DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelola Keuangan Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, BLUD , Dana BOS, Dana Desa, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purworejo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKPAD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
13.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
17.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
18.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
20.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
21.Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
22.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
26.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
27.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
28.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
30.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
33.Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
35.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
36.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
37.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
38.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
39.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan PA/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
40.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
42.Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
43.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
44.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
45.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
46.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
47.Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
48.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
49.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
50.Rekening Operasional adalah rekening milik Perangkat Daerah/Unit SKPD/BLUD yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro dan/atau deposito yang dipergunakan untuk menampung pendapatan Perangkat Daerah/Unit SKPD/BLUD yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Perangkat Daerah/Unit SKPD/BLUD.
51.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas Daerah.
52.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
53.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan Daerah.
54.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah.
55.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
56.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
57.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
59.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
60.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
61.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
62.Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
63.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
64.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
65.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
66.Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
67.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
68.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
69.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
70.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
71.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
72.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
73.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
74.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah ganti uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
75.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
76.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
77.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
78.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
79.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
80.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.
81.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
82.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
83.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
84.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
85.Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran penerimaan yang telah dilakukan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau pihak lain dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke RKUD.
86.Kerugian Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah yang berupa uang atau surat berharga lainnya dan Barang Milik Daerah.
87.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
88.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, Sub Kegiatan target Kinerja dan anggaran BLUD.
89.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
90.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja belanja daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
91.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan pertanggungjawaban GU yang terakhir.
92.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan pertanggungjawaban TU.
93.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh PA untuk pengesahan pertanggungjawaban GU yang terakhir oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya diterbitkan SP2D-GU Nihil oleh Kuasa BUD.
94.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-TU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh PA/KPA untuk pengesahan pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD.
95.Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan pertanggungjawaban GU yang terakhir oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD.
96.Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-TU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD.
97.Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan.
98.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
99.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
100.Hari adalah hari kerja.
101.Bank Pengelola adalah bank pengelola Rekening Operasional.
102.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
103.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengelola Keuangan Daerah;
b.pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
c.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
d.akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
e.pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f.kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
g.BLUD;
h.Dana BOS;
i.Dana Desa;
j.penyelesaian kerugian Daerah;
k.informasi Keuangan Daerah; dan
l.pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah;
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
12. l.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas:
1. a.Bendahara Penerimaan Pembantu;
2. b.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. c.bendahara Dana BOS;
4. d.bendahara BLUD;
5. e.bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan
6. f.bendahara khusus lainnya.
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(5)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala BPKPAD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(6)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang dengan memperhatikan sistem pengendalian internal.
(7)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(8)Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf j, pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan tetap atau berhalangan sementara dapat ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(9)Penjabat, pelaksana tugas, pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang masa berlakunya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau berakhirnya masa tugas sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
3. c.koordinasi dalam penyusunan laporan Keuangan Daerah.
(3)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA-SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. f.menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdapat kewenangan lain yaitu:
1. a.mengelola Investasi;
2. b.menetapkan Anggaran Kas;
3. c.melakukan pembayaran melalui SP2D;
4. d.membuka RKUD;
5. e.membuka rekening penerimaan;
6. f.membuka rekening pengeluaran; dan
7. g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.
(4)Kewenangan mengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari Investasi tersebut.
(5)Dalam hal kewenangan mengelola Investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD dapat melaksanakan pengelolaan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)PPKD dapat melimpahkan sebagian atau seluruh tugas dan/atau kewenangannya kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas:
1. a.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
4. d.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
5. e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
6. f.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
7. g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah.
(7)PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu paling singkat selama 7 (tujuh) Hari, karena:
1. a.melakukan kunjungan dinas ke luar daerah atau keluar negeri;
2. b.mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus;
3. c.menunaikan ibadah haji, menjalani rawat inap di rumah sakit;
4. d.cuti; atau
5. e.alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pejabat yang berwenang dapat mengusulkan pejabat di lingkungan BPKPAD sebagai pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
(2)Pejabat yang diusulkan sebagai pelaksana harian dapat menandatangani dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.
(3)Kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan tidak menghilangkan kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyangkut hal strategis dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada PPKD.

Pasal 7

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan BPKPAD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang Daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan Investasi Daerah;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
9. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. j.melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah; dan
11. k.melakukan penagihan Piutang Daerah yang sudah diverifikasi dan validasi oleh SKPD teknis.
(4)Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
2. b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
3. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
(5)Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
(6)Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(7)Kriteria mengenai pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakuan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya;
12. l.menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
13. m.menetapkan pejabat lainnya pada SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
14. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
1. a.penanggung jawab program;
2. b.penanggung jawab subkegiatan;
3. c.pembantu bendahara; dan
4. d.pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lain, meliputi:
1. a.menyusun Anggaran Kas SKPD;
2. b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. d.menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
5. e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui RKUD; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(4)Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
1. a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD);
3. c.menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
4. d.menetapkan pembantu Bendahara Penerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan DPA-SKPD;
6. f.mengelola utang yang menjadi kewajiban SKPD kepada pihak lain sebagai akibat:
  1. 1.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  2. 2.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  4. 4.kewajiban lainnya yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. g.mengelola piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagai akibat:
  1. 1.perjanjian atau perikatan;
  2. 2.berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  4. 4.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai PPKom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)PA yang bertindak sebagai PPKom dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPKom atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub Kegiatan ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.besaran anggaran dan jumlah Kegiatan/sub Kegiatan; dan/atau
2. b.jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian keluaran setiap sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran.
(4)Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, UPT, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD selaku PA disertai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(8)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
(9)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai PPKom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)KPA yang merangkap sebagai PPKom dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPKom atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran unit organisasi bersifat khusus;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran unit organisasi bersifat khusus;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. g.menandatangani SPM;
8. h.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
9. i.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
10. j.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
11. k.menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
12. l.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
13. m.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…