DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 109 Tahun 2025

Nomor: 109
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Alokasi Anggaran, Penggunaan ADD, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
12.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan ADD pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp93.193.776.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN ADD

Pasal 3

Penggunaan ADD dalam APB Desa menggunakan skala prioritas untuk:

a.Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan jabatan BPD;
c.Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
d.Siltap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
e.belanja lainnya.

Pasal 4

(1)Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. b.Sekretaris Desa Rp2.403.000,00 (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah); dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. c.Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(2)Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tunjangan jabatan Kepala Desa dengan klasifikasi:
  1. 1.Desa swasembada paling banyak sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  2. 2.Desa swakarya maksimal sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  3. 3.Desa swadaya maksimal sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. b.tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
(3)Rincian tunjangan jabatan Kepala Desa sesuai dengan klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Anggota BPD memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. b.wakil ketua sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.sekretaris sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
4. d.anggota sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(3)Tunjangan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

(1)Siltap ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
2. b.Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Siltap Ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling cepat bulan Maret dengan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan pembayaran Siltap bulan sebelumnya tahun berjalan.

Pasal 8

Belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menggunakan skala prioritas untuk:

a.operasional Pemerintah Desa;
b.operasional BPD;
c.operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
d.pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
e.jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW;
f.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
g.pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD, pengisian dan pelantikan Perangkat Desa dan serah terima jabatan; dan
h.pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd Ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 109 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…