DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Mekanisme Pendaftran Penerima Bantuan Iuran, Pendanaan, Rekonsiliasi Data, Pengawasan dan Pengendalian dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.
7.Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan nasional yang preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
8.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPKS.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi PPKS.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memastikan semua penduduk terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan nasional.
(2)Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional kepada PPKS.
(3)PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.anak terlantar;
2. b.anak jalanan;
3. c.lanjut usia terlantar;
4. d.penyandang disabilitas;
5. e.gelandangan;
6. f.pengemis;
7. g.pemulung;
8. h.orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
9. i.korban tindak kekerasan;
10. j.perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
11. k.Fakir Miskin.
(4)PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan bantuan iuran dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.warga Kabupaten Rembang;
2. b.tingkat kesejahteraan keluarga; dan
3. c.bukan PBI.

BAB III

MEKANISME PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1)PPKS yang ingin menerima bantuan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan nasional mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana yang bertempat di Mal Pelayanan Publik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang mencantumkan sebagai warga Rembang; dan
2. b.surat keterangan status warga dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

(1)Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bukan termasuk penerima PBI JK.
(3)Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana memberikan rekomendasi kepada pemohon sebagai penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan nasional dengan bukti berupa surat rekomendasi.
(4)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PPKS mengajukan permohonan pendaftaran sebagai peserta JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
(2)Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PPKS kepada BPJS Kesehatan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

(1)Dinas Kesehatan mengalokasikan Iuran Jaminan Kesehatan pada rencana kerja perangkat Daerah.
(2)Besarnya alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran Iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pendanaan Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PPKS di Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REKONSILIASI DATA

Pasal 9

(1)Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemutakhiran data sasaran setiap bulan per orang per alamat guna memastikan data yang akurat dan terbaru.
(2)Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan rekonsiliasi data secara berkala dalam kurun waktu tertentu bersama BPJS Kesehatan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Daerah.
(2)Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pemeriksaan rutin; dan
2. b.supervisi langsung.
(3)Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Kabupaten Rembang Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…