DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 110 Tahun 2025

Nomor: 110
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.006.521.606.809,05 (dua triliun enam miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus sembilan koma nol lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; dan b. Pendapatan transfer.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B elanja Daerah Tahun Anggaran 202 6; Meng ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
3.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 202 3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 202 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 3 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 202 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A nggaran 202 6 (Lembaran Daer ah Republik Indonesia Tahun 202 5 Nomor 9); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Bupati Adalah Bupati Rembang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.006.521.606.809,05 (dua triliun enam miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus sembilan koma nol lima rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp467.473.908.490,30 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh koma tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp179.352.800.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp262.994.644.080,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp13.026.464.410,30 (tiga belas miliar dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh koma tiga puluh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebesar Rp179.352.800.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.Pajak Sarang Burung Walet
4. d.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.246.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp25.140.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp44.870.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp33.290.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebesar Rp1.246.800.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
2. b.Pajak Reklame Kain; dan
3. c.Pajak Reklame Melekat/Stiker.
(2)Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(3)Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

(1)Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, sebesar Rp25.140.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak batu kapur;
2. b.Pajak granit/andesit;
3. c.Pajak pasir dan kerikil;
4. d.Pajak pasir dan kuarsa;
5. e.Pajak tanah liat;
6. f.Pajak tras; dan
7. g.Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
(2)Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp17.420.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
(3)Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
(5)Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
(6)Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
(7)Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(8)Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 11

(1)Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
(2)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebesar Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah).
(3)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…