DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 112 Tahun 2025

Nomor: 112
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Yang Meliputi Ketentuan Pasal 1 diubah , Ketentuan Pasal 4 diubah , Ketentuan Pasal 13 diubah , Ketentuan Pasal 14 diubah .

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Rembang.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
10.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13.Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
15.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16.Pembayaran non-tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), nota debit, maupun uang elektronik.
17.Pembayaran secara elektronik adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. 18.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi online yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola transaksi keuangan yang digunakan untuk pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh Bank Persepsi selaku bank pemegang kas umum daerah.
19.Bank adalah Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
20.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21.Operator adalahuser awal dalam CMS yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memasukkan data-data Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dan melakukan proses pemindahbukuan kepada rekening penerima. 22.Checker adalahuser lanjutan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan reviu proses pemindahbukuan yang dilaksanakan oleh Operator ke rekening penerima, sekaligus melakukan persetujuan atau menolak transaksi tersebut untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
23.Supervisor adalahuser akhir yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan otorisasi dalam menerima atau menolak proses pemindahbukuan yang dimasukkan oleh Operator setelah mendapatkan reviu dariChecker.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembayaran belanja daerah secara elektronik menggunakan aplikasi CMS.
(2)Aplikasi CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank.
(3)Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat hak dan kewajiban para pihak untuk memastikan transaksi melalui aplikasi CMS berjalan lancar.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemindahbukuan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nominal per debit dilakukan oleh Bendahara dengan persetujuan Pengguna Anggaran setelah dilakukan reviu oleh PPK-SKPD.
(2)Pemindahbukuan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nominal per debit dilakukan oleh Bendahara dengan persetujuan PPK-SKPD.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pembayaran Belanja Daerah atas suatu pelaksanaan kegiatan dengan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima dilakukan sebagai berikut:
1. a.Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan surat pemindahbukuan kepada Bendahara Pengeluaran dan menerima pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran melalui CMS; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.PPTK mengajukan surat permohonan pemindahbukuan pembayaran kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. c.Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan surat permohonan pemindahbukuan atas permohonan PPTK kepada KPA selakuChecker merangkap Supervisor, sekaligus melakukan input data pada CMS berupa nomor dan nama rekening penerima dan besaran nominal sesuai data permohonan; dan
4. d.KPA selakuChecker merangkap Supervisor melalui CMS melakukan pengecekan data pemindahbukuan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan melakukan otorisasi dalam menerima atau menolak proses pemindahbukuan yang dimasukkan oleh Bendahara Pengeluaran setelah mendapatkan hasil pengecekan dari Checker.
(2)Ketentuan mengenai surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Ketentuan mengenai surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Ketentuan mengenai surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Pemindahbukuan nominal per debit dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan KPA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. Ditetapkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI REMBANG, ttd HARNO Diundangkan di Rembang pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG, ttd Ttd FAHRUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 112 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ${ttd} Dedhy Nugraha S.H.,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…