DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 9 dan angka 10 Pasal 1, penambahan huruf c dan huruf d Pasal 4, penambahan huruf c dan huruf d Pasal 5, dan perubahan Pasal 6.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. Pasal I Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 34);
b.Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 10); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6.Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.
7.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
8.Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.
9.Petani Cengkeh adalah orang yang memiliki perkebunan cengkeh dan melakukan kegiatan budidaya tanaman cengkeh.
10.Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang dipekerjakan oleh petani cengkeh untuk memetik cengkeh.
2.Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BLT DBHCHT diberikan kepada:

a.Buruh Tani Tembakau;
b.Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
c.Petani Cengkeh; dan
d.Buruh Tani Cengkeh.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 5

Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:

a.bagi Buruh Tani Tembakau sebagai berikut:
1. 1.berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. 2.benar sebagai Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan: a) surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan: 1) domisili; 2) dihapus; 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT; 4) dihapus; dan 5) diutamakan mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting. b) dihapus.
b.bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:
a.berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
b.terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
c.diberikan 1 (satu) kali per orang.
c.bagi Petani Cengkeh sebagai berikut:
1. 1.berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. 2.benar sebagai Petani Cengkeh yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan: 1) domisili; 2) memiliki perkebunan atau lahan cengkeh; 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT;
d.bagi Buruh Tani Cengkeh sebagai berikut:
1. 1.berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. 2.benar sebagai buruh tani cengkeh yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan: 1) domisili; 2) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang menerima BLT DBHCHT.
3. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan data alokasi BLT kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(3)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
(4)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
(5)Data Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
(6)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada bulan Juni setiap tahun penerimaan BLT DBHCHT. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 16 Juni 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 16 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd AGUS SALIM BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 10 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…