
5.alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan bag permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

b.fotokopi karhr tanda penduduk yang masih berlaku dari ketua dan sekretaris bag permohonan yang diajukan lembaga non pemerintahan. l7l Dalam hal proposal permohonan Bantuan Sosial diajukan oleh kmbaga Non Pemerintahan, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Bantuan Sosial juga harus dilengkapi dengan:
a.akta notaris atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi/Lembaga yang berwenang mengenai pendirian Lembaga Non Pemerintahan yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial;
b.surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat setempat;
c.salinan izin operasional/ tanda daftar Lembaga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
d.bukti sewa kontrak gedung/bangunan bag, Lembaga Non Pemerintahan yang gedung/ bangunan kantor/sekretariatnya menyewa.
1. 10.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 t4 15 16 l7 18 19 20 I l f, t t q, \ 7 t I 6 I + v .) t F, *

Pasal 33

Bantuan Sosial dalam bentuk uang dapat diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau kmbaga Non Pemerintahan yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah maupun kegiatan yang telah diprogramkan/direncanakan, dilaksanakan dan/atau didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah dengan besaran sesuai petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau Pemerintah Daerah.

11.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(l) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada SKPD yang diuraikan ke dalam jenis belanja Bantuan Sosial. l2l Obyek belanja Bantuan Sosial dan rincian belanja baatuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.individu;
b.keluarga;
c.Kelompok Masyarakat; dan
d.lembaga Non Pemerintahan.
1. 12.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Permohonan pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang diajukan oleh penerima atau masyarakat/ kmbaga Non Pemerintahan yang mengusulkan kepada SKPD Pengelola, disertai kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat pengantar permohonan pencairan;
2. b.keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial yang disampaikan oleh SKPD Pengelola;
3. c.rencErna pengguna€rn dana Bantuan Sosial;
4. d.berita acara evaluasi dan verifrkasi permohonan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam I^ampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.surat pernyataan tanggung jawab proposal dengan format sebagaimana tercantum dalam l,ampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya atas nama individu/pengurus (ketua dan bendahara) penerima Bantuan Sosial yang masih berlaku;
7. g.fotokopi buku tabungan bank atau rekening bank atau rekening giro bulan berjalan atal nama penerima Bantuan Sosial atau rekening SKPD Pengelola yang menyalurkan Santuan Sosial yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang atau daftar Rekening Wrtual Awuit atas nama penerima Bantuan diterbitkan oleh bank; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1l t2 13 14 15 16 77 18 19 20 I l I tu I i ( 0 ( 3 I 4 I d I I + T q t b, t Sosial yang
8. h.surat kuasa bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diketahui kepala desa/ lurah dan camat setempat apabila yang hadir untuk pencairan bantuan bukan calon penerima Bantuan Sosial;
9. i.pakta, integritas penerima Bantuan Sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam L,ampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
10. j.laporan penggunaan dana tahun sebelumnya atau surat pernyataan belum pernah menerima Bantuan Sosial pada tahun sebelumnya bagr calon penerima yang belum pernah memperoleh Bantuan Sosial.
(3)Bendahara Pengeluaran SKPD Pengelola berdasarkan SPD dan keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
1. a.surat pengantar SPP-LS;
2. b.ringkasan SPP-LS;
3. c.rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
4. d.keputusan Bupati tentang penetapzrn penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. e.persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atau ayat(2l.. l2l Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial serta dilengkapi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial dan kuitansi dinas. (41 Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh PPK-SKPD Pengelola.
(5)Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dinyatakan lengkap dan sah, maka kepala SKPD Pengelola menerbitkan SpM.
(6)Dalam hal dokumen Spp sebagaimana dimaksud qalg afal (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD pengelola merigemUafitan dokumen SPP-LS kepada Bendahara pingeluaran SKPD Pengelola untuk dilengkapi. l7l Pd* lal kepala SKpD pengclola berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat y"ng dib.i wewenang untuk menandatangani SpM. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1l t2 l3 l4 15 16 19 20 rt l I t l/ ,fr 'l ( a ( { I { v I L { b, t 8 t7 18 l
(8)Kepala SKPD Pengelola menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
1. a.surat pengantar SPM-LS;
2. b.surat pertanggungiawaban mutlak dari PA;
3. c.surat pernyataan verilikasi PPK-SKPD Pengelola/PPK Unit SKPD Pengelola yang dilampiri ceklist kelengkapan dokumen;
4. d.ringkasan SPM-LS;
5. e.rincian SPM-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
6. f.keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial.
(9)Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
(1O)Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya bank mendistribusikan dana kepada penerima Bantuan Sosial melalui pemindahbukuan ke nomor rekening bank/ Rekenin g Virtual Ac@unt penerima Bantuan Sosial.

13.Di antara Pasal 4O dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4OA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4OA (l) Dalam hal penerima Bantuan Sosial kepada keluarga yang tercantum dalam keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meninggal dunia, Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota keluarga penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam I (satu) kartu keluarga penerima Bantuaa Sosial. (21 Anggota keluarga penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan ahli waris yang tercantum dalam I (satu) kartu keluarga dari penerima Bantuan Sosial.

(3)Penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan al<ta kematian dari SKPD yang berwenang dan surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa.

14.Setelah Bagian Keempat Bab III ditambahkan I (satu) F"qi", yalmi Bagian Kelima sehingga berbunyi ".L"g.iberikut: I 2 .1 4 5 6 7 9 10 l1 12 13 t4 15 t7 18 19 20 I l t b 4 I I 4 ( q t f I L o 1 v r ! 8 16 1l Bagran Kelima Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 46A

(1)Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanal<an sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang brsangkutan. (21 Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.korban bencana;
2. b.korban kebakaran;
3. c.orang terlantar; dan/atau
4. d.korban Risiko Sosial lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebelumnya tidak alokasi anggaran yang direncanakan. tidak melebihi dapat pagu
(4)Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
(5)Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD Pengelola.
(6)Pelaksanaan dan penatausaahan serta pelaporan dan pertanggungiawaban belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 72 13 14 15 17 18 19 20 I I I t ( ( t, 3 / /. L 0 I { L L L I F, r 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal O BUPATI REro{' Diundangkan di Purworejo pada tanggal dPi . SEKRETARIS DAERAH KAB PURWORF^IO, I n. acgueo KURNIAwAN KADIR BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORF^'O TAHUN NOMOR SERI NOMOR I 2 3 4 6 7 8 9 10 11 t2 13 74 15 16 t7 18 19 20 I I t, L I t (/ t, ,l / q t t r f 1 I o { 0t k 3 Maret 2025 3 Maret 2025 3 E 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…