DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rembang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
6.Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
7.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan beberapa Jabatan Fungsional.
12.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kelas B pada Dinas.

Pasal 3

(1)UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
(2)UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
1. a.Kepala; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada Dinas khususnya penyelenggaraan layanan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT melaksanakan tugas:

a.penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
b.penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
c.penerimaan laporan atau penjangkauan korban;
d.pemberian informasi tentang hak korban;
e.fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
f.fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
g.fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
h.penyediaan layanan hukum;
i.pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
j.pengidentifikasian kebutuhan pendampingan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
k.fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
l.pengoordinasian dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
m.pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses peradilan; dan
n.pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, pelindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 7

Kepala UPT bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2)Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi terkait lainnya.
(3)Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPT.
(4)Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
(5)Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(6)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(8)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(9)Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 10

(1)UPT dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat bekerja sama dengan:
1. a.pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
2. b.unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
3. c.rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.Kejaksaan Republik Indonesia;
6. f.Pengadilan;
7. g.unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. h.kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
9. i.kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
10. j.perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;
11. k.lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. l.lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
13. m.instansi lainnya.
(2)Kerja sama dengan instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
1. a.kementerian/lembaga terkait;
2. b.organisasi penyandang disabilitas;
3. c.lembaga adat; dan
4. d.organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
1. a.sarana dan prasarana;
2. b.sumber daya manusia; atau
3. c.data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)UPT dapat meminta bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan korban.
(2)Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(3)Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…