DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024); MEMUTUSKAN: 2 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Bupati adalah Bupati Purworejo.
3.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinperintransnaker adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
4.Kepala Dinperintransnaker adalah Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Kemasan yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Kemasan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinperintransnaker yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perindustrian dalam menyelenggarakan layanan rumah kemasan.
6.Kepala UPTD Rumah Kemasan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala unit kerja pada Dinperintransnaker yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perindustrian.
7.Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian pada UPTD Rumah Kemasan.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
10.Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

3 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Kemasan.
(2)UPTD Rumah Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

(1)UPTD Rumah Kemasan berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Rumah Kemasan dipimpin oleh Kepala UPTD Rumah Kemasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinperintransnaker.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD Rumah Kemasan terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

UPTD Rumah Kemasan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perindustrian dalam menyelenggarakan layanan rumah kemasan.

Pasal 6

UPTD Rumah Kemasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Rumah Kemasan;
b.pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan peralatan rumah kemasan;
c.pembuatan dan perbaikan desain kemasan dan redesain kemasan dari pelaku usaha;
d.pemeliharaan sarana dan prasarana;
e.pelaksanaan ketatausahaan;
f.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Kemasan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinperintransnaker sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPTD bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rumah Kemasan.

Pasal 8

(1)Subbagian tata usaha dipimpin oleh Kasubbag TU.
(2)Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1)Subbagian tata usaha bertugas menyiapkan bahan koordinasi menyusun program kerja, mengelola administrasi, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program kerja dan rencana kerja subbagian tata usaha;
2. b.penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
3. c.penatausahaan kepegawaian;
4. d.penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
5. e.pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
6. f.pengelolaan data dan sistem informasi; 5
7. g.pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

(1)Jabatan Fungsional dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPTD Rumah Kemasan.
(2)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.
(3)Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pejabat Fungsional bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang keterampilan atau keahliannya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…